Berita

Libatkan TNI/Polri, ASN, Pelajar dan Warga

PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar dan warga sekitar bersama TNI dan Polri serta ASN bergotong royong melakukan aksi bersih sampah di Waterfront Jalan Barito, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (23/2/2024) pagi. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi agenda yang diselenggarakan oleh gabungan komunitas peduli lingkungan ini. Menurutnya, sampah jangan dipandang secara negatif saja, tetapi secara positif dengan menjadikannya peluang ekonomi.

“Tidak bisa dipungkiri, ada yang memperoleh kekayaan juga bahkan dari sampah. Kita melihat dari tempat lain banyak sekali pengusaha yang mengelola sampah dan mempekerjakan banyak orang,” ujarnya usai membuka aksi bersih sampah.

Di Kota Pontianak, sudah banyak contoh pengolahan sampah menjadi bahan bakar dan dapat dikembangkan di industri rumahan. Ani menyebut, tersedianya bank sampah di beberapa titik di Kota Pontianak memperbesar kemungkinan warga mendapat keuntungan dengan menukarnya menjadi pundi-pundi rupiah hingga menukarnya menjadi emas.

“Dengan demikian lingkungan kita bersih, sehat dan rapi ditambah perekonomian meningkat,” katanya.

Tidak hanya satu kali ini Waterfront Pontianak menjadi pusat kegiatan bersih-bersih sampah. Ani menilai, sebagai kawasan wisata, harus menjadi contoh bagi wilayah lainnya untuk turut melaksanakan aksi yang sama. Ia pun berharap agenda serupa terus diterapkan di setiap titik kekumuhan.

“Gotong royong adalah ciri khas kita, saat melakukan aksi bersih ini tentu juga sekaligus memperkuat tali persaudaraan antar warga. Yang tadinya belum sadar pun ikut sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Tindakan persuasif seperti aksi bersih sampah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Ani mengimbau masyarakat Kota Pontianak untuk mentaati peraturan terkait pengelolaan sampah.

“Tidak kalah penting adalah ajakan untuk terus menjaga kebersihan,” katanya.

Susi Larasati, Koordinator Aksi menjelaskan, kegiatan aksi sampah yang dihadiri 350 peserta ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peserta yang datang terdiri dari pelajar Sekolah Adiwiyata Kota Pontianak, TNI-Polri, ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak serta masyarakat sekitar waterfront.

“Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran kita dalam mengelola sampah secara mandiri sehingga menjadi potensi, terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menciptakan inovasi untuk mengenalkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede). Kadiskominfo Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, berbeda dengan sosialisasi pada umumnya, program Sipede melibatkan konten kreator untuk menyebarkan program pemerintah kepada masyarakat.

“Selain secara online di media sosial, kita juga akan keliling ke kelurahan-kelurahan untuk berdiskusi dengan masyarakat tentang program terkini Pemkot Pontianak,” katanya usai membuka sosialisasi bersama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (22/2/2024).

Pada inovasi Sipede ini, pendekatan sosialisasi dilakukan dengan santai dan nyaman. Warga dipersilahkan untuk menanyakan apa saja terkait program pemerintah. Zulkarnain menjelaskan, setiap kegiatan sosialisasi nantinya akan diberikan tema diskusi beserta narasumber untuk menjawab setiap persoalan.

“Biasanya emak-emak tidak sempat buka WhatsApp (WA) dan media sosial, jadi kita akan datang menyebarkan informasi secara tatap muka, agar lebih efektif. Sosialisasinya seperti ngerumpi saja layaknya keluarga biar pesannya mudah dipahami. Emak-emak biasanya lebih cepat kalau menyebarkan informasi,” katanya.

Untuk mengedukasi masyarakat, diperlukan waktu dan proses yang panjang. Dengan cara yang tepat, Zulkarnain optimis program pemerintah akan dipahami. Salah satunya lewat Sipede ini. Ia menilai, pusat informasi di suatu keluarga dimulai dari sosok ibu. Selain karena memudahkan menyebarkan informasi terkait kebijakan pemerintah, Sipede juga dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan pemerintah. 

“Makanya kita undang para ibu juga, nanti mereka yang akan menyalurkan informasi itu kepada keluarga,” katanya.

Upaya Sipede dalam sosialisasi kebijakan pemerintah mendapat apresiasi oleh Rita Rustiatari (49), warga Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebagai seorang ibu, dirinya mengamini jika penyambung lidah terbaik di lingkungan keluarga adalah sosok ibu.

“Cara ini sangat efektif dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah,” katanya usai acara, yang juga selaku Ketua PKK Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

Rita berharap, ke depan program Sipede harus terus berjalan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya audiens, mengingat seringnya kebijakan pemerintah disosialisasikan dengan formal.

“Saya mendukung kegiatan Sipede juga ikut dilaksanakan di wilayah lainnya di Kota Pontianak,” tutupnya. (kominfo)

Siswa Pesantren Ikut Bimtek Pengelolaan Sampah Organik 

PONTIANAK - Sampah bukan lagi dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, sampah membuka peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola secara baik. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mendorong agar pengelolaan sampah dilakukan secara profesional guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat membuka bimbingan teknis (bimtek) Eco Pesantren Pengelolaan Sampah Organik melalui Biodigester Mini di Aula TPST Edelweis Jalan Purnama Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis (22/2/2024).

“Sampah ini merupakan peluang bisnis dan bisa meningkatkan pendapatan kalau dikelola dengan maksimal,” ujarnya.

Ia berharap ke depan, pemanfaatan biogas dari pengelolaan sampah akan semakin meluas. Namun tentunya harus didukung komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Melalui upaya bersama, diharapkan sampah dapat menjadi sumber daya yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan ekonomi lokal.

“Seperti di Pulau Jawa, hampir seluruh sampah dijadikan komoditas yang didaur ulang menjadi produk-produk bernilai tinggi yang memiliki pasar luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Ani.

Menurutnya, pandangan masyarakat terhadap sampah acapkali identik dengan hal yang menjijikkan, kotor dan bau. Namun melalui pengelolaan yang tepat, sampah organik dapat diubah menjadi beragam produk bernilai ekonomis tinggi, seperti gas, bahan bakar minyak dan pakan magot untuk ikan. 

“Potensi ekonomis dari pengelolaan sampah ini juga terlihat dari harga tinggi magot jika dijual untuk ikan hias,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Ani juga menyerahkan secara simbolis alat biodigester mini untuk mengelola sampah organik menjadi gas kepada 47 pondok pesantren. Ia berharap teknologi ini dapat dikembangkan oleh pesanten terutama dalam mengelola sampah dengan baik serta mengoptimalkan potensi ekonominya. 

“Oleh karena itu, perlunya inovasi dari peserta bimtek dalam mengembangkan usaha pengelolaan sampah menjadi lebih luas lagi,” katanya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mematangkan persiapan untuk menjadi pilot project kota antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno menerangkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi kota antikorupsi. Di antaranya skor Monitoring Center of Preventation (MCP) harus di atas 95. Selanjutnya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023 minimal 68 serta persyaratan lainnya.

“Kemudian nilai SAKIP minimal B, kepatuhan pelayanan publik minimal B, Indeks SPBE minimal 2,5, maturitas SPIP juga,” katanya saat Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (21/2/2024).

Kepada para kepala OPD yang hadir, Rino menyampaikan poin-poin sebuah kota antikorupsi. Dari skors tersebut, pihaknya kemudian akan melakukan verifikasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

“Harus ada kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan, kemudian menanamkan nilai antikorupsi sejak dini di sekolah-sekolah maupun melibatkan seni dan budaya terhadap nilai antikorupsi,” katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, dari indikator yang telah dipaparkan, Kota Pontianak sudah melebihi setiap indikator minimal. Misalnya untuk skor SAKIP, Kota Pontianak pada tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 72,58. Kemudian MPC Kota Pontianak mencapai 93,13 persen.

“Dari capaian MCP ini, kami yakin Pontianak dapat mengejar target MCP yang ditetapkan yaitu 95. Dan berbanding lurus dengan peningkatan SPI,” katanya usai memberi sambutan.

Ani berharap, pelaksanaan FGD dari KPK ini memacu semangat dari kepala OPD yang notabene menjadi penentu program bagi masyarakat Kota Pontianak untuk menanamkan nilai antikorupsi dari segala arah. Ia meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik arahan KPK RI.

“Tentu persoalan korupsi tidak hanya kepada perilaku korupsi. Ia bisa bermula dari hal kecil disekitar kita. Mudah-mudahan melalui FGD ini, Pemkot Pontianak mendapatkan pencerahan dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terhindar dari perilaku korupsi,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, pendidikan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah diikuti seluruh sekolah negeri di Kota Pontianak, mulai dari SD sampai SMP. Saat itu, pendidikan antikorupsi disandingkan dengan pendidikan karakter.

“Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwa) tahun 2021 tentang antikorupsi, bahkan sekolah kita ikut menyusun silabus pilot project antikorupsi secara nasional,” katanya.

Mulyadi menjelaskan, untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, para tenaga pendidik di sekolah-sekolah menggunakan inovasi terkini. Misalnya dengan membuat kompetisi film pendek dengan tema antikorupsi. 

“Satu hal yang sangat menarik, dan diterapkan di seluruh sekolah. Antikorupsi tidak punya kurikulum sendiri, tapi sinkron, sampai detail seragam dilabelkan antikorupsi maupun slogan tentang kejujuran,” tutupnya. (kominfo)