Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyebut Bank Perekonomian Rakyat atau BPR memiliki peran penting sebagai jembatan antara potensi masyarakat dan peluang ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya, lebih dari 60 persen nasabah BPR merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Angka tersebut membuktikan bahwa BPR memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Data menunjukkan lebih dari 60 persen nasabah BPR adalah pelaku UMKM. Ini membuktikan BPR adalah garda terdepan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” jelasnya saat membuka kegiatan Funwalk dalam rangka Hari BPR-BPRS Nasional di Halaman Museum Kalbar, Minggu (31/5/2026) pagi. 

Ia menegaskan, BPR bukan sekadar lembaga perbankan. Lebih dari itu, BPR hadir sebagai jembatan yang menghubungkan potensi masyarakat dengan peluang usaha, akses pembiayaan, dan penguatan ekonomi lokal. Karenanya dalam momentum Hari BPR-BPRS Nasional ini, ia mengajak agenda yang digagas tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang BPR dalam mengabdi kepada masyarakat. 

“Di balik setiap cerita sukses UMKM, sering kali ada BPR yang bekerja dalam diam tanpa sorotan kamera, namun dengan dedikasi yang luar biasa dan berkontribusi nyata,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Amirullah menekankan tiga hal penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan oleh BPR. Pertama, kedekatan BPR dengan masyarakat. Kedua, inovasi pelayanan. Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola. 

Menurutnya, BPR memang menghadapi tantangan, mulai dari persaingan dengan bank umum hingga perubahan perilaku nasabah. Namun di balik tantangan itu, BPR memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak lembaga keuangan lain, yaitu kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat.

“Inilah modal yang harus dimanfaatkan untuk membangun layanan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Ia berharap BPR dan BPRS terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan UMKM, membuka akses pembiayaan yang lebih dekat, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya mengucapkan selamat Hari BPR-BPRS Nasional kepada seluruh insan BPR dan BPRS, khususnya di Kalimantan Barat,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menghadiri kegiatan syukuran dan pelepasan siswa kelas VI SD Negeri 11 Pontianak Timur yang berlokasi di Jalan Ismita, Sabtu (30/5/2026).

Bahasan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas VI yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Ia mengapresiasi perjuangan para siswa, guru, serta orang tua yang telah mendampingi proses pendidikan selama enam tahun terakhir.

“Selamat kepada anak-anak kami yang hari ini telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 11 Pontianak Timur. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi orang tua, guru, dan kita semua,” ujarnya.

Bahasan menyebut, momen pelepasan siswa bukan hanya menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan di sekolah dasar, tetapi juga awal perjalanan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Ia berpesan kepada para lulusan agar terus semangat belajar, menjaga disiplin, menghormati orang tua dan guru, serta terus berupaya meraih cita-cita.

“Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Jaga nama baik sekolah, keluarga, dan lingkungan. Jangan pernah berhenti bermimpi untuk meraih cita-cita,” pesannya di hadapan para siswa.

Pada kesempatan itu, Bahasan juga mengapresiasi dedikasi para guru yang selama ini membimbing dan mendidik para siswa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada para orang tua murid yang telah berperan aktif mendampingi anak-anak selama menempuh pendidikan.

Menurutnya, keberhasilan anak dalam menyelesaikan pendidikan tidak lepas dari kolaborasi antara sekolah dan keluarga.

“Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak kita. Karena itu saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perhatian yang telah diberikan,” tuturnya.

Bahasan juga meninjau langsung kondisi SD Negeri 11 Pontianak Timur. Ia menuturkan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk sarana dan prasarana sekolah agar proses belajar mengajar semakin nyaman dan optimal.

“Saya berharap SD Negeri 11 Pontianak Timur terus berkembang menjadi sekolah yang maju, berprestasi, serta mampu mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai melakukan penataan kawasan di Jalan Budi Karya Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan. Penataan kawasan yang dikenal dengan sebutan Ambalat sebagai upaya mengatasi persoalan genangan air, kerusakan jalan, serta memperbaiki wajah lingkungan di kawasan tersebut agar lebih tertata dan nyaman.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemkot telah menyiapkan desain penataan kawasan yang difokuskan pada pembenahan saluran drainase, jalan, hingga trotoar.

“Sekarang desain penataannya sudah ada. Kawasan itu memang sering terjadi genangan ketika hujan, kemudian kondisi jalannya juga rusak. Akses jalannya perlu dibenahi supaya kawasan itu lebih representatif,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Edi, pada tahun ini Pemkot Pontianak telah menganggarkan proses lelang pekerjaan penataan kawasan tersebut. Penataan dilakukan agar kawasan Jalan Budi Karya tidak lagi terkesan kumuh dan dapat menjadi lingkungan yang lebih tertib serta nyaman bagi masyarakat.

Ia menilai kesan kumuh di kawasan tersebut juga dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan maupun pusat distribusi barang. Padahal, kawasan tersebut telah berkembang menjadi area permukiman, termasuk kompleks perumahan dan kawasan penunjang aktivitas jasa seperti perhotelan.

“Di sana sekarang sudah menjadi kawasan perumahan, ada kompleks perumahan yang cukup baik, ada hotel juga. Karena itu kita berharap ke depan kawasan ini bisa lebih tertata dan tidak menimbulkan kesan negatif,” katanya.

Selain penataan infrastruktur, Pemkot Pontianak juga terus melakukan penertiban aktivitas di kawasan tersebut, termasuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima dan pelaku usaha.

Edi menjelaskan, sosialisasi telah dilakukan kepada para pedagang kaki lima. Mereka telah dikumpulkan bersama pihak terkait untuk diberikan arahan agar menjaga ketertiban lingkungan, termasuk terkait penggunaan musik yang berpotensi mengganggu warga sekitar.

“Mereka sudah kita kumpulkan dan diberikan pemahaman. Tidak diperkenankan memutar musik yang mengganggu lingkungan sekitar. Kalau ada kafe yang ingin menampilkan musik atau karaoke, harus dilakukan di dalam ruangan tertutup supaya tidak mengganggu,” jelasnya.

Di samping itu, Pemerintah Kota melalui Satpol PP Kota Pontianak bersama instansi terkait juga rutin melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, termasuk penertiban anak-anak di bawah umur yang berada di luar rumah hingga larut malam.

Menurutnya, upaya menciptakan suasana yang aman dan kondusif di kawasan Ambalat akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan dan penataan terpadu.

“Satpol PP bersama pihak terkait akan terus memantau. Sementara proses lelang berjalan dan pekerjaan mulai dilaksanakan. Harapan kita kawasan ini ke depan semakin tertata, lebih nyaman, bersih, dan memberikan citra yang baik bagi Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menargetkan periode 2026 hingga 2030 sebagai “tahun revolusi sanitasi” melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Proyek strategis nasional itu dinilai menjadi momentum penting dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sanitasi dan limbah domestik secara modern serta berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, Sidig Handanu, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Review Mission ADB Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) atau SPALD-T Kota Pontianak Tahun 2026, di Aula Rohana Muthalib Bapperida Kota Pontianak, Jumat (29/5/2026).

Sidig menyebut pembangunan SPALD-T merupakan bagian dari perubahan besar tata kelola sanitasi kota. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam aspek sanitasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi bersama.

“Mudah-mudahan kita semua berkomitmen mendukung proyek ini sampai dengan tahun 2030. Ini yang saya sebut sebagai periode revolusi sanitasi. Jangan hanya membangun monumen, tetapi memang harus kita sukseskan karena ini menyangkut perubahan perilaku,” ujarnya usai membuka acara.

Ia menambahkan, revolusi sanitasi tersebut berjalan beriringan dengan upaya pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Saat ini, pengelolaan sampah juga mulai didukung dengan pembangunan fasilitas terpadu pengolahan sampah melalui program LSDP (Local Service Delivery Improvement Project) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bank Dunia.

“Momentum ini benar-benar sangat penting karena ada pembangunan SPALD-T yang mengubah air limbah domestik menjadi dikelola dengan baik,” katanya.

Sidig menjelaskan, proyek SPALD-T di Pontianak telah dirancang sejak tahun 2018. Menurutnya, persoalan lahan masih menjadi tantangan utama dalam percepatan proyek tersebut. Ia menegaskan pembangunan belum dapat berjalan optimal apabila persoalan lahan belum tuntas.

“Untuk itu kita mohon dukungan dari masyarakat pemilik lahan terdampak,” tegasnya.

Tahun 2030 ditargetkan minimal terdapat 3.000 sambungan rumah. Sebanyak 1.500 sambungan dibangun melalui proyek ini dan 1.500 lainnya berasal dari dukungan Pemerintah Kota Pontianak.

Jumlah sambungan rumah tersebut nantinya akan terus ditingkatkan hingga mencapai 32 ribu sambungan secara bertahap dengan skema pelayanan berdasarkan klaster masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa proses pembangunan kemungkinan akan menimbulkan dampak sementara seperti kemacetan dan gangguan lalu lintas di sejumlah titik pekerjaan. Karena itu, komunikasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara intensif.

Sidig menegaskan, proyek SPALD-T merupakan proyek bersama yang membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal hingga masyarakat.

“Proyek ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemkot Pontianak. Kuncinya adalah dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat,” pungkasnya. (kominfo)