,
menampilkan: hasil
Proyek Duplikasi Jembatan Kapuas I April Mulai Lelang, Ground Breaking Juni
Duplikasi JK I Diperkirakan Memperlancar Arus Lalin 80 persen
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan perkembangan terakhir proses konstruksi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas (JK) I. Sampai hari ini, diakuinya sedang dalam tahap menuju pelelangan.
“Saya selalu monitor per hari bahkan untuk mengikuti perkembangan. Sekarang di tingkat pusat (nasional) sedang dalam proses pelelangan,” jelasnya, Kamis (31/3/2022).
Secara rinci diterangkannya bahwa Detailed Engineering Design (DED) duplikasi JK I masih perlu direvisi, untuk kemudian dilelang bulan April nanti, dan direncanakan pemancangan tiang pertama pada Juni mendatang. Dia menambahkan, anggaran untuk pembangunan jembatan sudah tersedia dengan menggunakan anggaran multi years yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022 sampai dengan 2023.
“Nanti juga sekaligus ada pelebaran Jalan Sultan Hamid II. Total anggaran sekitar Rp400 miliar, itu termasuk jembatan dan pelebaran. Kalau pembebasan lahan itu Rp47 miliar,” terang dia.
Untuk ukuran panjang jembatan, lanjut Edi, kurang lebih 400 meter mulai dari oprit jembatan sampai dengan turunan. Pelebaran jalan juga dilakukan mulai dari ujung Jalan Tanjungpura sampai keseluruhan Jalan Sultan Hamid II. Proyek ini ditafsir mampu memperlancar 80 persen arus lalu lintas.
“Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi kemacetan pada waktu tertentu, misalnya saat kegiatan besar seperti hari raya dan acara besar lainnya yang mana kegiatan itu terpusat di Pontianak Timur maupun Pontianak Utara. Kalau kondisi normal, ini dipastikan akan mengurai kemacetan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa persimpangan Jalan Tanjung Raya juga akan terdampak penataan lalu lintas (traffic management) dengan standar geometri design dan rambu jalan.
“Jadi persimpangan akan diatur, selain pelebaran ada juga perlengkapan pengaturan lalu lintas. Semuanya akan disinergikan,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)
Cegah Inflasi, Wali Kota Minta TPID Pastikan Ketersediaan Stok Pangan
High Level Meeting Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri
PONTIANAK - Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan tingkat inflasi di Kota Pontianak masih dalam angka yang seimbang. Dia menyebut, beberapa upaya telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak guna mengendalikan inflasi, seperti peninjauan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga bahan pokok di pasar.
“Harga pangan relatif stabil pada seluruh kebutuhan pokok. Komoditas utama juga tersedia, khususnya untuk tiga bulan kedepan. Hanya saja untuk minyak goreng, kita masih menunggu kiriman distribusi produsen besar,” ujarnya usai kegiatan High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Kamis (31/3/2022).
Edi memperkirakan, menjelang Ramadan akan terjadi peningkatan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Hal ini dinilainya sebagai budaya masyarakat Kota Pontianak saat bulan puasa dan lebaran, kemudian ditambah mobilitas yang kian tinggi serta warga wilayah sekitar seperti Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya yang tak jarang memilih untuk belanja di Kota Pontianak.
“Sudah jadi budaya warga Kota Pontianak, kalau kebutuhan akan makanan itu tinggi. Karena memang kita sadari, Kota Pontianak hampir 75 persen itu muslim,” paparnya.
Oleh sebab itu, lanjut Edi, melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait dapat memberikan informasi terkini berkaitan ketersediaan bahan pokok. Tak hanya itu, dia juga meminta keperluan lainnya seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga ketersediaan pangan terjaga.
“Kunci untuk mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan bahan pokok,” sebutnya.
Meski demikian, dia menyebut ada faktor lain yang menjadi penyebab terkendalanya ketersediaan pangan, misalnya kondisi cuaca di lautan yang mengakibatkan armada kapal pengangkut bahan kebutuhan pokok terlambat.
"Sehingga distribusi produksi menjadi terganggu," sebutnya.
Kumpulan informasi yang akurat dari stakeholder terkait, akan menjadi rujukan pihaknya untuk membuat program dan kebijakan tentang harga bahan pokok dan ketersediaan pangan. Dia juga turut mengajak masyarakat untuk memantau harga pangan di Kota Pontianak lewat aplikasi Jepin (Jendela Pontianak Integrasi).
“Di sana bisa melihat, apakah seimbang atau tidak harganya. Ada atau tidak stoknya. Kemudian kan tentunya juga ada pantauan dari pihak TNI maupun kepolisian lewat satgas yang sudah dibentuk,” tutupnya.
Sementara, Dimas P Wardana, perwakilan BI Kalbar menjelaskan, tercatat kenaikan pada beberapa komoditas seperti cabai merah, daging ayam dan minyak goreng jika lihat dari data week to week (setiap pekan). Selain itu, komoditas gula pasir juga sedang meningkat. Penyebabnya diperkirakan karena stok, yaitu tebu, yang menipis dari pulau Jawa.
“Apalagi di Kalimantan kita masih banyak memasok dari pulau Jawa dan Sumatera. Mungkin bisa jadi perhatian, dengan mencari alternatif lainnya,” terangnya.
Seperti yang disebut Wali Kota Edi Kamtono sebelumnya, Dimas menganggap perlunya menjaga ketersediaan dengan menggunakan alternatif lain. Karena sudah menjadi isu penting terkait lambannya distribusi produksi.
“MIsalkan substitusi barang dengan gula semut, gula kelapa, atau dicari dari berbagai daerah. Diversifikasi risiko, jadi jika distribusi pasokan ini terganggu, kita punya pasokan lain,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)
Dukung Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pemkot Kucurkan Bantuan
37 Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Terima Bantuan Dana Transportasi
PONTIANAK - Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di sektor pendidikan non formal, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan dana transportasi bagi 37 guru Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kota Pontianak. Bantuan yang diberikan masing-masing Rp300 ribu per bulan atau total Rp3,6 juta per tahun. Selain itu, sebanyak 33 Madrasah Diniyah juga menerima bantuan buku pustaka untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bantuan dana transport bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah ini sebagai bentuk perhatian Pemkot Pontianak terhadap lembaga pendidikan agama non formal.
"Lembaga pendidikan ini tidak kalah pentingnya karena merupakan bagian dari pembentukan sumber daya manusia yang berakhlak," ujarnya usai menyerahkan bantuan dana transportasi secara simbolis kepada guru Madrasah Diniyah Takmiliyah di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (31/3/2022).
Ia menambahkan, peran madrasah diniyah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa madrasah diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama. Hal ini patut didukung sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan madrasah diniyah untuk mendongkrak IPM di Kota Pontianak.
"Sehingga diharapkan melalui lembaga pendidikan tersebut lahir sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah," tuturnya.
Tidak hanya pada lembaga madrasah diniyah takmiliyah, lanjutnya lagi, bantuan serupa juga diberikan kepada guru ngaji tradisional, kaum dhuafa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya.
"Pemkot Pontianak terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Meskipun jumlah bantuan ini tidak banyak namun kita akan terus meningkatkan setiap tahunnya," sebutnya.
Edi berharap kuantitas dan kualitas pendidikan terutama yang berbasis agama terus meningkat. Pihaknya berkomitmen untuk membantu pelayanan dan peningkatan fasilitas lembaga pendidikan.
"Misalnya jika ada pondok pesantren atau lembaga pendidikan silakan ajukan saja permohonan untuk fasilitas jalan agar santri tidak melalui jalan yang becek," kata dia.
Namun Edi bilang, bantuan yang diberikan nantinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemkot Pontianak. Selain itu pula bantuan rumah ibadah seperti rehab dan lainnya juga digelontorkan.
"Ke depan kita juga akan berupaya membantu pondok-pondok pesantren yang ada. Kita membantu infrastruktur penunjang bagi lembaga pendidikan islam di Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)
Empat Raperda Diusulkan, Diantaranya PBG dan Smart City
Wali Kota Pontianak Sampaikan LKPJ APBD Tahun 2021
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, terdapat beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak maupun usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Di antaranya tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan, Smart City dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Diusulkannya Raperda PBG sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
“Perlahan PBG ini secara bertahap akan mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nanti kalau PBG sudah disahkan, retribusinya akan masuk ke kas daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD 2021 dan usuan sejumlah raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (30/3/2022).
Edi juga menyampaikan capaian serta penghargaan yang sudah ditorehkan Pemkot Pontianak selama setahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 20 penghargaan diterima dan didominasi penghargaan dari kementerian atau tingkat nasional.
“Tadi juga disampaikan capaian-capaian yang terukur, seperti pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, stunting, dan lainnya. Indikatornya sudah pada tren yang positif meski di tengah pandemi covid,” jelasnya.
Pihaknya akan melanjutkan program yang sempat tertunda karena pandemi silam. Mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur sampai pengelolaan destinasi wisata Tugu Khatulistiwa yang direncanakan akan dibangun Planetarium Matahari.
“Di Tugu Khatulistiwa itu harusnya wisata berbasis astronomi, artinya peristiwa alam. Itu ingin kita jadikan suatu destinasi wisata sekaligus edukasi,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin berujar, empat usulan Raperda harus segera dilaksanakan, khususnya Raperda tentang Smart City. Dia menilai, selama ini program Smart City di Kota Pontianak sudah berjalan, namun belum memiliki landasan hukum daerah yang kuat.
“Jadi kita siapkan payung hukumnya, supaya segera terwujud Pontianak Smart City,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)