Berita

PONTIANAK — Ketua Dewan Pengawas (Dewas) yang juga selaku Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan empat target kinerja utama yang harus dicapai jajaran Direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa yang baru dilantik kemarin. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama keluarga besar PDAM Tirta Khatulistiwa yang digelar di halaman kantor PDAM, Rabu (3/12/2025).

“Saya sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengawas, bersama jajaran dewas lainnya akan mengawal kinerja perusahaan ini,” ujarnya.

Amirullah menguraikan empat fokus utama sesuai arahan Wali Kota Pontianak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD itu.

Pertama, peningkatan cakupan pelayanan air bersih hingga mencapai 100 persen. Saat ini cakupan layanan Tirta Khatulistiwa berada pada angka 90,6 persen. 

“Masih ada 9,4 persen warga yang harus segera terlayani. Ini pekerjaan yang harus dikejar,” ucapnya.

Kedua, penurunan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Saat ini NRW berada di angka 30,4 persen. 

“Artinya, dari 10 unit air yang diproduksi, tiga unit hilang. Targetnya harus turun hingga sekitar 26 persen. Kita masih lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi target tetap harus di bawah 30 persen,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan prima berupa air bersih yang mengalir konsisten, bertekanan baik, tetap stabil pada musim kemarau, serta tarif yang terjangkau.

Keempat, perusahaan harus mampu menghasilkan laba sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat nyata, termasuk secara finansial. 

“Direksi dituntut mencapai target kinerja. Wali Kota bahkan menegaskan bahwa evaluasi dan pergantian dapat dilakukan sewaktu-waktu bila target tidak terpenuhi, tidak harus menunggu lima tahun,” kata Amirullah.

Ia mengajak seluruh pegawai Perumda Tirta Khatulistiwa untuk solid mendukung pencapaian target itu karena menjadi tugas bersama jajaran PDAM.

“Empat hal ini, cakupan layanan 100 persen, kebocoran di bawah 30 persen, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian laba, harus kita wujudkan bersama,” tutupnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Bekali Relawan Damkar lewat Pelatihan

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menekankan pentingnya sosialisasi dan pelatihan pencegahan serta penanggulangan kebakaran, mengingat tingginya angka kasus kebakaran yang terjadi setiap tahun. Sepanjang 2025, tercatat sudah 64 kejadian kebakaran di wilayah Kota Pontianak, yang sebagian besar disebabkan oleh korsleting listrik.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan potensi kebakaran. Terlebih, di Pontianak terdapat lebih dari 60 damkar mandiri atau swasta yang beroperasi, baik dari yayasan maupun komunitas masyarakat. 

“Mereka harus kita latih agar semakin terampil. Penanganan kebakaran harus terkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru bisa membahayakan petugas,” ujarnya usai membuka Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak di Hotel Novotel, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, armada pemadam yang digunakan oleh relawan damkar rata-rata merupakan kendaraan tua yang telah dimodifikasi. Pemerintah Kota Pontianak juga turut memberikan dukungan berupa bantuan selang, mesin pompa dan peralatan lain yang dibutuhkan. 

“Anggota pemadam kebakaran mandiri juga telah kita daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial,” kata Edi.

Terkait dampak kebakaran, Wali Kota menyebut, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sebatas kerusakan bangunan dan harta benda, tetapi juga hilangnya dokumen penting seperti ijazah dan sertifikat, bahkan korban jiwa. 

“Selain itu, masyarakat yang menjadi korban juga mengalami trauma pasca kejadian,” tuturnya.

Untuk pencegahan, Pemkot terus mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan instalasi listrik. Peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi standar.

“Kabel harus standar, isolasinya harus baik, dan hindari menumpuk banyak colokan pada satu stop kontak. Penggunaan setrika maupun kompor gas juga harus lebih berhati-hati,” pesannya.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi rutin di tingkat RT/RW. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan pribadi masyarakat menjadi faktor yang paling menentukan. 

“Bukan hanya permukiman padat penduduk, bangunan di kawasan menengah ke atas pun bisa terbakar jika lengah,” ungkap Edi.

Ia juga mengapresiasi semangat para relawan damkar yang tak kenal lelah menjalankan tugas kemanusiaan. Bahkan hampir tak mengenal waktu karena kejadian kebakaran bisa terjadi kapanpun.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada para relawan damkar yang siap siaga membantu masyarakat, tidak hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan berbagai misi penyelamatan

seperti evakuasi korban bencana alam, evakuasi gawat darurat, penanganan hewan berbahaya, bahkan membantu masyarakat,” ucapnya.

Kepala BPBD Kota Pontianak RM Nasir menjelaskan bahwa keselamatan petugas pemadam juga menjadi prioritas utama. Ia menyebutkan bahwa semangat relawan yang tinggi untuk segera tiba di lokasi kebakaran sering membuat mereka mengabaikan keselamatan diri. 

“Kadang mereka terjatuh atau mengalami insiden lain karena terlalu bersemangat,” terangnya.

Melalui pelatihan ini, lanjut Nasir, narasumber memberikan pengarahan dan edukasi agar para relawan tetap mengutamakan prosedur keselamatan dalam menjalankan tugas.

“Menyelamatkan orang lain memang penting, tetapi keselamatan diri sendiri juga harus diperhatikan,” ucapnya.

Dalam pelatihan ini, para peserta diberi pemahaman mengenai penggunaan APAR, teknik pemadaman, serta simulasi pemadaman menggunakan tong.

“Ada juga pelatihan mengenai cara menangani tabung gas yang terbakar,” tambahnya.

Ia mengungkapkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk potensi kebakaran kendaraan listrik. Berdasarkan studi banding ke Jakarta, kebakaran pada baterai mobil listrik sangat sulit dipadamkan dengan teknik konvensional. 

“Tidak bisa dipadamkan dengan air bahkan pasir. Harus menggunakan foam khusus karena yang terbakar biasanya komponen kelistrikan atau baterainya,” paparnya.

Meski kasus kebakaran mobil listrik di Pontianak masih minim, BPBD menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat kapasitas relawan dan damkar swasta.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan dari Damkar Swasta Tunas Mekar Panglima Arani (TMPA) Muhammad Ridha, mengungkapkan antusiasmenya mengikuti rangkaian pelatihan penanggulangan kebakaran tersebut. Ia mengatakan, dalam pelatihan ini para peserta dibekali materi teori sekaligus praktik lapangan terkait teknik dasar pemadaman kebakaran.

“Kami diberikan teori tentang penanggulangan kebakaran, terutama kebakaran perumahan dan kebakaran hutan. Selain itu, kami juga diajarkan praktik penggunaan APAR serta teknik yang memang harus dikuasai seorang pemadam,” tuturnya.

Ridha menuturkan, pihaknya sebelumnya sudah beberapa kali mengikuti kegiatan penyuluhan dari berbagai instansi, termasuk Polda. Namun, pelatihan dengan porsi praktik langsung seperti yang diberikan kali ini merupakan pengalaman pertama bagi timnya.

“Kalau penyuluhan memang sudah pernah. Tapi untuk pelatihan praktik secara lengkap seperti ini, baru kali ini kami diundang dan dilibatkan langsung,” katanya.

Damkar TMPA yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya I Pontianak Timur, saat ini memiliki sekitar 25 personel aktif. Mereka juga didukung armada mobil dan tiga unit mesin pemadam. Ridha mengungkapkan, selama ini pihaknya juga mendapat bantuan peralatan dari Pemkot Pontianak, Polda dan sejumlah instansi pemerintah.

Ia berharap, pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada damkar swasta, baik berupa fasilitas maupun pelatihan peningkatan kapasitas. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan para petugas dapat bekerja dengan aman dan profesional.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari pemerintah kota. Dukungan peralatan dan pengetahuan ini penting, bukan hanya untuk memadamkan api, tapi juga untuk keselamatan personel saat bertugas,” pungkasnya. (prokopim)

Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kecamatan Pontianak Kota

PONTIANAK – Bunda PAUD Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie Kamtono, menekankan pentingnya peran orang tua dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak sejak usia dini hingga jenjang menengah pertama. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun yang digelar di Aula Kecamatan Pontianak Kota, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, wajib belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran penuh dari para orang tua untuk mengawal perkembangan pendidikan anak.

“Wajib Belajar 13 Tahun merupakan upaya bersama untuk memastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar yang lengkap. Orang tua memiliki peran utama dalam memastikan anak-anak kita tidak putus sekolah dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” ungkap Yanieta.

Ia menambahkan, masa transisi dari PAUD ke SD dan dari SD ke SMP merupakan periode yang membutuhkan perhatian ekstra. Anak-anak membutuhkan pendampingan yang konsisten, baik dari segi kesiapan mental, karakter, maupun kemampuan akademik. 

“Sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan wajib belajar,” tuturnya.

Yanieta juga mendorong para guru dan tenaga pendidik PAUD untuk terus memperkuat literasi dasar, numerasi, dan pembentukan karakter sejak dini. Menurutnya, fondasi pendidikan yang kuat harus dimulai dari PAUD agar anak siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh perwakilan orang tua, kader PAUD, dan tenaga pendidik se-Kecamatan Pontianak Kota. Melalui kegiatan ini, Bunda PAUD berharap seluruh elemen masyarakat semakin memahami pentingnya keberlanjutan pendidikan 13 tahun dan berkomitmen bersama menekan angka putus sekolah di Kota Pontianak.

“Kita ingin memastikan setiap anak di Pontianak tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas. Dengan kolaborasi semua pihak, saya yakin target Wajib Belajar 13 Tahun dapat kita wujudkan,” pungkasnya. (*)

Bunda PAUD Erlina Apresiasi Pontianak dalam Inovasi PAUD 

PONTIANAK - Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Erlina Ria Norsan dan jajarannya melakukan kunjungan ke PAUD PKK Percontohan Kota Pontianak yang berlokasi di Komplek SD Pertiwi, Selasa (2/12/2025). 

Bunda PAUD Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono mengatakan, kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalbar menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam peningkatan layanan PAUD di Kota Pontianak. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bunda PAUD Provinsi Kalbar. Menurutnya, kunjungan tersebut membawa energi positif bagi para pendidik dan pengelola PAUD. 

“Kehadiran Bunda memberi semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan layanan PAUD yang berkualitas. Ini menjadi kehormatan dan motivasi besar bagi seluruh pendidik serta orang tua,” ujarnya.

Yanieta memaparkan, saat ini Kota Pontianak memiliki 292 lembaga PAUD yang terdiri atas 137 Kelompok Bermain (KB), 3 SPS, 127 Taman Kanak-kanak (TK), 17 PKBM, 7 Tempat Penitipan Anak (TPA), dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 

“Sementara jumlah pendidik PAUD berdasarkan Dapodik per April 2025 tercatat 633 orang, terdiri dari 599 pendidik PAUD mandiri dan 34 pendidik PAUD PKK,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pengurus Bunda PAUD Kota Pontianak terus mendorong hadirnya layanan PAUD yang ramah anak, aman, inklusif, serta sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 

“PAUD PKK Percontohan ini menjadi salah satu model praktik baik yang terus dikembangkan,” tuturnya.

Yanieta memaparkan dua inovasi strategis yang tengah dijalankan untuk menjawab tantangan akses dan kualitas PAUD. Pertama, Inovasi Jelajahi, Masukkan, Tuntaskan (Jemput) PAUD. Program ini merupakan bentuk komitmen mendukung wajib belajar 13 tahun. Melalui kolaborasi kader PKK, dasawisma, RT, dan RW, pendataan dilakukan secara langsung ke rumah warga. 

“Anak usia PAUD yang belum sekolah diajak dan dimasukkan ke satuan PAUD terdekat, serta dipastikan mengikuti pembelajaran hingga siap masuk SD,” jelasnya.

Kedua, Inovasi Bimbingan Intensif Tenaga Ajar Non Gelar (Bintang) PAUD. Program ini menyasar pendidik PAUD yang belum memiliki gelar sarjana linier. Pelatihan intensif diberikan guna meningkatkan kompetensi, dan sertifikatnya dapat diakui melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai konversi SKS ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. 

“Ini cara kami memuliakan guru PAUD dan meningkatkan kualitas pembelajaran,” terangnya.

Menurutnya, kualitas PAUD ditopang oleh tiga elemen utama, yaitu guru yang berkualitas, orang tua yang terlibat aktif dan lingkungan belajar yang kaya stimulasi. 

“Karena itu, semua inovasi diarahkan untuk memperkuat ketiga aspek tersebut,” imbuhnya.

Bunda PAUD Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan Kota Pontianak dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini. Ia menilai komitmen dan inovasi yang dijalankan, termasuk Jemput PAUD dan Bintang PAUD, merupakan langkah strategis yang patut dijadikan contoh bagi daerah lain.

“Saya melihat Kota Pontianak sangat serius membangun fondasi pendidikan sejak usia dini. Program-program yang dijalankan bukan hanya relevan, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, keberhasilan PAUD tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, tetapi juga sinergi antara pemerintah, pendidik, orang tua dan masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi harus menjadi roh utama dalam pengembangan PAUD di setiap daerah. 

“Anak-anak kita membutuhkan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan penuh stimulasi. Ini hanya bisa diwujudkan jika semua pihak bergerak bersama,” tutupnya. (*)