Berita

PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak mulai menyiapkan penerapan kontainer sampah terpilah sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumber. Kontainer akan dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik serta ditempatkan berdampingan di sejumlah lokasi percontohan. Untuk sementara, lokasi dimaksud berada di kawasan Yuka Jeruju, Pasar Ibu Sungai Jawi, dan Jalan Sepakat II.

Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengatakan, penerapan sistem tersebut sekaligus menjawab masukan masyarakat yang selama ini telah berupaya memilah sampah dari rumah, tetapi mendapati sampah kembali bercampur ketika tiba di tempat penampungan.

“Masyarakat menyampaikan, mereka sudah memilah sampah, tetapi ketika sampai di TPS digabung lagi. Nah, sekarang kita siapkan kontainernya secara terpisah,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).

Kontainer berwarna hijau diperuntukkan bagi sampah organik, sedangkan warna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik. Kedua kontainer akan ditempatkan pada lokasi yang sama sehingga masyarakat dapat langsung membuang sampah sesuai jenisnya.

“Yang hijau untuk organik, kemudian yang kuning untuk anorganik. Jadi dua-duanya langsung tersedia di lokasi,” jelasnya.

Pada tahap awal, sistem tersebut akan diterapkan sebagai proyek percontohan di beberapa titik. DLH juga akan menempatkan petugas untuk mengawasi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah.

“Kita coba dulu di beberapa lokasi. Nanti kita jaga dan kita lihat apakah masyarakat bisa membuang sampah secara terpilah. Kalau membawa sampah plastik, kita arahkan ke anorganik. Sampah organik juga ada tempatnya sendiri,” katanya.

Syarif menilai, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana. Perubahan kebiasaan masyarakat menjadi bagian penting agar sistem pemilahan dapat berjalan sejak dari rumah hingga proses pengangkutan dan pengolahan.

Untuk mendukung pengelolaan persampahan, Pemkot Pontianak juga menambah dua unit dump truck. Saat ini tersedia tiga kontainer baru dan DLH merencanakan penambahan 20 kontainer berikutnya. Penambahan tersebut sekaligus dilakukan untuk memperbarui kontainer yang kondisinya sudah tidak layak.

“Kontainer yang sudah rusak akan kita tarik dan masuk bengkel. Yang tetap beroperasi adalah yang kondisinya masih baik,” katanya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta DLH juga terus mendorong perubahan cara masyarakat mengelola sampah. Menurutnya, istilah organik dan anorganik belum tentu familier bagi semua warga sehingga penandaan tempat sampah perlu dibuat lebih spesifik.

“Jangan hanya ditulis organik dan anorganik. Lebih jelas kalau kita tulis ‘sisa makanan’ serta ‘plastik’. Masyarakat harus dibiasakan memilah sejak dari rumah,” ujarnya.

Edi mengatakan edukasi menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Sarana yang tersedia harus didukung petunjuk sederhana agar masyarakat mengetahui ke mana setiap jenis sampah ditempatkan.

Selain pemilahan, ia meminta pengawasan terhadap pembuangan sampah liar diperketat. Petugas di lapangan diminta segera mendokumentasikan dan melaporkan apabila menemukan tumpukan sampah bekas bongkaran maupun sampah yang sengaja dibiarkan di depan rumah atau lokasi yang tidak semestinya.

“Kalau menemukan tumpukan sampah liar, foto dan laporkan kepada saya atau Kepala Dinas. Kita tindaklanjuti, termasuk melalui Tipiring agar ada efek jera,” tegasnya.

Pemkot juga akan menyiapkan stiker peringatan untuk ditempel pada lokasi atau rumah yang membiarkan tumpukan sampah. Upaya tersebut disebut Edi sebagai bagian dari komitmen mendukung Program Indonesia Asri.

Menurutnya, persoalan sampah harus ditangani serius karena volume sampah Kota Pontianak setiap hari mencapai rata-rata 400 hingga 500 ton. Sekitar 76 persen di antaranya merupakan sampah organik, seperti sisa makanan, buah-buahan dan tanaman.

Karakter sampah organik pun berbeda-beda. Sebagian dapat terurai relatif cepat, seperti nasi, kulit pisang dan sisa daging. Namun beberapa jenis membutuhkan waktu lebih panjang, antara lain tandan pisang, kulit durian dan daun kering.

“Untuk mengolah sampah organik menjadi kompos tidak bisa instan. Ada proses dekomposisi dengan bantuan bakteri, enzim, maggot ataupun ternak. Paling cepat sekitar 14 hari dengan kondisi tertentu,” katanya.

Karena itu, Edi tidak ingin seluruh sampah terus bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jika tidak dilakukan pengolahan sejak awal, kapasitas lahan TPA akan semakin cepat terbebani.

Pemkot Pontianak juga menyiapkan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah secara bertahap. Mulai 2027, menurut Edi, akan dikembangkan sarana seperti TPS 3R, bank sampah, penambahan dump truck dan kontainer.

Selain itu, direncanakan fasilitas pirolisis untuk mengolah sampah plastik menjadi produk yang memiliki nilai guna, mulai dari minyak hingga material bangunan seperti papan plastik campuran, paving block maupun produk lainnya.

“Kita ingin sampah plastik tidak berhenti sebagai beban lingkungan, tetapi bisa diolah kembali menjadi produk yang memiliki manfaat,” ujarnya.

Tahapan berikutnya direncanakan pada 2028 dengan pembangunan Pusat Pengolahan Sampah Terpadu. Edi menegaskan, penanganan lingkungan dan sampah akan menjadi salah satu skala prioritas pemerintah untuk mencegah kapasitas TPA semakin terbebani.

“Terus berikan yang terbaik, dan jangan ragu menyampaikan masukan kalau ada yang harus kita perbaiki bersama di lapangan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak 50 orang Petugas Penanganan dan Sarana Umum (PPSU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menerima penghargaan berupa piagam dan uang Rp1,5 juta dari Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka Hari Jadi Pontianak ke 255. Saat ini DLH memiliki 717 petugas yang menjaga kebersihan kota. Mereka tersebar di bidang penyapu jalan, pengangkutan sampah, pekerja TPST 3R, penjaga TPS dan petugas UPT Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah.

Salah satu penerima penghargaan, Johari (58) bercerita ia kurang lebih telah 10 tahun menjaga kebersihan kota. Sehari-hari, petugas penyapu jalan itu membersihkan Jalan Serayu. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah atas penghargaan yang diberikan.

"Terima kasih banyak. Saya gembira sekali, hadiahnya bermanfaat sekali untuk saya," ujarnya usai penyerahan penghargaan di halaman Kantor DLH Kota Pontianak, Selasa (13/10/2026).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono berujar 717 personel PPSU tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan sekaligus estetika Kota Pontianak. Tugas mereka tidak hanya menyapu jalan, tetapi juga mengawasi kondisi kawasan secara menyeluruh agar lingkungan tetap tertata dan nyaman.

“Kalau kawasan sudah bersih, orang biasanya segan membuang sampah. Tetapi kalau sudah ada satu tumpukan, orang lain bisa ikut membuang di situ. Karena itu kebersihan harus dijaga terus,” ujar Edi Kamtono.

Menurut Edi, peran petugas kebersihan perlu dipahami secara lebih luas. Mereka tidak sekadar menyelesaikan pekerjaan rutin, tetapi juga menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjaga ruang kota.

Ia menceritakan, kebersihan dan penghijauan Pontianak mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Haji dan Umrah saat berkunjung ke Pontianak dan melakukan lari pagi beberapa hari lalu.

“Beliau memuji kebersihan, penghijauan, dan tata kota kita. Ini tentu menjadi kebanggaan, tetapi sekaligus tantangan untuk mempertahankannya,” katanya.

Edi menilai membangun fasilitas kota relatif lebih mudah dibandingkan menjaga dan merawatnya secara konsisten. Tantangan di lapangan masih cukup banyak, mulai dari vandalisme, pencurian kabel, hingga kerusakan pot tanaman.

“Membangun itu mudah, tetapi menjaga, merawat dan membersihkan itu yang sulit. Karena itu pengawas dan petugas di lapangan harus punya insting untuk menjaga kawasan secara utuh, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.

Edi berharap seluruh personel PPSU dan pengawas di lapangan memiliki rasa memiliki terhadap wilayah tugasnya masing-masing. Dengan begitu, setiap kerusakan, gangguan kebersihan, maupun persoalan estetika dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

“Kalau semua petugas punya kepedulian terhadap kawasannya, kota akan lebih mudah kita jaga bersama,” pungkasnya.

Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengatakan, penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui panitia khusus dengan sejumlah kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria pertama adalah kehadiran kerja. Personel yang tercatat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak masuk dalam penilaian penerima penghargaan.

“Kehadiran menjadi salah satu yang utama. Kalau pernah tidak hadir di luar alasan sakit, tentu tidak bisa masuk sebagai penerima,” katanya.

Kriteria kedua adalah tanggung jawab penyelesaian pekerjaan. Ketiga, kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan. Dari seluruh personel PPSU, sebanyak 50 orang akhirnya terpilih untuk menerima penghargaan. Mereka merupakan perwakilan dari bidang tugas masing-masing.

“Dari 717 personel, ada 50 yang kami serahkan penghargaan. Mereka mewakili bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Syarif mengatakan, penghargaan tersebut juga menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kota Pontianak terhadap petugas kebersihan yang setiap hari bekerja menjaga lingkungan kota.

“Bapak Wali Kota memberikan semangat kepada mereka bahwa pekerjaan mereka diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pontianak,” katanya.

Ia berharap penghargaan tidak dipandang sekadar sebagai bentuk apresiasi, tetapi menjadi pemacu bagi seluruh personel untuk bekerja lebih baik. Menurutnya, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kebersihan kota cukup besar. Karena itu, hal tersebut harus diimbangi dengan prestasi kerja dan tanggung jawab yang semakin baik dari seluruh personel PPSU.

“Perhatian pemerintah cukup besar, begitu juga masyarakat Kota Pontianak. Itu harus kita imbangi dengan prestasi kerja,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pemanfaatan Kantor Pos Lama untuk fungsi yang lebih produktif merupakan kewenangan PT Pos Indonesia selaku pemilik bangunan, melalui anak usahanya PT Pos Properti Indonesia. Meski demikian, karena bangunan tersebut berstatus cagar budaya, setiap pemanfaatannya harus tetap menjaga bentuk dan karakter aslinya.

Edi mengatakan, bangunan Kantor Pos Lama di Jalan Rahadi Usman kini telah disewa investor. Ia sendiri telah meninjau langsung proses pemanfaatan bangunan tersebut.

“Pemiliknya adalah Kantor Pos. Sekarang sudah disewa oleh investor. Seperti di area Pos Bloc (Jakarta). Saya sudah tinjau, fungsinya bisa saja bertambah, tetapi bangunannya tidak boleh diubah,” ujarnya, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, revitalisasi bangunan cagar budaya dengan penambahan fungsi baru bukan hal yang keliru selama nilai sejarah dan karakter arsitekturnya tetap dipertahankan. Ia mencontohkan sejumlah kota lain yang memanfaatkan bangunan bersejarah untuk kegiatan ekonomi, sosial maupun kreatif tanpa menghilangkan bentuk asli bangunan.

“Di daerah lain seperti Jakarta, bangunan-bangunan sejarah atau cagar budaya juga dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih produktif. Jadi tidak gelap, tidak kusam, dan memiliki nilai ekonomis,” katanya.

Edi menilai pendekatan tersebut justru dapat membuat bangunan bersejarah tetap hidup dan terawat. Aktivitas baru di dalamnya dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian, selama tidak merusak unsur penting bangunan.

“Kantor posnya sendiri juga masih ada gerainya. Jadi fungsi lama tidak sepenuhnya hilang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penambahan fungsi diperbolehkan, tetapi bentuk bangunan, elemen arsitektur, serta material yang menjadi bagian dari karakter cagar budaya sebisa mungkin dipertahankan atau dikembalikan seperti semula.

“Boleh dimanfaatkan, tetapi jangan mengubah bentuknya. Materialnya juga kita harapkan dikembalikan seperti aslinya. Kalau material lamanya masih ada dan bisa digunakan kembali, tentu lebih baik,” ujarnya.

Edi berharap pemanfaatan Kantor Pos Lama dapat memberi nilai tambah bagi kawasan tanpa menghilangkan jejak sejarah bangunan tersebut.

“Prinsipnya fungsi boleh bertambah dan lebih produktif, tetapi nilai sejarah dan bentuk bangunannya harus tetap dijaga,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 200 hingga 300 ton per hari untuk menangani produksi sampah kota yang mencapai 450 hingga 500 ton setiap hari. Upaya ini disertai penjajakan kerja sama pengolahan sampah organik menjadi pupuk bersama PT Petrokimia Gresik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan hal tersebut saat membuka puncak peringatan World Cleanup Day (WCD) 2026 di Taman Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Minggu (11/10/2026).

Edi menjelaskan, sekitar 76 persen sampah di Pontianak merupakan sampah organik, sedangkan 17,3 persen berupa plastik. Komposisi tersebut menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada pemilahan dan pemanfaatan kembali.

“Ke depan, kita akan membangun pusat pengelolaan sampah terpadu yang kapasitasnya bisa mencapai 200 hingga 300 ton per hari. Kita juga sudah menjajaki kerja sama dengan PT Petrokimia Gresik untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan untuk taman-taman kota,” ujarnya.

Selain menyiapkan fasilitas pengolahan, Edi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Upaya tersebut dapat dimulai dengan memilah sampah rumah tangga, memanfaatkan bank sampah mini di sekolah, serta membuang sampah sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

“Kegiatan WCD ini jangan hanya sekadar seremoni. Ini harus menjadi momentum untuk mengubah kebiasaan. Membuang sampah sembarangan tidak boleh lagi ada di Pontianak. Kalau ada warga yang punya ide cemerlang soal sampah, silakan sampaikan langsung kepada saya. Saya sangat serius menangani ini,” tegasnya.

Edi juga menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk memperluas ruang terbuka hijau dan menata trotoar agar lebih nyaman bagi masyarakat. Penataan tersebut akan menjangkau kawasan di luar Jalan Ahmad Yani, termasuk Pontianak Utara.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana WCD Pontianak 2026, Vivi Norvika, menyebut sekitar 300 relawan dari berbagai kalangan terlibat dalam aksi yang mengusung tema “Aksi Bersih Pemuda-Pemudi Merdeka dari Sampah”.

Para relawan yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, dan aparatur pemerintah melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Daya Nasional serta menebar ekoenzim di Jalan Media. Taman Digulis dan sekitarnya dipilih karena menjadi salah satu ruang aktivitas olahraga dan edukasi masyarakat.

Menurut Vivi, kegiatan tersebut juga mendorong penerapan gaya hidup minim sampah. Peserta diwajibkan membawa botol minum pribadi dan memilah sampah hasil aksi ke dalam tiga kategori, yakni organik, anorganik yang bernilai daur ulang, dan residu.

Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang dan dicatat oleh Bank Sampah Rosela Purnama dan Bank Sampah Untan. Data tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kontribusi Pontianak dalam pelaksanaan WCD tingkat nasional. (prokopim)