Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum memperkuat silaturahmi, ukhuwah, sekaligus memanjatkan doa terbaik bagi Kota Pontianak. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Maulid Akbar yang juga dirangkaikan dengan milad ke-9 Majelis Ansharul Mustafa di kawasan depan Alun-alun Kapuas, Jumat (16/10/2026) malam.

Momentum tersebut terasa semakin istimewa karena turut diisi dengan doa bersama untuk Kota Pontianak yang tahun ini memasuki usia ke-255. Para jamaah juga mendengarkan langsung tausiyah ustaz Das'ad Latif, bersalawat bersama Haddad Alwi, dan menyaksikan penampilan band Ungu.

“Malam ini menjadi momentum yang sangat istimewa. Tidak hanya memperingati maulid dan milad majelis, tetapi juga menyatukan niat dan doa bersama untuk Kota Pontianak,” ujar Edi Rusdi Kamtono.

Menurutnya, Pontianak adalah kota yang tumbuh dari sejarah panjang, keberagaman, nilai religius, kebersamaan dan toleransi. Nilai-nilai tersebut harus terus dijaga agar menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Kota ini dibangun berlandaskan nilai religius, kebersamaan, toleransi dan nilai-nilai kebaikan. Itu yang harus terus kita rawat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga menyinggung kondisi yang sempat dihadapi Kota Pontianak akibat kemarau panjang, kebakaran lahan, kabut asap hingga intrusi air laut ke Sungai Kapuas yang berdampak pada kualitas air baku. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih.

“Pemerintah Kota Pontianak akan terus berusaha memberikan yang terbaik, terutama untuk kebutuhan air bersih dan pelayanan dasar masyarakat,” ujarnya.

Edi kemudian mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk bersama-sama mendoakan Kota Pontianak agar selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan.

“Melalui kemuliaan Maulid Akbar ini, mari kita panjatkan doa terbaik untuk Kota Pontianak. Semoga kota kita selalu dilindungi Allah SWT dari segala bencana, marabahaya dan perpecahan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Majelis Ansharul Mustafa yang telah memasuki usia ke-9 dan terus menjadi ruang silaturahmi serta syiar keagamaan di tengah masyarakat. Edi berharap majelis taklim dan kegiatan keagamaan terus tumbuh sebagai bagian dari kekuatan sosial masyarakat sekaligus mempererat ukhuwah Islamiah di Kota Pontianak.

“Semoga majelis ini terus tumbuh, memberikan kebaikan, mempererat ukhuwah Islamiah dan ikut menjaga Pontianak tetap aman, damai dan harmonis,” pungkasnya. (prokopim)

Rembuk Budaya APEKSI 2026

SINGKAWANG – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, setiap kota memiliki karakter, sejarah, tradisi dan ekspresi budaya yang berbeda. Kekayaan tersebut tidak cukup hanya dilestarikan, tetapi perlu diberi ruang agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. 

“Budaya itu identitas kota. Tantangannya sekarang bagaimana budaya tidak hanya kita simpan sebagai warisan, tetapi terus hidup, dikenal generasi muda dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Salah satu hal pentingnya adalah bagaimana membuat ekonomi ikut bergerak dari proses tersebut. Untuk itu, Rembuk Sektor Kebudayaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Singkawang menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk saling belajar dalam menjaga identitas daerah sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan pembangunan. 

Rembuk Budaya APEKSI 2026 berlangsung di Singkawang pada 14–18 Oktober dan mempertemukan kepala daerah serta delegasi dari berbagai kota di Indonesia. Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan dan praktik baik dalam pemajuan kebudayaan. 

Edi melihat peluang budaya sebagai kekuatan pembangunan sangat terbuka di Pontianak. Kota Khatulistiwa memiliki karakter kuat yang tumbuh dari Sungai Kapuas, sejarah Kesultanan Pontianak, keberagaman masyarakat, kuliner, seni tradisi hingga berbagai agenda budaya yang terus berkembang.

“Kita juga punya kekayaan yang besar. Tinggal bagaimana ruangnya kita perkuat, pelaku budayanya kita libatkan, kemudian dikemas dengan baik tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya,” katanya.

Ia menilai pembangunan kota dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Penataan ruang publik, kawasan waterfront, taman, hingga fasilitas kota dapat sekaligus menjadi ruang bagi seni dan budaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Hal itu sejalan dengan arah pembangunan Pontianak yang ingin memperkuat karakter kota yang humanis. Budaya menjadi salah satu unsur penting karena mampu membangun rasa memiliki terhadap kota sekaligus mempertemukan masyarakat dengan latar belakang berbeda.

Edi menambahkan, pertemuan antarkota seperti Rembuk Budaya APEKSI memungkinkan setiap daerah belajar dari keunggulan kota lainnya. Tidak semua pola harus sama, tetapi praktik baik dapat diadaptasi sesuai karakter masing-masing wilayah.

“Setiap kota punya keunggulan sendiri. Kita bisa belajar dari Singkawang, begitu pula kota lain bisa belajar dari Pontianak. Forum seperti ini penting supaya pembangunan kebudayaan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Edi berharap hasil rembuk tidak berhenti menjadi diskusi, tetapi melahirkan kolaborasi antarkota yang konkret, mulai dari pertukaran pelaku seni, promosi bersama, festival, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

“Kalau budaya kita rawat, masyarakatnya ikut bangga. Kalau kemudian dikembangkan dengan kreatif, budaya juga bisa menjadi kekuatan ekonomi dan daya tarik kota. Yang paling penting, generasi berikutnya tetap mengenal siapa mereka dan dari mana kotanya tumbuh,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mendorong pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin profesional, mandiri dan akuntabel, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Menurutnya, fleksibilitas yang dimiliki BLUD harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan serta ketepatan pelaporan.

BLUD memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dibanding mekanisme umum dalam APBD. BLUD diberikan keleluasaan untuk mengelola pendapatan dan belanjanya sendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka dan pengawasan keuangan daerah.

“Semangat BLUD itu adalah kemandirian dan keleluasaan dalam pengelolaan, tetapi tentu dalam batas-batas yang diperkenankan. Keleluasaan itu bukan berarti bebas sepenuhnya,” katanya saat membuka Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD di Aula Sultan Syarif Abdurahman Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (16/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa BLUD tetap menjadi bagian dari struktur APBD. Karena itu, pelaporan, konsolidasi keuangan serta pertanggungjawabannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai keleluasaan itu dipahami sebagai kebebasan penuh. BLUD tetap menjadi bagian dari batang tubuh APBD,” tegasnya.

Amirullah menilai perkembangan pengelolaan BLUD di Kota Pontianak sejauh ini menunjukkan arah yang semakin baik. Namun masih terdapat catatan mengenai kecepatan penyampaian laporan.

“Yang perlu ditingkatkan sekarang adalah responsiveness. Setelah pekerjaan selesai, cepat disajikan dan cepat dilaporkan,” katanya.

Menurutnya, ketepatan waktu pelaporan penting agar tim pembina dapat memonitor perkembangan, memahami kondisi keuangan, serta mengevaluasi sejauh mana kemandirian BLUD telah tercapai.

Ia juga menyoroti tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian BLUD, yakni konsistensi penerapan basis pencatatan, ketelitian dalam pengelolaan aset dan persediaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Khusus BLUD sektor kesehatan, Amirullah meminta perhatian diberikan pada pengelolaan piutang pasien maupun BPJS, persediaan obat-obatan, serta alat kesehatan agar tidak menjadi sumber permasalahan dalam laporan keuangan.

“Pelayanan kesehatan Kota Pontianak jangan hanya unggul dari aspek medis, tetapi juga harus menjadi contoh dalam tata kelola keuangan daerah yang bersih dan profesional,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II di Kubu Raya sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan sekaligus mengurai kemacetan kota. Menurut Edi, salah satu kunci penanganan kemacetan adalah peningkatan kapasitas infrastruktur, baik melalui pelebaran geometrik jalan maupun penambahan jembatan.

“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya, usai menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, apabila duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Misalnya, penambahan kapasitas jembatan seperti yang telah dirasakan pada kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak. Keberadaan jalur tambahan membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan menjadi bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.

“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.

Terkait pembukaan kendaraan tertentu di duplikasi Jembatan Kapuas 1, ia berharap Surat Edaran Gubernur Kalbar terus dievaluasi. Uji coba saat ini telah dilakukan. Hasilnya tentu ingin tidak membebani masyarakat. 

"Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain," tutupnya.

Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II sebagai langkah yang lebih realistis untuk segera dilakukan dalam mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kubu Raya dan kawasan sekitarnya. Ia menyebut persoalan kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II sudah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.

“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.

Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun realisasinya membutuhkan proses yang lebih panjang, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.

“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi solusi jangka lebih dekat. Selain kebutuhan lahannya relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibanding membangun jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.

“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.

Kendati demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Namun ia memastikan pembahasan mengenai prioritas tersebut telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI. Infrastruktur jalan dan jembatan, menurutnya, menjadi penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pintu utama aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Syarif Abdullah berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.

“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya. (prokopim)