Berita

PONTIANAK – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla memuji penataan Kota Pontianak yang dinilainya hijau, tertata, dan mencerminkan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. 

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (15/1/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan kembali dilantik menjadi Ketua DMI Kalbar periode 2025-2030.

“Sepanjang jalan kita lihat, hutan-hutan kotanya terjaga. Ini mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, dan itu bagian dari ajaran agama,” ujarnya yang terkesan dengan wajah Pontianak yang hijau sejak memasuki kota.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama. Karena itu, ia berharap nilai-nilai tersebut juga dipegang oleh seluruh pengurus dan anggota DMI, khususnya di Kalimantan Barat, dalam menjalankan peran organisasi.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengingatkan kembali prinsip dasar DMI, yakni memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat, pendidikan, sosial, dan penguatan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Masjid harus hidup dengan kegiatan yang bermanfaat bagi umat, dan dari masjid pula lahir nilai-nilai kebaikan, termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial,” jelasnya.

Ia berharap kepengurusan DMI Kalimantan Barat yang baru dilantik dapat memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban umat yang tidak hanya religius, tetapi juga ramah lingkungan dan peka terhadap persoalan sosial di sekitarnya. Sinergi antara nilai keagamaan dan kepedulian lingkungan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang juga menjabat sebagai Ketua DMI Kota Pontianak menyampaikan apresiasinya atas apresiasi yang disampaikan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla terhadap wajah Kota Pontianak. 

“Penataan kota yang hijau dan berkelanjutan tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan penguatan nilai-nilai keagamaan,” ungkapnya.

Edi menyebut, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pembangunan yang seimbang antara kemajuan fisik dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai amanah. 

“Lingkungan yang bersih, hijau, dan tertata merupakan bagian dari ibadah. Ini menjadi komitmen kami bersama masyarakat, termasuk melalui peran masjid,” imbuhnya.

Selaku Ketua DMI Kota Pontianak, Edi juga menekankan pentingnya masjid sebagai pusat edukasi umat, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga kepedulian sosial dan lingkungan. Ia menyebutkan, masjid memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran menjaga kebersihan, penghijauan, serta pengelolaan lingkungan di tingkat komunitas.

“Masjid harus menjadi teladan. Dari masjid kita ajak jamaah untuk peduli lingkungan, menjaga kebersihan, menanam pohon, dan membangun kebersamaan sosial. Inilah makna memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pengalaman warga Kota Pontianak yang selama ini hidup berdampingan dengan banjir rob diangkat melalui program Photovoice yang digelar Yayasan Kolase di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (15/1/2026).

Program ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merekam realitas banjir dari sudut pandang warga, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat terdampak.

Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menjelaskan Photovoice merupakan metode partisipatif yang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman hidup mereka melalui foto dan narasi.

“Photovoice tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian, tetapi sebagai subjek aktif. Warga memotret realitas yang mereka hadapi dan menceritakannya dengan bahasa mereka sendiri,” ujarnya.

Menurut Andi, pendekatan ini penting agar persoalan banjir tidak hanya dilihat dari data dan angka, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari warga yang kerap terabaikan dalam proses perumusan kebijakan.

“Foto-foto ini bukan sekadar visual. Di dalamnya ada cerita, ingatan, dan pengalaman hidup warga yang berhadapan langsung dengan banjir,” katanya.

Program Photovoice Banjir Pontianak merupakan mandat dari FinCAPES dan telah dilaksanakan sejak Oktober 2025. Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan di delapan kawasan rawan banjir yang mencakup 21 kelurahan di Kota Pontianak.

Penentuan wilayah tersebut merujuk pada hasil studi FinCAPES Project melalui Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang menyimpulkan Pontianak rentan terhadap banjir akibat kondisi geografis dan tekanan pembangunan.

“Pontianak berada di dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut pesisir. Ditambah laju urbanisasi yang tinggi, ruang resapan air terus berkurang dan ini menjadi tantangan serius,” jelas Andi.

Ia juga menyinggung banjir besar pada 8–9 Desember 2025 yang dinilai sebagai peringatan penting. Saat itu, permukaan air laut mencapai sekitar 1,9 meter dan air masuk hingga ke bagian kolong Rumah Budaya.

“Ini bukan lagi kejadian rutin tahunan, tetapi sinyal bahwa risiko banjir semakin meningkat,” ujarnya.

Rangkaian diseminasi Photovoice Banjir Pontianak meliputi sesi refleksi, pameran fotografi warga, serta publikasi melalui podcast. Pameran menjadi ruang dialog antara warga, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Pameran ini kami hadirkan sebagai ruang percakapan, bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk memahami persoalan banjir dari berbagai sudut pandang,” kata Andi.

Kegiatan Nongkrong Senja di Pontianak turut digelar sebagai bagian dari rangkaian acara.

“Pendekatan budaya kami pilih agar isu banjir bisa dibicarakan dengan cara yang lebih membumi dan dekat dengan warga,” tambahnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Pontianak yang diwakili Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, dan dihadiri perwakilan OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra internasional.

Melalui pendekatan Photovoice, Yayasan Kolase berharap suara warga terdampak banjir dapat menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Pontianak yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, menegaskan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman, melainkan tantangan struktural yang berkaitan dengan perubahan iklim, pola pembangunan, dan perilaku masyarakat.

“Isu banjir sudah masuk dalam isu strategis Kota Pontianak. Dalam perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang, aspek ketahanan kota, risiko bencana, dan kualitas lingkungan hidup telah kami masukkan,” ujarnya usai membuka acara.

Ia menilai Photovoice menjadi ruang penting untuk menangkap cara pandang masyarakat terhadap banjir. Menurutnya, warga adalah pihak yang paling merasakan dampaknya, sehingga perspektif mereka harus menjadi dasar kebijakan.

“Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai banjir—apakah sebagai bencana, genangan biasa, atau sesuatu yang dianggap wajar. Semua pandangan itu penting untuk didengar,” katanya.

Sidig juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir. Ia menyebut, diskursus banjir perlu dibangun pada momentum yang tepat agar kebijakan yang lahir lebih kontekstual dan responsif.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak telah menjalankan berbagai program penanganan banjir, mulai dari perbaikan drainase, mitigasi perubahan iklim, hingga adaptasi iklim perkotaan. Namun, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota saja.

“Ini masalah kita bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama, termasuk lintas daerah,” tegasnya.

Ia mencontohkan kawasan perbatasan seperti Siantan Utara yang rentan banjir akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, sehingga kolaborasi antar kabupaten dan kota menjadi kebutuhan mendesak.

Secara historis, Sidig mengingatkan bahwa Pontianak merupakan kota air. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus terus dijaga.

“Ketika keseimbangan terganggu—baik oleh perubahan iklim, pola pembangunan, maupun perilaku masyarakat—dampaknya langsung dirasakan warga,” jelasnya.

Ia berharap hasil Photovoice dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Pemkot Pontianak, termasuk peta risiko banjir, perhitungan risiko, serta kesiapsiagaan bencana di masa mendatang.

Kegiatan ini, menurutnya, sejalan dengan visi Kota Pontianak, yakni Pontianak Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis.

“Pembangunan harus mendorong kesejahteraan masyarakat secara seimbang dengan perlindungan lingkungan. Prinsip itu yang terus kami pegang,” tuturnya.

Akademisi Universitas Waterloo, Kanada, Prof. Stefan Steiner, menegaskan bahwa risiko banjir di Kota Pontianak tidak dapat dipahami semata-mata melalui data dan peta ilmiah, tetapi harus dilihat dari pengalaman hidup warga yang mengalaminya secara langsung.

“Model dan peta ilmiah memang penting, tetapi itu belum menceritakan keseluruhan realitas. Risiko banjir dialami di rumah, di jalan, di sekolah, dan dalam kecemasan yang muncul setiap kali hujan turun,” ujar Prof. Steiner.

Ia menjelaskan, Pontianak merupakan kota air yang secara geografis dipengaruhi oleh pasang surut, sungai, dan curah hujan. Namun, perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta pesatnya pembangunan perkotaan telah mengubah genangan yang dulu dianggap biasa menjadi risiko banjir yang semakin serius.

Di bawah naungan program FinCAPES, Universitas Waterloo mendukung berbagai kajian risiko banjir di Pontianak untuk memahami potensi banjir di masa depan, baik dari segi frekuensi, kedalaman, maupun durasinya.

Melalui kolaborasi dengan Yayasan Kolase dan dukungan Pemerintah Kota Pontianak, pendekatan partisipatif Photovoice dikembangkan dengan menempatkan warga sebagai pusat produksi pengetahuan.

“Warga Pontianak memahami kotanya lebih baik daripada siapa pun. Pengalaman hidup dan pengetahuan lokal mereka sangat penting dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim,” katanya.

Program Photovoice melibatkan warga dari berbagai kawasan rawan banjir di Pontianak untuk mendokumentasikan risiko banjir melalui fotografi dan narasi. Warga merekam kondisi banjir, praktik kesiapsiagaan, bentuk adaptasi sehari-hari, serta dampak banjir yang tidak merata, terutama terhadap perempuan, anak muda, dan pekerja informal.

Menurut Prof. Steiner, foto-foto yang ditampilkan tidak sekadar menjadi dokumentasi visual, tetapi berfungsi sebagai dokumen sosial.

“Foto dan cerita ini menerjemahkan temuan ilmiah yang kompleks ke dalam pengalaman manusia. Dengan cara itu, risiko banjir menjadi lebih terlihat, lebih mudah dipahami, dan tidak bisa lagi diabaikan sebagai sesuatu yang biasa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pameran dan diskusi Photovoice bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal percakapan yang lebih luas.

“Peran kami bukan untuk menentukan solusi terbaik, tetapi memicu dialog. Kami berharap diskusi ini berlanjut antara komunitas, pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti agar strategi mitigasi dan adaptasi banjir dapat dibangun bersama,” katanya.

Selain Photovoice, dukungan FinCAPES di Pontianak juga mencakup studi risiko banjir, pengembangan alat peningkatan kesadaran publik melalui penceritaan visual, studi aktuaria untuk menilai potensi kerugian ekonomi, serta penguatan sistem peringatan dini.

“Semua upaya ini bertujuan menghubungkan sains, perspektif masyarakat, dan kebijakan sebagai fondasi menuju kota yang lebih tangguh,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono melakukan kunjungan ke Taman Kanak-kanak (TK) Adhyaksa XI. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk memastikan layanan pendidikan anak usia dini berjalan dengan baik dan berkualitas.

“Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Karena itu, kami terus mendorong seluruh satuan PAUD, termasuk TK Adhyaksa XI, agar memberikan layanan pendidikan yang aman, menyenangkan, dan ramah anak,” ujarnya usai melakukan kunjungan ke TK Adhyaksa XI, Kamis (15/1/2026).

Ia juga mengapresiasi peran Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Pontianak dan para tenaga pendidik yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung penyelenggaraan PAUD di Kota Pontianak.

“Kami melihat TK Adhyaksa XI memiliki komitmen yang baik dalam pengembangan karakter dan kreativitas anak. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua harus terus diperkuat agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing,” katanya.

Menurut Yanieta, Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pembinaan, pendampingan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi bagi para pendidik dan peserta didik, sekaligus mempererat kerja sama antara Pemerintah Kota Pontianak dan Kejaksaan Negeri Pontianak dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini,” harapnya.

Ketua IAD Daerah Pontianak, Atik Eko Purnomo, mengapresiasi kunjungan Bunda PAUD Kota Pontianak ke TK Adhyaksa XI. Kunjungan tersebut dinilai menjadi bentuk nyata perhatian Pemerintah Kota Pontianak terhadap penguatan pendidikan anak usia dini.

“Atas nama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Pontianak, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Wali Kota selaku Bunda PAUD beserta rombongan atas perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini,” ucapnya.

Ia menjelaskan, TK Adhyaksa XI merupakan salah satu wujud komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. TK tersebut berdiri sejak tahun 1975 dan saat ini telah terakreditasi A dengan jumlah peserta didik sebanyak 52 anak.

“TK Adhyaksa XI juga dilengkapi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti menari, TPA, angklung, dan marching band, sebagai sarana pengembangan bakat dan karakter anak,” jelasnya.

Menurut Atik, pendidikan anak usia dini memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, tenaga pendidik, serta para orang tua sangat diperlukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

“Kunjungan Ibu Wali Kota selaku Bunda PAUD menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri bagi para guru dan anak-anak TK Adhyaksa. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak memberikan perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda sejak usia dini,” pungkasnya. (*)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai melakukan langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria. Kajian ini menjadi penting mengingat karakter geografis Kota Pontianak yang berada di wilayah dataran rendah dan sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut. 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebutkan, pada Januari 2026 Pontianak menghadapi dua kali pasang tertinggi, bahkan berdasarkan rilis BMKG, ketinggian air mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.

“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi masuk ke rumah warga. Ini tentu menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas warga, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat harus mengungsi,” ujarnya ketika membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria untuk Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).

Kajian ini didanai program Fincapes dari Universitas Waterloo Kanada. Dalam kajiannya bekerja sama dengan Universitas Gajahmada. Edi menjelaskan bahwa banjir dan pasang rob yang terjadi secara rutin setiap tahun berdampak langsung pada infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, terutama di kawasan bantaran Sungai Kapuas. Oleh karena itu, kajian aktuaria ini diharapkan mampu memetakan besaran kerugian secara komprehensif sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak selama ini telah melakukan berbagai langkah mitigasi jangka pendek, seperti meninggikan ruas-ruas jalan, memperlebar dan menjaga fungsi parit primer, sekunder, dan tersier, melakukan pembersihan saluran secara rutin, serta menerapkan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air ke Sungai Kapuas. Namun, kondisi topografi Pontianak yang datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.

“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah juga memberi dampak terhadap pola aliran air ke Pontianak. Ini tidak bisa ditangani kota sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Edi menambahkan, hasil kajian aktuaria diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait, khususnya dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi infrastruktur berskala besar. Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mempersempit saluran drainase.

“Harapan kita, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.

Perwakilan Universitas Waterloo, Prof. Stefan Steiner menjelaskan bahwa studi tersebut mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, diskusi kelompok terarah (focus group discussions), serta konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

“Pendekatan aktuaria memungkinkan kami menghitung risiko dan kerugian banjir secara lebih terukur, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ujar Prof. Steiner. 

Menurutnya, integrasi antara pemodelan ilmiah dan realitas sosial menjadi kunci dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari riset bahaya banjir dan upaya pelibatan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan FINCAPES dan akan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.

Melalui studi lanjutan ini, hubungan antara pemodelan ilmiah, dampak sosial-ekonomi, dan proses pengambilan keputusan publik akan semakin diperkuat.

“Tujuan utama kami adalah menjembatani sains dengan kebijakan. Dengan memahami besaran risiko finansial secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi dan pembiayaan iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Prof. Steiner menilai Pontianak sebagai contoh penting bagi kota-kota dataran rendah di kawasan pesisir dan sungai yang menghadapi ancaman serupa akibat perubahan iklim. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Pontianak, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakteristik risiko banjir yang sejenis. (prokopim)