Berita

Pj Wako Serahkan Bantuan Benih Ikan Lele

PONTIANAK - Di tengah keterbatasan lahan, tak menyurutkan niat pembudidaya ikan untuk mengembangkan usahanya. Budidaya ikan di dalam ember menjadi solusi bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Tanpa membutuhkan modal yang besar, budidaya ikan dengan cara ini hanya cukup menggunakan wadah ember yang diisi air dan ikan lele. Di bagian atas ember, dikelilingi dengan tanaman kangkung yang berfungsi untuk mencegah ikan melompat keluar. Dalam waktu tiga bulan, budidaya ikan di dalam ember ini sudah bisa dipanen.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian turut memanen hasil ikan yang dibudidayakan warga Gang Kuini Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat. Dengan menggunakan serokan, ikan-ikan lele itu dikumpulkan dalam sebuah wadah. Pembudidayaan ikan di dalam ember ini dinilainya memberikan solusi bagi warga yang ingin mengembangkan usaha budidaya ikan. Ia mengapresiasi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan yang sudah melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk budidaya ikan di dalam ember. 

“Budidaya ikan di dalam ember ini tentunya lebih fleksibel tanpa harus memikirkan lahan atau membuat keramba,” ujarnya usai memanen ikan lele hasil budidaya dalam ember, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, budidaya dengan cara ini jauh lebih mudah dan bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa perlu merogoh modal yang besar. Apalagi masa panennya hanya membutuhkan waktu tiga bulan. Bahkan dalam kurun tiga bulan, ukuran ikan yang dipanen cukup besar, dalam hitungan per kilo, hanya sebanyak lima sampai enam ekor saja. 

“Artinya, penghasilan masyarakat akan meningkat karena konsumsi ikan ini pangsa pasarnya tidak hanya di Pontianak saja tetapi juga kabupaten sekitar,” sebutnya.

Ani Sofian menilai, budidaya ikan di dalam ember memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini melihat usaha kuliner yang tersebar di Kota Pontianak dengan menyediakan menu ikan.

“Banyaknya rumah makan dan restoran tentu berdampak pada kebutuhan pasokan ikan dan ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan,” tuturnya.

Melihat peluang ini, ia mengajak masyarakat Kota Pontianak, terutama yang bermukim di wilayah pesisir sungai bisa memanfaatkan potensi ini untuk budidaya ikan. Kemudian bagi masyarakat yang bermukim di wilayah yang jauh dari tepian sungai, bisa mengembangkan budidaya ikan di dalam ember. 

“Sehingga dengan demikian, di samping meningkatkan pendapatan masyarakat, juga kita berharap dengan konsumsi ikan ini masyarakat semakin sehat dan bagi bayi yang mengidap stunting bisa mengkonsumsi secara rutin ikan hasil budidaya tersebut,” kata Ani Sofian.

Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menambahkan, pihaknya juga memberikan bantuan benih ikan lele untuk dibudidaya oleh warga. Bantuan benih ikan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terhadap masyarakat yang telah berupaya mengembangkan budidaya ikan. Menurut Bintoro, budidaya ikan lele di dalam ember merupakan alternatif yang efektif bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas.

“Dengan budidaya ikan lele di dalam ember, masyarakat dapat memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, ikan lele juga merupakan ikan yang mudah dibudidayakan dan memiliki potensi pasar yang baik,” ungkapnya.

Bintoro juga menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat yang ingin melakukan budidaya ikan lele di dalam ember. Oleh sebab itu, pihaknya siap memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar budidaya ikan lele ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

“Dengan adanya dukungan ini diharapkan budidaya ikan lele di dalam ember dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Kota Pontianak untuk meningkatkan taraf hidup dan ketahanan pangan,” imbuhnya. (prokopim)

PONTIANAK - Masih dalam suasana Idulfitri, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak menggelar halalbihalal di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Senin (6/5/2024). Halalbihalal ini dihadiri seluruh pengurus dan kader TP-PKK se-Kota Pontianak.

Pj Ketua TP-PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian menyatakan bahwa acara halalbihalal yang digelar oleh TP-PKK Kota Pontianak ini sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan antara anggota TP-PKK Kota Pontianak. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong serta saling memaafkan yang menjadi inti dari acara halalbihalal. 

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TP-PKK Kota Pontianak yang hadir dan membantu terlaksananya halalbihalal pada hari ini,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anita juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang diusung oleh TP-PKK Kota Pontianak.

“Saya berharap halalbihalal tahun ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat Ukhuwah Islamiyah di antara anggota TP-PKK Kota Pontianak serta masyarakat Kota Pontianak secara keseluruhan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh kader PKK untuk terus melanjutkan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Anita menekankan pentingnya peran TP-PKK dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan.

“Dengan berakhirnya acara Halalbihalal ini, saya minta TP-PKK Kota Pontianak kini kembali fokus pada berbagai kegiatan dan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi fokus dari program kerja TP-PKK Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian melantik Zulkarnain sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak. Zulkarnain saat ini juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak. Ani Sofian menerangkan, posisi Pj Sekda bersifat sementara, sembari menunggu pelantikan sekda definitif yang akan direncanakan pada akhir Mei mendatang.

“Setelah koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara, kita akan meminta pertimbangan teknis pelantikan sekda definitif nanti,” ungkapnya, usai pelantikan dan pengambilan sumpah, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Senin (6/5/2024).

Open bidding dan job fit untuk posisi sekda juga telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan belakangan. Tiga nama teratas di antaranya Amirullah yang kini menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak, Y Trisna Ibrahim selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak dan Yaya Maulidia yang menjabat Inspektur Kota Pontianak.

“Jabatan Pj Sekda ini sampai ketika Sekda definitif dilantik, itu yang masih kita tunggu. Secara tupoksi kerjanya sebagai kepala kantor, sebagai saringan terakhir pertimbangan surat naik,” tutur Ani Sofian.

Ia menjelaskan, proses pelantikan sekda definitif akan menunggu Persetujuan Teknis (Pertek) oleh BKN kemudian persetujuan pelantikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ani menambahkan, sekda memegang posisi sentral dalam pemerintahan. Ada begitu banyak peran yang menurutnya harus dilakukan untuk membantu kepala daerah. Mulai dari koordinator, administrator, inspirator, fasilitator sampai regulator.

“Peran koordinator dan inspirator wajib dipunyai agar hubungan kelembagaan dan internalisasi di tingkat pegawai berhasil diwujudkan. Sementara peran regulator, fasilitator dan evaluator erat kaitannya dalam rangka perumusan kebijakan, penyelesaian masalah dan pengawasan,” sebutnya.

Ani Sofian berpesan, setiap surat yang naik kepadanya nanti sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dari OPD terkait. Jadi ketika sudah dihadapkan kepada dirinya, ia akan memilih keputusan akhir.

“Seperti contoh ketika ada surat kegiatan, sebelum naik ke saya sudah dipertimbangkan kepala OPD dan terakhir melalui pertimbangan Pj Sekda,” pesannya.

Pj Sekda Kota Pontianak Zulkarnain menerangkan, ia akan menjalankan program yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Rencana Strategis (Renstra) yang ada di Sekretariat Daerah. Untuk kebijakan yang bersifat mutlak akan diserahkannya kepada kepala daerah, dalam hal ini Pj Wali Kota.

“Jadi pada intinya kita tidak mengambil suatu kebijakan yang sifatnya definitif, kita perlu konsultasikan dengan Pj Wali Kota karena keputusan akhir berada di tangan Pj Wali Kota,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Pj Wali Kota, Zulkarnain ingin sebelum keputusan diambil, ia terlebih dahulu berdiskusi dengan kepala OPD terkait. Ada tiga program prioritas Pj Wali Kota sejak dilantik, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim serta menekan angka stunting. Zulkarnain berkomitmen untuk membantu seluruh program prioritas Pj Wali Kota.

“Setelah ini kami akan diskusi mencari solusi terbaik seluruh OPD agar penurunan stunting segera dilakukan dan target yang dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bisa tercapai,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Upaya pencegahan penyakit terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak. Terlebih setelah pandemi covid tiga tahun silam, cakupan imunisasi kian menurun. Sehingga, terjadi peningkatan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah PD3I.

Sekretaris Dinkes Kota Pontianak Rifka menerangkan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih, Kementerian Kesehatan menetapkan berbagai prioritas program kerja di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

“Dimana salah satu indikator  di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon kurang dari 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensial KLB yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan target 90 persen di tahun 2022,” terangnya, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit tingkat kabupaten/kota, di Hotel Orchard, Senin (6/5/2024).

Rifka menambahkan, selain PD3I, terdapat beberapa penyakit yang berpotensi KLB. Mulai dari DBD, pneumonia, TB, Mers Cov, Monkeypox sampai Japanese Encephalitis. Ketika terjadi kasus KLB, diperlukan respon dan kerjasama lintas sektor.

“Saat KLB terjadi diperlukan harus diikuti tindakan cepat dan tepat, perlu identifikasi ancaman KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB,” sebutnya.

Memasuki tahun 2023, terang Rifka, kasus campak mengalami peningkatan kasus karena menurunnya capaian imunisasi. Ia turut mengajak peran aktif masyarakat dalam menggerakan penanggulangan penyakit menular. Di setiap faskes pula terdapat Tim Gerak Cepat (TGC) untuk merespon kondisi yang berisiko KLB.

“Ada 154 peserta yang hadir untuk koordinasi lintas sektor, untuk menggalang kerjasama tim terutama dalam membina peran serta masyarakat diperlukan suatu pertemuan koordinasi antar program dan sektor yang bersangkutan untuk merumuskan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan nanti,” tutup Rifka. (kominfo)