Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk terus meneguhkan ideologi serta memperkuat peran gerakan mahasiswa dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

 “IMM harus terus meneguhkan ideologi dan memperkuat peran gerakan mahasiswa agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang dirangkai dengan Dialog Refleksi Milad ke-62 IMM mengusung tema ‘Meneguhkan Ideologi, Menguatkan Gerakan dan Mencerahkan Peradaban’ di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/4/2026).

Bahasan menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan serta nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi landasan gerakan Muhammadiyah.

“IMM sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan, terutama dalam memberikan gagasan kritis dan solutif terhadap berbagai persoalan pembangunan,” ungkapnya.

Menurutnya, dialog refleksi seperti ini menjadi ruang penting untuk merumuskan pemikiran ke depan, termasuk dalam menjawab tantangan perkotaan seperti pengelolaan lingkungan dan penanganan banjir.

Bahasan mengungkapkan, sejak dahulu masyarakat Pontianak telah memiliki kearifan lokal dalam menghadapi kondisi geografis, salah satunya melalui pembangunan rumah panggung yang menyesuaikan dengan tinggi muka air.

“Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sebenarnya sudah diantisipasi sejak dulu. Namun seiring perkembangan kota, kita perlu kajian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan rencana Pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan lingkar yang akan menghubungkan beberapa wilayah seperti Pontianak Selatan, Tenggara, Timur dan Utara.

Pembangunan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mengurai kemacetan serta memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya dari kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak  juga akan mengintegrasikan pembangunan jalan dengan sistem drainase yang memadai guna mengurangi potensi genangan air dan kebakaran lahan.

“Kami sangat membutuhkan masukan dari mahasiswa dan akademisi agar perencanaan ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ucap Bahasan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) IMM Kota Pontianak, Muhammad Sher Khan mengatakan, momentum Milad ke-62 IMM harus dimaknai sebagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan kader.

Ia menyampaikan, dalam sejarah, banyak tokoh besar yang melalui proses panjang dan penuh tantangan, namun tetap mampu melahirkan karya-karya besar. Hal itu, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa proses perjuangan dan konsolidasi tidak pernah berhenti.

“Kita terus melakukan konsolidasi, baik dengan pimpinan komisariat di Kota Pontianak maupun dengan cabang dan komisariat dari daerah lain. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat gerakan IMM secara berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, di usia ke-62 tahun, IMM telah melewati berbagai dinamika dan tantangan. Namun berbeda dengan manusia, organisasi memiliki kemampuan untuk terus bertransformasi dan memperbarui diri.

“IMM bukan lagi organisasi yang muda. Tetapi justru di situlah kekuatannya, karena kita punya pengalaman panjang untuk terus beradaptasi dan berkembang,” pungkasnya. (prokopim)

Seminar Nasional Energi Terbarukan

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kolaborasi akan mempercepat transisi energi di Kalbar. Saat ini, hal tersebut harus mulai dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan lagi agenda masa depan yang jauh. Dampak perubahan iklim membuat pemerintah daerah harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap. 

“Saat ini dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim yang nyata. Kita tidak lagi bicara tentang masa depan yang jauh, melainkan tentang apa yang harus kita lakukan hari ini,” ujarnya saat membuka Seminar Nasional Energi Terbarukan bertema Akselerasi Transisi Energi di Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip, Sabtu (18/4/2026) pagi.

Ia menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki potensi energi surya yang besar karena berada di garis khatulistiwa. Selain itu, potensi biomassa dan energi air di wilayah sekitar juga dinilai menjadi modal penting yang belum tergarap secara maksimal. Namun, menurutnya, transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan membangun ekosistem baru yang berkelanjutan. 

"Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong efisiensi energi, mulai dari penggunaan lampu jalan hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi energi yang lebih berkelanjutan," katanya.

Wakil Wali Kota menekankan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam agenda ini. Ia menyebut percepatan transisi energi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah sebagai regulator, akademisi sebagai motor inovasi dan riset, serta sektor swasta dan masyarakat sebagai pelaku utama penerapan energi bersih dalam kehidupan sehari-hari.

“Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada akselerasi dan kolaborasi antara regulator, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung potensi sumber daya strategis di Kalimantan Barat, termasuk kandungan uranium. Menurutnya, potensi tersebut harus mulai dipikirkan pengelolaannya secara serius melalui kerja sama pemerintah daerah dan perguruan tinggi, agar generasi muda Kalbar dapat dipersiapkan menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kampus-kampus di Pontianak dapat diperkuat untuk melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap mengelola potensi energi masa depan di daerah sendiri.

“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Perguruan tinggi bersama pemerintah daerah saya yakin bisa menyiapkan anak-anak muda Kalimantan Barat agar nanti mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri,” tegasnya.

Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Prof Sukino menyatakan komitmen kampusnya untuk menjadi ruang pengembangan intelektualitas modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tengah memperkuat riset dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk menyelenggarakan seminar isu strategis seperti transisi energi. Langkah itu dilakukan agar putra-putri daerah memiliki kesempatan untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional tanpa kehilangan identitas lokal.

Perihal energi terbarukan dan akselerasi transisi energi di Kalimantan Barat, ia menilai isu tersebut bukan hanya persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral manusia untuk menjaga kelestarian bumi.

“Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Karena itu, transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan bukan sekadar urusan teknis, tetapi ikhtiar kita untuk menjaga alam,” imbuhnya.

Ia menyebut energi hijau sebagai energi yang adil, karena memberi jaminan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati udara bersih dan kekayaan alam Kalimantan Barat. Karena itu, ia berharap seminar tersebut mampu melahirkan gagasan-gagasan kritis, sementara rangkaian kegiatan lain seperti jalan sehat dapat membangun optimisme masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai energi baru untuk membesarkan UNU Kalbar sekaligus memperkuat kontribusinya bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

Bahasan Dorong Alumni Kepamongprajaan Perkuat Birokrasi

PONTIANAK – Iwan Amriady resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Pontianak periode 2026-2031. Ia melanjutkan masa kepemimpinan di periode sebelumnya. Pengukuhan tersebut dilakukan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/4/2026) pagi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya peran alumni pendidikan kepamongprajaan dalam memperkuat kualitas birokrasi dan mendukung pembangunan daerah. 

“Pelantikan ini merupakan momentum penting bagi organisasi alumni kepamongprajaan untuk terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendidikan kepamongprajaan memiliki karakteristik khas karena membentuk aparatur yang disiplin, berintegritas, loyal, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

“Nilai-nilai itulah yang harus terus dijaga dan diaktualisasikan oleh para alumni dalam setiap peran yang dijalankan, baik sebagai aparatur pemerintah maupun sebagai bagian dari masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan IKAPTK sebagai wadah alumni memiliki posisi strategis, bukan hanya untuk mempererat solidaritas antaralumni, tetapi juga sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pemerintah Kota Pontianak memandang bahwa keberadaan organisasi seperti IKAPTK dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan profesionalitas aparatur, serta mendorong lahirnya berbagai gagasan dan inovasi,” katanya.

Bahasan memaparkan, saat ini terdapat 99 alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang masih aktif bertugas sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dari jumlah tersebut, sejumlah alumni telah menempati posisi strategis, mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, hingga jabatan fungsional dan pelaksana. Bahkan, ada pula alumni yang sedang menempuh tugas belajar doktoral di luar negeri.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan roda organisasi dengan baik, menjaga soliditas antaralumni, serta menghadirkan program-program yang konstruktif dan memberi manfaat bagi organisasi maupun masyarakat Kota Pontianak.

“Momentum pelantikan ini hendaknya menjadi pengingat bahwa seorang pamong praja pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat, yang senantiasa dituntut untuk bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab,” pesan Bahasan.

Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kepamongprajaan, Wakil Wali Kota optimistis IKAPTK Kota Pontianak dapat menjadi organisasi yang solid, berkontribusi nyata, dan terus memberikan peran positif dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak. 

Sementara itu, Ketua DPK IKAPTK Kota Pontianak Iwan Amriady menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat peran organisasi sebagai wadah konsolidasi alumni sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Ia menyebut, pada periode kepemimpinannya ke depan, IKAPTK akan lebih fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan profesionalitas aparatur, serta mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi.

“IKAPTK bukan sekadar organisasi silaturahmi, tetapi juga harus mampu menjadi ruang pengembangan kompetensi dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kami ingin seluruh alumni dapat terus beradaptasi dengan dinamika pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Iwan juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan sinergi antaralumni, baik yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak maupun di berbagai instansi lainnya.

Menurutnya, dengan latar belakang pendidikan kepamongprajaan yang kuat, para alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kami akan mendorong program-program yang tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas birokrasi. Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Iwan.

Ia berharap, kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat dan kemajuan Kota Pontianak. (prokopim)

Komisi V DPR RI Tinjau Dermaga Feri Bardanadi

PONTIANAK – Aktivitas penyeberangan feri di lintasan Bardanadi–Siantan untuk sementara waktu dihentikan akibat kerusakan parah pada fasilitas dermaga. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jasa penyeberangan.

Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah meninjau langsung kondisi dermaga tersebut didampingi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono serta pihak Balai dari Kementerian Perhubungan.

“Dari hasil peninjauan, khususnya pada bagian dermaga, kondisinya sangat memprihatinkan dan sudah tidak layak digunakan,” ujarnya usai meninjau kondisi dermaga, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah membahas langkah penanganan, termasuk kemungkinan dukungan anggaran dari APBN untuk perbaikan fasilitas tersebut.

“Kami sudah mendiskusikan sejumlah opsi penanganan, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar perbaikan dapat segera dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada solusinya,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan operator penyeberangan serta pelaksana kegiatan di lapangan guna mencari solusi menyeluruh.

Sebagai langkah jangka pendek, Yuliansyah menyebutkan adanya kemungkinan pemberian subsidi anggaran kepada pihak pelaksana agar operasional penyeberangan dapat kembali berjalan dengan aman.

Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah masih menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED) guna mengetahui kebutuhan anggaran secara pasti.

“Setelah DED selesai, baru bisa ditentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Kami di DPR RI akan mendorong agar anggaran nasional bisa membantu daerah dalam mengatasi persoalan ini,” tegasnya.

Ia juga membuka peluang keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung perbaikan fasilitas dermaga.

“Untuk dukungan CSR, tentu bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah, karena mereka memiliki jejaring dengan pihak swasta,” imbuhnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, kerusakan fasilitas dermaga tersebut sebenarnya telah terjadi sejak awal bulan Ramadan. Bahkan, menurutnya, kondisi itu sudah tidak layak digunakan karena tingkat kerusakan yang cukup berat dan berisiko tinggi bagi keselamatan pengguna jasa, terutama kendaraan angkutan berat.

“Sejak awal Ramadan sebenarnya sudah tidak layak digunakan, karena kerusakannya cukup parah dan membahayakan, khususnya untuk truk atau kendaraan bertonase besar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak telah lebih dulu menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta penanganan segera. Selain itu, pihaknya juga sempat meminta operator atau investor penyeberangan untuk melakukan perbaikan.

“Namun karena kerusakan cukup besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, pihak operator tidak sanggup menanganinya. Saat ini kami masih menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan terkait waktu pelaksanaan perbaikan,” jelasnya.

Edi menambahkan, penghentian sementara operasional penyeberangan merupakan langkah yang harus diambil guna menghindari potensi kecelakaan. Meski demikian, kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, terutama meningkatnya kemacetan karena kendaraan harus beralih menggunakan jalur jembatan.

“Memang ada keluhan dari masyarakat, karena tidak ada alternatif lain selain melalui jembatan, sehingga terjadi kepadatan arus lalu lintas,” katanya.

Dari hasil kajian sementara, kebutuhan anggaran untuk perbaikan diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Nilai tersebut dipengaruhi oleh tingkat kerusakan konstruksi dermaga yang mengalami patah dan jebol, serta tingginya beban yang harus ditopang, terutama saat arus sungai dalam kondisi deras.

Terkait pendanaan, Edi mengakui bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini masih terbatas karena adanya penyesuaian prioritas program. Selain itu, kewenangan perbaikan fasilitas penyeberangan berada di pemerintah pusat.

“Karena itu, kami berharap perbaikan dapat menggunakan anggaran APBN melalui Kementerian Perhubungan, yang memang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan pembangunan fasilitas tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Edi bilang, opsi pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga terbuka lebar. Pemerintah kota akan mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta.

“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami sangat terbuka dan mengapresiasi setiap dukungan untuk pembangunan Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)