Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Bahasan menilai persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan hukum dan keamanan, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial serta masa depan individu, keluarga dan lingkungan masyarakat. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Salah satu bentuknya lewat pelatihan-pelatihan bagi warga, termasuk mereka yang telah menjalani rehabilitasi. Bahasan menilai kegiatan serupa dapat disandingkan dengan program-program pelatihan yang selama ini berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Terutama untuk menyasar masyarakat di kawasan yang dinilai rawan terhadap peredaran gelap narkoba.

“Pemerintah Kota Pontianak juga memiliki program pelatihan-pelatihan yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Ini bisa diarahkan kepada warga masyarakat yang berada di titik-titik rawan terjadinya peredaran gelap narkoba di Kota Pontianak,” jelasnya saat membuka Bimbingan Teknis Life Skill pada Kawasan Rawan Narkotika Di Kota Pontianak Tahun 2026, Selasa (6/10/2026).

Bahasan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak tersebut. Menurutnya, program seperti ini dapat melengkapi berbagai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak bersama BNN melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Kami sudah mengadakan beberapa agenda kegiatan bersama BNN melalui Kesbangpol, yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba, tentang kerugian orang yang terlibat dengan narkoba, serta banyak hal yang disampaikan para narasumber,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Pontianak AKBP Adiyono Dwi Waluyo menegaskan bahwa pendekatan terhadap pengguna narkoba tidak berhenti pada penindakan. Menurutnya, pengguna perlu mendapat kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi dan pembinaan.

“Kita mengedepankan bahwa pengguna narkoba itu bukan tersangka. Kita wajib untuk merehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada mereka, terutama mantan pengguna yang telah sembuh,” ujarnya.

Salah satu bentuk pembinaan tersebut dilakukan melalui pelatihan agar mantan pengguna memiliki kemampuan untuk kembali produktif dan membangun usaha. BNN tidak hanya memiliki tugas pemberantasan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membina mereka yang pernah terjerumus sebagai pengguna agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

Adiyono menegaskan, pendekatan terhadap pengguna berbeda dengan pengedar. Pengguna diarahkan untuk rehabilitasi dan pembinaan, sedangkan terhadap pelaku peredaran narkoba tetap dilakukan penegakan hukum secara tegas.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNN dan masyarakat dapat membuat program pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan berjalan beriringan, sehingga peserta tidak hanya memahami bahaya narkoba, tetapi juga memiliki keterampilan sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak menyerahkan urusan penganggaran sepenuhnya kepada staf teknis. Setiap kepala OPD harus memahami struktur pendapatan, belanja hingga pembiayaan di perangkat daerah yang dipimpinnya.

Amirullah mengatakan, pemahaman tersebut setidaknya mencakup sumber pendapatan, jenis belanja, pembiayaan, hingga asal anggaran yang dikelola masing-masing OPD. Dengan demikian, kepala perangkat daerah dapat memastikan setiap program dan kegiatan dicatat pada rekening anggaran yang tepat.

“Dalam penganggaran, kepala OPD harus tahu. Tidak boleh bilang yang meng-entry bukan saya sehingga saya tidak tahu. Kepala OPD harus paham dan mengerti,” tegasnya ketika membuka Rapat Evaluasi terhadap Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (6/10/2026). 

Ia mencontohkan, kesalahan sederhana seperti menempatkan belanja modal pada belanja barang atau sebaliknya dapat berdampak terhadap pelaksanaan anggaran.

“Ilmu anggaran ini memang kaku. Salah rekening, biasanya tidak bisa dibelanjakan. Tidak ada kegiatannya, juga tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta kepala OPD berperan layaknya dirigen yang mampu mengorkestrasi seluruh proses penyusunan anggaran di unit kerja masing-masing. Meskipun pekerjaan teknis dapat dibagi kepada sekretaris, pejabat penatausahaan maupun staf, tanggung jawab untuk memastikan keselarasannya tetap berada pada pimpinan perangkat daerah.

Dalam evaluasi Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Pontianak juga menerima sejumlah catatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Amirullah menilai catatan tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan dan penyempurnaan, bukan semata koreksi. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar dokumen anggaran yang telah disusun bersama semakin konsisten dengan ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan dua prinsip yang harus dijaga dalam penyusunan anggaran, yakni taat asas dan taat waktu. Taat asas berarti mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, sementara taat waktu menuntut setiap tahapan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Setelah semuanya dikumpulkan tentu bisa saja ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Di situlah harmonisasi diperlukan,” jelasnya.

Ia berharap proses evaluasi dan harmonisasi Perubahan APBD 2026 dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

“Yang penting, kekurangan yang ditemukan jangan sampai menjadi kesalahan yang berulang. Kepala OPD harus semakin memahami anggarannya masing-masing,” pungkas Amirullah. (prokopim)

Angkat Manusia sebagai Ikon Utama

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak resmi meluncurkan logo hari jadi ke 255, Senin (5/10/2026). Mengangkat tema "Tangguh Bersahabat", identitas visual kota tahun ini mengedepankan manusia sebagai ikon utama.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, perancangan logo dilakukan lewat sayembara. Bedanya, kali ini peserta mendaftar sebagai tim. Total 16 tim bersaing menghasilkan karya terbaik lewat pelatihan, mentoring, hingga presentasi akhir. Gusti Fakhri Aliansyah dan Tomy Anggara pun keluar sebagai pemenang.

Perwakilan pemenang sayembara, Gusti Fakhri Aliansyah bercerita, ikon manusia dipilih lantaran kecenderungan logo-logo sebelumnya yang banyak merepresentasikan Pontianak melalui bangunan atau ikon fisik kota. Gagasan itu lahir dari refleksi terhadap berbagai kondisi dan musibah yang dihadapi masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Dari gagasan tersebut, lahirlah tema sekaligus turunan slogan “Kite Jage Kite”. Terlebih Pontianak tumbuh dari keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan.

“Dari awal sampai sekarang, kita terbentuk karena adaptif dan saling menguatkan satu sama lain,” ujarnya usai peluncuran logo di Pontive Center, Senin (5/10/2026).

Menurut Gusti, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu karakter yang ingin dihadirkan dalam makna logo. Masyarakat Pontianak terbiasa menyesuaikan diri dengan kondisi alam maupun tantangan kota.

Ia mencontohkan cara masyarakat merespons kondisi lingkungan melalui rumah panggung dan gertak, hingga bagaimana warga saling menguatkan ketika menghadapi kabut asap dan berbagai persoalan lainnya. Gusti menilai ketangguhan masyarakat Pontianak justru lahir dari kelenturan untuk menyesuaikan diri dan kekuatan kolektif dalam menghadapi perubahan.

“Yang ingin saya angkat lewat logo ini adalah semangat kolektif. Kita tangguh karena kita bersama,” ujarnya.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, tema "Tangguh Bersahabat" dipilih berdasarkan kondisi yang dihadapi Pontianak dalam beberapa waktu terakhir. Kota ini dinilai memiliki kerentanan terhadap berbagai kondisi alam, mulai dari kemarau panjang, kabut asap, genangan, cuaca ekstrem hingga persoalan air baku.

“Tangguh ini karena kita sedang menghadapi berbagai kondisi alam. Kemarau panjang kemarin menyebabkan kabut asap, kemudian air baku kita juga terintrusi air laut sehingga kadar garamnya meningkat. Karakter tangguh ini yang kita perlukan sebagai semangat warga Kota Pontianak,” ujarnya.

Sementara kata “bersahabat” mencerminkan karakter Pontianak sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.

“Pontianak ini heterogen. Karena itu kita ingin membangun kota yang harmonis, toleran, damai, sejuk dan nyaman,” katanya.

Pada sayembara logo Hari Jadi tahun ini, Edi secara khusus meminta agar peserta dibatasi bagi warga Pontianak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dibuka secara nasional, kebijakan itu dimaksudkan untuk memberi ruang lebih besar kepada talenta lokal. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam proses penciptaan logo Hari Jadi. Menurutnya, ruang seperti sayembara dapat menjadi salah satu sarana untuk mendorong kreativitas dan inovasi anak muda.

“Mudah-mudahan yang masuk finalis maupun yang terpilih bisa semakin semangat berkreativitas, bukan hanya membuat logo, tetapi juga branding-branding lainnya, bahkan sampai tingkat nasional dan internasional,” katanya.

Ia ingin anak-anak muda semakin banyak mengambil bagian dalam proses pembangunan kota dengan menghadirkan gagasan-gagasan baru. Yang penting, perkembangan kota tetap harus berpijak pada sejarah dan kearifan lokal. Modernisasi tidak seharusnya menghilangkan identitas Pontianak.

“Usia 255 tahun ini cukup matang untuk sebuah kota. Tantangannya juga tidak ringan. Karena itu dibutuhkan ketangguhan, kebersamaan, kreativitas dan partisipasi seluruh masyarakat untuk membawa Pontianak terus maju,” pungkasnya. 

Pedoman visual logo hari jadi ke 255 Pontianak dapat diunduh di sini. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat pemahaman aparatur dalam mengantisipasi risiko hukum pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Mitigasi Risiko Hukum PBJ dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” di Hotel Ibis, Senin (5/10/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pelaksanaan PBJ berdampak luas terhadap pemerintah, penyedia, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalankan secara cermat dengan memperhatikan ketentuan dan kualitas hasil pekerjaan.

“Risiko utama yang sering kita hadapi adalah mendapatkan penyedia atau pelaksana yang kurang tepat, yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas hasil akhir dari barang atau jasa yang kita dapatkan,” ujarnya.

Menurut Edi, pemilihan penyedia perlu mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Ia mengingatkan agar proses pengadaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan hasilnya sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat.

Edi juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan sebelum pekerjaan dimulai. Menurutnya, persoalan yang muncul akibat perencanaan yang kurang matang dapat berdampak pada efisiensi anggaran, kualitas pekerjaan, dan hasil akhir yang diterima masyarakat.

“Program yang kita laksanakan harus mengutamakan fungsi dan kemanfaatan, bukan sekadar selesai. Kebiasaan menggampangkan masalah seperti tender dulu, nanti diubah saat pelaksanaan harus dihentikan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, apabila kondisi lapangan berbeda dengan perencanaan awal, evaluasi seharusnya dilakukan sejak awal agar pekerjaan tetap sesuai fungsi dan kebutuhan. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah pemborosan serta menjaga kualitas hasil pekerjaan.

“Jangan sampai perencanaan dipaksakan padahal tidak sesuai kondisi lapangan. Ujung-ujungnya terjadi pemborosan, hasil yang cepat rusak, dan estetika yang buruk,” jelasnya.

Selain perencanaan dan pemilihan penyedia, Edi meminta para pelaku PBJ memahami berbagai risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Setiap keputusan, menurutnya, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kunci utama dari PBJ adalah taat aturan dan jangan pernah melakukan tindakan yang bersifat pidana murni, seperti pemalsuan tanda tangan, pencabutan atau penggantian dokumen secara ilegal, maupun mark-up harga,” ujarnya.

Edi berharap Bimtek tersebut menjadi ruang bagi para pelaku PBJ untuk membahas berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dengan pemahaman yang semakin baik, proses pengadaan di lingkungan Pemkot Pontianak diharapkan berjalan tertib, berkualitas, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (prokopim)