,
menampilkan: hasil
Jelang Pelantikan, Wako dan Wawako Pontianak Terpilih Jalani Pemeriksaan Kesehatan
JAKARTA - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan telah menjalani serangkaian tahapan persiapan menjelang pelantikan. Pada Senin pagi (17/2/2025) pagi, bersama dengan Bahasan, Edi mendaftarkan diri di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Pertama mengisi berkas-berkas persyaratan untuk tindak lanjut pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.
Setelah itu, lanjutnya lagi, ia bersama Bahasan menjalani tes kesehatan termasuk pengambilan sampel darah. Menurut Edi, hasil pemeriksaan kesehatannya menunjukkan kondisi yang baik.
"Tekanan darah normal, gula darah baik, kolesterol juga bagus, begitu pula dengan asam urat," jelasnya.
Terkait persiapan pelantikan, Edi menyampaikan bahwa selain kelengkapan berkas dan pemeriksaan kesehatan, ia juga akan mengikuti gladi kotor pada tanggal 18 Februari dan gladi bersih 19 Februari.
"Selain pakaian, kita harus siap secara fisik karena nanti upacara pelantikan akan dilaksanakan dengan berdiri di halaman istana," tambahnya.
Edi berharap acara pelantikan dapat berjalan dengan lancar sehingga ia bisa segera melanjutkan kegiatan pembekalan (retret) di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang. (prokopim)
Pemkot Pontianak Belum Terapkan WFA
Masih Menunggu Petunjuk Pusat
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk sementara belum akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak.
Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengatakan, pihaknya masih menganalisis kemungkinan penerapan WFA dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama kualitas pelayanan publik.
"Kami masih mengkaji kemungkinan penerapan WFA. Mengingat banyaknya layanan publik yang harus diberikan, saya khawatir pelayanan akan terganggu jika kebijakan ini diterapkan," ujarnya, Sabtu (15/2/2025).
Meski demikian, Edi menyatakan Pemkot Pontianak akan mengikuti jika ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait WFA. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
"Kalau itu menjadi kebijakan pusat, kita akan ikut. Tapi penerapannya nanti lebih ke penyesuaian jam kerja, bukan dengan meliburkan dua hari," jelasnya.
Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu kerja tanpa mengurangi total jam kerja ASN.
"Yang akan disesuaikan adalah waktu di kantor, bukan pengurangan jam kerja," pungkasnya. (prokopim)
Edi Suryanto : Pemberitaan Media Bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Pj Wako Berpamitan dengan Awak Media
PONTIANAK - Tiga bulan lebih menjalankan amanah selaku Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto mengaku sangat terbantu dengan peran media massa dalam menyampaikan informasi dan pemberitaan setiap aktivitasnya memimpin Pemerintahan Kota Pontianak. Pemberitaan di media massa bagi Edi merupakan hal penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik.
"Pemberitaan itu bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tapi juga merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah. Apalagi saya diberi tugas sebagai kepala daerah selama kurun waktu 3,5 bulan," ungkapnya saat ngopi bareng awak media di Warung Kopi Asiang Jalan Ahmad Yani Pontianak, Sabtu (15/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa dirinya selalu mengikuti perkembangan berita tentang Kota Pontianak, baik di media cetak, radio, televisi maupun online. Ia bahkan mengatur perangkat pribadinya untuk selalu menampilkan berita-berita terkait Pontianak.
"Saya selalu mengupdate semua berita tentang Pontianak. Di handphone saya setel agar Chrome langsung menampilkan berita Pontianak. Jadi tulisan teman-teman media selalu saya baca," jelasnya.
Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan melalui media. Ketika ada permasalahan yang diberitakan, ia langsung menindaklanjuti dengan mencari tahu dinas mana yang bertanggung jawab dan meminta penyelesaian secepatnya.
"Silakan sampaikan berita kalau ada masalah. Begitu ada masalah yang diberitakan, saya langsung cari tahu siapa dinas yang bertanggung jawab dan kenapa masalah itu bisa terjadi," tegas Direktur Korsupgah KPK Wilayah IV.
Edi mengaku telah melaporkan kondisi media di Pontianak kepada atasannya, termasuk pola komunikasi dan hasil-hasil pemberitaan selama masa jabatannya. Menurutnya, hal ini mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak, termasuk dari Sekretariat KPK.
"Saya berharap teman-teman media tidak perlu segan, bingung atau ragu-ragu dalam memberitakan. Sudut pandang teman-teman media jauh lebih fair," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Edi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh media massa yang telah mendukung dan membantu dalam pemberitaan maupun informasi yang disampaikan langsung kepadanya.
“Saya juga ingin berpamitan kepada seluruh kawan-kawan media, jika ada perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, masa tugas Edi Suryanto selaku Pj Wali Kota Pontianak akan berakhir pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan. (prokopim)
Pj Wako Tekankan Pentingnya Pengawalan Aspirasi Masyarakat
Musrenbang Kecamatan Pontianak Kota Prioritaskan Drainase
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menegaskan pentingnya pengawalan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
"Kita melaksanakan Musrenbang dengan tujuan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap para anggota DPRD dapat membantu mengawal agar apa yang sudah diharapkan masyarakat benar-benar terwujud," ujarnya saat membuka Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Kota di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Sabtu (15/2/2025).
Edi menilai pentingnya kehadiran dan peran aktif RT dan RW dalam proses Musrenbang. Menurutnya, keterlibatan langsung perwakilan masyarakat ini penting untuk memantau dan mengawal proses perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan warga.
"Jangan sampai yang dibutuhkan masyarakat adalah drainase karena sudah mampet, tapi yang dibangun malah jalan. Mungkin penting, tapi bukan prioritas," tegasnya.
Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya kualitas perencanaan dalam proses Musrenbang. Ia berharap dokumen perencanaan yang dihasilkan bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
"Untuk anggaran 2026, kita harus memastikan uang itu benar-benar digunakan untuk yang masyarakat butuhkan. Inilah filosofi dan isi dari Musrenbang," tukas Edi Suryanto.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur drainase untuk mengatasi banjir di Kota Pontianak. Di antaranya dengan memperbanyak saluran drainase agar saat genangan terjadi, bisa cepat surut. Hal ini harus dibarengi dengan konektivitas saluran yang baik. Oleh sebab itu, dia berpendapat agar setiap kecamatan di Kota Pontianak perlu dilengkapi dengan sistem pompanisasi.
"Begitu air pasang, pompa kita langsung buang ke Sungai Jawi," imbuhnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Satarudin juga mendorong peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, Kota Pontianak merupakan penyumbang PBB terbesar nomor dua di Kalimantan Barat.
"Potensi PBB kita sangat tinggi. Perlu dilakukan pengukuran ulang karena rata-rata SPT masih menggunakan data lama yang belum diperbaharui selama puluhan tahun," ucapnya.
Camat Pontianak Kota Anisah Nurbayani memaparkan, Kecamatan Pontianak Kota memiliki luas wilayah 16,02 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 129.762 jiwa yang tersebar di 40.545 KK. Wilayah ini terdiri dari 520 RT dan 120 RW yang tersebar di lima kelurahan.
"Kecamatan Pontianak Kota merupakan wilayah perdagangan dan jasa, dengan berbagai fasilitas umum strategis seperti perkantoran, perguruan tinggi, rumah sakit, pasar modern dan tradisional, perhotelan dan tempat wisata," ungkapnya.
Terkait tantangan pembangunan, Anisah mengungkapkan masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani, di antaranya masalah kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, kasus stunting di awal tahun 2024 tercatat 322 kasus, meski telah berkurang menjadi 256 kasus di akhir tahun.
“Untuk mengatasi stunting, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta per kelurahan untuk pemberian makanan tambahan, didukung dana DAU untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan stunting,” tutupnya.
Musrenbang tingkat Kecamatan Pontianak Kota ini dihadiri oleh perwakilan dari lima kelurahan, termasuk Ketua LPM, RT, RW, serta berbagai organisasi dan pemangku kepentingan di wilayah tersebut. (prokopim)