Berita

BATAM – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai forum Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Melalui forum tersebut, para wakil kepala daerah dapat saling bertukar pengalaman, berdiskusi, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bahasan menilai hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen untuk bekerja dalam satu visi akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang yang sangat baik bagi para wakil kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi. Dengan sinergi yang baik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, pelaksanaan program pembangunan akan berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan ASWAKADA sebagai mitra  strategis pemerintah daerah dalam tata kelola, advokasi kebijakan dan sinergi pembangunan nasional yang digelar di Planet Holiday Hotel and Residence Batam, Kamis (23/7/2026).

Bahasan juga mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran para wakil kepala daerah menunjukkan adanya semangat yang sama untuk memperkuat peran strategis wakil kepala daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Armuji mengatakan forum tersebut menjadi wadah penting untuk menghimpun aspirasi para wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi di daerah dapat dibahas bersama sebagai bahan evaluasi sekaligus dirumuskan solusi yang konstruktif.

Armuji, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, menegaskan bahwa posisi wakil kepala daerah memiliki peran strategis sebagai mitra kepala daerah dalam memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan kerja sama yang erat menjadi kunci terciptanya pemerintahan daerah yang solid.

“Sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan modal utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ketika komunikasi berjalan baik dan masing-masing memahami perannya, pembangunan daerah akan berlangsung lebih optimal,” katanya.

Ia menambahkan, ASWAKADA akan terus menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi para wakil kepala daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. 

“Dengan demikian, berbagai rekomendasi yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat memperkuat peran wakil kepala daerah sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak pada Puncak Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Kamis (23/7/2026). Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang SDM dan Pemerintahan, Rusdalita, yang hadir mewakili Wali Kota Pontianak, mengatakan anak merupakan aset sekaligus investasi terbaik bagi masa depan Kota Pontianak dan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh, belajar, bermain, dan berkreasi dalam lingkungan yang aman, sehat, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

"Hari ini bukan sekadar seremoni penutup, tetapi menjadi penegasan komitmen kita bersama bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, bermain, berkreasi, dan menggapai cita-citanya dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan HAN 2026 telah berlangsung sejak awal Juli, di antaranya pemutaran film dan diskusi mengenai kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan laut, kegiatan melukis bersama 100 anak di kawasan Car Free Day, serta lomba dan festival bertema Mimpi Anak Tanpa Batas di Semesta di Museum Provinsi Kalimantan Barat.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar, berkolaborasi, melestarikan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas.

Rusdalita menegaskan, peringatan Hari Anak Nasional bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus memenuhi hak-hak anak, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, hingga memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

"Masa depan bangsa berada di pundak anak-anak kita hari ini. Anak-anak yang tumbuh sehat, bahagia, cerdas, dan berkarakter kuat akan menjadi fondasi Indonesia yang maju dan berdaya saing," katanya.

Ia juga memberikan pesan kepada anak-anak agar terus belajar, berkarya, dan berani bermimpi setinggi-tingginya. Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, akan terus berupaya menghadirkan lingkungan yang aman, ramah anak, serta mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

"Kalian adalah aset bangsa. Teruslah belajar, berkarya, dan bermimpi setinggi langit. Kami akan terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak demi masa depan Kota Pontianak dan Indonesia yang lebih baik," tutup Rusdalita. (Kominfo)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak dunia usaha dan pihak swasta ikut berkolaborasi membantu anak-anak penyintas kanker, thalasemia, dan penyakit jantung bawaan. Dukungan bersama dibutuhkan untuk meringankan beban anak-anak dan keluarga yang menjalani proses pengobatan jangka panjang.

Pemerintah Kota Pontianak selama ini telah menganggarkan bantuan sosial bagi warga tidak mampu yang memerlukan dukungan setelah menjalani pengobatan. Bantuan tersebut juga dapat mencakup kebutuhan perjalanan untuk berobat ke luar daerah, seperti Jakarta. Pemkot juga memiliki skema Penerima Bantuan Iuran untuk jaminan BPJS Kesehatan.

“Selama ini Pemkot Pontianak sudah menganggarkan, selain BPJS, bantuan sosial untuk warga yang memerlukan bantuan setelah menjalankan pengobatan, termasuk ongkos perjalanan ke Jakarta bagi warga tidak mampu,” jelasnya dalam agenda Hari Anak Nasional bersama anak penyintas kanker, thalasemia, dan penyakit jantung bawaan di Aula PMI Kota Pontianak, Kamis (23/7/2026).

Meski demikian, Edi menilai peran pemerintah tidak cukup jika berjalan sendiri. Ia mengajak perusahaan, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat luas ikut mengambil bagian dalam membantu anak-anak penyintas serta keluarga mereka.

“Kita mengajak CSR dan dunia usaha juga ikut membantu. Karena dengan kolaborasi, kita bisa meringankan beban dari anak-anak ini,” ujar Edi yang juga Ketua PMI Kota Pontianak ini.

Ia berharap kegiatan Hari Anak Nasional di PMI Kota Pontianak tidak hanya menjadi peringatan seremonial, tetapi juga memperkuat jejaring kepedulian bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus. Masyarakat juga diajak memberi ruang yang aman, penuh kasih, dan mendukung tumbuh kembang anak, baik di rumah, sekolah, maupun ruang publik.

“Kita berkepentingan untuk terus berkolaborasi bagaimana anak-anak ini punya kesempatan untuk sehat dan berkembang, sehingga bisa membangun masa depan yang baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Edi Kamtono mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk relawan Sedaya Indonesia, yang selama ini membantu keluarga pasien. Menurutnya, banyak keluarga merasa bingung dan takut ketika harus membawa anak berobat ke Jakarta.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Soedarso Pontianak dr. Anindia Wardhani mengatakan kini semakin banyak anak dengan penyakit jantung bawaan yang mulai tersaring dan mendapatkan pemeriksaan di RSUD dr. Soedarso. Meski demikian, penanganannya masih memiliki keterbatasan. Terutama untuk tindakan operasi. 

“Karena masih ada keterbatasan, kita belum bisa sampai operasi. Beberapa pasien masih kami kirim ke Jakarta untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

dr Anindia menyebut, dalam satu pekan dirinya bisa merujuk lima hingga enam pasien ke RS Jantung Harapan Kita. Saat ini, terdapat 29 pasien asal Kalimantan Barat yang masih berada di Jakarta, baik untuk menunggu operasi maupun menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia menambahkan, perkembangan layanan di RSUD dr. Soedarso sudah mulai menunjukkan kemajuan. Beberapa kasus penyakit jantung bawaan yang sederhana sudah dapat ditangani di Kalimantan Barat, termasuk pemasangan alat dan deteksi lebih awal.

“Alhamdulillah karena perkembangan di Soedarso, beberapa penyakit jantung bawaan yang sederhana sudah bisa kita tangani, terutama yang simple, karena sudah bisa pasang alat ataupun deteksi lebih awal,” ungkapnya.

Namun, untuk kasus yang kompleks, terutama yang membutuhkan bedah jantung anak, pasien masih harus bolak-balik ke RS Jantung Harapan Kita. Kondisi tersebut membuat pendampingan kepada keluarga menjadi sangat penting. (prokopim)

Persoalan Distribusi BBM dan Elpiji Berdampak pada Inflasi

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas harga serta pengendalian inflasi di Kota Pontianak.

Menurut Bahasan, Kalimantan Barat, termasuk Kota Pontianak, masih menghadapi tantangan besar karena sebagian kebutuhan pokok dan komoditas strategis masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat pasokan menjadi rentan terganggu apabila terjadi kendala distribusi.

“Ketika pasokan dari luar Kalimantan Barat mengalami hambatan, pedagang juga kesulitan karena margin keuntungan yang sangat tipis. Hal ini tentu berdampak pada stabilitas harga di masyarakat,” ujarnya usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Semester 2 di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar, Rabu (22/7/2026).

Ia menyebut, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, Bahasan meminta PT Pertamina agar lebih serius dalam membenahi distribusi BBM di daerah.

Menurutnya, antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak telah menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Apabila distribusi BBM berjalan lancar, maka pasokan barang dan jasa juga dapat terjaga.

“Yang terpenting adalah ketersediaan pasokan tetap aman. Jika distribusi tertata dengan baik, maka inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.

Selain BBM, persoalan Elpiji tabung 3 kilogram juga menjadi perhatian serius. Pemkot Pontianak, kata dia, telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 yang melarang pelaku usaha laundry menggunakan Elpiji bersubsidi.

“Di Kota Pontianak terdapat sekitar 6.022 usaha laundry. Elpiji tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan untuk usaha yang seharusnya menggunakan Elpiji nonsubsidi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan praktik penjualan Elpiji bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Karena itu, Bahasan meminta Pertamina mengambil tindakan tegas terhadap agen maupun pangkalan yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh Elpiji bersubsidi akibat ulah oknum yang mencari keuntungan,” katanya.

Bahasan juga meminta Pertamina membuka ruang pengaduan yang lebih responsif bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini penanganan persoalan distribusi sering kali baru dilakukan setelah muncul antrean panjang atau menjadi sorotan publik.

Selain itu, Bahasan menyinggung persoalan antrean kendaraan pengangkut barang yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak, khususnya di kawasan Pontianak Utara. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan perlu segera ditangani.

“Jangan sampai persoalan distribusi barang dan antrean kendaraan ini membahayakan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif agar inflasi dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (prokopim)