Berita

PONTIANAK – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai sebagai forum partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan tahun 2027. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak warga aktif menyampaikan usulan. Ia menegaskan, pada 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Edi menjelaskan, Pontianak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

“Sekarang Pemkot tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), salah satu program nasional yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi. Lokasinya berada di Gang Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut dan Nipah Kuning Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.

Ia juga menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk pemakaman. Pemkot telah melakukan pembebasan lahan yang saat ini masih dalam proses. Dalam penyusunan program, Edi menekankan pentingnya kesamaan persepsi agar kebijakan dapat berjalan efektif.

“Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Edi, kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi terus tumbuh,” katanya.

Ia pun mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran 2026. Berdasarkan evaluasi 2025, masih terdapat program yang terlambat dilaksanakan.

“Kepala dinas dan kepala badan yang menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” imbuhnya.

Edi menyebut, APBD merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap ASN memanfaatkan momentum awal tahun untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – UMKM Center di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman menjadi salah satu lokasi studi tiru Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan saat berkunjung ke Kota Pontianak. Rombongan Pemkot Balikpapan yang dipimpin Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo disambut langsung Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie.

Yanieta menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Wali Kota Bagus beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai kunjungan tersebut menjadi ruang strategis untuk saling bertukar pengalaman dalam pengembangan UMKM, khususnya sektor kriya dan produk berbasis kearifan lokal.

Yanieta juga menjelaskan, UMKM Center Galeri Dekranasda Pontianak difungsikan sebagai ruang pembinaan berkelanjutan bagi perajin dan pelaku UMKM lokal. Di tempat ini, pelaku usaha mendapatkan pendampingan, pelatihan, sekaligus akses pemasaran produk kriya serta makanan dan minuman khas Pontianak.

“UMKM Center ini kami siapkan sebagai ruang belajar, ruang kolaborasi, sekaligus etalase potensi UMKM Pontianak,” ujar Yanieta usai menerima kunjungan, Sabtu (10/1/2026).

Ia menambahkan, kunjungan rombongan Pemkot Balikpapan membuka peluang kolaborasi antardaerah, terutama dalam peningkatan kompetensi pelaku UMKM dan perluasan jejaring pemasaran produk lokal. Menurutnya, Pontianak dan Balikpapan sama-sama memiliki potensi UMKM yang kuat dan dapat saling melengkapi.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan Pemkot Balikpapan diajak meninjau galeri produk kriya Dekranasda serta aneka produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM Kota Pontianak. Dekranasda juga menampilkan peragaan busana produk “Cerita Kota II” yang mengangkat keseharian masyarakat Pontianak ke dalam karya kriya dan fesyen.

Yanieta berharap, kunjungan ini tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan berlanjut pada kerja sama konkret yang memberi manfaat langsung bagi pelaku UMKM di kedua daerah.

“Semoga pertemuan ini menjadi awal kolaborasi berkelanjutan yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif lokal,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Bagus mengapresiasi keberadaan UMKM Center Galeri Dekranasda Pontianak yang dinilainya mampu menghadirkan pembinaan UMKM secara terpadu.

“Gedung Dekranasda di Pontianak ini luar biasa. Fungsinya jelas, mulai dari pembinaan hingga pemasaran produk UMKM,” ujarnya usai berkeliling UMKM Center.

Bagus menyebut, pola pembinaan yang dilakukan Dekranasda Kota Pontianak dapat menjadi referensi bagi Pemkot Balikpapan dalam memperkuat ekosistem UMKM daerah. Ia juga menegaskan penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan perlu didukung melalui kolaborasi antardaerah.

Ke depan, ia berharap kunjungan tersebut membuka peluang kerja sama antara Dekranasda Kota Pontianak dan Dekranasda Kota Balikpapan, terutama dalam peningkatan kapasitas pelaku UMKM serta pengembangan produk berbasis potensi lokal.

“Kami berharap terjalin kolaborasi yang saling menguatkan antar-Dekranasda,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Kota Pontianak dipilih sebagai lokasi studi tiru pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menilai, tantangan pelayanan publik yang dihadapi Pontianak memiliki banyak kesamaan dengan Balikpapan.

Salah satunya terkait keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan administrasi masyarakat. Bagus mengapresiasi MPP Kota Pontianak yang dinilai mampu menghadirkan pelayanan terintegrasi dan berkualitas.

“Ini menjadi referensi yang baik bagi kami. Dari sisi penilaian pelayanan publik, Pontianak mendapat hasil yang positif. Banyak hal yang bisa kami pelajari, terutama dalam proses pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya usai meninjau MPP di Jalan Kapten Marsan, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Bagus, capaian Pontianak dalam penilaian pelayanan publik tingkat nasional menunjukkan kinerja yang baik. Peringkat yang diraih menjadi indikator kuat atas kualitas layanan yang diberikan kepada warga.

Ia menambahkan, Balikpapan juga telah memiliki MPP sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami juga masih terus belajar. Praktik-praktik baik yang kami lihat di Pontianak tentu bisa kami adopsi dan dikembangkan di Balikpapan,” katanya.

Selain MPP, rombongan Pemkot Balikpapan juga mengunjungi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) untuk bertukar pengalaman terkait pengelolaan rumah sakit daerah. Bagus menerangkan, banyak praktik baik di RSUD SSMA yang dapat menjadi rujukan.

“Pengelolaan dan sistem pelayanan di rumah sakit ini memberikan banyak pelajaran bagi kami untuk peningkatan layanan kesehatan di Balikpapan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pemaparan Direktur RSUD SSMA yang dinilai memberikan gambaran menyeluruh tentang tata kelola, sistem manajemen, serta standar operasional pelayanan.

“Penjelasannya lengkap dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah,” tambahnya.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan ke Tugu Khatulistiwa dan UMKM Center Kota Pontianak. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah berharap kunjungan ini semakin mempererat hubungan antardaerah.

Ia berharap, kolaborasi dan pertukaran pengalaman ini dapat memperkaya cara pandang kedua kota dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Semoga kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik di masing-masing daerah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Raih Nilai 4,71, Terbaik se-Kalimantan

PONTIANAK – Pelayanan publik Kota Pontianak mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,71 atau Kategori A di tahun 2025, Pontianak berhasil menduduki peringkat ke-7 dari seluruh kota se-Indonesia dan peringkat pertama kabupaten/kota se-Kalimantan. Nilai tersebut naik signifikan jika dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,35 atau Kategori A-, dengan posisi di urutan 43.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pembenahan pelayanan publik secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan nilai indeks ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi pelayanan yang terus kita lakukan secara berkesinambungan,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Edi menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak secara konsisten mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur. Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta memastikan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat standar pelayanan di unit-unit pelayanan publik, baik di tingkat dinas, kecamatan, maupun kelurahan. Standar pelayanan tersebut mencakup kepastian waktu, biaya, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti.

“Pelayanan publik tidak hanya soal administrasi, tetapi juga soal sikap dan budaya melayani. Kita terus menanamkan kepada ASN agar memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, penilaian Indeks Pelayanan Publik oleh Kemenpan-RB dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek kebijakan pelayanan, kelembagaan, profesionalisme sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan pengaduan. 

“Oleh karena itu, hasil yang diraih mencerminkan kinerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah,” ungkapnya.

Edi berharap, prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan dan pengawasan agar pelayanan publik semakin baik.

“Kita ingin pelayanan publik di Kota Pontianak benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Masukan dari warga sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” tutupnya. (prokopim)