Berita

Penyelenggaraan Forum Satu Data Kota Pontianak

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta data-data yang ada harus selalu diperbaharui sehingga tersaji data yang terkini. Penyajian data juga harus relevan dengan kondisi saat ini.

"Misalnya harga sembako yang ada di aplikasi, harus selalu diperbaharui sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dengan kondisi sekarang,"

Ia menambahkan, pengambilan kebijakan di Pemkot Pontianak selalu berdasarkan data. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar pengambil kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi sangat bermanfaat.

"Kebutuhan data menjadi sangat penting dalam mengambil suatu keputusan terutama untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak," kata Edi Kamtono ketika membuka Forum Satu Data Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bappeda Kota Pontianak, Kamis (9/6/2022).

Oleh karenanya Pemkot terus memperbarui dan memperbaiki kualitas data lewat Forum Satu Data Kota Pontianak. Sebuah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal. Melalui forum ini, diharapkan perangkat daerah, BUMD dan instansi terkait dapat menyajikan data yang mudah diakses dan dibagipakaikan oleh masyarakat Kota Pontianak. Tentu data tersebut adalah data yang berkualitas, akurat, mutakhir, valid, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini data tersebar di masing-masing perangkat daerah, BUMD dan lembaga vertikal lainnya dengan berbagai format. Akibatnya, sulit diakses secara luas oleh masyarakat dan stakeholder. Untuk itu dibutuhkan langkah dari sisi legalitas dan teknis agar pemerintah Kota Pontianak dapat menjamin bahwa data-data yang diakses sudah tervalidasi oleh walidata (satu pintu), dan diperbarui secara berkala. 

"Selaku aparatur yang siap melayani, kita harus lebih peka dan tanggap terhadap situasi terkini. Data yang ditampilkan harusnya data yang dinamis, kecuali data-data tertentu yang bersifat statis, seperti data luas wilayah kota Pontianak, namun data-data lainnya selalu dimutakhirkan," katanya. 

Dengan memberi akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk menggunakan data pemerintah, akan tercipta inovasi-inovasi menarik yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi kota dan juga akan memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat kota Pontianak.

Sekretaris Bappeda Kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan forum ini mempunyai peranan penting untuk menjadi wadah mendorong penggunaan Kode Referensi dan data induk, ruang menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan menyepakati daftar data yang menjadi prioritas, dan memantau pencapaian rencana aksi satu data Kota Pontianak.

"Diharapkan dalam forum ini akan mengevaluasi persentase ketersediaan data, rencana aksi, hingga perumusan hasil rekomendasi forum satu data kota Pontianak tanggal 31 mei 2022, serta rencana aksi satu data Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim)

SAMBAS - Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie bersama jajaran pengurus melakukan kunjungan kerja ke Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Tenun di Jalan Raya Semberang Desa Sumber Harapan Kabupaten Sambas, Rabu (8/6/2022). Kunjungan ini dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Sambas terkait dengan tenun.

Menurut Yanieta, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak memiliki kesamaan karena identik dengan budaya melayu. Selain itu, Kabupaten Sambas juga sangat dikenal dengan kain tenunnya yang memiliki kualitas tinggi dan sangat populer, tidak hanya lokal namun juga internasional.

"Kita ingin belajar karena Kabupaten Sambas terkenal dengan tenunnya, " ujarnya.

Dia menambahkan bahwa untuk melestarikan tenun di Kota Pontianak saat ini juga diperlukan regenerasi penenun karena jumlahnya semakin terbatas dan rata-rata telah berusia lanjut.

"Kami juga berkeinginan bagaimana menenun menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, sambil duduk mereka bisa menenun," ungkapnya.

Untuk itu, Dekranasda Kota Pontianak pada tahun 2021 telah membagikan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di enam kecamatan yang bisa digunakan oleh masyarakat se-kota Pontianak untuk belajar menenun.

"Mudah-mudahan mereka termotivasi untuk belajar menenun sehingga meregenerasi penenun khususnya corak insang," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Sambas, Puspa Rahayu menuturkan pihaknya siap bekerjasama dengan Dekranasda Kota Pontianak. Terkenalnya tenun di Kabupaten Sambas tidak terlepas dari peran para pengrajin.

"Ini berkat pengrajin, terima kasih kerjasamanya atas upayanya memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sambas," katanya.

Puspa menuturkan, tenun Sambas memang terkenal tidak hanya dalam negeri tetapi juga sampai di luar negeri.

"Kalau orang dengar nama Sambas biasanya langsung teringat dengan tenun Sambas, sampai ke Malaysia pun dikenalnya tenun Sambas," pungkasnya. (*)

Proteksi dan Literasi Masyarakat dari Dampak Negatif Film

PONTIANAK - Lembaga Sensor Film (LSF) berencana membentuk Kampung Sensor Mandiri di Kota Pontianak untuk memastikan bahwa film-film yang diedarkan di masyarakat layak dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Pembentukan kampung sensor mandiri itu nantinya bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut positif rencana LSF membentuk kampung sensor mandiri di daerah karena memang film-film yang ditonton masyarakat rentan mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kerjasama dengan LSF, pemerintah daerah mendapatkan bimbingan dari LSF terkait bagaimana cara efektif dalam menyeleksi tontonan film yang bermutu.

"Enam kecamatan di Kota Pontianak siap untuk mewujudkan kampung sensor mandiri ini," ujarnya usai membuka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Gedung Teater Universitas Tanjungpura Pontianak, Rabu (8/6/2022).

Secara umum, lanjut dia, pihaknya mendukung pertumbuhan industri perfilman di Kota Pontianak. Kehadiran industri perfilman juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, proteksi terhadap tayangan-tayangan film yang berdampak negatif juga harus dilakukan. 

"Pentingnya lembaga sensor dalam meliterasi masyarakat sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu," kata Edi.

Ketua Komisi III LSF RI Naswardi menerangkan, pasca 2021 awal pihaknya melakukan kerjasama dengan 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, salah satunya Universitas Tanjungpura. Sebagai tindak lanjut itu ada beberapa hal yang disepakati diantaranya dalam rangka mendukung gerakan kampus merdeka sebagai tempat untuk magang mahasiswa. Program tersebut sudah berjalan dengan mahasiswa yang magang di LSF. 

"Kemudian dalam kaitan sosialisasi tontonan melalui gerakan budaya sensor mandiri. Kami hari ini datang ke Kota Pontianak untuk peningkatan kualitas literasi tontonan masyarakat," ungkapnya. 

Ia mengapresiasi dukungan Wali Kota Pontianak terhadap rencana LSF mengembangkan kampung sensor mandiri. Program tersebut sudah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia.

"Tentu kami ingin kampung sensor mandiri ini bisa diinisiasi di Kota Pontianak," terang Naswardi.

Keberadaan kampung sensor mandiri ini akan membentuk masyarakat yang sadar dan memiliki nilai-nilai yang tertanam berkaitan dengan tuntunan dalam menonton sesuai klasifikasi usia. Anak-anak dinilainya sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tontonan yang tidak sesuai klasifikasi usia

"Sehingga gerakan literasi ini harus kita teruskan hingga lapisan masyarakat paling bawah," pungkasnya. (prokopim)

Jalin Kolaborasi OPD Terkait, BUMD dan Stakeholder

PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan membentuk Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN). Mulyadi menyebut, dibentuknya TP3DN mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Lebih fokus kita pada pemanfaatan produk dalam negeri, sehingga harus dibentuk TP3DN. Tim ini nantinya akan selalu dimonitor,” ujarnya usai rapat bersama OPD terkait, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (8/6/2022).

Mulyadi menjelaskan, terdapat beberapa komponen yang ada di dalam tim tersebut, yaitu Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Harian. Selanjutnya terdapat Tim Sosialisasi yang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota. Pada prosesnya, terang Mulyadi, tim yang dibentuk akan membuat rencana kerja terlebih dahulu.

“Kemudian ada tim monitoring dan evaluasi serta tim fasilitasi. Saya harap tim ini bisa bekerja dengan optimal, apalagi tim ini juga sesuai rekomendasi BPKP, jadi akan didukung pembiayaan,” ungkap dia.

Sosialisasi akan dilakukan ke banyak sektor, mulai dari e-Katalog lokal, ke seluruh OPD termasuk BUMD di lingkungan Pemkot Pontianak, bahkan ke stakeholder lainnya yang juga jadi mitra Pemkot Pontianak.

“Ada juga dari unsur lain, seperti Kadin, Hipmi sampai asosiasi ritel. Karena kita kolaborasi bersama dalam rangka sosialisasi dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri,” imbuhnya.

Mulyadi mengajak seluruh OPD terkait untuk berpartisipasi aktif menjalankan sosialisasi. Dia menegaskan, bagi OPD yang melanggar aturan akan diberikan sanksi.

“Segala kegiatan yang terkait dengan percepatan itu harus segera dilaksanakan. Memang kendalanya dari sisi anggaran. Namun itu juga karena kita belum bergerak,” pungkasnya. (kominfo)