Berita

PONTIANAK - Kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan turut mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak Sidig Handanu menjelaskan, saat ini efisiensi yang dibebankan kepada pemerintah daerah tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Artinya kalau dari segi volume untuk Pemkot Pontianak itu alhamdulillah, karena tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, APBD kita tidak mengalami banyak perubahan, tapi untuk ke dalamnya akan diprioritaskan karena 2025 ada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih,” paparnya, Rabu (11/2/2025).

Sidig menerangkan, di tahun 2025 ini kepemimpinan Pemkot Pontianak akan berlanjut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2025-2030 yaitu Edi Kamtono dan Bahasan. Ia menyebut, pihaknya akan memprioritaskan program kepala daerah terpilih yang disampaikan selama janji kampanye.

“Jadi kembali kepada Pemkot Pontianak sendiri, artinya tidak mengalami banyak perubahan dari aspek volume,” terangnya.

Visi dan misi Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih telah dituangkan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2026. Untuk selanjutnya program-program prioritas akan dijalankan dengan model quick wins. 

Ia menjabarkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih adalah 'Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis'. Adapun misinya, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, efektif, inovatif, adaptif, profesional dan akuntabel berbasis teknologi informasi, mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan sarana, prasarana dasar dan utilitas, serta mewujudkan perekonomian inklusif, stabil, produktif, kreatif, dan inovatif.

“Yang ditarik seandainya nanti dilakukan efisiensi, ini tujuannya untuk menunjang program-program Wali Kota terpilih dan kemungkinan juga untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan di Kota Pontianak berjalan lancar. Ia menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan, untuk menyelaraskan visi dan misi mereka dengan program pemerintah yang ada.

"Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Kami juga telah membentuk tim transisi yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan jajaran kepala dinas untuk menyusun program sesuai visi dan misi Pak Edi Kamtono dan Pak Bahasan," ujarnya.

Tim transisi yang dibentuk sejak Januari ini bertugas memastikan visi-misi pemimpin baru agar dapat diintegrasikan ke dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2025. Edi menambahkan bahwa perubahan anggaran akan dilakukan pada bulan April atau Mei mendatang untuk menyesuaikan dengan visi-misi tersebut.

Mengenai persiapan pelantikan kepala daerah terpilih, ia menyebutkan bahwa rapat-rapat terus dilakukan untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan akomodasi pelantikan. 

"Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai lokasi dan teknis pelantikan, namun kami pastikan seluruh layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu," tegasnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini, diharapkan transisi kepemimpinan ini dapat berjalan lancar dan membawa Pontianak lebih maju sesuai harapan masyarakat. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2026, Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

“RKPD 2026 mengusung tema ‘Meletakkan Pondasi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif dengan Fokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Penguatan Ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan serta Budaya’. Ini mencerminkan harapan kita bersama untuk membangun Pontianak yang lebih maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (10/2/2025).

Dia menjelaskan forum ini untuk mendengarkan masukan dari semua pihak, dalam penyusunan perencanaan. Menurutnya, pembangunan Kota Pontianak akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.

Pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak serta masyarakat miskin dan marginal. 

“Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar,” tegas Edi Suryanto.

Pemkot Pontianak juga menitikberatkan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan UMKM akan didorong agar semakin produktif dan kreatif. Selain itu, inovasi dan digitalisasi akan dioptimalkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Dalam aspek lingkungan, konsep pembangunan hijau akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, sektor budaya akan mendapat perhatian khusus dengan pelestarian seni dan tradisi lokal. 

“Pembangunan modern tidak boleh mengabaikan kearifan budaya. Oleh karena itu, kami akan memastikan budaya Pontianak tetap lestari seiring perkembangan zaman,” kata Edi Suryanto.

Dalam forum tersebut, Pj Wali Kota juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak mencapai 82,22 poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat (71,19) dan nasional (75,02). Tingkat kemiskinan juga lebih rendah, yakni 4,2 persen, dibandingkan Kalimantan Barat (6,32 persen) dan nasional (8,57 persen).

Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 8,29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,91 persen). 

"Perlu kecermatan dalam perencanaan, karena pengangguran kita 8,29 persen, tapi kemiskinan 4,2 persen. Pengangguran belum tentu menyebabkan kemiskinan," sebutnya.

Edi Suryanto menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Forum Konsultasi Publik ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat. 

“Kami ingin memastikan bahwa RKPD 2026 berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, inklusif, dan sinergis,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak, Sidig Handanu menjabarkan sejumlah isu strategis dalam rancangan ini. Antara lain perihal Sumber Daya Manusia, tata kelola pemerintahan, manajemen wilayah dan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya.

"Di infrastruktur misalnya, tahun 2045 seharusnya kita sudah bicara air minum aman dan sanitasi aman," terangnya. 

Dia menjabarkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Kamtono dan Bahasan turut diselaraskan dengan perencanaan. Visi tersebut adalah "Pontianak Maju, Sejahtera, berwawasan lingkungan yang Humanis”. 

Adapun misinya, yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, efektif, inovatif, adaptif, profesional, dan akuntabel berbasis teknologi informasi; mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan saran, prasarana dasar dan utilitas, dan; mewujudkan perekonomian inklusif, stabil, produktif, kreatif, dan inovatif.

Dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2026 benar-benar menjadi panduan pembangunan Kota Pontianak yang lebih baik di masa depan. (bappeda/prokopim)

Tindak Lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025

PONTIANAK - Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengambil langkah kebijakan pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan yang bersifat seremonial. Hal ini dilakukan sebagai respons atas instruksi Presiden untuk membatasi pengeluaran yang tidak mendesak, demi mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, mengungkapkan bahwa dua hal utama yang dibatasi adalah perjalanan dinas dan kegiatan seremonial. 

"Kita sudah memangkas perjalanan dinas dan mengurangi acara seremonial," ujarnya, Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat dialokasikan pada program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu bentuk alokasi anggaran yang dihemat adalah untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekitar 125 ribu murid TK, SD, dan SMP di Kota Pontianak. 

"Penunjang ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan kami berharap pemerintah provinsi juga dapat mendukung untuk tingkat SMA," tambah Edi.

Selain itu, prioritas anggaran juga difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pengendalian inflasi dan penanganan stunting. Edi menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kaitan dengan anggaran perjalanan dinas, ia menegaskan pihaknya akan lebih selektif. 

"Saya telah meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat skala prioritas, dan setiap perjalanan dinas harus disetujui oleh saya langsung. Jika tidak terlalu penting, cukup satu atau dua orang yang diizinkan berangkat," jelasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas serta berdampak langsung di masyarakat. (prokopim)

PONTIANAK - Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan se-Kota Pontianak telah dimulai. Musrenbang kali ini untuk menentukan program prioritas pembangunan tahun selanjutnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menjelaskan, proses pembangunan suatu daerah selalu diawali dari tingkat paling bawah. Untuk itu, ia mengajak partisipasi masyarakat untuk hadir dengan seksama serta ikut serta memberikan saran kepada Pemkot Pontianak melalui musrenbang.

“Menurut saya inilah kesempatan untuk mengusulkan harapan dan keinginan masyarakat untuk pembangunan apa yang diprioritaskan. Memang soal pembangunan semuanya sudah bisa didata, tapi mana yang jadi prioritas di Musrenbang itu media untuk mendapatkan informasi itu,” katanya, Selasa (14/1/2025).

Selain jadi wadah diskusi, musrenbang juga merupakan upaya transparansi pemerintah dalam melaporkan hasil-hasil pembangunan setahun belakangan. Di musrenbang, setiap lurah dan camat akan memaparkan capaian pembangunan di wilayah masing-masing.

“Ini juga membuktikan kalau pemerintah senantiasa menjaga transparansi, kita terus mendorong pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Sudah banyak pembangunan di kelurahan itu merupakan hasil musyawarah bersama antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap Edi.

Proses ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, para pemuda hingga lembaga swadaya. Usulan yang disampaikan masyarakat akan lebih dulu melalui proses evaluasi oleh tim teknis.

Selain dari unsur masyarakat, musrenbang turut melibatkan akademisi dan anggota dewan dari dapil masing-masing. Dengan demikian, sinergi lintas sektor ini membawa optimisme terhadap pembangunan Kota Pontianak ke depan.

“Pemkot juga akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan akademisi untuk memperluas cakupan pembangunan. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan solusi yang lebih komprehensif terhadap tantangan pembangunan yang dihadapi,” pungkas Pj Wali Kota. (kominfo/prokopim)