Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil mempertahankan predikat Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik untuk 2024 dengan nilai 94,96. Angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yakni 91,16. Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulida menerangkan, penilaian tersebut dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar). 

“Alhamdulillah kita berhasil menerima penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik predikat Zona Hijau, angka ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya,” terangnya usai menerima sertifikat penghargaan di Hotel Mercure, Rabu (4/12/2024).

Yaya menambahkan, tujuan penilaian tersebut berdampak positif bagi jalannya pelayanan publik. Apalagi dengan diberikannya penghargaan semakin mendorong semangat aparatur untuk berdedikasi memberikan pelayanan.

“Tentunya ini menjadi motivasi dan penyemangat kita untuk terus bekerja keras dalam memberikan pelayanan optimal yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh ASN di jajaran Pemkot Pontianak,” paparnya.

Nilai tersebut sekaligus menjadikan Pontianak sebagai daerah tingkat kabupaten dan kota terbaik penyelenggaraan Kepatuhan Pelayanan Publik se-Kalimantan Barat (Kalbar), setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Tak hanya itu, di tingkat nasional, Kota Pontianak bertengger di posisi ke-27 se-Indonesia. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengapresiasi kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Kami bersyukur sekaligus bangga menerima penghargaan ini. Ini bukan hanya pengakuan atas usaha bersama, tetapi juga tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Pontianak,” ujarnya.

Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Pontianak sebagai kota yang proaktif dalam inovasi pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang diapresiasi adalah implementasi sistem digitalisasi pelayanan melalui aplikasi berbasis teknologi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.

“Senantiasa juga kami pesankan kepada para aparatur untuk kerja cepat, mudah dan murah, dalam hal ini transparansi. Itu motto kinerja ASN, landaskan dengan integritas kemudian tujuannya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Pj Wali Kota.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif. Edi menegaskan keterlibatan masyarakat adalah kunci utama untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik.

Ke depan, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperluas akses layanan publik, termasuk menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit terlayani. 

“Dengan penghargaan ini, Pontianak berharap dapat menjadi model pelayanan publik bagi daerah lain di Indonesia. Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari komitmen baru untuk menjadikan Pontianak sebagai kota yang lebih unggul, inklusif, dan berdaya saing,” tutupnya. (kominfo)

Gencarkan Gerakan Menanam Pekarangan di Kalangan ASN dan Warga

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggencarkan program Gerakan Menanam Pekarangan. Gerakan ini selaras dengan program unggulan prioritas kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, Gerakan Menanam Pekarangan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pontianak khususnya dan masyarakat Kota Pontianak pada umumnya, untuk melakukan Gerakan Menanam berbagai komoditas sayuran.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun pekarangan kantor guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mendukung upaya pengendalian inflasi Kota Pontianak,” ujarnya usai menanam sayuran secara simbolis pada pencanangan Gerakan Menanam Pekarangan di Jalan Petani, Rabu (4/12/2024).

Ia menyebut, ada beberapa komoditas pangan yang acapkali bergejolak, terutama komoditas sayuran, antara lain cabai rawit, cabai besar merah, sawi hijau, kangkung, bayam dan lainnya. Pelaksanaan Gerakan Menanam Pekarangan bergizi cepat panen ini menggerakkan 52 kelompok wanita tani maupun kelompok tani sebanyak 1.040 orang. 

“Seandainya satu kelompok menanam 250 pot atau polybag cabai yang tumbuh subur, maka nantinya akan tersedia tanaman menghasilkan sebanyak 13 ribu dengan menyumbang produksi 3 ton cabai per bulan,” terang Edi Suryanto.

Selain menanam sayuran, gerakan ini juga meliputi pemberian bantuan benih, demplot, pertanaman skala rumah tangga hingga panen untuk komoditas aneka cabai, sawi, kangkung, bayam, terong dan tomat. Pj Wali Kota berharap, gerakan menanam cabai oleh ASN yang berjumlah 4.395 orang di pekarangan kantor dan pekarangan rumah ASN yang pernah digaungkan pada tahun 2023 lalu dapat terlaksana secara berkelanjutan. 

“Apabila ASN menanam di pekarangan rumahnya masing-masing sebanyak 10 pot atau polybag cabai, maka diperkirakan akan tersedia 43.950 tanaman,” ungkapnya.

Jumlah tanaman tersebut, lanjut dia, jika dikonversikan di lahan, maka sama dengan lahan seluas 3 hektare. Apabila tanaman cabai tumbuh subur, dapat menghasilkan produktivitas sebanyak 3 ton per hektare.

“Artinya, ASN di lingkungan Pemkot Pontianak akan menyumbang hampir 10 ton cabai per bulan. Tentunya dengan demikian dapat menekan tingginya permintaan cabai sehingga harga menjadi stabil,” imbuhnya.

Gerakan Menanam Pekarangan Bergizi Cepat Panen dengan Inovasi Gerakan Pemanfaatan Serentak Limbah Rumah Tangga untuk Pertanian Ramah Lingkungan (Gema Seruling) diharapkan dapat membantu warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan media tanam dan pupuk organik. Selain itu dapat memanfaatkan barang-barang bekas sebagai wadah tanaman. 

“Dengan gerakan pemanfaatan serentak limbah rumah tangga untuk pertanian ramah lingkungan yang ditargetkan dapat mengurangi limbah rumah tangga sebanyak 21 persen,” pungkasnya. (prokopim)

FFPK ke-5 Wadah Kreativitas Pelajar 

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengapresiasi atas pelaksanaan Festival Film Pelajar Khatulistiwa (FFPK) ke-5 yang telah menjadi wadah bagi para pelajar. 

"Tentunya kami mengapresiasi terhadap anak-anak didik SMP, SMA maupun mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah memiliki kreativitas dalam memberikan karya terbaiknya secara maksimal pada Festival Film Pelajar Khatulistiwa," ungkapnya.

Pada FFPK tahun ini mengusung tema “Menuju Indonesia Emas 2024”, Pemkot Pontianak kata Pj Wali Kota, tentunya mendukung kegiatan yang melibatkan anak muda sehingga bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang lebih produktif.

Pelaksanaan FFPK ke-5 ini juga bekerja sama dengan Pemkot melalui Disporapar dan Pemprov melalui Disporapar Kalbar. Ia menilai, pelaksanaan Festival Film Pelajar Khatulistiwa ini memberikan dampak positif bagi daerah, seperti di bidang peningkatan kualitas sumber daya anak muda maupun pariwisata.

"Lebih dari itu adalah pemanfaatan hasil karya mereka lebih penting untuk keberlanjutan karya mereka, karena mereka telah memberikan karya terbaik dengan maksimal maka kita harus menghargai hasil karya mereka yang berdampak pada dunia pariwisata, hiburan dan edukasi," ungkapnya usai menerima kunjungan panitia FFPK di ruang VIP Walikota Pontianak, Selasa (3/12/2024).

Hasil karya melalui perfilman ini, diharapkan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui promosi pariwisata daerah sehingga bisa menarik wisatawan lokal maupun luar untuk berkunjung ke Kota Pontianak.

Oleh sebab itu, Edi Suryanto berharap agar peserta Festival Film Pelajar Khatulistiwa nantinya terus diperluas agar bisa menjangkau peserta dari berbagai daerah.

Sementara itu, Pembina FFPK sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar mengungkapkan, bahwa para dewan juri telah melakukan penilaian kepada 44 peserta dengan judul "Tunjukkan Prestasimu, Banggakan Daerahmu". Kunjungan kepada Pj Wali Kota Pontianak ini menyampaikan laporan untuk pelaksanaan awarding di Pondopo Gubernur Kalbar yang akan digelar pada 14 Desember 2024.

Zulfydar menyebut, dari sekian banyak peserta ini merupakan delegasi dari berbagai Kabupaten/Kota di Kalbar seperti peserta dari Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mengirim tiga karya film.

"Inilah festival film yang dibanggakan semua pihak. Selain dari Kalbar, ada juga dari luar Kalbar seperti Jawa Tengah, Semarang dan tahun lalu ada juga dari Batam dan Jakarta. Maka ke depan kami berharap lebih dari itu dan harapan kami kerja sama dengan banyak pihak," kata Zulfydar.

"Manfaatnya dari pelaksanaan Festival Film Pelajar Khatulistiwa ini adalah bagaimana menjadikan pelajar yang produktif dan kreatif, seperti pelajar SMP dan SMA sudah merekayasa dalam pembuatan film begitu juga dengan para mahasiswa. Tentu ini ada nilai positifnya," ungkapnya. (*)

OPD Bakal Dibebani SKP Tambahan Kejar Target 

PONTIANAK - Kontrak proyek pembangunan yang kerap menumpuk di penghujung tahun anggaran menjadi sorotan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Bahkan ia berencana membahas persoalan ini dengan Sekretaris Daerah Kota Pontianak untuk memberikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tambahan kepada seluruh perangkat daerah. 

“Misalnya, barang siapa yang membuat kontrak di bulan November, maka penilaian SKP-nya berkurang. Kita sepakati ini, kalau tidak seperti itu tidak mungkin bergerak. Jangan harap dapat hak, misalnya. Kalau pakai ancaman begitu, mungkin baru mau berpikir semuanya,” tegasnya saat membuka sosialisasi tender Pra-DIPA di Hotel Harris Gajah Mada, Selasa (3/12/2024).

Menurutnya, pemerintah pusat sudah dari berapa tahun terakhir selalu mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar melaksanakan tender dini (Pra-DIPA) sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Namun, kata dia, hal itu masih saja terjadi sehingga bertahun-tahun bebannya masih berkutat hal yang sama.

“Nah, lewat sosialisasi inilah yang harus diterangkan kepada seluruh peserta. Apalagi teknisnya sendiri sudah ada enam orang narasumber yang berkompeten. Jadi, saya berharap para peserta mengikuti dan menyimak yang disampaikan oleh pemateri terkait tender Pra-DIPA,” ungkap Edi Suryanto.

Sementara dalam sosialisasi ini, dia akan menyampaikan terkait prosedur dan nilai positif dari pelaksanaan tender pra-DIPA. Hal pertama yang ditanyakan kepada seluruh peserta adalah proyeksi, proyeksi dari penerimaan maupun pengeluaran, termasuk setelah laporan serapan. Filosofi istilah tender Pra-DIPA ini tidak hanya berkaitan tender, tetapi termasuk Penunjukan Langsung (PL) Pra-DIPA, e-procesing Pra-DIPA dan lainnya.

“Hanya karena memang istilah dari RKP itu tender Pra-DIPA,” terangnya.

Ia menyayangkan proses tender yang kerap dilaksanakan di pertengahan tahun, bahkan mendekati akhir tahun sehingga waktu yang tersedia untuk pekerjaan fisik relatif sempit.

“Ibarat dikasi PR seminggu, dari Senin diberitahu bahwa Jumat dikumpulkan. Pada rata-rata hari apa dia kerjakan? Kamis malam ya, itu baru dikerjakan. Itulah salah metode pendidikan kita. Jadi hal itu juga terbawa di pemerintahan, waktu akhir di Desember, di Desember menumpuk,” sebutnya.

Hal demikian dikatakan Edi Suryanto harus diubah karena jika tidak, proses penyerapan anggaran terlihat sangat jelek, dalam artian menumpuk di akhir tahun anggaran. Dengan adanya landasan hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah memberikan alternatif bagaimana caranya supaya semua kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Untuk itu perencanaan tahun 2025 kita harus berusaha, kalaupun tidak 100 persen tapi kita berusaha mengurangi akhir tahun, sehingga di awal atau tengah-tengah tahun itu bisa berimbang sampai akhir tahun,” pungkasnya. (prokopim)