Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka sosialisasi program serta penyusunan rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan konstruktif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas PRKP. 

“Tugas pokok dan fungsi Dinas PRKP berkaitan erat dengan penataan kawasan permukiman, salah satunya penanganan kawasan kumuh,” jelasnya saat membuka Forum Konsultasi Publik di Rumah Budaya Kampung Caping, Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan data yang ada, saat ini Kota Pontianak memiliki sekitar 18 titik delineasi kawasan kumuh. Namun demikian, jumlah tersebut terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

“Penurunan ini terlihat baik dari sisi persentase maupun luas kawasan. Artinya, berbagai program dan intervensi yang dilakukan pemerintah kota telah memberikan hasil positif dalam menekan indikator kawasan kumuh,” terangnya.

Kepala DPRKP Kota Pontianak, Derry Gunawan, mengatakan total pagu anggaran DPRKP Tahun 2026 mencapai Rp177,57 miliar yang dialokasikan ke delapan program prioritas. Porsi terbesar, yakni Rp143,69 miliar, difokuskan pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

“Melalui program ini, kami menargetkan pembangunan jalan lingkungan di 450 lokasi dan perbaikan drainase di 200 lokasi di Kota Pontianak. Ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat,” katanya.

Selain peningkatan infrastruktur, DPRKP juga memprioritaskan program rumah tidak layak huni (RTLH) dan penanganan kawasan permukiman. Pada 2026, sebanyak 252 unit rumah dan fasilitas sanitasi menjadi sasaran penanganan, baik di kawasan kumuh maupun nonkumuh. 

“Pemerintah kota juga menyiapkan anggaran pengadaan tanah untuk perluasan Puskesmas Tambelan Sampit, fasilitas umum, dan lahan pemakaman kota,” sebutnya.

Melalui forum ini, Pemkot Pontianak menegaskan komitmennya menghadirkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (prokopim)

Kejuaraan Voli Antarklub Paling Bergengsi di Benua Asia

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Pontianak sebagai tuan rumah AVC Men’s Champions League 2026 yang akan digelar pada 13–17 Mei 2026 di GOR Terpadu A Yani Pontianak. Ajang ini akan menghadirkan delapan klub terbaik Asia yang dibagi ke dalam dua grup. 

"Kami berterima kasih kepada panitia karena mempercayakan Pontianak sebagai tuan rumah perdana ajang ini di Indonesia," katanya usai Rapat Koordinasi Penyelenggara Turnamen Bola Voli AVC Men’s Champions League 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/4/2026) siang.

Menurut Wali Kota, Pemerintah Kota telah menyiapkan berbagai aspek penunjang, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur di jalur yang akan dilalui atlet dan tamu mancanegara, kawasan sekitar venue, hingga area hotel tempat para tamu menginap. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan baliho, videotron, dan spanduk di sejumlah titik kota sebagai bagian dari penyambutan sekaligus publikasi kejuaraan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, momentum Car Free Day (CFD) juga akan dimanfaatkan untuk memeriahkan suasana menjelang kejuaraan. Pemerintah kota pun telah menginformasikan kepada hotel, restoran, dan kafe di Pontianak untuk ikut memberikan sambutan terbaik agar para tamu mendapat kesan positif selama berada di Kota Khatulistiwa.

Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menertibkan sejumlah kawasan yang berpotensi mengganggu kenyamanan tamu. Langkah ini dilakukan agar para atlet dan ofisial dapat beristirahat dengan nyaman selama kejuaraan berlangsung.

Wali Kota menambahkan, di sekitar GOR juga direncanakan pembangunan area stan promosi bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Area tersebut akan diisi dengan kuliner, produk Dekranasda, dan promosi daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi Kalbar kepada tamu mancanegara.

"Kami berharap AVC Men’s Champions League 2026 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan olahraga, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi daerah yang memberi kesan mendalam bagi seluruh tamu yang datang ke Pontianak dan Kalbar," tutupnya. 

Berdasarkan hasil drawing resmi AVC, Pool A diisi oleh Jakarta Bhayangkara Presisi dari Indonesia, Al Rayyan Ray dari Qatar, Hyundai Capital Skywalkers dari Korea Selatan, dan Zhaiyk VC dari Kazakhstan. Sementara Pool B diisi oleh SV.League dari Jepang, Foolad Sirjan Iranian dari Iran, Jakarta Garuda Jaya dari Indonesia, dan Nakhonratchasima Qmin C VC dari Thailand. 

Terkait tiket, penjualan resmi telah dibuka melalui platform Yesplis. Informasi pembelian dipublikasikan melalui kanal resmi promosi event AVC Volleyball 2026 Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Arsip, menurutnya, bukan sekadar tumpukan dokumen, tetapi pilar penting dalam menjaga memori organisasi, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung pelayanan publik yang prima.

“Tanpa pengelolaan arsip yang baik, informasi yang kita butuhkan saat ini untuk pengambilan keputusan akan sulit ditemukan. Risiko hilangnya jejak sejarah institusi juga menjadi sangat nyata,” ujarnya ketika membuka Workshop Kearsipan di Aula Perpustakaan Kota Pontianak, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, tertib administrasi hanya dapat tercipta apabila perangkat daerah disiplin dalam dua hal utama, yakni pemberkasan yang sistematis agar dokumen mudah ditemukan, serta penyusutan yang tepat agar arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak terus menumpuk di ruang kerja.

Sekda juga menekankan bahwa arsip pada dasarnya adalah rekaman peristiwa yang disimpan untuk dibuka kembali saat dibutuhkan. Dalam konteks pemerintahan, arsip berfungsi penting untuk meluruskan sejarah, membuktikan kebenaran data, hingga menjadi dasar penyelesaian persoalan hukum apabila muncul sengketa atau klaim sepihak.

“Kalau terjadi klaim atau perkara hukum, yang dipakai bukan katanya, bukan infonya, tapi datanya, arsipnya. Jadi tugas di bidang kearsipan ini sangat penting, karena menjaga sejarah dan meluruskan sejarah bila ada yang dibelokkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga arsip kebijakan dan keputusan penting dengan baik karena dokumen yang dianggap biasa hari ini bisa menjadi sangat bernilai di masa depan. Karena itu, ia berharap aparatur tidak lagi memandang urusan arsip sebagai pekerjaan sepele, melainkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pak Wali Kota berpesan supaya Bapak-Ibu serius. Ikuti dua hari kegiatan ini dengan baik, tangkap materinya, lalu kaitkan dengan kenyataan sehari-hari di tempat kerja masing-masing,” katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak Rendrayani menjelaskan workshop digelar dua hari dengan 72 peserta. Kegiatan ini mengusung tema "Pemberkasan dan Penyusutan Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Arsip yang Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak".

Menurut Rendrayani, kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait pemberkasan dan penyusutan arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel. Ia mengakui, hingga saat ini penyusutan arsip baru dilakukan oleh beberapa perangkat daerah dan belum dilaksanakan secara menyeluruh. Padahal, penyusutan arsip menjadi salah satu indikator penting dalam pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal.

“Untuk penyusutan arsip ini memang baru beberapa perangkat daerah yang sudah melaksanakan, tetapi belum seluruhnya. Padahal ini menjadi indikator untuk pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal,” katanya.

Rendrayani menambahkan, workshop ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yakni Dr. Ranggati Hatni Wuryatini Enghum, yang menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya. Kehadiran narasumber dari ANRI diharapkan dapat memberikan penguatan teknis sekaligus pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memastikan ketersediaan pangan pasca Idulfitri dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, usai melakukan pengecekan langsung di Pasar Flamboyan dan salah satu ritel modern di Jalan Gajah Mada, Rabu (15/4/2026).

Amirullah menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya validasi terhadap laporan petugas di lapangan. Ia menegaskan, pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan harga tetap sesuai dan ketersediaan barang terjaga.

“Berdasarkan pemeriksaan langsung, ketersediaan barang terjamin. Kami melakukan cross-check di pasar tradisional dan ritel modern, hasilnya stok aman dan tidak ada pembatasan pembelian oleh konsumen,” ujarnya usai pemantauan.

Ia mengungkapkan, tren harga dalam beberapa minggu terakhir setelah Idulfitri menunjukkan kecenderungan menurun. Sejumlah komoditas seperti ikan dan telur mengalami penurunan harga, sementara komoditas lain seperti bawang, bawang putih, dan kentang relatif stabil.

“Secara umum harga cenderung turun dibandingkan minggu sebelumnya. Untuk beras premium memang ada kenaikan sekitar Rp1.000 per 20 kilogram, namun masih dalam batas wajar,” jelasnya.

Menurut Amirullah, kenaikan pada beberapa komoditas dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya harga kemasan plastik yang meningkat cukup signifikan, yakni antara 30 hingga 90 persen. Kondisi ini berdampak pada produk yang menggunakan kemasan plastik, termasuk beras.

Meski demikian, ia memastikan harga kebutuhan pokok yang memiliki harga acuan seperti beras dan minyak goreng tetap terkendali dan tersedia di pasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Amirullah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Jika terjadi pembelian berlebihan, hal ini bisa memicu kenaikan harga dan mempengaruhi psikologi konsumen lain,” tegasnya.

Selain memantau harga dan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, salah satunya melalui pemeriksaan timbangan pedagang di pasar tradisional.

“Hampir seluruh timbangan dalam kondisi baik dan masih tersegel. Ada satu yang sudah tua, langsung kami imbau untuk diganti. Ini penting agar tidak merugikan konsumen,” ungkapnya.

Pemkot Pontianak melalui Satgas Pangan berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi pasca Idulfitri. (kominfo/prokopim)