Berita

2 Januari 2023 Uji Coba Layanan IGD, Persalinan dan Rawat Jalan

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan uji coba pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara Kota Pontianak. Peresmian awal atau soft launching ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, jajaran DPRD Kota Pontianak, jajaran Forkopimda Kota Pontianak dan masyarakat, (Jumat 30/12/2022). 

Sebagaimana diketahui, RSUD Pontianak Utara merupakan rumah sakit tipe D berlokasi di Jalan Khatulistiwa Kelurahan Siantan Hilir. Gedung RSUD tersebut baru selesai pembangunannya. Rumah sakit yang mulai dikerjakan sejak akhir tahun 2021 ini dibangun dengan menelan anggaran sebesar Rp47 miliar secara multiyears untuk tiga tahun anggaran.

Edi mengungkapkan, soft launching hari ini masih dalam taraf uji coba untuk operasional pelayanan RSUD di Pontianak Utara. Ia berharap pelayanan yang diberikan oleh petugas lebih humanis, ramah dan ikhlas melayani.

"Berikan pelayanan dengan senyum, dengan ramah, dengan ikhlas sesuai dengan sumpah profesi yang mereka emban," ujarnya.

Menurutnya, fisik bangunan gedung beserta segala sarana dan prasarananya tidak akan berarti jika pelayanan yang dirasakan masyarakat tidak memuaskan. Oleh sebab itu dirinya menekankan pada seluruh jajaran tenaga medis dan perawat beserta seluruh karyawan RSUD Pontianak Utara senantiasa berjiwa melayani.

"Kita akan evaluasi pelayanan rumah sakit ini nantinya dan kita juga akan buka layanan pengaduan. Kalau ada perawat atau staf rumah sakit yang judes, kita langsung ambil langkah tindakan pada petugas tersebut," tegasnya.

Edi menambahkan, meski fisik bangunan gedung RSUD sudah selesai, namun masih ada masa pemeliharaan hingga tiga bulan ke depan. Dalam masa pemeliharaan itu, pihaknya akan memantau fungsi dari seluruh instalasi dan sarana prasarana yang masih perlu dilengkapi.

"Total anggarannya Rp47 miliar untuk tiga tahun anggaran atau secara multiyears . Tahun depan untuk memenuhi alkes beserta kelengkapan tempat tidur, alat medis dan lainnya," sebutnya.

Untuk melengkapi ruang-ruang medis di RSUD dilakukan secara bertahap. Dia menargetkan kapasitas RSUD bisa menampung 120 tempat tidur. Dengan peresmian awal ini RSUD mulai beroperasi untuk melayani persalinan, tindakan-tindakan ringan seperti menangani korban kecelakaan ringan dan lainnya.

"Mudah-mudahan dalam waktu cepat sudah bisa beroperasi secara optimal terutama IGD dan yang lainnya. Saya berharap ini bisa berfungsi cepat," harapnya.

Sementara dari sisi manajemen, struktur SDM dan peralatan kesehatan dilakukan pengadaan secara bertahap. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan SDM, pihaknya masih memberdayakan SDM yang dimiliki.

"Sementara ini kita memanfaatkan SDM yang ada di RSUD Kota Pontianak maupun puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak," imbuh Edi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menerangkan, setelah dilaksanakan soft launching RSUD Pontianak Utara ini, pihaknya mulai melakukan uji coba pelayanan mulai tanggal 2 Januari 2023 mendatang. 

"Pelaksanaan soft launching ini dalam rangka melihat kesiapan rumah sakit terutama SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Sementara, lanjutnya, pelayanan yang disediakan nanti antara lain IGD 24 jam, persalinan normal dan rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap belum dibuka.

"Kalau ada kasus-kasus di IGD, kita lihat dulu, kita observasi kondisinya, kalau memang cukup dirawat jalan maka pasien kita perbolehkan pulang. Akan tetapi untuk kondisi pasien yang harus dilakukan rawat inap, kita akan rujuk ke rumah sakit lain," jelas Saptiko.

Fasilitas ruang-ruang yang tersedia di RSUD ini di antaranya IGD, ruang rawat inap, persalinan, ruang nifas, ruang operasi, rontgen, ruang laboratorium dan penunjang medik lainnya. Poliklinik juga akan disiapkan pihaknya. Sementara kapasitas tempat tidur untuk pasien baru sebanyak 50 unit.

Pihaknya saat ini tengah berupaya memenuhi kebutuhan SDM seperti dokter spesialis dan peralatan. Menurutnya, untuk kebutuhan SDM dibutuhkan setidaknya 120 hingga 150 orang untuk optimalnya pelayanan rumah sakit. Saat ini masih 80-an SDM yang mengisi pelayanan RSUD. Sedangkan empat spesialis dasar yakni spesialis anak, spesialis penyakit dalam, kebidanan dan bedah belum terpenuhi. 

"Untuk sementara  beberapa spesialis seperti spesialis anak dibantu dari RSUD Kota  Pontianak. Kalau dokter spesialis  sudah terpenuhi semua, baru kemudian RSUD Pontianak Utara ini membuka pelayanan rawat inap," pungkasnya. (prokopim)

Pelantikan 36 Pejabat Fungsional

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 36 orang pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama maupun penyetaraan dari yang sebelumnya pejabat pengawas di lingkup Pemerintah Kota Pontianak. Dia berharap, melalui pelantikan itu, kinerja aparatur dapat terlaksana lebih efektif dan efisien.

“Reformasi birokrasi ini terkait perubahan bentuk struktur organisasi, dimana tidak lagi berbentuk hirarki sehingga berjalannya organisasi lebih fleksibel,” tuturnya usai pelantikan pejabat fungsional di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Jumat (30/12/2022).

Perubahan struktur organisasi yang lebih fleksibel dikatakan Mulyadi mengambil dasar dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja. Hal ini menunjukan arah kebijakan ke depan, yaitu penguatan jabatan fungsional. 

Dengan begitu menurutnya, pelayanan kepada masyarakat akan terjadi perbaikan. Nilai-nilai itu sesuai dengan semboyan ‘Bangga Melayani Bangsa’ kemudian dilengkapi nilai dasar ASN Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

“Jabatan fungsional harus diisi seorang yang terampil, seorang ahli yang terverifikasi dengan sertifikat. Tidak hanya itu, pejabat fungsional dituntut memiliki etika profesi yang tinggi,” terang Sekda.

Kepada pejabat fungsional Mulyadi berpesan untuk menambah kompetensi serta kapasitas diri. Tak kalah penting, imbuhnya, disertai kerja keras dan niat baik membangun daerah dan memberi contoh kepada sesama.

“Bekerja jangan semata-mata untuk memenuhi target pribadi, tetapi harus mendukung program kinerja atasan. Selamat bertugas, semoga melaksanakan amanah dengan baik senantiasa berpegang pada aturan dan hukum,” pungkasnya. (kominfo)

Malam Tahun Baru, Waterfront Kapuas Indah-Senghie Diresmikan 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun untuk bisa bersama-sama menjaga ketertiban umum. Aktivitas yang bisa mengganggu ketertiban umum seperti aksi kebut-kebutan pada malam perayaan tahun baru akan mendapat tindakan tegas oleh aparat keamanan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam menyambut pergantian tahun nanti.

"Mari kita saling mengintrospeksi diri sehingga tahun 2023 mendatang Kota Pontianak yang kita cintai ini mendapat keberkahan dan rahmat agar warga lebih sejahtera dan kota lebih maju," imbaunya, Jumat (30/12/2022).

Ia menambahkan, pada malam tahun baru, dirinya akan meresmikan waterfront sesi Kapuas Indah - Senghie. Meski seremoni peresmian waterfront itu akan digelar secara sederhana, namun yang terpenting, kata dia, masyarakat luas mengetahui bahwa waterfront yang baru selesai dibangun sudah bisa mereka nikmati.

"Saya pastikan kalau waterfront ini sudah jadi, pasti keren karena desainnya humanis dan menarik serta teduh disaat siang dan terang saat malam dengan lampu-lampu di sepanjang waterfront," ungkap Edi.

Berkaitan dengan target pembangunan tahun 2023 mendatang, dia menyatakan bahwa pihaknya masih fokus pada penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang telah menjadi visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak. Apalagi tahun depan jabatannya selaku kepala daerah akan berakhir.

"Mudah-mudahan target-target yang sudah kita tetapkan bisa tercapai bahkan melebihi dari target, misalnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan sektor lainnya," sebutnya.

Dalam menjalankan roda pembangunan di Kota Pontianak, dirinya senantiasa memperhatikan seluruh sektor yang ada. Sebab menurutnya, antara satu sektor dengan sektor lainnya saling keterkaitan. Misalnya kondisi infrastruktur sudah bagus, tetapi jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka hal itu tidak memberikan dampak berarti bagi kemajuan sebuah kota. 

"IPM Kota Pontianak saat ini tercatat sudah pada angka 80,48 dan itu sudah sangat luar biasa naiknya," ucap Edi.

Tidak hanya itu, turunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya menunjukkan tren yang positif bagi Kota Pontianak. Hampir sebagian besar visi dan misi Kota Pontianak sudah tercapai seperti kondisi jalan yang mantap, cakupan sambungan air bersih, sarana dan prasarana yang representatif dan masih banyak lagi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam penyelesaian target-target pembangunan tersebut sehingga dilakukan secara bertahap. 

"Karena tidak mungkin dalam penyelesaian jalan gang di Kota Pontianak akan selesai dalam lima tahun, mungkin tujuh tahun baru selesai, ditambah lagi dengan pemeliharaan," katanya.

Edi mengungkapkan persoalan yang dihadapi saat ini adalah masalah genangan. Kondisi tersebut terjadi tatkala terjadi air pasang disertai hujan dengan intensitas tinggi. Persoalan ini makin berat dengan kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, masalah genangan ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

"Pemkot tidak akan sanggup menghadapi masalah genangan ini, apalagi lintas wilayah seperti Sungai Kapuas bukan kewenangan Pemkot Pontianak yang menangani, akan tetapi di pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai," imbuhnya.

Kemudian, lanjut dia, parit primer lintas kabupaten/kota juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga diperlukan koordinasi antara pemprov, pemkot dan pemkab. Menanggapi banyaknya pertanyaan dari masyarakat kenapa tidak bisa tuntas masalah genangan, Edi menyebut bahwa persoalan itu tidak bisa tuntas hanya dalam waktu singkat.

"Karena membutuhkan biaya yang besar misalnya dibangun tanggul besar yang mengelilingi kota. Itu mungkin membutuhkan biaya hingga triliunan rupiah, termasuk peninggian jalan," pungkasnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Komitmen Tekan Kasus TBC 

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen dalam menangani penyakit TBC. Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang penanganan TBC di Kota Pontianak menjadi upaya Pemkot Pontianak dalam mewujudkan komitmen tersebut. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, untuk menangani TBC yang merupakan penyakit menular ini dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi bersama. Terutama dengan Yayasan Bina Asri yang khusus menangani masalah penyakit TBC, dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dunia usaha, masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama mengatasi penyakit TBC di Kota Pontianak.

"Salah satunya dengan pertemuan antara komunitas dan stakeholder untuk bersama-sama membahas optimalisasi SPM Layanan TBC di Kota Pontianak," ujarnya usai pertemuan komunitas dan pemangku kepentingan jejaring layanan TB District-Based Public-Private Mix (DPPM) yang digelar Yayasan Bina Asri di Hotel Aston Pontianak, Kamis (29/12/2022).

Menurutnya, sebagai penyakit menular, TBC umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup dalam kondisi lingkungan tidak sehat. Penyakit TBC ini umumnya menyebar di kawasan-kawasan padat penduduk dengan lingkungan yang kurang layak dari segi kesehatan. Lingkungan yang tidak sehat misalnya sirkulasi udara yang kurang baik, tidak ada ventilasi sehingga sirkulasi udara tidak berjalan, ditambah tidak adanya cahaya matahari yang masuk mengakibatkan kondisi rumah lembab dan pengap.

"Mudahnya penularan penyakit ini di lingkup keluarga  sehingga menyebabkan penyakit TBC masih menyebar di masyarakat," tuturnya.

Edi menyebut, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, angka penderita TBC di Kota Pontianak sebanyak 1.893 orang. Meski demikian, dia meminta data ini untuk divalidasi lagi terutama dengan dilakukannya screening di lingkungan masyarakat. Ia menyayangkan masih ada masyarakat penderita TBC yang tidak segera berobat ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang ada.

"Terkadang pengidap TBC baru berobat ke rumah sakit ketika kondisinya sudah parah. Padahal untuk pengobatannya membutuhkan waktu yang cukup lama setidaknya enam bulan atau lebih," katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara, Sri Giati menjelaskan, kegiatan pertemuan yang digelar selama dua hari, mulai tanggal 29 sampai 30 Desember 2022 ini diikuti sebanyak 17 peserta dari berbagai stakeholder dan mitra. 

"Tujuannya mengembangkan Rencana Kerja Bersama terkait strategi pemenuhan indikator TBC pada SPM melalui pendekatan DPPM dan pelibatan berbagai pihak di Kota Pontianak," terangnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, untuk mengetahui notifikasi TBC di layanan pemerintah dan swasta serta mendorong layanan pemerintah dan swasta untuk dapat memenuhi SPM melalui pertemuan dengan pihak legislatif dan eksekutif. 

"Melalui kegiatan ini diharapkan adanya identifikasi kasus TBC yang ternotifikasi di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang ada di Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim)