Berita

Identitas Kependudukan Digital Permudah Pelayanan Publik

PONTIANAK - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak mulai melaksanakan proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan dokumen identitas versi digital yang dapat diakses secara online. Penggunaan IKD ini lebih praktis karena dokumen yang dimiliki oleh pemegang identitas tercakup dalam sebuah aplikasi di smartphone secara digital. Untuk dapat menggunakannya, pemegang identitas harus terlebih dahulu menginstal aplikasi 'Identitas Kependudukan Digital' di smartphone berbasis android. Dalam aplikasi tersebut, dokumen yang ditampilkan antara lain KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksinasi Covid-19, NPWP, Kartu ASN bagi warga berstatus PNS, Kartu Pemilih Tetap yang dikeluarkan KPU, Kartu BPJS Kesehatan dan dokumen lainnya.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani menerangkan, pihaknya mulai melakukan aktivasi IKD sejak tanggal 9 Februari 2022. Selanjutnya secara bertahap mulai dilakukan aktivasi IKD, dimulai dari seluruh pegawai Disdukcapil Kota Pontianak, dilanjutkan seluruh ASN di Kota Pontianak hingga seluruh masyarakat pengguna smartphone. Pihaknya juga melakukan pelayanan jemput bola aktivasi IKD di instansi lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Hingga saat ini Disdukcapil Kota Pontianak terus memperluas cakupan aktivasi IKD di Kota Pontianak. 

"Data terakhir jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi dan menggunakan IKD di Kota Pontianak sebanyak 1.906 NIK," ujarnya, Jumat (20/1/2023).

Bagi masyarakat umum yang belum melakukan aktivasi IKD, ia mengimbau warga untuk datang langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Pontianak di Jalan Sutoyo. Untuk dapat menggunakan IKD ini, lanjutnya lagi, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pemegang identitas. Pemegang identitas harus memiliki smartphone atau gawai berbasis android, telah memiliki KTP-el fisik, memiliki email dan nomor ponsel. Erma menyatakan, dari sisi keamanan data, aplikasi IKD dilengkapi dengan fitur pencegahan tangkap layar atau screenshot.

"Sehingga meminimalisir penyalahgunaan informasi," ucapnya.

Menurut Erma, penggunaan IKD ini memiliki banyak manfaat. Antara lain meningkatnya pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi maupun pelayanan publik dalam bentuk digital serta mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

"Tentunya dengan memiliki IKD ini lebih memudahkan warga karena dokumen yang dimilikinya tercakup hanya dalam sebuah aplikasi sehingga lebih praktis dan simpel, artinya semua dokumen dalam satu genggaman," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, identitas digital ini telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko KTP-el serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. (prokopim)

Ketum DMI Jusuf Kalla Ajak Pengurus Makmurkan Jamaah Masjid

PONTIANAK - Kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) HM Jusuf Kalla ke Pontianak disambut hangat oleh seluruh Pengurus DMI Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak. Kedatangan Jusuf Kalla disambut Ketua DMI Provinsi Kalbar Ria Norsan dan Ketua DMI Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di kediaman dinas Wakil Gubernur Kalbar, Kamis (20/1/2023).

Dalam arahannya, Jusuf Kalla meminta seluruh jajaran DMI agar menjalankan fungsinya tidak hanya untuk memakmurkan masjid, namun bagaimana masyarakat sekitar juga dimakmurkan oleh keberadaan masjid.

"Peran dewan masjid itu selain memakmurkan masjid, juga harus mampu mensejahterakan jamaah dan masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Selanjutnya, ia mengingatkan agar keberadaan masjid tidak hanya sekadar tempat untuk melaksanakan salat fardhu lima waktu. Tetapi lebih dari itu, bagaimana masjid juga menjadi pusat pembelajaran agama, kajian dan dakwah termasuk tempat pemberdayaan kesejahteraan umat.

"Untuk itu masjid perlu dibangun sarana dan prasarana yang memadai agar dapat melakukan aktivitas dengan nyaman," ungkapnya.

Ketua DMI Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, kunjungan Jusuf Kalla ke Kota Pontianak, yang juga selaku Ketua Umum PMI, untuk menghadiri sejumlah agenda. Setelah melantik pengurus PMI Provinsi Kalbar, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini juga bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pengurus DMI di Provinsi Kalbar. 

"Beliau juga berpesan kepada jajaran pengurus DMI agar masjid berfungsi tidak hanya semata sebagai tempat ibadah, tetapi bagaimana keberadaan masjid bisa memakmurkan jamaahnya," katanya.

Menurutnya, selain sebagai tempat peribadatan, fungsi masjid juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, perlu keterlibatan para pengurus masjid dan jamaah masjid. Sebagai contoh, dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui pendirian lembaga keuangan ultra mikro syariah untuk memberikan akses modal bagi pedagang kecil.

"Sehingga kehadiran masjid mampu memberdayakan ekonomi umat terutama jamaah masjid," ungkap Wali Kota Pontianak.

Dia berharap pengelola atau pengurus masjid di Kota Pontianak sebagai takmir masjid bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Oleh sebab itu, para pengurus masjid harus bisa berinovasi untuk memberikan kenyamanan dalam melayani jamaahnya.

"Masjid-masjid yang ada kita harapkan tidak hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan seperti TPA dan lainnya yang bisa memberikan manfaat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya. (prokopim)

Rakor Persiapan Penilaian KLA 2023

PONTIANAK - Keterlibatan seluruh pihak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak memang sangat dibutuhkan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka pemenuhan hak anak. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menerangkan, tahun 2022 lalu Kota Pontianak berhasil naik peringkat KLA kategori Pratama ke Madya. Ia berharap tahun 2023 Kota Pontianak bisa meraih kategori Nindya. 

"Perlu keseriusan dari gugus tugas KLA dan pada penilaian KLA ini peranan gugus tugas yang terdiri dari semua perangkat daerah mempunyai andil yang sangat besar dalam pemenuhan hak anak," ujarnya usai rapat koordinasi persiapan penilaian KLA 2023 di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (19/1/2023).

Menurutnya, KLA adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Partisipasi anak juga sangat diperlukan dalam perencanaan konsep KLA sehingga dapat mengakomodir kebutuhan anak dengan baik.

"Dengan melibatkan anak dalam konsep mewujudkan KLA merupakan cara terbaik untuk membangun kota yang berkelanjutan," kata Bahasan. 

Pengembangan kota sebagai KLA merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. 

"Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada diskriminasi," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2574 dan Cap Go Meh, kunjungan tamu dan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kota Pontianak diperkirakan terjadi lonjakan, baik yang tujuannya berkunjung ke Pontianak maupun transit untuk lanjut ke Singkawang.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, masyarakat yang merayakan Imlek di Pontianak maupun yang berkunjung ke Singkawang pasti melintasi Kota Pontianak. Ia berharap aktivitas ini berdampak pada roda perekonomian di kota ini. 

"Tentunya ini menjadi angin segar bagi perekonomian di Kota Pontianak terutama sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Para tamu pastinya berbelanja, menikmati kuliner dan membeli oleh-oleh di Pontianak," ungkapnya usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pengamanan Imlek 2574 dan Cap Go Meh di Aula Mapolresta Pontianak, Kamis (19/1/2023).

Selain di Singkawang, agenda perayaan Imlek dan Cap Go Meh juga digelar di Pontianak yang diselenggarakan oleh Komunitas Tionghoa, seperti Festival Kuliner di Jalan Diponegoro, arak-arakan naga dan barongsai serta kegiatan budaya lainnya. Oleh sebab itu, dirinya berharap dukungan dari seluruh masyarakat untuk membuat pengunjung merasa nyaman berada di Pontianak.

"Mari kita bersama-sama menjaga Kota Pontianak tetap kondusif sehingga siapapun yang berkunjung ke Pontianak merasa aman dan nyaman," pesannya.

Untuk kelancaran perayaan Tahun Baru Imlek, Polresta Pontianak menggelar rakor lintas sektoral pengamanan Imlek 2574 dan Cap Go Meh. Rakor lintas sektoral ini dalam rangka persiapan perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh. 

"Dengan adanya rakor ini diharapkan perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kota Pontianak berjalan lancar," kata Edi.

Ia menambahkan koordinasi dilakukan terkait penyelenggaraan, titik rawan dan kelancaran lalu lintas. Perayaan Imlek dan Cap Go Meh diharapkan bisa menarik minat warga dan wisatawan datang ke Kota Pontianak. 

"Kebersihan juga harus dijaga, jangan sampai ada kegiatan justru Kota Pontianak malah kotor," ucapnya. (prokopim)