Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mematangkan persiapan untuk menjadi pilot project kota antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno menerangkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi kota antikorupsi. Di antaranya skor Monitoring Center of Preventation (MCP) harus di atas 95. Selanjutnya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023 minimal 68 serta persyaratan lainnya.

“Kemudian nilai SAKIP minimal B, kepatuhan pelayanan publik minimal B, Indeks SPBE minimal 2,5, maturitas SPIP juga,” katanya saat Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu (21/2/2024).

Kepada para kepala OPD yang hadir, Rino menyampaikan poin-poin sebuah kota antikorupsi. Dari skors tersebut, pihaknya kemudian akan melakukan verifikasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

“Harus ada kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan, kemudian menanamkan nilai antikorupsi sejak dini di sekolah-sekolah maupun melibatkan seni dan budaya terhadap nilai antikorupsi,” katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan, dari indikator yang telah dipaparkan, Kota Pontianak sudah melebihi setiap indikator minimal. Misalnya untuk skor SAKIP, Kota Pontianak pada tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 72,58. Kemudian MPC Kota Pontianak mencapai 93,13 persen.

“Dari capaian MCP ini, kami yakin Pontianak dapat mengejar target MCP yang ditetapkan yaitu 95. Dan berbanding lurus dengan peningkatan SPI,” katanya usai memberi sambutan.

Ani berharap, pelaksanaan FGD dari KPK ini memacu semangat dari kepala OPD yang notabene menjadi penentu program bagi masyarakat Kota Pontianak untuk menanamkan nilai antikorupsi dari segala arah. Ia meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyimak dengan baik arahan KPK RI.

“Tentu persoalan korupsi tidak hanya kepada perilaku korupsi. Ia bisa bermula dari hal kecil disekitar kita. Mudah-mudahan melalui FGD ini, Pemkot Pontianak mendapatkan pencerahan dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terhindar dari perilaku korupsi,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, pendidikan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah diikuti seluruh sekolah negeri di Kota Pontianak, mulai dari SD sampai SMP. Saat itu, pendidikan antikorupsi disandingkan dengan pendidikan karakter.

“Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwa) tahun 2021 tentang antikorupsi, bahkan sekolah kita ikut menyusun silabus pilot project antikorupsi secara nasional,” katanya.

Mulyadi menjelaskan, untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, para tenaga pendidik di sekolah-sekolah menggunakan inovasi terkini. Misalnya dengan membuat kompetisi film pendek dengan tema antikorupsi. 

“Satu hal yang sangat menarik, dan diterapkan di seluruh sekolah. Antikorupsi tidak punya kurikulum sendiri, tapi sinkron, sampai detail seragam dilabelkan antikorupsi maupun slogan tentang kejujuran,” tutupnya. (kominfo)

Sekda Resmikan MTQ XXXII Pontianak Timur

PONTIANAK - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan di Kota Pontianak masih bergulir. Kecamatan Pontianak Timur satu di antaranya yang menggelar MTQ XXXII di Auditorium Ki Hajar Dewantara BPMP, Rabu (21/2/2024). Pemukulan rebana oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mulyadi beserta para tamu undangan menjadi simbolis dimulainya MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.

Mulyadi mengatakan, memang dua tahun belakangan, seperti tahun lalu pelaksanaan MTQ digelar antara bulan Rajab dan Syaban. Memilih pelaksanaan di bulan tersebut secara tidak langsung untuk berupaya semaksimal mungkin membumikan Al Quran dalam rangka menghadapi dan memasuki bulan Suci Ramadan, bulan di mana waktu diturunkannya Al Quran.

“Sehingga kami memandang momentum pelaksanaan MTQ ini waktunya tepat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya membaca dan mengamalkan isi kandungan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, tantangan teknologi yang dihadapi sekarang ini luar biasa dan tidak semua kemajuan teknologi itu membawa dampak yang positif. Kemajuan teknologi itu menjadi negatif apabila individu tidak mampu untuk mengendalikannya. 

"Al Quran menjadi benteng atau filter dari dampak kemajuan teknologi itu supaya kita tidak terjerumus dalam dampak negatif yang ditimbulkannya," kata Mulyadi yang juga selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Pontianak.

Menurutnya, MTQ Tingkat Kecamatan Pontianak Timur ini dalam upaya untuk menyeleksi calon-calon peserta yang akan mewakili Kecamatan Pontianak Timur pada MTQ Tingkat Kota Pontianak mendatang.

“Di Pontianak Timur ini cukup banyak bibit-bibit peserta MTQ yang unggul, boleh dikatakan di Kecamatan ini gudangnya peserta MTQ,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu pula, Mulyadi mengajak seluruh yang hadir untuk tetap menggiatkan membaca ayat suci Al Quran sebab hal itu juga merupakan ibadah. 

“Mari sama-sama kita bentengi anak keturunan kita dengan taat menjalankan ibadah, rajin membaca Al Quran, mendengungkan baca Al Quran di rumah-rumah kita karena Al Quran itu bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Ketua Panitia MTQ XXXII Tingkat Kecamatan Pontianak Timur Lia Agusprianti menjelaskan, maksud digelarnya MTQ ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al Quran. Sedangkan tujuannya adalah mencari qori dan qoriah di tingkat Kecamatan Pontianak Timur yang nantinya akan diikutsertakan pada MTQ Tingkat Kota Pontianak.

“Pelaksanaan MTQ mulai tanggal 21 -23 Februari 2024. Ada tiga lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan, yakni di Auditorium Ki Hajar Dewantara BPMP, Ruang Kelas A BPMP dan Masjid Alrafiul A'la,” jelasnya.

Ia memaparkan, cabang perlombaan yang akan dilaksanakan sebanyak 14 cabang dengan jumlah peserta keseluruhan 170 orang yang merupakan utusan dari tujuh kelurahan se-Kecamatan Pontianak Timur. Adapun cabang-cabang yang diperlombakan terdiri dari cabang Golongan Tartil Anak 13 peserta, Golongan Tilawah Anak 13 peserta, Golongan Tilawah Remaja 14 peserta, Golongan Tilawah Dewasa 13 peserta, Golongan Cacat Netra 6 peserta, Golongan Usia Emas 14 peserta, Golongan Muratal Remaja 12 peserta, Gongan Muratal Dewasa 12 peserta, Golongan Mujawwad Dewasa 12 peserta, Golongan 1 Juz Ma'atilawah 14 peserta, Golongan 5 Juz Ma'atilawah 11 peserta, Golongan 10 Juz 14 peserta, Golongan 20 Juz 12 peserta dan Golongan 30 Juz 10 peserta.

“Tema yang diusung pada MTQ tahun ini adalah 'Menggapai Ridha Allah, SWT dengan Mencintai dan Mengamalkan Al Quran',” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Klinik Inovasi Tematik Bersame (KITE BISE) Kota Pontianak melanjutkan program Pontianak Innovators Academy (PIA) dengan menyasar SMP se Kota Pontianak. Bertajuk PIA Goes to School, 80 sekolah ambil bagian dalam pengembangan kapasitas berinovasi di Ruang Teater II, Gedung Konferensi Untan, Selasa dan Rabu (20-21/2/2024).

Kite Bise merupakan kolaborasi Bappeda Kota Pontianak dengan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura.

Sekretaris Bappeda Pontianak Syamsul Akbar mengatakan para pendidik memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda. Terutama dalam berpikir kritis yang menjadi bahasan pengembangan kapasitas ini. Minimal, memancing rasa ingin tahu siswa.

"Inovasi itu kayaknya kalau diucapkan seram, padahal tidak juga. Inovasi itu bagaimana kita menciptakan yang belum maksimal menjadi maksimal, dan memperbaiki dengan menambah nilai dari yang sudah ada," jelas Syamsul Akbar membuka kegiatan.

Selain menanamkan nilai-nilai keingintahuan, pendidik diharapkan bisa membuat inovasi dalam pengajaran. Dengan demikian, proses belajar mengajar bisa menjadi lebih efektif. Dan secara tidak langsung bisa mendukung Indeks Inovasi Kota Pontianak.

"Saat ini capaian (Kota Pontianak) masih (kategori) inovatif, mudah-mudahan tahun ini bisa naik kelas," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda Pontianak Eko Prihandono menjelaskan kegiatan ini kelanjutan program Pontianak Innovators Academy yang di tahun lalu diikuti 302 peserta dari perangkat daerah, kelurahan, kecamatan, dan puskesmas.

"Tahun ini kami menyasar sekolah, selain mengembangkan kapasitas berinovasi, juga dalam rangka mendokrak Indeks Inovasi Kota Pontianak," katanya.

Manajer Inkubator Bisnis Teknologi Untan Fahrurrazi mengatakan kadang permasalahan dalam sistem atau tempat kerja hanya perlu di atasi dengan berpindah sudut pandang. Salah satunya menerapkan metode berpikir kreatif.

Metode ini dipakai salah satunya dalam berinovasi. Memecahkan masalah dengan fokus pada pengguna. (Sumber : bappeda)

Ani Sebut Jabatan Sekda Bisa Dilamar Pejabat Usia 58 Tahun

PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyebut, dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mulai membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon IIa dan IIb. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh ASN yang telah memenuhi syarat untuk bisa mendaftarkan diri mengikuti open bidding tersebut.

“Silakan bagi yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mengisi posisi yang tersedia,” ujarnya saat membuka Evaluasi dan Asistensi Rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (20/2/2024).

Sebagai informasi, JPT Pratama Eselon IIa untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Sedangkan jabatan Eselon IIb terdiri dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebagaimana diketahui, DP2KBP3A sebelumnya dijabat oleh Multi Juto Bhatarendro yang sekarang telah memasuki masa pensiun. Sementara, Diskumdag yang sekarang masih dijabat oleh Junaidi, dalam waktu tidak lama lagi juga akan memasuki masa pensiun. Sedangkan Bapenda merupakan OPD yang baru terbentuk di awal tahun 2024.

Ia menambahkan, untuk jabatan Sekda bisa dilamar bagi pejabat JPT setingkat eselon IIb. Sebab, jabatan Sekda yang saat ini dijabat oleh Mulyadi, akan memasuki masa pensiun. Untuk jabatan Sekda, Ani bilang, dari segi usia pelamar, bisa dilamar oleh pejabat yang berusia hingga 58 tahun dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

"Artinya yang bersangkutan belum melewati usia 58 tahun terhitung saat pengumuman dikeluarkan," ungkapnya.

Menurutnya, open bidding ini merupakan open bidding terakhir yang dilakukan secara terbuka. Ke depan, dengan berlakunya UU ASN yang baru, pengisian JPT dilakukan dengan dasar asesmen.

“Jadi tidak ada lagi yang sifatnya open bidding. Rekan-rekan eselon tiga, apabila diundang untuk mengikuti asesmen nanti, harus ikut karena itulah peluang untuk menduduki jabatan eselon dua,” terangnya.

Tetapi sebaiknya, lanjut dia, sesuai aturan bahwa yang bisa langsung duduk di eselon dua adalah mereka yang nilainya masuk kategori K9. K9 adalah nilai tertinggi dalam asesmen.

“Dalam asesmen, kategori nilai mulai dari K1 hingga K9,” ucap Ani.

Dengan mulai berlakunya Undang-undang ASN yang baru, maka tidak ada lagi seleksi terbuka. Dia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak selaku leading sektor untuk mempersiapkan implementasi kebijakan ini.

“Saya minta BKPSDM untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya terkait pelaksanaan kebijakan ini," pesannya. (prokopim)