Berita

50 Peserta Ikut Pelatihan Tata Rias Wajah 

PONTIANAK - Sebanyak 50 peserta mengikuti pelatihan tata rias wajah atau Make Up Artist (MUA) di Hotel Borneo, Senin (4/3/2024). Pelatihan ini digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyebut, pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari usulan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Tujuan digelarnya pelatihan ini supaya peserta mempunyai keahlian dalam tata rias wajah. 

“Apabila sudah mahir dan mulai menggeluti profesi MUA, pesan saya supaya adik-adik memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya,” ujarnya.

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, lanjut Ani, para peserta nantinya juga harus mampu mengembangkan diri, dengan menggali potensi yang ada melalui berbagai cara sehingga skill yang dimiliki semakin meningkat. 

“Tidak hanya berhenti sampai di pelatihan ini, terus kembangkan dan gali kemampuan yang ada, apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini, informasi bisa diakses secara leluasa. Adik-adik bisa menambah skillnya dengan belajar dari youtube atau media sosial lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada peserta ini sebagai bekal atau teknik dasar dalam menggeluti profesi MUA, sedangkan pengembangannya bisa dilakukan masing-masing. Dirinya berharap melalui pelatihan ini para peserta yang terdiri dari generasi muda mendapat bekal keterampilan merias wajah sehingga bisa menjadi penghasilan bagi mereka.

“Saya berharap ada pelatihan-pelatihan serupa sehingga terbuka peluang usaha baru bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya,” tutur Ani.

Kepada para peserta, dia berpesan agar mengikuti pelatihan ini secara sungguh-sungguh dan tekun dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh instruktur atau pemateri. Keseriusan selama mengikuti pelatihan ini diharapkan ilmu yang diperoleh peserta bisa diaplikasikan saat menggeluti profesi MUA.

“Selama mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan aktif bertanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam teknik tata rias wajah,” pungkasnya. (prokopim)

Puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024

PONTIANAK - Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Menurutnya, pemilahan sampah dan pengolahan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta perekonomian masyarakat.

“Selama ini pandangan sebagian orang terhadap sampah adalah sesuatu yang tidak punya potensi. Padahal banyak sekali pelaku yang menggeluti usaha pengelolaan sampah yang telah menghasilkan pendapatan,” katanya saat membuka Puncak Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Minggu (3/3/2024).

Ani mengatakan, Kota Pontianak sudah banyak memiliki bank sampah sebagai tempat pengolahan sampah. Satu di antaranya adalah TPST Edelweis Jalan Purnama Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Di sana, sampah-sampah sudah terpilah untuk selanjutnya didaur ulang. 

“Salah satunya menjadi sumber energi atau biogas,” ungkapnya.

Ia berharap ke depan, pemanfaatan biogas dari pengelolaan sampah akan semakin meluas. Namun tentunya harus didukung komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Melalui upaya bersama, diharapkan sampah dapat menjadi sumber daya yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan ekonomi lokal.

“Seperti di Pulau Jawa, hampir seluruh sampah dijadikan komoditas untuk didaur ulang menjadi produk-produk bernilai tinggi yang memiliki pasar luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Ani.

Selain itu, Ani Sofian juga menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik. Program-program insentifitas juga diterapkan untuk mendorong masyarakat agar aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

“Sehingga Kota Pontianak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dari aspek kebijakan, lanjutnya lagi, memang di Kota Pontianak ini terkait dengan pengelolaan sampah, sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

“Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Pontianak dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan sejahtera bagi seluruh warganya,” pungkasnya. (prokopim)

Operasi Pasar Empat Kelurahan di Pontianak Barat 

PONTIANAK - Operasi pasar atau pasar murah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyasar Kecamatan Pontianak Barat. Pasar murah digelar di empat kelurahan yakni Kelurahan Pal Lima, Sungai Beliung, Sungai Jawi Dalam dan Sungai Jawi Luar. Paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir dan minyak goreng 1 liter dijual dengan harga Rp60 ribu per paket.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, Pemkot Pontianak menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa, Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak (Bank Pasar) dan Bank Kalbar, melalui subsidi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) menggelar operasi pasar di enam kecamatan yang menyebar di setiap kelurahan. Pasar murah ini digelar dalam rangka menjelang puasa Ramadan yang tidak lama lagi, selain mengatasi kelangkaan beras yang dialami secara nasional termasuk juga di Kota Pontianak.

“Sebenarnya harga riil per paket Rp91 ribu, namun dengan adanya subsidi CSR dari BUMD, harganya menjadi Rp60 ribu per paket,” ujarnya saat meninjau pasar murah di Kantor Lurah Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Minggu (3/3/2024).

Ia menambahkan bahwa setiap kecamatan ada seribu paket sembako yang didistribusikan di kelurahan-kelurahan dan dijual pada operasi pasar ini. Paket sembako yang dijual di bawah harga pasaran ini merupakan subsidi dari CSR BUMD-BUMD tersebut.

“Jenis beras yang dijual adalah beras Bulog yang dibeli dengan dana CSR BUMD tersebut untuk pasar murah ini,” jelasnya.

Sasaran pasar murah ini diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan rendah sehingga dengan adanya intervensi dari Pemkot Pontianak ini, warga bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

“Selain itu harapan kita yaitu inflasi di Kota Pontianak bisa turun,” kata Ani.

Camat Pontianak Barat, Ibrahim menuturkan, di wilayahnya, ada empat kelurahan yang menjadi sasaran operasi pasar. Keempat kelurahan itu adalah Kelurahan Pal Lima, Sungai Beliung, Sungai Jawi Dalam dan Sungai Jawi Luar. Sebelumnya, warga sudah diinformasikan terkait adanya pasar murah di kelurahan-kelurahan yang ada di Pontianak Barat.

“Semoga dengan adanya pasar murah ini warga merasa terbantu terutama yang berpenghasilan rendah,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pontianak tahun 2023 berada di urutan kedua di tingkat kota se Pulau Kalimantan. Angkanya 3,79 (skala 0-5), tepat di bawah Banjarmasin yang memiliki nilai 3,96. Samarinda memiliki nilai sama dengan Pontianak, kemudian disusul Palangka Raya di urutan keempat dengan skor 3,69. Banjarbaru ada di posisi kelima dengan angka 3,64.

IDSD dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah melalui 12 pilar daya saing. Jika dijabarkan, nilai 12 pilar Kota Pontianak adalah pilar Institusi (4,62), Infrastruktur (2,12), Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (4,97), Stabilitas Ekonomi Makro (2,87), Kesehatan (4,10), Keterampilan (4,06), Pasar Produk (4,42), Pasar Tenaga Kerja (4,07), Sistem Keuangan (3,14), Ukuran Pasar (4,53), Dinamisme Bisnis (2,52), dan Kapabilitas Inovasi (4,09).

"Angka ini naik dari tahun 2022, di mana nilai IDSD Kota Pontianak 3,37," jelas Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian, Minggu (3/3/2024).

Ani Sofian berterima kasih kepada BRIN lantaran menerima masukan dari daerah perihal sejumlah pilar yang kewenangannya berada di level provinsi, namun masuk ke perhitungan kabupaten/kota. Di tahun 2023 lalu, BRIN sempat berkunjung ke Bappeda Pontianak untuk menggali kemanfaatan data IDSD. Salah satu masukan yang didapat adalah ketidaksinkronan penggunaan data tersebut.

"Akhirnya sekarang BRIN menggunakan metode baru yang lebih relevan. Beberapa indikator yang nilainya rendah di kita, itu hanya digunakan untuk mengukur level provinsi," terangnya.

Dalam metode penghitungan IDSD 2023, BRIN memang mengubah sejumlah cakupan indikator. Misalnya pilar infrastruktur yang memuat proporsi kereta api, bandara dan pelabuhan, hanya digunakan untuk mengukur level provinsi. Sebab kewenangannya tak ada di kabupaten/kota.

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan pada tataran konsep, IDSD 2023 tetap mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang telah disesuaikan dengan konteks lokal. 

"Hal ini untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi pengukuran daya saing daerah dengan pengukuran daya saing global," ujarnya.

Penyusunan IDSD 2023 dilakukan melalui proses yang ketat. Dimulai dari pemantapan kerangka konseptual sampai dengan penghitungan skor dari level indikator, pilar, hingga skor akhir IDSD secara agregasi. 

"Dalam proses penyusunannya, kami melibatkan pakar-pakar yang relevan dan peneliti dari pusat riset terkait," katanya.

IDSD 2023 mencakup 34 provinsi untuk 514 kabupaten/kota di Indonesia, sesuai ketersediaan data. Penyempurnaan IDSD 2023 menghasilkan 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. 

"Data sekunder yang digunakan bersumber dari kementerian/lembaga yang merupakan produsen data indikator daya saing," sebutnya. (bappeda)