Berita

Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Resmi Dilantik

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, melantik susunan pengurus Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak periode 2024–2028 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (22/7/2025). Dewan Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk sebagai wadah partisipasi publik dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan secara independen.

Dalam pelantikan itu, Bahasan berpesan supaya Dewan Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sektor pendidikan dan pelestarian budaya. Sebab tantangan pendidikan kedepan tidak hanya pada aspek akademik, melainkan juga pada bagaimana membangun ketahanan budaya dan jati diri generasi muda di tengah arus globalisasi.

“Kami berharap Dewan ini menjadi wadah yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, memberikan masukan, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, turut menyampaikan harapannya kepada jajaran dewan yang baru dilantik. Ia menilai keberadaan dewan sangat penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan budaya yang inklusif dan adaptif.

“Sinergi antara Dinas dan Dewan Pendidikan dan Kebudayaan sangat kami butuhkan, terutama dalam mengembangkan inovasi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang mulai tergerus zaman,” tuturnya.

Sri berharap dewan yang baru dilantik mampu membawa energi baru dalam memajukan sektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Pontianak. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan strategis.

“Keberadaan Dewan Pendidikan dan Kebudayaan menjadi wadah partisipatif yang sangat dibutuhkan, apalagi dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang,” tutupnya. (prokopim)

Wali Kota dan Rektor Universitas PGRI Teken MoU Kolaborasi Pendidikan

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Universitas PGRI Pontianak resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemkot dan perguruan tinggi yang fokus pada bidang kependidikan tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Pontianak bersama Rektor Universitas PGRI melakukan MoU kerja sama untuk berkolaborasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pontianak,” ungkapnya usai penandatanganan MoU di Ruang VIP Wali Kota, Selasa (22/7/2025).

Ia menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan program prioritas strategis yang terus diupayakan agar mampu memberikan akses dan mutu yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP.

Dalam kolaborasi tersebut, kedua belah pihak akan bersama-sama memetakan berbagai persoalan pendidikan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, seperti sistem zonasi, afirmasi, mutasi dan jalur prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Setiap tahun selalu muncul keluhan terkait SPMB yang merupakan kebijakan pusat. Maka dari itu, kita akan kaji bersama, termasuk memetakan kapasitas sekolah yang ada di Pontianak,” ujar Edi.

Menurutnya,  tanggung jawab pendidikan bukan hanya di tangan pemerintah semata, tetapi juga menjadi bagian dari peran masyarakat, termasuk dunia usaha.

“Kita bersyukur ada investor yang turut membangun institusi pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah serta pusat pelatihan keterampilan. Semua itu harus kita dukung secara bersama-sama,” imbuhnya.

Dalam kerja sama ini, Pemkot Pontianak juga membuka peluang seluas-luasnya bagi mahasiswa Universitas PGRI untuk melaksanakan magang atau praktik langsung di sekolah-sekolah.

“Kami sangat terbuka. Berapa pun jumlahnya dan berapa lama pun masa magangnya, tetap akan kita fasilitasi agar mahasiswa bisa menerapkan ilmunya di lapangan,” tutur Edi.

Rektor Universitas PGRI Pontianak, Muhammad Firdaus, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Pontianak atas dukungan dan perhatian yang selama ini diberikan terhadap eksistensi kampus Universitas PGRI Pontianak. Dukungan dari pemerintah daerah dinilainya sangat penting dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi di daerah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota atas dukungan selama ini terhadap keberadaan kampus Universitas PGRI Pontianak. Semoga keberadaan kampus ini bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Pontianak secara khusus, dan Kalimantan Barat pada umumnya,” sebutnya.

Firdaus juga menyinggung soal target peningkatan IPM di Kota Pontianak. Ia berharap kampus yang dipimpinnya dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian target IPM yang telah dicanangkan pemerintah.

“Sebagaimana target Pak Wali, IPM di Kota Pontianak bisa mencapai angka 87. Semoga Universitas PGRI Pontianak bisa turut mendorong tercapainya target tersebut,” pungkasnya. (prokopim)

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat, sebuah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Program pada Senin, 14 Juli. Program ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati, Minggu (13/7/2025).

Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.  Adita menjelaskan   hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok miskin maupun miskin ekstrem -yakni warga dengan kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS)- belum memiliki akses terhadap pendidikan layak, apalagi berkualitas. Hambatan utamanya adalah kondisi ekonomi.

“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi?  Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.

Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau 8,57%. Sebanyak 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi. 

Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan, yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

Keterbatasan ekonomi menjadi tantangan dalam hal pemerataan pendidikan. Berdasarkan data BPS (2024) capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK sederajat pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (kuintil 1) sebesar 74,45%, sementara pada kelompok pengeluaran teratas (kuintil 5) capaiannya sebesar 97,37%. 

Persentase Anak Tidak Sekolah tertinggi berada pada kelompok umur 16-18 tahun, sebesar 19,20%. Sekitar 730.703 siswa lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Dari jumlah tersebut, 76% keluarga menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, sementara 8,7% anak-anak tersebut harus mencari nafkah atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan keluarga mereka.

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022 mencatat, angka putus sekolah di tingkat SMP mencapai 1,12%, sementara di tingkat SMA mencapai 1,19%.

Hal itu mendorong Presiden menggulirkan Program Sekolah Rakyat. Melalui konsep sekolah gratis berasrama, diharapkan anak-anak dari keluarga rentan dapat menikmati pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa terbebani urusan biaya hidup.

“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa  akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

Lebih dari sekadar akses, melalui pemetaan bakat dan potensi siswa, Sekolah Rakyat juga dirancang untuk memberikan keterampilan hidup kepada para siswa, sehingga mereka siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha.  Dengan begitu, diharapkan mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya. 

“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adita.

PONTIANAK – Bunda PAUD Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono, mengajak seluruh masyarakat untuk memastikan anak-anak usia dini mengikuti pendidikan PAUD minimal satu tahun sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 113 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD.

Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak berusia 5–6 tahun dan diisi dengan berbagai aktivitas menyenangkan seperti senam ceria, permainan edukatif, serta membuat mahkota bunga (flower crown) dari bunga segar. Anak-anak diajak belajar sambil bermain dan berekspresi, menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan.

Yanieta menekankan pentingnya peran pendidikan anak usia dini dalam membentuk kesiapan mental, emosional, spiritual dan karakter anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar. 

“Usia 0 sampai 6 tahun adalah masa keemasan atau golden age. Anak-anak yang mengikuti PAUD sebelum masuk SD akan lebih siap dan memiliki pondasi karakter yang lebih kuat,” ujarnya usai sosialisasi yang digelar di halaman Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak, Minggu (6/7/2025).

Perwa Nomor 113 Tahun 2021 yang disosialisasikan dalam kegiatan ini mengatur ketentuan umum, mutu pelayanan dasar, dan tanggung jawab dalam pencapaian SPM PAUD satu tahun pra-sekolah dasar. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kota Pontianak.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P3NF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Rita Kartikasari mengatakan, peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak mengikuti PAUD sebagai bagian dari tahapan pendidikan formal.

“Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD menjadi prioritas dalam penerimaan siswa di sekolah dasar negeri di Kota Pontianak. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melewatkan fase penting ini dalam tumbuh kembang anak,” imbaunya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Pontianak berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, guna membentuk generasi yang lebih siap, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan. (*)