Berita

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya menjaga prioritas belanja modal atau investasi pembangunan fisik di tengah efisiensi anggaran daerah pada 2026. Ia menyebut belanja modal menjadi pilihan paling adil karena manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

“Belanja modal itu investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas, itu fair dan adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujarnya, usai memimpin apel rutin aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, pada 2026 Kota Pontianak menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Kondisi tersebut berdampak pada total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang turun, dari awalnya diproyeksikan Rp2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi berkisar Rp2,096 triliun pada 2026.

“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus berkurang. Ini ilmu anggaran. Tidak bisa pendapatan turun, belanja tetap,” kata Amirullah.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tidak terelakkan, termasuk pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Meski demikian, belanja modal tetap perlu dipertahankan karena menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan wujud nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Dalam politik anggaran, belanja modal perlu diprioritaskan. Itu investasi pemerintah yang dampaknya luas dan meningkatkan pertumbuhan,” tegasnya.

Selain soal anggaran, Amirullah juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang dinilai semakin membaik. Ia menyebut ukuran keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup hanya klaim, tetapi harus dibuktikan melalui angka.

“Kalau kita bilang sukses, ukurannya apa? Paling gampang dengan angka,” terangnya.

Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi ekonomi makro, sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif.

“Angka kemiskinan kita di kisaran sekitar 4 persen, pengangguran sekitar 7,7 persen. Itu angka yang sudah berhasil kita tekan,” ungkap Amirullah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator yang terus dijaga. Ia menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap indikator-indikator tersebut agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Filosofi otonomi daerah itu mensejahterakan warga kota Pontianak. Itu yang harus kita pahami,” jelasnya.

Amirullah juga mengingatkan seluruh ASN untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia meminta aparatur tidak bersikap latah, terutama di media sosial.

Ia mencontohkan sejumlah program nasional dan provinsi yang perlu disukseskan bersama, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta kewajiban mendukung pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.

“Kalau mau lebih baik, pendapatan harus ditingkatkan. Pajak daerah kita dukung. Ajak warga sekitar bayar PBB, pajak kendaraan dilunasi,” tuturnya.

Menurutnya, soliditas antar tingkatan pemerintahan penting dijaga agar pelaksanaan program berjalan optimal dan berdampak pada masyarakat. Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh.

“Banyak privilege yang kita punya sebagai ibu kota provinsi. Tunjukkan kalau kita memang layak menjadi ibu kota, termasuk dari perilaku dan kinerja pegawainya,” imbuhnya.

Amirullah mendorong ASN untuk terus berprestasi, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga kesehatan agar mampu bekerja optimal. Ia menekankan prestasi pemerintah kota berawal dari prestasi individu.

“Prestasi itu dimulai dari individu, baru kelompok, OPD, sampai pemerintah kota. Mumpung masih diberi kesehatan dan kesempatan, ayo berprestasi di tempat masing-masing,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada Januari mendatang. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, berdasarkan prakiraan BMKG, ketinggian pasang air laut pada Januari 2026 dapat mencapai dua meter.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi pada Desember lalu, di mana pasang rob sempat mencapai sekitar 1,8 meter dan menyebabkan genangan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, kawasan yang berada di sekitar Sungai Kapuas menjadi perhatian utama karena terdampak langsung saat pasang tinggi. Warga yang bermukim di bantaran sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, termasuk dengan mengamankan barang-barang berharga dan peralatan rumah tangga yang mudah rusak akibat air.

“Terutama rumah-rumah yang sebelumnya sempat terendam, agar pengalaman kemarin bisa menjadi pelajaran untuk lebih siap menghadapi kemungkinan yang sama,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Selain itu, Wali Kota juga menekankan aspek keselamatan keluarga, khususnya anak-anak. Ia mengingatkan agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak yang belum bisa berenang dan tidak membiarkan mereka bermain di parit, saluran air, atau area yang berpotensi tergenang saat rob terjadi. 

“Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, jangan sampai lengah,” tegasnya.

Dari sisi mitigasi, Pemkot Pontianak telah menyiagakan posko-posko kesiapsiagaan di sejumlah titik rawan, seperti kawasan Nipah Kuning serta wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Timur. Posko ini disiapkan untuk mempercepat respon apabila terjadi kenaikan air yang signifikan dan membantu koordinasi penanganan di lapangan, terutama di wilayah pinggiran Sungai Kapuas.

Selain kesiapsiagaan personel dan posko, Pemkot juga telah melakukan pembersihan saluran dan drainase di berbagai lokasi kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar sehingga dapat mengurangi risiko genangan yang lebih parah ketika pasang rob bersamaan dengan curah hujan. Pembersihan dilakukan secara bertahap dan rutin sebagai bagian dari upaya preventif menghadapi musim pasang.

Edi menyebut, penanganan banjir rob tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan peran aktif masyarakat.

“Pemerintah sudah bersiaga, namun masyarakat juga harus waspada, menjaga lingkungan, dan mengikuti imbauan. Dengan kesiapan bersama, kita berharap dampak banjir rob dapat diminimalisir,” pungkasnya. (prokopim)

Solek Taman Kota Untuk Kebahagiaan Warga

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mempercantik dan menjaga keberadaan taman-taman kota demi kebahagiaan warga. Tidak hanya itu, trotoar pun terus diperlebar untuk memudahkan para pejalan kali. Ruang-ruang publik tersebut menjadi konsentrasi mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dan humanis. 

Untuk memaksimalkan kebersihan kota, Pemkot Pontianak melengkapi peralatan berupa kendaraan khusus penyapu trotoar dan jalan. Kendaraan berupa mobil berukuran kecil ini dilengkapi dengan penyapu yang digerakkan oleh mesin. Alat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Pontianak dalam memperkuat penataan lingkungan kota yang bersih, hijau, dan ramah bagi warga.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa mobil penyapu tersebut dirancang untuk memudahkan pembersihan trotoar, taman, serta ruang publik yang setiap hari digunakan masyarakat. 

“Dengan alat ini, pekerjaan pembersihan menjadi jauh lebih mudah dan efektif. Trotoar bukan hanya disapu, tetapi juga disiram untuk mengurangi debu dan disedot secara langsung,” ujarnya usai melakukan uji coba kendaraan penyapu trotoar dan jalan di trotoar Taman Digulis Untan, Sabtu (3/1/2026).

Ia menegaskan, kebersihan trotoar dan taman harus dijaga secara rutin karena menjadi ruang interaksi sosial warga. Oleh sebab itu, operasional pembersihan berlangsung setiap hari. Sementara pembersihan yang bersifat lebih menyeluruh dan berkala di taman-taman kota dilakukan secara periodik untuk memastikan ruang terbuka publik tetap sehat dan nyaman.

Menurut Edi, mobil penyapu ini tidak hanya efektif digunakan di trotoar, tetapi juga dapat dioperasikan di jalan aspal. Saat ini, Pemkot Pontianak telah memiliki dua unit dengan ukuran berbeda, dan ke depan akan menambah jumlah armada serupa agar cakupan layanan kebersihan semakin luas.

Pemkot juga memiliki Pasukan Hijau Gerak Cepat (PHGC) di Dinas PUPR. Tim ini yang secara periodik menjaga Pontianak tetap hijau dan ruang publiknya kian nyaman. 

“Jumlahnya 20 orang dan berkoordinasi dengan tim lain di lapangan,” sebutnya.

Langkah ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pontianak menegaskan arah pembangunan kota yang menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, kelestarian lingkungan, dan kenyamanan ruang hidup masyarakat. 

“Tiap tahun kita menganggarkan dana rutin untuk perawatan kebersihan dan taman kota. Namun dengan luas wilayah Pontianak dan banyaknya taman, kita akui anggaran tersebut masih terbatas,” ungkapnya.

Meski demikian, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk terus mempercantik wajah kota, mulai dari infrastruktur, taman-taman, hingga lampu penerangan jalan. Penataan dan perawatan ini akan terus diperluas, termasuk ke wilayah timur dan utara Kota Pontianak yang memiliki trotoar, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka publik yang menjadi destinasi warga untuk rekreasi, olahraga, dan aktivitas ekonomi.

“Kota yang bersih dan tertata bukan hanya soal estetika, tapi juga soal kemanusiaan. Kita ingin Pontianak menjadi kota yang humanis, nyaman bagi pejalan kaki, ramah lingkungan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh elemen Kementerian Agama di Pontianak dan Kalimantan Barat (Kalbar) melanjutkan kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan kota. Apa yang sudah terjalin selama ini terbukti membawa Kota Khatulistiwa menjadi makin baik dari hari ke hari. Hal tersebut ia ungkapkan dalam apel peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-80 Tahun 2026 di Halaman MTs Negeri 2 Pontianak, Sabtu (3/1/2026).

"Kolaborasi ini harus terus berlanjut untuk kemajuan pembangunan di Pontianak," ujarnya.

Harapan itu selaras dengan tema HAB Kementerian Agama RI ke-80 Tahun 2026 yakni ‘Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju’. Saat ini Pontianak merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan di Kalbar. Jumlah penduduknya pun terus meningkat hingga mendekati 700 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, keberagaman warga menjadi salah satu kekayaan dan kepentingan yang perlu dirawat.

"Oleh karenanya, kondusivitas kota perlu ditingkatkan agar bisa menaikkan indeks kebahagiaan warga," katanya.

Apalagi dengan visi Pontianak Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis, semakin menjadikan sinergi dengan Kementerian Agama kian penting. Kolaborasi itu ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. 

"Yang kita ketahui, indikator pembangunan terus meningkat sebagaimana laporan BPS," sebutnya.

Edi turut menyebut selama 80 tahun, Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan, dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Namun ia menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan hadir sebagai sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa.

Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini, peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, yakni meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa.

"Setiap kebijakan yang diambil harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar urusan administratif dan birokrasi," tutupnya. (prokopim)