Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai terbaik I untuk klaster kemampuan keuangan daerah “sangat tinggi” tahun anggaran 2024 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi se-Kalimantan Barat,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kamis (27/8/2026).

Edi menyebut, capaian tersebut bukan hanya penghargaan administratif, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” katanya.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. Pengukuran ini juga bertujuan memacu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Terdapat enam dimensi penilaian dalam indeks tersebut, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Edi menjelaskan, dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi juga dari kesesuaian dokumen, keterbukaan informasi, kemampuan menyerap anggaran, kondisi fiskal, hingga opini BPK.

“Artinya, keuangan daerah tidak hanya soal berapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Menurut Edi, capaian tersebut harus tetap dibarengi dengan evaluasi. Beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, seperti pengalokasian anggaran dan kondisi keuangan daerah, menjadi catatan agar pengelolaan APBD ke depan semakin sehat dan berdampak.

“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan fiskal daerah ke depan semakin berat. Karena itu, Pemkot Pontianak harus semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran, mengurangi belanja yang kurang berdampak, serta memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, terutama jajaran yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan daerah. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” ucapnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua TP PKK Pontianak, Yanieta Arbiastutie mengajak 286 anak dari Sekolah Rakyat, santri dan panti asuhan mengikuti nonton bareng film 'Anak-anak Bambu' di XXI Ayani Pontianak, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini digelar sebagai ruang kebersamaan sekaligus pembelajaran karakter bagi anak-anak.

Yanieta mengatakan, kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi banyak pihak. Kebahagiaan anak-anak semakin lengkap karena kegiatan itu juga dihadiri langsung oleh pihak produksi film. Hal tersebut memberi pengalaman berbeda bagi anak-anak yang selama ini mungkin hanya mengenal film dari layar, tetapi kini dapat bertemu langsung dengan orang di balik karya tersebut.

Film 'Anak-anak Bambu' sendiri menghadirkan cerita yang dekat dengan dunia anak. Di dalamnya terselip pesan tentang kesantunan, penghormatan kepada orang tua, keikhlasan, serta keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai itu, menurut Yanieta, penting untuk dikenalkan kepada anak-anak sejak dini.

“Saya berharap momen ini tidak hanya dijadikan momen nonton bersama saja, tetapi menjadi ruang pertumbuhan untuk anak-anak kita,” katanya.

Yanieta menilai, film dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak tidak merasa sedang dinasihati, tetapi dapat menyerap nilai kehidupan melalui cerita, tokoh, konflik, dan pengalaman emosional yang ditampilkan di layar.

“Di sini bisa kita lihat banyak nilai filosofi dari film ini, bagaimana mereka harus sopan santun, menghormati orang tua, dan mempunyai sifat ikhlas,” jelasnya.

Bagi Yanieta, kegiatan seperti ini penting karena anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar bantuan material. Mereka juga memerlukan pengalaman yang membangun rasa percaya diri, menumbuhkan empati, dan memperkaya cara pandang terhadap kehidupan.

Ia berharap setelah menonton film tersebut, anak-anak dapat membawa pulang pesan baik yang tertanam dalam cerita. Bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bekal untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter.

“Mudah-mudahan setelah menonton film ini, mereka bisa menjadi anak yang tumbuh dengan karakter baik, ikhlas, dan berakhlak mulia,” ujarnya.

Produser film 'Anak-anak Bambu', Elma Theana, menyampaikan semangat utama dari film tersebut adalah berbagi kebaikan. Melalui kegiatan nonton bersama, anak-anak tidak hanya diajak menikmati film, tetapi juga merasakan perhatian, kebahagiaan, dan pengalaman yang menyenangkan.

“Saya ingin berbagi kebaikan, bagaimana kita nonton sambil memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim,” jelasnya.

Elma menyebut, 'Anak-anak Bambu' memang dibuat untuk anak-anak dan diharapkan dapat menjadi cerita yang menyentuh bagi mereka. Di balik alurnya, film ini membawa pesan tentang kepedulian, kasih sayang, kebersamaan, dan perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan.

"Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi media untuk menanamkan nilai dan membangun kepedulian sosial," kata aktris nasional tersebut.

Ia kembali menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan di Kota Pontianak. Baginya, kegiatan nonton bareng bersama anak-anak menjadi momen yang hangat dan penuh makna.

“Luar biasa supportnya. Terima kasih banyak untuk semua,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Keterbukaan Informasi Publik hingga ke tingkat masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).

Bahasan mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara luas dan tanpa tebang pilih.

"Kita berkomitmen bahwa kita fokus untuk itu. Bukan hanya sekadar ada, tetapi tetap fokus keterbukaan informasi ini sampai ke akar rumput, ke masyarakat semua," ujarnya.

Menurutnya, komitmen tersebut juga diperkuat dengan ketersediaan regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwa), Keputusan Wali Kota, hingga Keputusan Sekretaris Daerah.

Di sisi lain, Bahasan menambahkan bahwa Pemkot Pontianak terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pemerintahan. Beberapa di antaranya melalui SIPEDE, SIKAP, WhatsApp Pengaduan, serta kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

"Inovasi yang kita lakukan ini akan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Ini menjadi tren bagi masyarakat, terutama kaum muda, sehingga mereka merasa tersentuh dengan kemudahan akses informasi," jelas Bahasan.

Ia menambahkan, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk kegiatan SIKAP di ruang publik seperti Car Free Day (CFD) dan media sosial pimpinan daerah, turut memperluas jangkauan informasi pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan.

Ke depan, Bahasan berharap seluruh upaya yang telah dilakukan Perangkat Daerah dapat semakin mendorong komitmen bersama dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan anggaran, regulasi, serta kolaborasi dengan pegiat media sosial, konten kreator, dan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi.

"Harapan kami dengan kita berkomitmen seperti ini, Pemerintah Daerah bisa terus berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat," pungkasnya. (Kominfo/prokopim)

Pemkot Borong Lima Penghargaan

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didaulat menjadi tokoh inspiratif dalam anugerah Tribun Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan komitmennya dalam mendorong pembangunan humanis, berkelanjutan serta pelayanan publik di Kota Pontianak.

Selain itu Pemkot Pontianak juga mendapatkan empat penghargaan. Antara lain kategori Pemda dengan Tata Kelola Sanitasi Terbaik di Kalbar; Pelayanan Kesehatan Terbaik di Kalimantan Barat; Pemerintah Kota dengan Inovasi Pelayanan Laboratorium Digital yang Mudah, Cepat, dan Konsisten; dan, Partisipasi Sosialisasi Terbaik Pengendalian Gratifikasi.

Edi menyampaikan apresiasi kepada Tribun Pontianak yang telah menyelenggarakan ajang penghargaan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini kita hadir dalam rangka Tribun Awards 2026. Saya atas nama Pemerintah Kota Pontianak mengapresiasi kegiatan ini yang memberikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya usai penyerahan penghargaan di Hotel Novotel, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai, tema kolaborasi untuk Kalbar tangguh sangat relevan dengan kondisi saat ini. Terlebih Kalimantan Barat tengah menghadapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai tantangan pembangunan lainnya.

Pembangunan Pontianak tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak membutuhkan dukungan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Pontianak tidak ada apa-apanya kalau tidak ada dukungan dari kabupaten/kota se-Kalbar, termasuk provinsi. Majunya Pontianak karena majunya juga daerah-daerah,” jelasnya.

Menurutnya, kemajuan daerah lain di Kalimantan Barat akan turut memberi dampak bagi Pontianak. Aktivitas ekonomi, pendidikan, jasa, dan kunjungan masyarakat dari berbagai daerah ikut menggerakkan Kota Pontianak.

“Kalau Singkawang maju, Pontianak juga maju. Daerah-daerah maju dan makmur, Pontianak juga mendapat PAD yang besar. Warganya pasti healing ke Pontianak, anaknya sekolah di Pontianak,” katanya.

Edi menyebut, saat ini terdapat lebih dari 45 ribu mahasiswa di Kota Pontianak yang berasal dari kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, bahkan dari luar Kalbar. Kondisi ini menunjukkan Pontianak menjadi simpul pendidikan, ekonomi, dan pelayanan bagi wilayah sekitar.

Karena itu, kolaborasi antardaerah perlu terus diperkuat dan ditunjang dengan infrastruktur yang baik, terutama transportasi. Menurut Edi, konektivitas yang lancar akan membuat hubungan antardaerah semakin dekat dan cepat.

“Kalau transportasinya lancar, insyaallah hubungan kita semakin dekat, semakin cepat, dan Kalbar akan semakin maju,” ujarnya.

Edi mengatakan, penghargaan yang diterimanya tidak lepas dari dukungan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia menyebut, pelayanan publik merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang.

Namun, ia mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Pada periode pertama kepemimpinannya, Pemkot Pontianak harus menghadapi pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran besar-besaran.

“Dulu tahun 2020 kita dihadapkan dengan Covid-19, sehingga ada refocusing anggaran yang sangat besar, hampir Rp500 miliar, yang kita alokasikan untuk kesehatan, sosial, menggratiskan PDAM, dan seterusnya,” jelasnya.

Memasuki periode kedua, tantangan kembali muncul melalui kebijakan penghematan serta pengurangan dana transfer ke daerah. Kondisi ini, menurutnya, dirasakan hampir semua daerah dan berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Di periode kedua ini, 2025 dan 2026, kita dihadapkan dengan penghematan dan pengurangan dana TKD. Semua daerah merasakan berat dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” katanya.

Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Karena itu, Edi menilai kolaborasi dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi semakin penting.

“Oleh sebab itu diperlukan kolaborasi, terutama dunia usaha, BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan. Harusnya ikut memikirkan masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.

Ia mengajak dunia usaha ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk membantu persoalan infrastruktur, sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat lainnya.

“Saya mengapresiasi apabila dunia usaha ikut melalui dana CSR, baik untuk infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun masalah-masalah lainnya,” katanya.

Kalimantan Barat masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan bencana alam. Di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran terbuka juga menjadi tantangan yang perlu terus ditangani bersama. Ia menambahkan, Pontianak ingin terus dibangun sebagai kota yang humanis dan representatif. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan seluruh daerah di Kalbar diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Intinya kita ingin membangun kota yang humanis dan representatif. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, infrastruktur Kota Pontianak bisa semakin baik dan ikut memajukan Kalimantan Barat,” pungkasnya. (prokopim)