Berita

PONTIANAK - Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025 akan fokus pada tiga hal. Yakni penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi. 

Untuk tahun 2023, angka kemiskinan Kota Pontianak adalah 4,45 persen. Angka ini secara umum lebih rendah dibandingkan angka provinsi dan nasional. Sedang proyeksi angka kemiskinan di Kota Pontianak dalam rancangan awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025  ada pada rentang 4,20–4,25 persen. Sedangkan prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14 persen sesuai dengan target nasional.

"Inflasi Kota Pontianak di tahun 2023 adalah sebesar 2,09 persen. Proyeksi di tahun 2025 adalah 2 sampai 4 persen," kata Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Rabu (24/1/2024).

Ani Sofian menyebutkan, hal penting lain yang wajib masuk di dalam dokumen perencanaan ini adalah pemenuhan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending. Pemenuhan SPM secara formal dan moral menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sesuai kewenangannya, untuk melayani publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

"Perangkat Daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar harus mampu melaksanakan tahapan penerapan SPM," tegasnya. 

Tahapan itu mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dia menjelaskan di sisi lain, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu, dia berharap Forum Penyusunan Awal RKPD Kota Pontianak 2025 dapat merencanakan skala prioritas. 

"Sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik agar tetap bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak," katanya.

Sementara itu, ketua panitia kegiatan, Syamsul Akbar menjelaskan forum ini diharap jadi wadah para pemangku kepentingan untuk mencermati  Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Masukan mereka, berguna untuk memperkaya substansi dokumen ini. 

"Output dari kegiatan ini berupa Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik yang akan menyempurnakan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025," tutupnya. (prokopim/kominfo)

Tekan Inflasi, Pemkot Pontianak Dorong Pengembangan Sorgum

PONTIANAK – Tanaman sorgum sudah ada sejak beberapa tahun belakangan dikembangkan di Kecamatan Pontianak Utara, tepatnya di Kampung Kuat Sihir, Kelurahan Siantan Hilir. Mungkin tanaman pangan sorgum kurang familiar bagi masyarakat Kota Pontianak. Hal itu terjadi karena beberapa alasan, mulai dari kurangnya minat konsumsi sorgum sampai minimnya jumlah petani sorgum. Padahal, menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, tanaman pangan sorgum dapat menjadi makanan pokok pengganti beras.

“Tanaman sorgum dikenal di Indonesia lebih dulu di Nusa Tenggara Timur,” paparnya usai panen sorgum, di Kampung Kuat Sihir Jalan Dharma Putra Dalam, Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Selasa (23/1/2024).

Pengembangan tanaman sorgum sendiri dinilai Ani dapat menjadi solusi menekan inflasi. Ia pun mengapresiasi para pengembang sorgum yang terdiri dari beberapa organisasi dan para ahli. Menurutnya, produk turunan sorgum perlu dikembangkan untuk memperkaya kuliner Kota Pontianak.

“Saya apresiasi kepada petani sorgum. Seperti kita ketahui, lahan sangat terbatas. Mudah-mudahan menambah pendapatan bagi petani,” ungkapnya.

Ani mengajak petani dan koperasi yang menaungi pengembang sorgum, agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang eksistensi sorgum karena banyak manfaat. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mendorong petani sorgum dengan penyediaan modal serta fasilitas alat.

“Kami akan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, seperti Bank Kalbar, CSR ataupun koperasi, dibantu dengan alat-alat,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro menambahkan, di Kecamatan Pontianak Utara terdapat 560 hektar lahan perkebunan hortikultura. Bahkan hasil kebun holtikultura sudah dapat dikirim ke luar daerah, seperti Singkawang, Melawi, Sanggau, Sintang dan Kayong Utara. Bintoro mengatakan, pihaknya secara perlahan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat sorgum. 

“Jadi kita dianggap kurang menanam, tapi sayuran kita kirim ke daerah lain. Kalau sore di Tugu Alianyang pasti mengirim sayur dua bus,” sebutnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Camat Pontianak Timur M Akif memaparkan, terdapat inovasi untuk menurunkan angka stunting di Kelurahan Tambelan Sampit. Inovasi tersebut dinamakan Genting Tampit atau Gerakan Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Tambelan Sampit.

Pada tahun 2023, pihaknya menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk membeli fasilitas untuk posyandu di Kelurahan Tambelan Sampit seperti timbangan dan alat ukur tinggi badan balita.

“Sehingga setiap tahun mengetahui perkembangan tinggi badan dan berat badan,” paparnya usai penyerahan secara simbolis kepada orang tua balita stunting, di Posyandu Melati Putih Jalan Panglima A Rani, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Selasa (23/1/2024).

Selain inovasi dari kelurahan, terdapat inovasi lainnya dari Puskesmas Tambelan Sampit. Inovasi tersebut bernama Gerbang Kuning atau Gerakan Bergizi Seimbang Kurangi Stunting. Akif menerangkan, terdapat sembilan posyandu yang berada di Kelurahan Tambelan Sampit. Sementara di awal tahun, terdapat 74 anak yang teridentifikasi stunting di Kelurahan Tambelan Sampit, turun dari angka di bulan November 2023 yang mencapai 86 anak.

“Demi percepatan penurunan stunting khusus di wilayah Tambelan Sampit, luar biasa inovasi posyandu,” imbuhnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi upaya Kecamatan Pontianak Timur dalam menurunkan angka stunting. Ia menyampaikan, pihaknya tengah mengebut penurunan stunting di Kota Pontianak.

“Harapan saya, stunting di Pontianak Timur bisa jadi nol,” ujarnya.

Penurunan stunting menjadi satu di antara tiga prioritas program Pemkot Pontianak setelah penghapusan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi. Ani mengatakan, program penurunan stunting menjadi sangat penting guna mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

“Keberhasilan stunting juga bergantung pada pemahaman orang tua balita maupun calon orang tua, bahkan calon pengantin,” terangnya.

Ani melanjutkan, dalam tiga bulan ke depan, pihaknya bekerjasama dengan instansi terkait mulai dari Bank Kalbar, PDAM Tirta Khatulistiwa sampai TNI-Polri, akan secara rutin memberikan bantuan pangan berupa telur, minyak goreng dan beras. Ia berpesan, khususnya bagi orang tua balita stunting yang belum mendapatkan kepesertaan BPJS, segera didaftarkan.

“Supaya mudah mendapat bantuan, nanti dibantu kader Posyandu,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Puskeswan Layani Warga Periksakan Kesehatan Hewan

PONTIANAK - Kota Pontianak menjadi satu diantara dua daerah di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang telah memiliki fasilitas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan yang berlokasi di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara melayani masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan hewan peliharaannya seperti kucing, anjing dan sebagainya. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengapresiasi kehadiran fasilitas puskeswan di bawah naungan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Ia menilai fasilitas yang dimiliki Puskeswan ini cukup baik. Keberadaan Puskeswan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan hewan yang terjangkau, tetapi juga memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bahkan kehadiran Puskeswan ini sudah memberikan pemasukan bagi PAD melebihi 100 persen pendapatannya,” ujarnya usai meninjau operasi terhadap kucing peliharaan yang dilakukan oleh tenaga medis di Puskeswan, Selasa (23/1/2024).

Meski sudah setahun beroperasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kota Pontianak sudah memiliki puskeswan. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus mensosialisasikan keberadaan Puskeswan di Kota Pontianak agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hewan peliharaannya. 

“Ini yang perlu kita gencar sosialisasikan ke masyarakat supaya bisa memeriksakan kesehatan hewan peliharaannya,” terang Ani.

Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Bintoro menjelaskan, Puskeswan dibangun pada tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023. Puskeswan ini juga telah mampu menghasil pemasukan bagi PAD di Kota Pontianak. Saat ini, di Provinsi Kalbar yang memiliki puskeswan baru dua daerah yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. 

“Keberadaan Puskeswan bagi masyarakat sangat diperlukan di Kota Pontianak terutama para pecinta atau pemelihara binatang seperti kucing, anjing dan hewan peliharaan lainnya,” ungkapnya.

Bintoro menambahkan, Puskeswan ini melayani pengobatan atau pemeriksaan kesehatan hewan. Kehadiran Puskeswan ini dinilai cukup membantu masyarakat karena dengan biaya yang terjangkau, mereka bisa memeriksakan kesehatan dan mengobati hewan peliharaannya.

"Karena biaya pengobatan dan pemeriksaan disubsidi oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga tidak memberatkan masyarakat untuk membiayai pengobatan hewan kesayangannya," jelas dia.

Selain itu, pihaknya juga mengantongi data jumlah pemelihara kucing dan hewan lainnya secara by name by address, dengan jumlah keseluruhan mencapai lima ribuan lebih. Jumlah sebanyak itu dipastikannya belum bisa terlayani semua oleh puskeswan. 

“Oleh sebab itu dengan keberadaan praktek dokter hewan swasta juga membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan peliharaannya,” sebut Bintoro.

Menurutnya, Puskeswan ini diperkuat oleh tenaga kesehatan hewan yang terdiri dari dokter veteriner lima orang dan tiga tenaga paramedis. Mereka melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun mengobati hewan-hewannya. Bahkan, lanjutnya lagi, puskeswan ini juga melayani operasi bagi hewan, umumnya yang sering dilakukan adalah operasi sterilisasi, baik anjing maupun kucing betina, dan juga kastrasi hewan jantan yang kecil.

Sebelum puskeswan ada, kata Bintoro, pihaknya sudah membuka pelayanan dokter keliling (dokling). Di mana setiap kecamatan ada pelayanan dokling yang disebut 17-7-1, artinya 17 jam dilakukan sanitasi, 7 jam untuk penanganannya dan 1 hari pelayanan.

“Sehingga dengan adanya puskeswan, kita sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kesehatan hewan peliharaan,” tutupnya. (prokopim/kominfo)