Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang konkret bagi seluruh perangkat daerah dalam membenahi tata kelola data secara terarah dan berkelanjutan.

“Rencana aksi ini jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola data,” ujarnya Ketika membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan, rencana aksi perlu memuat kegiatan yang jelas, target yang terukur, pembagian tanggung jawab yang tegas, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana capaian pelaksanaannya diukur.

“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” katanya.

Amirullah menambahkan, penyusunan dokumen tersebut mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia dan perlu mencakup penguatan sumber daya manusia, penyusunan SOP atau petunjuk teknis, pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi data, hingga penyebarluasan dan penyediaan akses data bagi pengguna. Struktur dokumen perlu tetap selaras dengan dokumen perencanaan daerah, arahan kepala daerah, prioritas tematik, serta kemampuan keuangan daerah.

“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya penggunaan bahasa dan indikator yang lebih membumi. Menurutnya, istilah-istilah seperti “optimalisasi” atau “penguatan” harus diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan yang jelas dan dapat diukur.

“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD tidak melihat Satu Data sebagai urusan Kominfo atau Bapperida semata. Setiap perangkat daerah memiliki data tematik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan wajib memastikan kualitas data tersebut.

“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” katanya.

Amirullah mencontohkan, data ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan inflasi harus dikelola secara konsisten dan terintegrasi karena menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan.

Menurutnya, forum Satu Data harus menjadi ruang untuk menyepakati renaksi bersama, bukan sekadar tempat berbagi informasi. Setelah disepakati, dokumen tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah.

“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.

Ia berharap penerapan Satu Data dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan di Kota Pontianak sehingga keputusan pembangunan benar-benar berbasis pada data yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau datanya baik, perencanaannya juga akan lebih tepat. Ujungnya adalah kebijakan yang lebih akurat dan manfaat pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan water closet (WC) tidak layak. Pada tahun anggaran 2026, sebanyak 117 unit RTLH dan 135 unit WC menjadi sasaran program tersebut. Program tersebut merupakan kerja sama Pemkot dengan TP PKK Pontianak dan sejumlah stakeholder terkait.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Pemkot dalam memastikan bantuan berdampak panjang bagi para penerimanya. Sebab rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat tumbuh keluarga, termasuk anak-anak.

"PKK hadir supaya bisa memberikan edukasi dan sosialisasi. Rumah yang bersih dan nyaman akan mendukung kualitas hidup, tumbuh kembang anak, serta kesehatan keluarga," tuturnya saat kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Sehat dan Rumah Layak Huni di Aula Kantor Terpadu Jalan Sutoyo, Rabu (21/10/2026).

Karena itu, pihaknya mengingatkan penerima manfaat agar merawat rumah yang telah diperbaiki serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Masyarakat juga diajak membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran drainase agar tidak tersumbat dan kembali menghidupkan semangat gotong royong di lingkungan tempat tinggal. 

“Kesadaran menjaga rumah dan lingkungan harus menjadi kebiasaan dan tanggung jawab bersama,” katanya.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pontianak Elsa Risfadona mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Pontianak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa hunian yang layak, sehat dan aman.

“Rumah menjadi salah satu pondasi penting untuk membangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Menurut Risfadona, program perbaikan RTLH juga menjadi salah satu instrumen dalam penanganan kemiskinan. Namun keberhasilan program tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik rumah. Yang juga penting adalah bagaimana rumah yang sudah diperbaiki dapat dijaga dan dirawat sehingga tetap layak huni, serta didukung lingkungan yang bersih, sehat dan tertata.

Bantuan RTLH diberikan sebesar Rp30 juta untuk setiap kepala keluarga, sedangkan bantuan perbaikan WC tidak layak sebesar Rp10 juta per kepala keluarga. Bantuan tersebut bersifat stimulan sehingga masih membutuhkan dukungan swadaya dari masyarakat. Untuk pelaksanaan bantuan stimulan RTLH tahap kedua, sebanyak 55 orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima.

“Untuk tahap kedua yang akan dilaksanakan, sasaran bantuan telah ditetapkan kepada 55 penerima,” jelasnya.

Penerima bantuan tersebar di wilayah Kota Pontianak. Penanganan RTLH tidak hanya diarahkan pada kekuatan konstruksi bangunan, tetapi juga memastikan rumah memenuhi aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Menurutnya, kualitas permukiman juga sangat bergantung pada perilaku penghuninya. Pembangunan fisik tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diikuti kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Lingkungan yang sehat tidak bisa diwujudkan hanya dengan pembangunan fisik. Harus ada kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi tampil sebagai mitra pemerintah, penggerak perubahan, inovator, sekaligus pengawas sosial yang kritis dan konstruktif. Peran generasi muda semakin strategis karena mereka berada dekat dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial dan berbagai isu yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Karena itu, anak muda dapat mengambil posisi sebagai penggerak yang mengubah gagasan menjadi aksi, inovator yang menghadirkan solusi kreatif, serta mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal pembangunan. 

“Generasi muda bukan sekadar penerus, tetapi mitra pembangunan hari ini. Kita membutuhkan anak-anak muda yang cerdas, berkarakter dan berani mengambil peran,” ujarnya dalam Sarasehan Pendidikan Politik Masyarakat di Hotel Ibis, Rabu (21/10/2026).

Menurut Edi, demokrasi yang sehat tumbuh dari partisipasi masyarakat, termasuk keterlibatan aktif generasi muda dalam menyampaikan gagasan, aspirasi maupun solusi. Demokrasi juga tidak boleh dipahami sebatas datang ke tempat pemungutan suara setiap lima tahun sekali. Demokrasi mencakup kebebasan untuk bersuara, berdiskusi, mengawasi kebijakan publik, hingga terlibat dalam isu seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, lingkungan hidup dan keadilan sosial. 

“Anak muda harus berani menyampaikan pendapat. Tetapi kritis juga harus disertai etika, data dan tanggung jawab,” katanya.

Edi juga mengingatkan bahwa ruang demokrasi generasi muda kini semakin banyak berlangsung di media sosial. Kondisi tersebut membuka peluang besar untuk menyebarkan gagasan, tetapi sekaligus membawa tantangan berupa hoaks, disinformasi, provokasi dan ujaran kebencian. Karena itu, ia mendorong generasi muda menjadi bagian dari penguatan literasi digital dengan membiasakan diri memeriksa sumber dan konteks informasi sebelum membagikannya.

“Cerdas bermedia harus berjalan bersama dengan sehat berdemokrasi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, jangan mudah terprovokasi, dan tetap menghormati perbedaan pilihan maupun pendapat,” ujarnya. 

Pesan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi anak muda dalam politik saat ini, mulai dari apatisme, minimnya literasi politik hingga polarisasi di ruang digital. 

Ia juga membuka ruang partisipasi anak muda melalui forum pemuda, musyawarah, konsultasi publik, organisasi kepemudaan, kegiatan sosial hingga aksi lingkungan. Menurutnya, pembangunan akan semakin kuat jika generasi muda tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi ikut terlibat dalam menghasilkan karya dan solusi. Peran tersebut dapat dilakukan melalui kewirausahaan, aktivitas komunitas, inovasi teknologi maupun pengawasan terhadap layanan dan kebijakan publik.

Ia berharap pendidikan politik dapat melahirkan generasi muda Pontianak yang kritis tanpa memecah belah, berani bersuara tetapi tetap beretika, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Ketika generasi muda berpartisipasi dengan cerdas, berintegritas dan saling menghargai, pembangunan menjadi milik bersama. Pontianak maju, demokrasinya juga semakin bermakna,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai menertibkan kabel jaringan internet yang tidak berizin dan semrawut di Jalan Ahmad Yani. Nantinya, penertiban akan menyasar seluruh kota. Tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari rapat bersama seluruh penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) pada pekan lalu. 

Dalam pertemuan tersebut Pemkot telah meminta seluruh ISP melakukan penataan jaringan masing-masing. Karena itu, penertiban di lapangan bukan dilakukan secara tiba-tiba. Ketika penertiban pun, beberapa pihak provider juga hadir di lokasi.

“Ini langkah awal. Kita ingin berkomitmen menjadikan kota tidak kumuh dengan kabel-kabel yang berseliweran,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat memimpin penertiban, Rabu (21/10/2026).

Penataan akan dilakukan secara bertahap dan tidak berhenti pada pemotongan atau perapian kabel. Pemkot juga menyiapkan konsep penataan jaringan utilitas yang lebih teratur untuk ruas-ruas protokol.

“Ke depan, beberapa jalan protokol akan kita arahkan menggunakan ducting atau saluran khusus yang sudah disiapkan untuk jalur kabel-kabel tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet, fiber optik dan utilitas lainnya tetap harus dipenuhi. Namun keberadaan jaringan tersebut juga harus memperhatikan estetika dan keteraturan kota.

“Jangan sampai terlihat kumuh karena kabel yang tidak tertata,” jelasnya.

Pemkot telah berkoordinasi dengan asosiasi dan para penyedia layanan internet agar setiap pemasangan kabel baru terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan izin dari pemerintah kota. Untuk tahap awal, Pemkot masih mengedepankan pembinaan kepada para penyedia utilitas. Sanksi akan diterapkan setelah sistem, titik pemasangan dan ketentuan teknis penataan jaringan ditetapkan secara lebih pasti.

“Yang kita inginkan adalah kota tetap modern, kebutuhan utilitas tetap terpenuhi, tetapi tampilannya juga rapi, tertata dan nyaman dilihat,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi Kota Pontianak Syamsul Akbar menjelaskan kawasan Jalan Ahmad Yani menjadi salah satu titik awal penertiban. Ke depan, kegiatan serupa akan dilakukan secara rutin dengan prioritas pada jalan protokol dan ruas-ruas utama Kota Pontianak.

Syamsul memastikan penertiban tidak dilakukan terhadap jaringan ISP yang telah memenuhi ketentuan perizinan. Untuk kabel yang legal namun kondisinya kendur atau mengganggu estetika dan lalu lintas, petugas hanya melakukan penataan. Pemberitahuan pun sudah dilakukan. 

“Yang legal tidak kita ganggu, paling kita rapikan kalau kabelnya melendut supaya tidak mengganggu kendaraan maupun akses keluar masuk tempat usaha. Yang kita tindak adalah yang terindikasi tidak berizin,” jelasnya.

Sebelum pelaksanaan penertiban di titik berikutnya, Pemkot akan kembali berkoordinasi dengan para ISP dan memberikan waktu untuk melakukan pembenahan secara mandiri.

“Kita kasih waktu sekitar satu minggu untuk mereka merapikan. Kalau setelah itu di lapangan masih ditemukan provider yang belum berizin, kita lakukan penertiban, termasuk pemutusan kabel,” tegas Syamsul.

Berdasarkan komunikasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Syamsul menyebut terdapat sejumlah penyedia jasa internet lokal maupun nasional yang beroperasi di Pontianak. Dari hasil pengecekan pada sistem perizinan, masih ditemukan beberapa ISP yang terindikasi belum melengkapi perizinannya.

“Dari data yang kita cek, masih ada sekitar tujuh ISP yang terindikasi belum berizin. Ini akan kita komunikasikan terlebih dahulu dan kita dorong supaya segera mengurus izin. Kita beri batas waktu, kalau tidak dipenuhi tentu akan dilakukan penertiban sesuai ketentuan,” katanya.

Pengawasan terhadap pemasangan jaringan baru juga dilakukan secara lintas perangkat daerah. Aspek perizinan ditangani perangkat daerah terkait perizinan, sedangkan pemasangan kabel dan pemanfaatan ruang atau sarana jalan berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Syamsul menyoroti masih adanya penyedia yang memasang jaringan terlebih dahulu sebelum proses izin selesai.

“Kadang izinnya belum keluar tetapi sudah memasang. Padahal mekanismenya sudah jelas, pemasangan kabel maupun sarana pendukung seperti tiang tidak boleh dilakukan sebelum perizinannya selesai,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pemasangan jaringan baru. Apabila menemukan pekerjaan penggelaran kabel atau pemasangan tiang yang mencurigakan, warga dapat melaporkannya kepada pemerintah untuk dilakukan pengecekan legalitas.

“Nanti kita cek apakah mereka sudah mengurus izin atau belum,” katanya.

Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak menyiapkan konsep penataan jaringan utilitas yang lebih rapi. Pada ruas yang memungkinkan, jaringan akan diarahkan menggunakan ducting bawah tanah. Sedangkan pada kawasan yang tidak memungkinkan menggunakan jaringan bawah tanah, Pemkot mempertimbangkan penggunaan tiang bersama.

Menurutnya, penataan tersebut akan dimulai secara bertahap dari koridor prioritas sebelum dikembangkan ke kawasan lain.

“Tujuannya jaringan internet tetap tersedia sebagai kebutuhan masyarakat, tetapi penataannya lebih tertib, aman dan tidak membuat wajah kota terlihat semrawut,” pungkasnya. (prokopim)