Berita

Sekda Minta ASN Sebarkan Semangat Menanam di Lingkungan Rumah Tangga

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menggencarkan gerakan menanam komoditas sayur. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menjelaskan, gerakan menanam ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi di Pontianak sekaligus membentuk pribadi pegawai daerah yang produktif. Sebagai permulaan, aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak akan melakukan penanaman secara serempak pada 19 Juni mendatang di Kantor Wali Kota Jalan Rahadi Usman.

“Ini juga kami lakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk menggiatkan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra melalui program Tanam Pekarangan,” terang Mulyadi usai Rapat Koordinasi Persiapan Gerakan Menanam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (7/6/2023).

Beberapa komoditas sayur yang ditanam antara lain cabe rawit, cabe besar merah, sawi hijau, kangkung, bayam dan lain-lain yang masuk ke dalam komponen bergejolak atau biasa disebut volatile food. Durasi menanam ditentukan sejak bulan Juli sampai September dan akan dinilai. Bagi perangkat daerah yang memiliki nilai tanam terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah dan diumumkan saat Hari Jadi ke-252 Kota Pontianak. Mulyadi menambahkan, sebelum melakukan penanaman, dua orang ASN dari setiap perangkat daerah akan mendapat bekal terlebih dahulu terkait teknis penanaman. 

“ASN yang dipilih tersebut akan dilatih pada saat kegiatan Penguatan Kapasitas ASN,” imbuh Sekda.

Mulyadi berharap, semangat gerakan menanam sayur ini juga turut menyebar di lingkungan rumah tangga daripada ASN itu sendiri. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh aparatur untuk menanam sayur di pekarangan rumah masing-masing. Hal itu juga menyusul evaluasi hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) beberapa waktu lalu yang menyatakan beberapa komoditas penyumbang inflasi di Pontianak.

“Inflasi kita akhir tahun lalu sempat naik, sehingga diminta arahan dari hasil rapat rutin TPIP untuk melakukan gerakan menanam. Walau sekarang sebenarnya sudah turun, namun semangat menanam komoditas sayur ini harus tetap digencarkan,” ungkapnya.

Beberapa titik lokasi menjadi target perbanyak penanaman oleh Pemkot Pontianak. Mulyadi meminta setiap camat dan lurah dapat mengaktifkan masyarakat untuk menanam secara merata. Artinya, gerakan ini juga dapat diikuti setiap elemen warga. Dari usia, pendidikan, sosial maupun ekonomi yang berbeda.

“Dinas terkait juga disiapkan bibitnya,” pesannya. (kominfo)

Wali Kota Edi Kamtono Hadiri HUT ke-23 APEKSI di Palembang

PALEMBANG - Di usia yang ke-23 tahun, kiprah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah banyak berkontribusi dalam memajukan kota-kota yang tergabung di dalamnya. Sebagai wujud syukur, APEKSI menggelar syukuran HUT ke-23 di Palembang mulai 6 hingga 9 Juni 2023. Tema HUT APEKSI tahun ini adalah 'Tumbuhkan Ekonomi, Siasati Inflasi Melalui APEKSInergi'.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, tema peringatan HUT APEKSI tahun ini merupakan momentum yang tepat. Sebab setelah melewati masa pandemi, seluruh pemerintah kota berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta mengambil langkah strategis agar inflasi terkendali di daerahnya masing-masing. Berkaitan hal tersebut, APEKSI melakukan pendekatan inovatif dengan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui program-program pelatihan, pendampingan dan pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), APEKSI telah memberikan dorongan yang kuat bagi pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. 

"Oleh sebab itu, sinergi menjadi kunci utama dalam upaya untuk memajukan ekonomi lokal dan menjaga stabilitas harga melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah kota dan APEKSI," ujarnya usai menghadiri Seminar 'Transformasi Ekonomi Hijau Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan' dalam rangkaian HUT ke-23 APEKSI di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (7/6/2023).

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Berbagai upaya yang dilakukan pihaknya, di antaranya pembangunan infrastruktur yang dapat memicu dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menyemangati pelaku UMKM agar mereka bisa bangkit kembali untuk mulai menggeluti bisnisnya. Tak dipungkiri sektor UMKM telah banyak berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak mulai membaik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Pontianak tahun 2019 tercatat 4,14 persen. Meski sempat turun di tahun 2020 akibat pandemi yakni -3,96 persen. Namun di tahun 2021 mulai berangsur naik hingga menyentuh angka 4,60 persen. Kemudian tahun 2022, Kota Pontianak mencatatkan pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 4,98 persen.

"Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian, daya beli masyarakat juga mulai membaik," imbuh Edi.

Dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak, Pemkot Pontianak terus berkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak. Berbagai langkah strategis yang dilakukan, di antaranya melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, operasi pasar dan berbagai upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak. Langkah itu terbukti mengantarkan Kota Pontianak menyandang predikat TPID Terbaik Wilayah Kalimantan 2021 dan diganjar penghargaan TPID Awards 2022.

"Tahun 2019, inflasi kita berada di angka 2,64 persen. Kemudian 2020 turun menjadi 2,11 persen dan 1,16 persen di tahun 2021," paparnya.

Ketersediaan stok pangan juga harus dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta distribusinya. Apalagi dalam menyambut hari-hari besar keagamaan, kebutuhan pangan masyarakat mengalami peningkatan.

"Menjaga ketersediaan bahan pokok menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi. Apabila komoditas pokok tersedia, tentunya harga di pasar tetap stabil," ucapnya.

Edi bilang, dalam upaya mengontrol tingkat inflasi lebih terkendali, berbagai langkah dilakukan, mulai dengan melakukan pemantauan di lapangan terhadap ketersediaan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga kebutuhan pokok di pasar.

"Lakukan langkah-langkah strategis supaya harga kebutuhan pokok stabil dan inflasi tetap terkendali," jelasnya.

Dia menambahkan, APEKSI juga berperan dalam membantu pemerintah kota merumuskan kebijakan yang tepat guna dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang berlebihan.

"Dalam situasi perekonomian yang tidak pasti, peran APEKSI dalam mengelola inflasi menjadi sangat penting untuk melindungi keberlanjutan," tutupnya.

Berbagai agenda kegiatan mewarnai perayaan HUT ke-23 APEKSI di Palembang. Di antaranya seminar nasional, dialog kebijakan nasional, ladies program, talkshow, job fair, olahraga dan penanaman pohon serta acara puncak malam syukuran HUT ke-23 APEKSI di Palembang Sport Convention Center. (prokopim)

Inovasi Perpuskota Tingkatkan Minat Baca

PONTIANAK - Masyarakat Kota Pontianak kini lebih mudah untuk meminjam buku di Perpustakaan Kota Pontianak. Tak perlu menghabiskan banyak waktu menjelajahi rak buku perpustakaan yang terletak di Jalan Aliayang, Pontianak Kota tepat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak tersebut. Kini, pemustaka atau orang yang memanfaatkan layanan perpustakaan cukup membuka website https://bobo.pontianak.go.id untuk mencari buku.

Layanan reservasi buku daring ini, membuat pemustaka hanya perlu datang dan mengambil buku yang sudah dipesan, tanpa perlu mengembara rak atau mencari buku dengan Kiosk Opac di perpustakaan. Inovasi yang diberi nama BOBO+ ini memberikan kepastikan ketersediaan buku, sehingga pemustaka tak kecewa jika buku yang dicarinya sudah dipinjam. Saat ini, ada 40 ribu lebih koleksi buku umum dan braile yang bisa dipinjam.

Inovator BOBO+, R. Isya menjelaskan, terobosan ini merupakan pengembangan dari inovasi yang dimulai Disperpusip Pontianak sejak 2017. Saat itu, buku yang dibutuhkan oleh

pemustaka seringkali habis dipinjam atau tidak tersedia. Namun, hal tersebut baru diketahui ketika pemustaka sudah berada di Perpustakaan Pontianak. 

"Saat itu juga belum adanya layanan

perpustakaan berbasis elektronik yang dapat meningkatkan jumlah sirkulasi, kunjungan

dan anggota Perpuskota," jelas Pranata Komputer Ahli Muda Disperpusip Pontianak ini.

Dengan adanya BOBO+, pemesanan buku bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Pemustaka juga dapat menghemat waktu mereka. Nantinya, buku yang dipesan pemustaka akan diproses oleh pustakawan dan disimpan di rak buku pemesanan BOBO+.

"Pemustaka yang memesan buku hanya perlu datang langsung ke Perpustakaan Kota atau Rumah Baca untuk mengambil buku, tergantung lokasi buku dipesan," terangnya.

Sejak Agustus 2022 fitur layanan kembali ditingkatkan. Dari Booking Buku Online (BOBO) menjadi BOBO+ (Booking Buku Online plus). Peningkatannya adalah plus fitur antar pesanan ke rumah untuk penyandang disabilitas dan fitur notifikasi status atau riwayat pesanan buku pada member area.

"Jadi pemustaka dapat mengetahui status pesanan buku pada member area, berupa notifikasi buku sedang dicari, buku siap diambil, buku telah diambil, buku sedang diantar, buku telah diantar dan pesanan selesai," jelasnya.

Peningkatan inovasi tak berhenti di situ. Per 8 Februari 2023, fitur BOBO+ ditambah dengan pendaftaran anggota Perpuskota Pontianak secara daring. Layanan ini khusus buat yang belum menjadi anggota perpuskota.

"Sehingga kini masyarakat Kota Pontianak dapat mengajukan permohonan pembuatan kartu anggota secara online. Layanan BOBO+ dapat diakses pada alamat: https://bobo.pontianak.go.id," tutupnya. (prokopim)

Rakor Persiapan Verifikasi Lapangan Tim Penilai KLA 2023

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mematangkan persiapan verifikasi lapangan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 oleh tim penilai dari pemerintah pusat. Berkaca dari dua tahun sebelumnya, Kota Pontianak pernah menerima penghargaan KLA kategori Madya dan Pratama. Namun untuk tahun ini, Pemkot Pontianak optimis mencapai predikat Nindya. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan.

“Targetnya adalah kategori Nindya, kami optimis dengan upaya yang dilakukan selama ini serta kami sedang berbenah sebelum tim penilai pusat datang di beberapa lokasi yang sudah ditentukan,” ungkapnya usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Verifikasi Lapangan KLA bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pontianak di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Senin (5/6/2023).

Kesiapan verifikasi lapangan juga melibatkan perangkat daerah terkait. Bahasan meminta, persiapan penilaian tersebut tidak hanya dilakukan dalam rangka formalitas namun juga bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi setiap anak di Kota Pontianak, sesuai dengan tujuan penilaian.

Selain perangkat daerah, ia turut mengimbau masyarakat untuk menaati aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban bersama. Kesadaran secara kolektif menjadi dasar terwujudnya KLA di Pontianak. Segudang aturan sudah dibentuk, mulai dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda No 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pendidikan di Kota Pontianak, Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Perda Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perpustakaan serta Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang KLA.

“Tahun 2022 kemarin kami bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sudah merembuk Perda ini,” jelasnya.

Beberapa indikator yang akan dinilai, imbuh Bahasan, diantaranya persentase laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan gender serta tingkat capaian KLA. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya KLA baik dalam tataran kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan. Tidak dipungkiri, menurutnya, masih terdapat beberapa persoalan di lapangan terkait KLA ini, salah satunya ketertiban umum (tibum).

Sebagai contoh, memberi-beri uang kepada pengemis di traffic light. Bahasan menyebut, hampir semua kasus pengemis yang meminta-minta di persimpangan lampu merah memiliki motif buruk. Bahkan tidak jarang uang hasil meminta-minta digunakan sebagai pembayaran narkoba. Padahal sejauh ini, pihaknya selalu melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan praktek mengemis di persimpangan lampu merah.

“Dan aturan tibum itu tidak dibuat begitu saja. Ada mekanismenya. Yang pasti peraturan itu ada karena aspirasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat ingin persimpangan lampu merah tidak terganggu. Belum lagi efek secara psikologis anak-anak yang mengemis tidak baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Kota Pontianak Hidayati menyampaikan, evaluasi KLA merupakan agenda rutin tahunan di seluruh Indonesia. Kedatangan tim penilai nantinya untuk membuktikan berkas administrasi. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi secara mandiri. Dari hasil penilaian itu, didapat nilai 890.

Kendala saat mempersiapkan KLA sendiri diakuinya terdapat pada jenis soal dari pusat yang terus berubah. Belum lagi tingkat kerumitannya bertambah seiring tahun. Selain itu juga karena adanya pandemi covid di tahun-tahun sebelumnya.

“Evaluasi KLA berfokus ke dalam lima klaster yang mana setiap perangkat daerah bertanggung jawab. Ada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan pendidikan serta perlindungan khusus,” tutupnya. (kominfo/prokopim)