Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus melakukan pembaharuan terhadap status stunting. Di tahun 2023, terjadi penurunan angka stunting di Kota Pontianak. Berbagai upaya masih dilaksanakan, mulai dari pendataan secara masif maupun intervensi gizi bayi.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu menurunkan angka stunting.

“Target kita di tahun depan, stunting turun menjadi 14 persen, sesuai target nasional lewat RPJMN 2020-2024. Untuk mencapainya diperlukan kerjasama seluruh elemen,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak di Hotel Harris Jalan Gajah Mada, Rabu (6/12/2023).

Mulai dari kecamatan, kelurahan dan puskesmas yang tergabung dalam TPPS Kota Pontianak senantiasa turun melakukan monitoring terhadap perkembangan balita. Bukan hanya itu, pendidikan terhadap calon pengantin (catin) pun dilakukan. Multi menerangkan, berbagai inovasi masyarakat bermunculan seiring dengan upaya lintas sektor.

“Setiap tahun targetnya harus turun lima persen. Di tahun ini, berkat kerjasama lintas sektoral mulai dari TNI, Polri, swasta, perguruan tinggi sampai media massa, angka stunting terjadi penurunan,” katanya.

Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif TPPS Kota Pontianak, Saptiko menerangkan, upaya prioritas kedepan adalah penimbangan dan imunisasi dasar lengkap pada balita. Intervensi spesifik kepada sasaran prioritas. Ia memaparkan, terdapat 13 intervensi spesifik yang sedang berjalan.

“OPD terkait seperti Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) mengampu kerja sesuai fungsi,” terangnya, yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Saptiko menambahkan, keluarga yang berisiko stunting akan mendapat pendampingan secara serius. Pemkot Pontianak juga akan melakukan pengawasan terhadap air dan sanitasi di lingkungan masyarakat Kota Pontianak yang teridentifikasi stunting. 

“Keluarga berisiko stunting juga akan memperoleh bantuan seperti konsumsi ikan,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak menyerahkan bantuan pangan kepada 2200 KK dari seluruh kecamatan di Kota Pontianak. Kepala DPPP Kota Pontianak Bintoro menuturkan, dari jumlah penerima tersebut dibagi menjadi enam kecamatan dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Pontianak Selatan sebanyak 175 KK penerima, Pontianak Tenggara sebanyak 145 KK penerima, Pontianak Barat sebanyak 410 KK penerima, Pontianak Kota sebanyak 270 KK penerima, Pontianak Timur sebanyak 440 KK penerima hingga Pontianak Utara dengan 760 KK penerima.

“Penyerahan bantuan pangan ini dalam rangka kepedulian Pemkot Pontianak kepada warga miskin serta memenuhi ketahanan pangan daerah,” jelas Bintoro usai penyerahan secara simbolis ke empat Kantor Camat, Selasa (5/12/2023).

Bintoro menerangkan, masing-masing KK menerima sepuluh kilogram beras. Mereka yang menerima adalah warga yang sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya agar penyaluran beras cadangan tepat sasaran.

“Semoga bermanfaat dan memberikan semangat kepada warga untuk terus produktif menjalani aktivitas,” paparnya.

Diserahkannya bantuan pangan berupa beras ini menyesuaikan arahan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 2015  tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemkot Pontianak. Bintoro menerangkan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan monitor di lapangan terkait ketersediaan stok pangan. Lewat Tim Satgas Ketahanan Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah akan berkoordinasi mencegah terjadinya lonjakan harga pangan, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Warga tidak perlu khawatir, ketersediaan pangan dan cadangannya cukup untuk beberapa bulan kedepan,” tutupnya. (kominfo)

Pontianak Tuan Rumah Apeksi se-Kalimantan

PONTIANAK – Pontianak menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Desember 2023. Seluruh Wali Kota se-Kalimantan direncanakan hadir pada agenda tersebut, tidak terkecuali Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, Rakerwil V akan fokus membahas ketahanan iklim dalam masa depan iklim global.

“Persiapan Rakerwil V Apeksi sudah dimatangkan. Acaranya membahas kendali iklim dan dirangkaikan beberapa acara,” jelasnya usai rapat koordinasi persiapan Rakerwil V Apeksi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (4/12/2023).

Selain kegiatan formal, kegiatan non formal juga akan dilaksanakan, diantaranya jalan santai di sepanjang waterfront Sungai Kapuas serta penanaman pohon di beberapa titik taman. Edi memaparkan, sembilan kepala daerah direncanakan hadir dalam agenda itu, tidak terkecuali Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harrison. Isu perubahan iklim diangkat bersamaan dengan dipilihnya Pontianak sebagai tuan rumah. Edi menyambut baik ide tersebut, karena sesuai dengan visi misi Kota Pontianak ‘Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat’.

“Nanti kami akan menyampaikan, bagaimana kami bisa mengendalikan kebakaran lahan dan mitigasi perubahan iklim selama ini,” ujarnya.

Edi menambahkan, pembangunan global kini mengarah kepada ekonomi hijau. Semua pembangunan, khususnya infrastruktur, harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan, tidak terkecuali di Kota Pontianak. Dengan begitu menurutnya, tantangan yang dihadapi Kota Pontianak seperti kabut asap, genangan hingga urbanisasi dapat diselesaikan.

“Bahan bakar pun sudah bertransformasi dari batu bara ke energi terbaharukan,” ungkapnya.

Dengan luas wilayah terbatas, diiringi pertambahan penduduk, Kota Pontianak harus membuat perencanaan yang bisa mengakomodir setiap individu untuk tetap nyaman tinggal dan beraktivitas. Satu diantara contoh solusi, jelas Edi, adalah perluasan wilayah. Tetapi untuk mewujudkannya memerlukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Pontianak.

“Harapan kita perluasan wilayah ini yang mesti dipikirkan, sistem jaringan transportasi, drainase dan daerah pemukiman,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Peran Komunitas Masyarakat Penting Tekan Angka HIV

PONTIANAK – Hari AIDS Sedunia di Kota Pontianak diperingati dengan karnaval yang diikuti masyarakat serta komunitas peduli HIV/AIDS di Kota Pontianak. Berbagai rangkaian acara digelar oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak seperti lomba video reels, seminar anti stigma, jalan sehat sampai tes HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Saptiko menjelaskan, pelayanan prioritas selalu diberikan kepada warga yang mengidap virus HIV/AIDS seperti pengobatan BPJS.

“Dukungan selalu kita berikan, baik terhadap penderita maupun keluarganya,” katanya usai membuka Peringatan Hari AIDS Sedunia Kota Pontianak, di halaman Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani, Minggu (3/12/2023).

Menurut Saptiko, cara paling tepat untuk menurunkan angka tertular virus HIV/AIDS adalah dengan penyuluhan berkala kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling mengingatkan orang-orang terdekat. Kemudian langkah lainnya yang tidak kalah penting adalah skrining atau pemeriksaan. Khususnya untuk ibu hamil, apabila tidak ingin anak yang lahir tertular virus, segera diminta diperiksakan untuk mendapat penanganan.

“Periksa apakah ada virus itu dalam tubuh kita. Itu lebih bagus. Kalau negatif, kita fokus pencegahan. Kalau positif, itu bisa ditangani, dengan tidak menularkan dan kita bisa hidup seperti biasa,” imbuhnya.

Saptiko menuturkan, berbeda dengan penanganan pada tahun 2001 saat awal mula program pemberantasan HIV/AIDS dimulai, kini program-program penanganan HIV/AIDS sudah lebih mutakhir. Bahkan ia menjelaskan, beberapa kasus individu yang tertular dapat menikah dan memiliki anak tanpa menularkan virus.

“Semua itu sudah ada programnya. Kini sudah canggih dan lengkap, tetapi perlu minum obat seumur hidup,” ungkapnya.

Bentuk dukungan kepada warga tertular HIV/AIDS pun kini dinilai Saptiko sudah sangat baik. Tidak ada diskriminasi dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rasa takut berlebihan kepada pengidap.

“Dulu itu kasur tempat pengidap HIV/AIDS setelah digunakan langsung dibakar. Itu diskriminasi, tapi sekarang tidak. Itu membuktikan dukungan kita semakin kuat kepada pengidap,” paparnya. (kominfo/prokopim)