,
menampilkan: hasil
Wako Edi Kamtono Apresiasi Yakorma Gelar Serbu Vaksinasi
500 Peserta Ikut Vaksinasi Yang Digelar DPC Yakorma Kota Pontianak
PONTIANAK - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Yayasan Kerukunan Orang Madura (Yakorma) Kota Pontianak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak menggelar vaksinasi massal di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Sabtu (25/9/2021). Gelaran yang bertajuk Serbu Vaksinasi Bersama Yakorma Kota Pontianak ini dibuka bagi 500 peserta.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono hadir meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar Yakorma selama sehari. Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus Yakorma Kota Pontianak yang telah berpartisipasi mensukseskan vaksinasi massal secara nasional di Kota Pontianak.
"Mudah-mudahan dengan terus gencarnya vaksinasi, target yang ingin kita capai bisa mengatasi pandemi Covid-19 khususnya di Kota Pontianak," ujarnya.
Edi menilai kegiatan serbu vaksinasi yang digelar Yakorma Kota Pontianak ini sebagai bentuk kepedulian dalam menangani pandemi Covid-19. Langkah ini secara tidak langsung telah membantu pemerintah melakukan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga dengan terlaksananya kegiatan ini membantu Kota Pontianak khususnya dan Provinsi Kalbar umumnya dalam menekan penyebaran Covid-19.
"Tetapi meskipun sudah divaksin, kita harus tetap waspada untuk menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat berada di luar rumah," pesannya.
Vaksinasi juga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selain menerapkan protokol kesehatan. Hingga hari ini jumlah warga yang sudah divaksin di Kota Pontianak mencapai 53 persen dari 473 ribu jiwa usia 12 tahun ke atas yang menjadi target vaksinasi. Ia berharap akhir tahun 2021 target 80 persen warga yang divaksin bisa tercapai.
"Mudah-mudahan distribusi vaksin lancar sehingga capaian vaksinasi terus bertambah," harapnya.
Ketua DPC Yakorma Kota Pontianak, Hamidi Karim menuturkan, kegiatan vaksinasi massal yang digelar pihaknya ini merupakan inisiatif Yakorma untuk mengedukasi masyarakat secara luas agar jangan segan atau kuatir menerima vaksinasi. Ia berharap kesadaran masyarakat untuk divaksin semakin meningkat sehingga penyebaran Covid-19 dapat ditekan.
"Semoga semakin banyaknya masyarakat kita yang divaksin, pandemi Covid-19 ini tidak semakin meluas," tuturnya.
Ketua DPW Yakorma Kalimantan Barat Syahrial Azis menyebut, vaksinasi massal yang digelar DPC Yakorma Kota Pontianak ini merupakan pertama kalinya dan satu-satunya Yakorma se-Indonesia yang menggelarnya.
"Saya berharap apa yang telah dilaksanakan DPC Yakorma Kota Pontianak bisa menjadi contoh oleh DPC-DPC yang lain," imbuhnya.
Menurutnya, Yakorma yang berbentuk yayasan ini fokus pada kegiatan sosial. Kegiatan Serbu Vaksinasi ini menjadi bagian dari wujud program sosial yang dilaksanakan Yakorma.
"Kami berharap kerjasama antara Yakorma dengan Pemkot Pontianak ini bisa terus terjalin dalam upaya bersama menangani pandemi Covid-19," pungkasnya. (prokopim)
Kadarkum Berperan Dalam Upaya Perlindungan Anak
PONTIANAK - Kehadiran Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) ditengah masyarakat memiliki peran penting dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Oleh sebab itu kadarkum perlu dibekali wawasan dan pencerahan mengenai upaya perlindungan anak dan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi kadarkum yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Jumat (24/9/2021).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, melalui sosialisasi yang diikuti kadarkum ini diharapkan peserta mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat meningkat.
"Upaya yang bisa kita lakukan diantaranya dengan menggandeng pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba," ujarnya saat membuka kegiatan sosialisasi kadarkum.
Tak kalah pentingnya, lanjutnya lagi, adalah peran orang tua dari anak-anak tersebut dengan memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap mereka. Sebab upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama.
"Termasuk orang tua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita," ucap Bahasan.
Peran kadarkum yang ada di setiap kelurahan sangat penting dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan di lingkungan masyarakat.
"Karena dengan adanya kadarkum ditengah masyarakat, diharapkan bisa menjadi motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum," pungkasnya. (prokopim)
Wako Edi Harap Program Penataan Kawasan Kumuh Berkelanjutan
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, beberapa proyek penataan kawasan kumuh yang ditangani Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah rampung dikerjakan. Pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan lahan dan program bedah rumah, sementara Kementerian PUPR menata infrastrukturnya.
"Mudah-mudahan program-program ini berkelanjutan, selanjutnya kita berharap masyarakat ikut mendukung pemeliharaannya, menjaga keamanan dan ketertiban," ujarnya usai penandatanganan serah terima kegiatan penyediaan air minum dan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemkot Pontianak di Kapal Wisata Hotel Grand Kartika, Kamis (23/9/2021).
Ia menambahkan, penataan kawasan tidak hanya mencakup infrastruktur jalan dan drainase, tetapi bedah rumah tak layak huni dan fasilitas pendukung lainnya juga harus dibenahi termasuk air bersih dan sanitasi. Satu diantaranya penataan Teras Parit Nanas yang berlokasi di tepian Sungai Landak yang merupakan bagian dari program pengentasan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Kata Edi, kawasan kumuh di Kota Pontianak dari awalnya seluas 74 hektar pada tahun 2013, kini pada tahun 2021 tersisa 4 hektare yang masih dikategorikan kawasan kumuh berat. Sedangkan untuk kawasan kumuh ringan sekitar 12 hektar.
"Program khusus untuk menangani kawasan-kawasan kumuh seperti Gang Semut, kawasan Tanjung Hulu, Sungai Beliung dan lainnya menjadi bagian dari program penanganan kawasan kumuh (KOTAKU)," katanya.
"Masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan kualitas lingkungan dan permukiman yang ada di Kota Pontianak," ungkapnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menuturkan, Kementerian PUPR telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Pontianak, termasuk bedah rumah tak layak huni. Dalam penanganan persoalan pengentasan kemiskinan dan penanganan kawasan kumuh, pihaknya melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Pontianak.
"Kami akan mencoba mensinergikan dengan pemerintah daerah sehingga nanti hasilnya harus lebih masif dan terlihat," ucapnya.
Dalam hal pengentasan kawasan kumuh, Diana menyebut bahwa penataan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan stakeholder yang lainnya termasuk swasta dan masyarakat. Secara nasional, pencanangan gerakan 100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
"Penanganan kawasan kumuh di tahun 2024 secara nasional kita targetkan menangani 10 ribu hektare lagi," pungkasnya. (prokopim)
Dapat Bantuan Beras dari Presiden, Lutfi Ucap Terima Kasih
Pemkot Pontianak Salurkan 300 paket Bantuan dari Presiden
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan secara simbolis sebanyak 300 paket berupa beras masing-masing 10 kilogram bantuan dari Presiden RI Joko Widodo di Halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Rabu (22/9/2021). Penerima bantuan terdiri dari 104 orang penyandang disabilitas dan 196 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Satu diantara penerima bantuan, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pontianak, Muhammad Lutfi (49) menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah terutama bagi penyandang disabilitas.
"Mudah-mudahan dengan bantuan ini sebagai awal mula perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas," ujarnya.
Meskipun tidak semua penyandang disabilitas menerima bantuan ini, namun ia berharap kedepan mereka yang bisa mendapatkan bantuan pada periode selanjutnya.
"Kita juga menjelaskan kepada teman-teman mungkin ini untuk tahap sekarang dulu," katanya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, bantuan beras dari Presiden ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Sebab masih banyak warga yang masih membutuhkan bantuan seperti ini.
"Kita berharap ini bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari ditengah pandemi Covid-19," imbuhnya.
Dikatakannya, pemerintah pusat dan daerah senantiasa memperhatikan rakyatnya sehingga jangan sampai ada warga yang mengalami masalah kesehatan maupun sosial.
"Kemudian manfaatkan fasilitas pemerintah seperti pengobatan gratis dan pendidikan gratis hingga SMA," pesan Edi.
Ia meminta camat dan lurah untuk bisa memediasi warga yang memang sudah seharusnya mendapatkan haknya. Selain bantuan beras, ada juga bantuan lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan yang bersifat parsial serta stimulan.
"Baik dari pemerintah provinsi, kota, BUMN, BUMD dan masyarakat yang langsung membantu warga lainnya," tuturnya.
Kepada Dinsos Kota Pontianak, Edi meminta agar Dinsos bisa menyajikan data yang akurat dan faktual. Misalnya ada klaster penduduk yang sangat miskin dan hampir miskin.
"Saya berharap jangan ada satupun warga Kota Pontianak yang tidak diperhatikan, petugas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di lapangan saya harap bisa memetakan serta melihat kondisi masyarakat," ucapnya.
Kepala Dinsos Kota Pontianak Darmanelly menjelaskan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat 22.854 rumah tangga. Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 9.536 KK, program BPNT sebanyak 18.608 KK serta yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.000 KK.
"Memang masih ada yang belum mendapatkan bantuan tetapi itu kita sesuaikan dengan desilnya," terangnya.
Menurutnya, warga yang terkategori miskin dan sangat miskin dipastikan sudah mendapatkan bantuan. Misalnya yang mendapatkan bantuan PKH rumahnya diperbaiki, jika listrik dan air bersihnya tidak ada maka difasilitasi, anaknya bersekolah, terus kesehatannya ditanggung BPJS.
"Jadi banyak sekali bantuan yang kita arahkan kepada masyarakat yang masuk kategori sangat miskin sehingga diharapkan dengan bantuan tersebut mereka bisa keluar dari kemiskinan," pungkasnya. (prokopim)