Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk terus meneguhkan ideologi serta memperkuat peran gerakan mahasiswa dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

 “IMM harus terus meneguhkan ideologi dan memperkuat peran gerakan mahasiswa agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang dirangkai dengan Dialog Refleksi Milad ke-62 IMM mengusung tema ‘Meneguhkan Ideologi, Menguatkan Gerakan dan Mencerahkan Peradaban’ di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/4/2026).

Bahasan menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan serta nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi landasan gerakan Muhammadiyah.

“IMM sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan, terutama dalam memberikan gagasan kritis dan solutif terhadap berbagai persoalan pembangunan,” ungkapnya.

Menurutnya, dialog refleksi seperti ini menjadi ruang penting untuk merumuskan pemikiran ke depan, termasuk dalam menjawab tantangan perkotaan seperti pengelolaan lingkungan dan penanganan banjir.

Bahasan mengungkapkan, sejak dahulu masyarakat Pontianak telah memiliki kearifan lokal dalam menghadapi kondisi geografis, salah satunya melalui pembangunan rumah panggung yang menyesuaikan dengan tinggi muka air.

“Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sebenarnya sudah diantisipasi sejak dulu. Namun seiring perkembangan kota, kita perlu kajian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan rencana Pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan lingkar yang akan menghubungkan beberapa wilayah seperti Pontianak Selatan, Tenggara, Timur dan Utara.

Pembangunan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mengurai kemacetan serta memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya dari kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak  juga akan mengintegrasikan pembangunan jalan dengan sistem drainase yang memadai guna mengurangi potensi genangan air dan kebakaran lahan.

“Kami sangat membutuhkan masukan dari mahasiswa dan akademisi agar perencanaan ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ucap Bahasan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) IMM Kota Pontianak, Muhammad Sher Khan mengatakan, momentum Milad ke-62 IMM harus dimaknai sebagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan kader.

Ia menyampaikan, dalam sejarah, banyak tokoh besar yang melalui proses panjang dan penuh tantangan, namun tetap mampu melahirkan karya-karya besar. Hal itu, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa proses perjuangan dan konsolidasi tidak pernah berhenti.

“Kita terus melakukan konsolidasi, baik dengan pimpinan komisariat di Kota Pontianak maupun dengan cabang dan komisariat dari daerah lain. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat gerakan IMM secara berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, di usia ke-62 tahun, IMM telah melewati berbagai dinamika dan tantangan. Namun berbeda dengan manusia, organisasi memiliki kemampuan untuk terus bertransformasi dan memperbarui diri.

“IMM bukan lagi organisasi yang muda. Tetapi justru di situlah kekuatannya, karena kita punya pengalaman panjang untuk terus beradaptasi dan berkembang,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Arsip, menurutnya, bukan sekadar tumpukan dokumen, tetapi pilar penting dalam menjaga memori organisasi, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung pelayanan publik yang prima.

“Tanpa pengelolaan arsip yang baik, informasi yang kita butuhkan saat ini untuk pengambilan keputusan akan sulit ditemukan. Risiko hilangnya jejak sejarah institusi juga menjadi sangat nyata,” ujarnya ketika membuka Workshop Kearsipan di Aula Perpustakaan Kota Pontianak, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, tertib administrasi hanya dapat tercipta apabila perangkat daerah disiplin dalam dua hal utama, yakni pemberkasan yang sistematis agar dokumen mudah ditemukan, serta penyusutan yang tepat agar arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak terus menumpuk di ruang kerja.

Sekda juga menekankan bahwa arsip pada dasarnya adalah rekaman peristiwa yang disimpan untuk dibuka kembali saat dibutuhkan. Dalam konteks pemerintahan, arsip berfungsi penting untuk meluruskan sejarah, membuktikan kebenaran data, hingga menjadi dasar penyelesaian persoalan hukum apabila muncul sengketa atau klaim sepihak.

“Kalau terjadi klaim atau perkara hukum, yang dipakai bukan katanya, bukan infonya, tapi datanya, arsipnya. Jadi tugas di bidang kearsipan ini sangat penting, karena menjaga sejarah dan meluruskan sejarah bila ada yang dibelokkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga arsip kebijakan dan keputusan penting dengan baik karena dokumen yang dianggap biasa hari ini bisa menjadi sangat bernilai di masa depan. Karena itu, ia berharap aparatur tidak lagi memandang urusan arsip sebagai pekerjaan sepele, melainkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pak Wali Kota berpesan supaya Bapak-Ibu serius. Ikuti dua hari kegiatan ini dengan baik, tangkap materinya, lalu kaitkan dengan kenyataan sehari-hari di tempat kerja masing-masing,” katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak Rendrayani menjelaskan workshop digelar dua hari dengan 72 peserta. Kegiatan ini mengusung tema "Pemberkasan dan Penyusutan Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Arsip yang Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak".

Menurut Rendrayani, kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait pemberkasan dan penyusutan arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel. Ia mengakui, hingga saat ini penyusutan arsip baru dilakukan oleh beberapa perangkat daerah dan belum dilaksanakan secara menyeluruh. Padahal, penyusutan arsip menjadi salah satu indikator penting dalam pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal.

“Untuk penyusutan arsip ini memang baru beberapa perangkat daerah yang sudah melaksanakan, tetapi belum seluruhnya. Padahal ini menjadi indikator untuk pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal,” katanya.

Rendrayani menambahkan, workshop ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yakni Dr. Ranggati Hatni Wuryatini Enghum, yang menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya. Kehadiran narasumber dari ANRI diharapkan dapat memberikan penguatan teknis sekaligus pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan. Edi bilang, Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Karena itu, pembangunan kota tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk organisasi kepemudaan.

“Kita di era sekarang ini harus berkolaborasi dan bersinergi dalam mencapai cita-cita kita untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama,” ujarnya dalam Pengukuhan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak periode 2026–2030 di Aula BKPSDM Kalbar, Jumat (10/4/2026) malam.

Menurut Edi, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, terlebih di tengah kondisi global yang tidak menentu. Ia menyinggung dampak konflik internasional terhadap kondisi ekonomi, mulai dari ancaman kenaikan harga energi, bahan bakar, hingga bahan baku industri yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah.

“Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti sekarang ini, kuncinya kita harus punya mindset kebersamaan, kesadaran bersama, dan kecerdasan untuk memajukan bangsa ini,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa generasi muda memiliki posisi penting sebagai agen perubahan dan penerus pembangunan. Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai apabila anak-anak muda saat ini benar-benar dipersiapkan dari sekarang, baik dari sisi karakter, kapasitas, maupun kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

“Pemuda ini adalah agen perubahan, pendobrak, dan penerus kemajuan bangsa ke depan. Kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, maka cita-cita Indonesia Emas akan sulit tercapai,” tegasnya.

Edi menjelaskan, Kota Pontianak memiliki dinamika yang khas karena aktivitas masyarakatnya tidak hanya berasal dari warga ber-KTP Pontianak, tetapi juga dari daerah sekitar. Ia menyebut ada lebih dari 43 ribu mahasiswa di Pontianak yang bukan penduduk ber-KTP kota ini, namun ikut menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari di Pontianak.

“Kalau kita ngopi di Pontianak, belum tentu semuanya warga Pontianak. Bisa jadi dari Kubu Raya, Mempawah, atau daerah lain. Artinya mobilitas masyarakat di kota ini sangat tinggi dan itu mempengaruhi kehidupan kota secara keseluruhan,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah memiliki ruang besar untuk ikut ambil bagian dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat karakter generasi muda, dan menjaga optimisme di tengah tantangan zaman. Wali Kota berharap kepengurusan baru Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing, dengan tetap menjunjung nilai keagamaan, persatuan, dan kebersamaan. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama untuk memperkuat sinergi di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Penandatanganan berlangsung di Ruang VIP Kantor Wali Kota, Selasa (10/3/2026).

Kerja sama ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sekaligus mendukung penanganan persoalan kota, seperti kebersihan, infrastruktur, dan lalu lintas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, khususnya dalam memfasilitasi mahasiswa UMP menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus.

“Terutama dalam memfasilitasi mahasiswa menerapkan ilmu yang didapatkan di kampus,” ujarnya usai penandatanganan.

Ia menjelaskan sejumlah aspek yang menjadi prioritas, antara lain pengelolaan keamanan dan keselamatan mahasiswa, pengaturan lalu lintas, serta pengelolaan lingkungan kampus yang berada di pusat kota.

Menurutnya, pengelolaan sampah, drainase, dan limbah perlu diperkuat guna mendukung program kota hijau, bersih, dan tertata.

“Salah satunya pengelolaan sampah di lingkungan kampus serta bagaimana kampus dapat menunjang program Kota Pontianak,” katanya.

Edi juga menyebut keberadaan UMP sebagai salah satu pusat pendidikan di ibu kota provinsi memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Saat ini jumlah mahasiswa UMP sekitar 5.000 orang, dengan sekitar 20 persen di antaranya merupakan warga ber-KTP Pontianak.

Kehadiran mahasiswa dinilai turut menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aktivitas kampus, seperti kegiatan akademik, acara kampus, hingga wisuda, kerap mendatangkan keluarga mahasiswa dari luar daerah.

“Aktivitas meningkat, rumah kos bertambah penghuninya, perekonomian bergerak, dan jumlah konsumen UMKM juga meningkat,” jelasnya.

Selain itu, kerja sama ini membuka peluang pengembangan inovasi dari berbagai program studi di UMP, seperti teknik mesin dan kesehatan masyarakat, untuk membantu penanganan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga perkantoran.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari tujuh fakultas di UMP juga dapat dikolaborasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menangani wilayah yang masih rawan kekumuhan di Pontianak.

Rektor UMP, Heriansyah, menegaskan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama kerja sama tersebut.

“Sebagai lembaga pendidikan, yang paling penting adalah pengembangan sumber daya manusia, baik bagi mahasiswa maupun dosen, agar dapat berkontribusi dan memberi manfaat bagi Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Pontianak dengan lokasi strategis, UMP siap mendukung program pemerintah kota, khususnya terkait lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan sampah.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Kota Pontianak sangat penting bagi pengembangan institusi pendidikan.

“UMP tidak bisa berkembang tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu menangani berbagai persoalan kota, seperti kemacetan, kepadatan, dan pengelolaan lingkungan, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan. (kominfo/prokopim)