Berita

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD 2024-2045

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembangunan global kini menuju kepada ekonomi hijau. Semua pembangunan, khususnya infrastruktur, harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan, tidak terkecuali di Kota Pontianak. Dengan begitu menurutnya, tantangan yang dihadapi Kota Pontianak seperti kabut asap, genangan hingga urbanisasi dapat diselesaikan.

“Bahan bakar pun sudah bertransformasi dari batu bara ke energi terbarukan,” ungkapnya usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2045, di Hotel Aston Jalan Gajah Mada, Kamis (23/11/2023).

Dengan luas wilayah terbatas, diiringi pertambahan penduduk, Kota Pontianak harus membuat perencanaan yang bisa mengakomodir setiap individu untuk tetap nyaman tinggal dan beraktivitas. Satu diantara contoh solusinya dengan perluasan wilayah. Tetapi untuk mewujudkannya memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kota Pontianak.

“Harapan kita perluasan wilayah ini yang mesti dipikirkan, sistem jaringan transportasi, drainase dan daerah pemukiman,” paparnya.

Setiap program pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak selalu dimulai dengan menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai elemen, seperti anggota legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa serta tokoh masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk menyerap aspirasi yang ada, misalnya menerima laporan hingga pembahasan dalam forum publik. Hasilnya akan digunakan sebagai rancangan pembangunan, baik jangka menengah hingga jangka panjang. Edi pun senantiasa menyambut baik pendapat para ahli maupun warga Kota Pontianak itu sendiri. Dalam banyak kesempatan dialog publik pula, ia tidak jarang mengajak warga untuk menjaga fasilitas pembangunan yang dilaksanakan dari hasil forum.

“Agar pembangunan bisa merata dan dinikmati semua orang. Diskusi untuk kebaikan bersama,” ungkapnya.

Dalam pembangunan program jangka panjang ini, Edi meminta perangkat daerah untuk melakukan sinkronisasi dengan RPJPD Kalimantan Barat serta RPJPN. Tujuannya agar pembangunan dapat berkelanjutan memberikan dampak luas. Ia menyebut, visi selanjutnya Kota Pontianak adalah Pontianak Bersinar, Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Saya harap Pontianak metropolitan bisa memberi ruang dan dampak lebih besar ke depan. Misalnya Pasar Flamboyan itu sudah jadi pasar induk, bukan hanya orang Pontianak tapi juga daerah di sekitar belanja di sana,” tutupnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zar'in menganggap perlunya dilakukan penyusunan rencana awal RPJPD paling lambat satu tahun sebelum masa berakhir RPJPD sebelumnya.

Ia menilai, dokumen tersebut memberikan panduan dalam merumuskan visi misi dan tujuan dalam RPJMD.

“Diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi perlahan, sehingga tidak terlalu terasa dalam jangka pendek dan menengah tetapi menimbulkan dampak dalam kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak terus berupaya menekan angka pengidap penyakit Tuberkulosis atau TBC di Kota Pontianak. Hal itu dibuktikan dengan penjaringan kerja sama layanan Rumah Sakit (RS) swasta, klinik dan Dokter Praktek Mandiri (DPM) yang ada di Kota Pontianak. Selain itu juga dengan membuka Layanan TBC RO (Resisten Obat) di Rumah Sakit Sultan Syarif Mohamad dan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Nomor 56 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Kepala Dinkes Kota Pontianak Saptiko menjelaskan, kini juga sudah tersedia alat Tes Cepat Molekuler (TCM) sebanyak tujuh unit yang tersebar di lima puskesmas, mulai dari Siantan Tengah, Saigon, Gang Sehat, Alianyang sampai Perumnas 1 serta di dua RSUD yaitu di RSUD Dr Soedarso dan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie.

“Serta memaksimalkan kolaborasi dengan komunitas terutama dalam hal investigasi kontak dan penyuluhan edukasi di lapangan yang banyak dilakukan oleh kader komunitas yang ditugaskan di 23 puskesmas Kota Pontianak,” paparnya saat Konferensi Pers Upaya Kolaborasi Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pontianak, di Hotel Harris Jalan Gajah Mada, Rabu (22/11/2023).

Berdasarkan sebaran kasus yang tercatat Dinkes Kota Pontianak, kecamatan tertinggi yang ditemukan pengidap TBC adalah Kecamatan Pontianak Barat, disusul oleh Kecamatan Pontianak Utara dan posisi ketiga diisi oleh Kecamatan Pontianak Timur. Saptiko menyebut, pihaknya menyiapkan enam strategi yang menjadi prioritas untuk mendorong Sistem Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Pontianak.

“Pertama Pembentukan Tim Percepatan Tuberkulosis, kedua memperkuat mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan TBC antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemangku Kepentingan dan Mitra. Ketiga, pelibatan otoritas setempat dalam optimalisasi penemuan terduga TBC dengan kolaborasi faskes dan komunitas, serta masyarakat. Keempat, pembentukan Tim Penyuluh TBC. Kelima, pengembangan Kampanye TBC terintegrasi dengan kolaborasi lintas sektor hingga pelibatan CSR dalam penanggulangan TBC,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TPPT) juga telah dibentuk untuk menekan angka penyebaran TBC dengan optimalisasi penyelenggaraan SPM. Saptiko menambahkan, setiap daerah memiliki target SPM untuk pelayanan tuberkulosis yang harus dicapai sebesar seratus persen, tidak terkecuali Kota Pontianak. Berdasarkan capaian, Kota Pontianak di tahun 2023 telah mencapai 8.656 terduga untuk SPM TBC. Menurutnya, secara angka memang sudah cukup baik, tetapi berdasarkan target masih perlu ditingkatkan.

“Selain itu, Komunitas juga turut berkolaborasi bersama Dinas Sosial Kota Pontianak dengan pelibatan CSR untuk mendata pasien TBC yang kurang mampu secara ekonomi agar mendapatkan bantuan sosial,” tukasnya.

TBC merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Menurut WHO dalam Global TB Report (GTR) tahun 2022, Indonesia berada di peringkat kedua di dunia dengan kasus TBC terbanyak. Diperkirakan estimasi insidensi tahun 2022 sebesar 969.000 kasus atau 367 per 100.000 penduduk. Kematian karena TBC diperkirakan sebesar 107.000 atau 40 per 100.000 penduduk dan kematian akibat TB-HIV sebesar 9.400 atau 4 per 100.000 penduduk. Dengan estimasi insiden sebesar 969.000 kasus tahun 2022 dan notifikasi kasus TBC sebesar 443.235 kasus maka masih ada sekitar 55 persen kasus masih belum ditemukan dan diobati (un-reach) atau sudah ditemukan dan diobati tetapi belum tercatat oleh program (detected, un-notified). Kondisi ini membuat negara Indonesia masih berjuang dalam menuju eliminasi TBC 2030. (kominfo)

Resmi Beroperasi, Pasar Rakyat Parwasal Tampung 174 Pedagang

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan Pasar Rakyat Parwasal yang berlokasi di sebelah Pasar Puring Siantan Kecamatan Pontianak Utara. Pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota menandai mulai beroperasinya pasar rakyat ini. Pasar tradisional yang menjual berbagai kebutuhan bahan pokok ini menampung sebanyak 174 pedagang, terdiri dari 147 unit los dan 27 unit kios. 

"Mudah-mudahan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta menjadi pusat perbelanjaan bahan makanan tradisional," ujarnya usai meresmikan Pasar Rakyat Parwasal, Rabu (22/11/2023).

Didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Edi menyusuri setiap sudut pasar. Kepada pedagang, keduanya berdiskusi membahas situasi dan kondisi terkini pasar lokal. Ia juga membeli sayur-sayuran dan bahan pokok yang dijual oleh pedagang di pasar itu. Kedepan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan melakukan revitalisasi seluruh kawasan Pasar Puring.

"Pasar Rakyat Parwasal ini didanai pemerintah pusat lewat APBN. Nantinya seluruh kawasan ini akan kita revitalisasi," ungkap dia.

Kehadiran pasar rakyat ini dinilainya representatif sebab lapak-lapak pedagang tertata lebih rapi. Dia berpesan kepada para pedagang untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban maupun keamanan pasar. Terlebih, saat ini Kota Pontianak dalam tahap penilaian untuk meraih penghargaan Adipura.

"Tahun 2022 sudah mendapatkan sertifikat Adipura. Tahun 2023 kita harapkan bisa mendapatkan Piala Adipura," imbuhnya.

Adipura merupakan satu diantara program pemerintah pusat. Edi menjelaskan, setiap penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat akan disertai dengan insentif. Artinya, bukan hanya mendapat penghargaan berupa sertifikat ataupun piala. Contoh lain program pemerintah pusat adalah penataan pasar tradisional.

"Penataan sarana dan prasarana pasar akan dilengkapi dengan perbaikan jalan," jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Junaidi menambahkan, revitalisasi Pasar Rakyat Parwasal sejalan dengan arahan pemerintah pusat lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

"Aset milik Pemkot Pontianak. Ada fasilitas lainnya di pasar ini seperti home storage, mushola, toilet dan klinik," terangnya.

Revitalisasi pasar ini juga bagian dari perubahan kebiasaan dari pandemi Covid-19. Masyarakat yang awalnya sempat menggunakan jasa angkutan online untuk membeli bahan makanan, kini telah kembali membeli di pasar offline. 

"Pembangunannya dimulai saat pandemi covid. Untuk penataan taman di sekitar, penyambungan listrik dan air menggunakan dana pemerintah daerah lewat APBD Kota Pontianak," tutupnya. (kominfo/prokopim)

2.965 KK se-Kota Pontianak Terima Bantuan dari Pemkot Pontianak

PONTIANAK - Seiring dengan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyerahkan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 2.965 kepala keluarga (KK) se-Kota Pontianak. Selain penyerahan secara simbolis Kartu BPJS kepada penerima manfaat, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga menyerahkan bantuan sosial tunai masing-masing sebesar Rp600 ribu per KK.

Edi mengatakan, bantuan-bantuan tersebut diberikan kepada warga yang membutuhkan. Program ini merupakan komitmen Pemkot Pontianak dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski masih ada warga tidak mampu yang belum terjangkau dalam program ini, namun pihaknya secara bertahap akan terus melakukan pendataan untuk dapat diberikan bantuan-bantuan sosial tersebut. 

“Ini sebagai langkah konkret untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat,” ujarnya usai menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Camat Pontianak Utara.

Menurutnya, pemberian jaminan kesehatan dan bantuan sosial tunai merupakan bagian dari strategi Pemkot Pontianak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada aspek kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan rendah.

“Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” kata Edi.

Dengan adanya bantuan tersebut, lanjutnya lagi, masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan tidak perlu khawatir dengan beban biaya karena sudah ditanggung pemerintah. Jaminan kesehatan ini diharapkan masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Selain jaminan kesehatan, bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga yang membutuhkan dukungan ekonomi langsung. 

“Program ini untuk membantu meringankan beban finansial masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, pangan dan sebagainya,” sebutnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, pemberian bantuan JKN diperuntukkan bagi 2.965 KK yang tersebar di enam kecamatan. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi validasi data yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan di lapangan. 

“Jadi yang menerima bantuan ini adalah warga yang benar-benar terkategori masyarakat miskin dan belum pernah mendapat bantuan sosial dalam bentuk apapun, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tuturnya.

Tahun ini anggaran yang dialokasikan pihaknya sebesar Rp1,779 miliar. Tahun 2024 akan ditambah menjadi Rp2 miliar. Artinya, dari jumlah tersebut akan mengcover 3 ribu KK. Sehingga petugas akan melakukan verifikasi dan validasi data kembali di lapangan untuk penambahan jumlah KK yang akan dicover bantuan ini. Untuk memudahkan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan, Trisnawati mengimbau agar warga mengupdate atau memperbaharui dokumen kependudukannya masing-masing. Sebab kendala yang kerap dihadapi adalah ketika dilakukan verifikasi dan validasi data, dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) belum diupdate. Misalnya dalam KK tersebut ada yang sudah meninggal dunia atau ada penambahan anggota keluarga bahkan sampai dengan perubahan status kependidikan anak-anak seperti dari SMP ke SMA itu harus diperbaharui.

“Supaya mudah mendapat bantuan seperti bantuan beasiswa maupun bantuan-bantuan lain yang ada di Kementerian Sosial maupun Pemkot Pontianak,” imbuhnya. (prokopim)