Berita

PONTIANAK - Sebanyak 708 ketua RT dan RW di Kecamatan Pontianak Utara menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Rabu (3/12/2025). Selain penyerahan bantuan operasional, pengurus RT/RW juga mendapat sosialisasi program Pemerintah Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasinya karena peran serta RT dan RW sebagai perpanjangan tangan Pemkot Pontianak. Ia juga memberikan pesan penting kepada para Ketua RT dan RW yang hadir dalam kesempatan itu.

“Saya berharap bahwa para tokoh RW dan RT ini berperan aktif bagaimana melihat dan menyerap aspirasi dari warganya terhadap kepentingan warganya, di lingkungannya untuk dibangun komunikasi bersama lurah, camat, SKPD, dan bahkan pemerintah umumnya," ujarnya.

Dalam penyaluran insentif RT/RW ini terdapat  kenaikan insentif yang merupakan janji program kerjanya saat pilkada 2024 lalu.

"Insentif RT/RW dinaikkan menjadi Rp6 juta per tahun atau Rp500.000 per bulan. Namun, karena masa kerja pemerintahan di tahun 2025 belum mencapai 12 bulan, insentif hanya dibayarkan selama 8 bulan, yaitu sebesar Rp4 juta per RT/RW," kata Bahasan.

Camat Pontianak Utara, Indrawan Tauhid menjelaskan, ada 708 Ketua RT dan RW terdiri dari 573 RT dan 135 RW di seluruh wilayah Kecamatan Pontianak Utara, yang terdiri dari empat kelurahan, telah menerima bantuan operasional dari Pemerintah Kota Pontianak. Bantuan ini diberikan untuk mendukung tugas sehari-hari para Ketua RT dan RW dalam melayani masyarakat.

"Memang beberapa kali kami berdiskusi dengan para Ketua RT dan Ketua RW, tentunya bantuan operasional ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, bantuan ini tentu sangat diharapkan oleh mereka," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Keamanan Informasi untuk Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pranata Komputer di lingkungan Pemkot Pontianak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Yusnaldi, menekankan pentingnya adaptasi di lingkungan pemerintahan terhadap perkembangan TIK yang sangat cepat dan masif. Menurutnya, perkembangan TIK menuntut pemerintah untuk bertransformasi lebih cepat, aman, dan terukur.

"Pemkot Pontianak terus mendorong transformasi digital lewat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik," ungkapnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Yusnaldi mengatakan bahwa transformasi digital ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pihak pelaksana kegiatan sistem TIK berbasis komputer di instansi pemerintah, diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas Pranata Komputer se-Pemkot Pontianak yang berdampak pada percepatan layanan digital di Kota Pontianak.

"Lewat sosialisasi ini, saya berharap para Pranata Komputer dapat memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan TIK Pemkot Pontianak, yaitu SPBE dan Smart City. Transformasi ini tidak akan berhasil tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas," tegasnya.

Untuk itu, Yusnaldi berpesan kepada seluruh peserta agar selalu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menjaga profesionalisme dalam setiap tugas. Karena dewasa ini, tantangan pengelolaan TIK sangat besar dengan berbagai ancaman kejahatan siber.

"Standarisasi manajemen keamanan informasi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Mari wujudkan tata kelola TIK yang lebih efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan," tutup Yusnaldi. (Kominfo)

PONTIANAK — Ketua Dewan Pengawas (Dewas) yang juga selaku Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan empat target kinerja utama yang harus dicapai jajaran Direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa yang baru dilantik kemarin. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama keluarga besar PDAM Tirta Khatulistiwa yang digelar di halaman kantor PDAM, Rabu (3/12/2025).

“Saya sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengawas, bersama jajaran dewas lainnya akan mengawal kinerja perusahaan ini,” ujarnya.

Amirullah menguraikan empat fokus utama sesuai arahan Wali Kota Pontianak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD itu.

Pertama, peningkatan cakupan pelayanan air bersih hingga mencapai 100 persen. Saat ini cakupan layanan Tirta Khatulistiwa berada pada angka 90,6 persen. 

“Masih ada 9,4 persen warga yang harus segera terlayani. Ini pekerjaan yang harus dikejar,” ucapnya.

Kedua, penurunan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Saat ini NRW berada di angka 30,4 persen. 

“Artinya, dari 10 unit air yang diproduksi, tiga unit hilang. Targetnya harus turun hingga sekitar 26 persen. Kita masih lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi target tetap harus di bawah 30 persen,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan prima berupa air bersih yang mengalir konsisten, bertekanan baik, tetap stabil pada musim kemarau, serta tarif yang terjangkau.

Keempat, perusahaan harus mampu menghasilkan laba sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat nyata, termasuk secara finansial. 

“Direksi dituntut mencapai target kinerja. Wali Kota bahkan menegaskan bahwa evaluasi dan pergantian dapat dilakukan sewaktu-waktu bila target tidak terpenuhi, tidak harus menunggu lima tahun,” kata Amirullah.

Ia mengajak seluruh pegawai Perumda Tirta Khatulistiwa untuk solid mendukung pencapaian target itu karena menjadi tugas bersama jajaran PDAM.

“Empat hal ini, cakupan layanan 100 persen, kebocoran di bawah 30 persen, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian laba, harus kita wujudkan bersama,” tutupnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Bekali Relawan Damkar lewat Pelatihan

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan pencegahan serta penanggulangan kebakaran, mengingat tingginya angka kasus kebakaran yang terjadi setiap tahun. Sepanjang 2025, tercatat sudah 64 kejadian kebakaran di wilayah Kota Pontianak, yang sebagian besar disebabkan oleh korsleting listrik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan potensi kebakaran. Terlebih, di Pontianak terdapat lebih dari 60 damkar mandiri atau swasta yang beroperasi, baik dari yayasan maupun komunitas masyarakat. 

“Mereka harus kita latih agar semakin terampil. Penanganan kebakaran harus terkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru bisa membahayakan petugas,” ujarnya usai membuka Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak di Hotel Novotel, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, armada pemadam yang digunakan oleh relawan damkar rata-rata merupakan kendaraan tua yang telah dimodifikasi. Pemerintah Kota Pontianak juga turut memberikan dukungan berupa bantuan selang, mesin pompa dan peralatan lain yang dibutuhkan. 

“Anggota pemadam kebakaran mandiri juga telah kita daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial,” kata Edi.

Terkait dampak kebakaran, Wali Kota menyebut, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sebatas kerusakan bangunan dan harta benda, tetapi juga hilangnya dokumen penting seperti ijazah dan sertifikat, bahkan korban jiwa. 

“Selain itu, masyarakat yang menjadi korban juga mengalami trauma pasca kejadian,” tuturnya.

Untuk pencegahan, Pemkot terus mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan instalasi listrik. Peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi standar.

“Kabel harus standar, isolasinya harus baik, dan hindari menumpuk banyak colokan pada satu stop kontak. Penggunaan setrika maupun kompor gas juga harus lebih berhati-hati,” pesannya.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi rutin di tingkat RT/RW. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan pribadi masyarakat menjadi faktor yang paling menentukan. 

“Bukan hanya permukiman padat penduduk, bangunan di kawasan menengah ke atas pun bisa terbakar jika lengah,” ungkap Edi.

Ia juga mengapresiasi semangat para relawan damkar yang tak kenal lelah menjalankan tugas kemanusiaan. Bahkan hampir tak mengenal waktu karena kejadian kebakaran bisa terjadi kapanpun.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para relawan damkar yang siap siaga membantu masyarakat, tidak hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan berbagai misi penyelamatan

seperti evakuasi korban bencana alam, evakuasi gawat darurat, penanganan hewan berbahaya, bahkan membantu masyarakat,” ucapnya.

Kepala BPBD Kota Pontianak RM Nasir menjelaskan bahwa keselamatan petugas pemadam juga menjadi prioritas utama. Ia menyebutkan bahwa semangat relawan yang tinggi untuk segera tiba di lokasi kebakaran sering membuat mereka mengabaikan keselamatan diri. 

“Kadang mereka terjatuh atau mengalami insiden lain karena terlalu bersemangat,” terangnya.

Melalui pelatihan ini, lanjut Nasir, narasumber memberikan pengarahan dan edukasi agar para relawan tetap mengutamakan prosedur keselamatan dalam menjalankan tugas.

“Menyelamatkan orang lain memang penting, tetapi keselamatan diri sendiri juga harus diperhatikan,” ucapnya.

Dalam pelatihan ini, para peserta diberi pemahaman mengenai penggunaan APAR, teknik pemadaman, serta simulasi pemadaman menggunakan tong.

“Ada juga pelatihan mengenai cara menangani tabung gas yang terbakar,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk potensi kebakaran kendaraan listrik. Berdasarkan studi banding ke Jakarta, kebakaran pada baterai mobil listrik sangat sulit dipadamkan dengan teknik konvensional. 

“Tidak bisa dipadamkan dengan air bahkan pasir. Harus menggunakan foam khusus karena yang terbakar biasanya komponen kelistrikan atau baterainya,” paparnya.

Meski kasus kebakaran mobil listrik di Pontianak masih minim, BPBD menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat kapasitas relawan dan damkar swasta.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan dari Damkar Swasta Tunas Mekar Panglima Arani (TMPA) Muhammad Ridha, mengungkapkan antusiasmenya mengikuti rangkaian pelatihan penanggulangan kebakaran tersebut. Ia mengatakan, dalam pelatihan ini para peserta dibekali materi teori sekaligus praktik lapangan terkait teknik dasar pemadaman kebakaran.

“Kami diberikan teori tentang penanggulangan kebakaran, terutama kebakaran perumahan dan kebakaran hutan. Selain itu, kami juga diajarkan praktik penggunaan APAR serta teknik yang memang harus dikuasai seorang pemadam,” tuturnya.

Ridha menuturkan, pihaknya sebelumnya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan penyuluhan dari berbagai instansi, termasuk Polda. Namun, pelatihan dengan porsi praktik langsung seperti yang diberikan kali ini merupakan pengalaman pertama bagi timnya.

“Kalau penyuluhan memang sudah pernah. Tapi untuk pelatihan praktik secara lengkap seperti ini, baru kali ini kami diundang dan dilibatkan langsung,” katanya.

Damkar TMPA yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur, saat ini memiliki sekitar 25 personel aktif. Mereka juga didukung armada mobil dan tiga unit mesin pemadam. Ridha mengungkapkan, selama ini pihaknya juga mendapat bantuan peralatan dari Pemkot Pontianak, Polda dan sejumlah instansi pemerintah.

Ia berharap, pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada damkar swasta, baik berupa fasilitas maupun pelatihan peningkatan kapasitas. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan para petugas dapat bekerja dengan aman dan profesional.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari pemerintah kota. Dukungan peralatan dan pengetahuan ini penting, bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga untuk keselamatan personel saat bertugas,” pungkasnya. (prokopim)