Berita

Tekankan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya peran Puskesmas sebagai ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Kamis (5/12/2024).

“Penanganan stunting mutlak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan. Tanpa adanya komitmen dan kemauan bersama yang tinggi, upaya kita akan sia-sia untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Amirullah juga meminta TPPS untuk melakukan pemetaan cakupan layanan kesehatan secara menyeluruh. Tujuannya, agar dapat diketahui wilayah mana yang cakupannya masih rendah dan perlu ditingkatkan. 

“Lakukan intervensi dengan cepat, tepat sasaran dan terpadu,” tegasnya.

Ia menambahkan, koordinasi dan pelaporan berjenjang kepada pimpinan sangat diperlukan apabila ditemukan kendala, sehingga solusi dapat segera dicari. Amirullah juga menargetkan Kota Pontianak mencapai zero stunting.

“Kita memiliki keinginan agar penurunan stunting di Kota Pontianak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan, target kita adalah zero stunting. Untuk itu, semua program harus dilakukan secara konvergensi, berkesinambungan, serta tepat sasaran,” sebutnya.

Dia meminta, TPPS harus menunjukkan peran yang nyata, berkoordinasi dengan semua pihak, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang ada. Terkait kegiatan diseminasi hasil audit kasus stunting, Amirullah berharap langkah tersebut dapat mengidentifikasi potensi penyebab stunting dan menentukan tindak lanjut yang tepat.

Ia juga berpesan kepada para kader PKK yang tergabung dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk terus memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada calon pengantin, keluarga berisiko stunting dan ibu hamil. Pendampingan intensif juga diharapkan untuk memastikan penerapan pola hidup sehat serta layanan medis pada penderita stunting, baik balita maupun batita.

“Penanganan kasus stunting harus dilakukan sejak dini. Untuk itu, saya mengapresiasi seluruh kader TPPS dan tim pendamping keluarga yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting di Kota Pontianak,” tutup Amirullah. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira mengatakan, peran serta para pengusaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kian mendorong pembangunan Kota Pontianak. Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan satu di antara sumber penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak selain dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tingkat kemandirian suatu daerah diukur dari persentase capaian PAD atas total pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah dari PAD, tingkat kemandirian ikut tinggi,” paparnya usai membuka Sosialisasi Pajak Katering dan Capacity Building Bendahara Pemerintah & Penyedia Jasa Boga, mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, di Hotel Ibis, Kamis (5/12/2024).

Ruli mengajak segenap unsur pengusaha, khususnya katering dan penyedia jasa boga untuk menyetor pajak terhadap transaksi yang sudah terlaksana. Ia menyampaikan, untuk memudahkan proses penyetoran, pihaknya telah menciptakan beberapa inovasi.

“Inovasi PAD berupa akselerasi transaksi digital, hal ini sesuai Visi Kota Pontianak yaitu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat didukung dengan teknologi informasi dan aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas,” tuturnya.

Melalui kegiatan sosialisasi, Ruli berharap para peserta mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor khususnya katering.

“Guna meminimalisir kerugian daerah atas pajak yang disetor, selain itu peningkatan wawasan dan pengembangan diri dari bendahara sebagai persyaratan pertanggungjawaban belanja makan minum,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Pontianak Harjuniardi menambahkan, kegiatan sosialisasi ini bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Timur dan Pontianak Barat serta Kantor Cabang Utama Bank Kalbar.

“Kegiatan ini diikuti oleh Bendahara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, bendahara perguruan tinggi dan rumah sakit sebanyak seratus orang, serta penyedia jasa boga dengan jumlah peserta 150 peserta,” tutupnya. (kominfo)

High Level Meeting Lintas Sektoral

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menerangkan, inflasi year on year (yoy) Kota Pontianak berada di angka 1,77 persen. Lima komoditas terbesar pendorong inflasi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah bawang merah, ikan kembung, minyak goreng, wortel dan jeruk.

“Inflasi di Pontianak secara umum terkendali, artinya kemungkinan lonjakan harga sangat tipis. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama pemangku kebijakan terus memantau kondisi inflasi,” katanya usai memimpin High Level Meeting (HLM) Inflasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak, di Ruang Pontive Center, Rabu (4/12/2024).

Amirullah menambahkan, pihaknya senantiasa melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari tingkat distributor, agen-agen hingga pasar-pasar tradisional maupun swalayan modern untuk menjaga ketersediaan pangan tetap aman.

“Penyumbang inflasi tidak bisa hanya dalam kendali pemerintah daerah saja, untuk itulah kita jalin kerjasama dengan stakeholder lainnya. Contoh harga yang dikendalikan pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa mempengaruhi inflasi, jadi kita tidak bisa kerja sendiri,” ungkapnya.

Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), lintas sektoral telah rutin melakukan peninjauan. Dari hasil monitoring, belum ada fenomena luar biasa seperti kelangkaan atau lonjakan harga. Amirullah menyampaikan, peran pemerintah dalam hal ini yaitu melindungi konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Selain dari sisi harga, kita juga mempertimbangkan sisi distribusinya, jadi menjamin kelancaran distribusi pada titik-titik distribusi barang,” ungkapnya yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak.

Menurut Amirullah, infrastruktur jalan sangat menentukan kelancaran distribusi. Ia menyampaikan, kemacetan bisa menyumbang inflasi. Sehingga perlu pengendalian dari segala sektor instansi pemerintah.

“Paling tidak jalan di Kota Pontianak lancar dilalui dan tidak butuh waktu lama. Artinya selain bagusnya fisik jalan, juga kelancaran lalu lintas bisa menyumbang inflasi. Pemkot Pontianak menjaga infrastruktur jalan menuju pelabuhan, bandara dan pusat pergudangan untuk menjamin kelancaran,” pungkasnya. (kominfo)

Pj Wako Lepas 74 Orang Kafilah

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto secara simbolis melepas 74 orang kafilah Kota Pontianak yang akan berkompetisi dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Kabupaten Landak. Ia optimis apabila kafilah Kota Pontianak berhasil meraih juara umum.

“Pesan saya karena waktu masih panjang, yaitu jaga kesehatan, ini penting. Tetap kita banyak berdoa supaya bisa maksimal dalam penyelenggaraan,” katanya usai pelepasan di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (4/12/2024).

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk mendukung setiap kegiatan keagamaan. Hal ini menurut Edi karena nilai rohani dapat memberikan dampak kepada individu yang akhirnya berpengaruh dalam pembangunan Kota Pontianak. Apalagi ketika meningkatkan integritas seseorang, diperlukan pemahaman agama yang baik.

“Ke depan mungkin di acara yang tidak ada pengaruh terhadap masalah agama yang lain, mungkin kita wajibkan pembacaan ayat suci Al Qur’an. Artinya para peserta tidak hanya berperan ketika lomba saja tetapi di setiap lini kehidupan, khususnya bagi seorang muslim,” tuturnya.

Tugas pemerintah dalam menjalankan roda kehidupan adalah fasilitator atau penunjang kebutuhan fisik. Sedangkan benteng masing-masing manusia, terang Edi, adalah agama. Dirinya berharap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Pontianak dapat meningkatkan integritas, termasuk kepada jajaran birokrasi pemerintahan.

“Tetap semangat, kompak dan optimis. Dengan optimis sudah 50 persen kita menang, sisanya harus konsentrasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Kafilah MTQ Kota Pontianak, Aswani Samhudi memaparkan, terdapat 20 cabang lomba yang diikuti dengan melibatkan 43 peserta lomba. Sebelumnya, tim sudah melaksanakan pelatihan pemantapan terlebih dahulu selama dua tahap.

“Tahap pertama diberikan selama empat hari dan tahap kedua diberikan selama enam hari,” jelasnya.

Aswani menyampaikan, kegiatan MTQ akan dimulai dari tanggal 8-14 Desember. Di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak nanti, kafilah akan didampingi petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

“Nanti juga dilaksanakan pawai kendaraan hias dan pameran yang melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalbar. Untuk itu juga telah dibentuk tim penunjang yang melibatkan instansi dan unit terkait guna mensukseskan pelaksanaan MTQ,” pungkasnya. (kominfo)