Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta setiap perangkat daerah serius meningkatkan kematangan organisasi. Pasalnya, hal itu menggambarkan sejauh mana organisasi mampu menjalankan tugas secara tertib, terukur, dan berkualitas. Semakin matang suatu perangkat daerah, semakin baik pula tata kelola dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Kalau dianalogikan dengan buah, organisasi yang semakin matang berarti semakin baik. Dalam organisasi, tingkat kematangan ini dinilai dari berbagai indikator,” ujarnya ketika membuka Sosialisasi Bimbingan Teknis Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarief Abdurahman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (1/9/2026).

Ia menjelaskan, penilaian tingkat kematangan perangkat daerah menggunakan 11 indikator. Setiap indikator memiliki nilai tertinggi lima, sehingga total nilai maksimal yang dapat dicapai perangkat daerah adalah 55.

Amirullah berharap bimbingan teknis ini mampu memberikan pemahaman kepada peserta mengenai metode pengukuran, penyediaan bukti dukung, serta strategi pemenuhan setiap aspek yang menjadi objek penilaian.

“Bimtek ini saya harapkan mampu memberikan pemahaman metode pengukuran, penyediaan bukti dukung, serta strategi pemenuhan setiap aspek yang menjadi objek penilaian,” jelasnya.

Hasil kegiatan ini tidak hanya berdampak pada nilai penilaian organisasi, tetapi juga harus mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Perangkat daerah harus bergerak menuju organisasi yang lebih profesional, responsif, inovatif, dan berintegritas.

Menurutnya, hasil penilaian kematangan perangkat daerah juga berkaitan dengan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Karena itu, ia meminta peserta memperhatikan betul setiap indikator dan pelaporan yang harus dimasukkan ke dalam sistem Kementerian Dalam Negeri.

“Hasil penilaian kematangan perangkat daerah juga menjadi salah satu komponen dalam pemberian TPP. Jadi saya mohon ini menjadi perhatian benar,” katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026). Kegiatan ini mengangkat isu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan pertahanan negara.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi ketahanan perkotaan dan mobilisasi sumber daya daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Menurutnya, Pontianak sebagai ibu kota provinsi, pusat layanan, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan simpul transportasi harus memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat.

“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.

Edi menjelaskan, ancaman nonmiliter yang dihadapi kota semakin kompleks. Tidak hanya karhutla dan kabut asap, tetapi juga banjir, rob, gangguan objek vital, keamanan siber, disinformasi, rantai pasok logistik, hingga gangguan terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.

Menurutnya, karhutla menjadi contoh nyata ancaman nonmiliter yang berdampak luas. Kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas sekolah, transportasi, ekonomi, pelayanan publik, hingga kesiapan sumber daya daerah.

“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelasnya.

Dalam penanganan karhutla, Pemkot Pontianak menerapkan strategi terpadu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan. Upaya itu mencakup patroli wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi masyarakat, pemadaman titik api, penyediaan layanan kesehatan, serta evaluasi pascakejadian.

“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto menyampaikan bahwa KKDN Angkatan ke-66 di Pontianak menjadi bagian dari proses pembelajaran strategis bagi para perwira siswa. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman nyata tentang hubungan antara penanganan karhutla, ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional, dan pertahanan negara.

Mardiyanto menjelaskan, Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-66 berjumlah 112 orang. Mereka terdiri dari 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan empat perwira dari Polri.

“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.

Mardiyanto menyebut karhutla tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan. Ancaman ini juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya yang diperlukan bagi pertahanan negara.

“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.

Mardiyanto berharap kegiatan KKDN di Pontianak dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi yang bermanfaat bagi penguatan ketahanan wilayah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman nonmiliter. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menyebut aparatur sipil negara atau ASN telah mengalami transformasi besar. Dari wajah birokrasi lama yang identik dengan administrasi dan prosedur, ASN kini dituntut menjadi pelayan publik yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“ASN dulu, sekarang, dan yang akan datang itu berbeda. Ada perubahan paradigma yang harus dipahami,” katanya ketika menjadi pemateri Career Readiness Bootcamp Universitas Tanjungpura, Selasa (1/9/2026). 

Amirullah mengatakan, pembahasan tentang ASN dapat dilihat dalam tiga konteks waktu, yakni ASN masa lalu, ASN masa kini, dan ASN masa depan. Menurutnya, perubahan zaman menuntut birokrasi terus beradaptasi agar tidak tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Birokrasi lama kerap dilekatkan dengan stereotip lambat dan gemuk. Padahal, kehadiran birokrasi seharusnya menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan hingga pengaturan lalu lintas.

“Birokrat hadir untuk menciptakan keteraturan. Tanpa birokrasi, banyak hal dalam kehidupan masyarakat tidak berjalan tertib,” jelasnya.

Paradigma lama yang terlalu fokus pada administrasi, prosedur, dan aturan harus bergeser. ASN masa kini tidak cukup hanya memastikan proses sesuai ketentuan, tetapi juga harus memastikan pelayanan cepat, bermanfaat, dan menjawab kebutuhan warga.

“Kalau dulu birokrasi berorientasi pada aturan, sekarang harus berorientasi pada masyarakat. Dulu fokus pada prosedur dan administrasi, sekarang harus cepat dan bermanfaat,” ujarnya.

Ia menyebut, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tergolong efisien jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ASN terhadap penduduk di Pontianak berada di bawah satu persen atau sekitar 0,7 sampai 0,8 persen.

“Artinya sangat efisien dari sisi jumlah. Maka ASN yang ada harus bekerja semakin efektif dan memberikan pelayanan terbaik,” katanya.

Amirullah menegaskan, ASN memiliki tiga fungsi utama, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, ASN tidak boleh diskriminatif terhadap latar belakang warga yang dilayani. Perubahan mentalitas menjadi penting. Siapa pun yang ingin menjadi ASN harus memiliki mental melayani, bukan mental ingin dilayani.

“Kalau ingin menjadi ASN, harus punya mental melayani. Kalau tidak punya mental pelayan, jangan memilih ASN, karena kerja ASN adalah melayani,” ujarnya.

ASN pun tidak bekerja asal-asalan. Penilaian, pengembangan karier, promosi, hingga kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan aturan, kompetensi, pengembangan kompetensi, dan pengalaman jabatan. Ke depan, ASN juga tidak cukup hanya mengandalkan gelar akademik. Amirullah menekankan pentingnya pergeseran dari sekadar gelar menuju kompetensi.

“Gelar akademik hanya modal awal. Untuk menjadi kompeten, harus ditambah karakter dan performa,” jelasnya.

Amirullah berharap peserta bootcamp dapat memahami bahwa ASN bukan hanya pekerjaan yang menawarkan stabilitas, tetapi juga profesi pengabdian. Di tengah perubahan zaman, ASN harus terus belajar, menyesuaikan diri, dan menjaga orientasi utama sebagai pelayan publik.

“ASN adalah profesi pelayan publik. Di mana pun ditempatkan, tugas utamanya adalah melayani dan menjaga keteraturan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengajak pengurus TP PKK, Posyandu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Bunda PAUD di tingkat kecamatan maupun kelurahan untuk memperkuat kolaborasi dan hadir lebih dekat di tengah masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat tidak selalu harus datang terlebih dahulu kepada pemerintah atau organisasi. Sebaliknya, PKK harus lebih dulu hadir, mendengar, bergerak, dan menjemput kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Kota Pontianak yang dirangkai dengan pelantikan pengurus Forikan, Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda dan Ketua Pokja PAUD Kecamatan dan Kelurahan di Aula Keriang Bandong, Gedung Bank Indonesia Kalbar, Selasa (1/9/2026).

“Jangan hanya menunggu masyarakat datang kepada kita. Kitalah yang harus lebih dulu hadir di tengah masyarakat, mendengar lebih dulu, dan bergerak ketika masyarakat membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran Posyandu yang kini telah bertransformasi. Posyandu tidak lagi hanya menjadi tempat menimbang bayi dan balita, tetapi menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat.

“Posyandu saat ini sudah bertransformasi untuk melayani enam standar pelayanan minimal. Jadi Posyandu bukan hanya tempat menimbang bayi dan balita saja,” ujarnya.

Kepada para Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan, Yanieta menitipkan perhatian khusus terhadap anak-anak Kota Pontianak. Salah satu perhatian yang ia tekankan adalah keberadaan PAUD binaan PKK yang masih menumpang di rumah masyarakat. Yanieta berharap secara bertahap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pemetaan dan kolaborasi berbagai pihak.

“Insyaallah, selama saya menjadi Ketua Bunda PAUD Kota Pontianak, tidak ada lagi PAUD binaan PKK yang masih menumpang di rumah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak pengurus yang dilantik memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. PKK memiliki peran strategis karena memiliki jaringan yang dekat dengan masyarakat. Melalui kader-kader di lapangan, berbagai persoalan keluarga dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusi secara berjenjang.

“Melalui kader-kader, kita bisa mengetahui rumah siapa yang membutuhkan, keluarganya seperti apa, pendidikannya, kesehatannya, hingga lingkungannya,” katanya.

Edi juga menyinggung program budaya makan ikan yang menurutnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Ia mendorong perangkat daerah terkait, seperti dinas perikanan dan pertanian, untuk berkolaborasi menghadirkan program yang langsung dirasakan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada semua yang dilantik dan dikukuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan ibadah yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)