Berita

PONTIANAK - Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara berhasil lolos dalam seleksi penilaian lomba kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Keputusan itu diumumkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/6/2023).

Lurah Siantan Hilir Ade Marheni Dewi menerangkan, sebelum ditetapkan sebagai kelurahan yang mewakili Provinsi Kalbar untuk Lomba Kelurahan Tingkat Regional yang mencakup wilayah Kalimantan - Sulawesi, Kelurahan Siantan Hilir telah melewati beberapa proses tahapan. Mulai dari administrasi, klarifikasi lapangan oleh Tim Penilai hingga tahapan terakhir berupa pemaparan di hadapan dewan juri. Ia menyampaikan ucapan syukur atas capaian ini dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik di tingkat regional nanti.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan warga Kelurahan Siantan Hilir, LPM, PKK, BKM, serta stakeholder terkait lainnya dalam implementasi program-program inovasi kelurahan” ujarnya. 

Menurutnya, kelurahan yang dipimpinnya memiliki keunggulan dengan berbagai inovasi di bidang pemerintahan seperti Pemetaan Potensi Berbasis Data Spasial Kewilayahan, pelayanan masyarakat melalui e-Pemerintahan, dan Gerakan Tanggulangi Kemiskinan serta inovasi unggulan  di bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa optimalisasi pengelolaan lahan gambut melalui Badan Usaha Milik RW (BUM RW).

"Terobosan dan inovasi yang kami lakukan menjadi pertimbangan tim penilai sehingga mengantarkan Kelurahan Siantan Hilir terpilih mewakili Provinsi Kalbar pada Lomba Kelurahan Tingkat Regional yang akan digelar bulan Juli mendatang," sebutnya.

Camat Pontianak Utara Dini Eka Wahyuni menuturkan, terpilihnya Kelurahan Siantan Hilir mewakili Provinsi Kalbar untuk berlaga di Lomba Kelurahan Tingkat Regional, menjadi bukti nyata bahwa inovasi-inovasi dan terobosan kelurahan dinilai layak untuk bersaing dengan kelurahan-kelurahan di tingkat regional Kalimantan - Sulawesi. 

"Kita akan berupaya semaksimal mungkin, semoga harapannya Kelurahan Siantan Hilir bisa menjadi juara," imbuhnya. (prokopim)

Ketua Umum Pordasi Pusat Lantik Pengprov Pordasi Kalbar 2023-2027

PONTIANAK - Meski sempat vakum selama lima tahun, Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Kalbar kembali dibentuk. Edi Rusdi Kamtono diamanatkan untuk menahkodai Pordasi Kalbar sebagai Ketua Pengprov masa bakti 2023-2027. Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi Triwati Marciano melantik langsung Pengprov Pordasi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (21/6/2023) malam.

Ditunjuk selaku Ketua Pengprov Pordasi Kalbar, Edi mengaku tidak pernah terbayangkan bahwa dirinya akan ditunjuk menjadi ketua. Apalagi olahraga berkuda menjadi hal baru bagi dirinya.

"Ini menjadi tantangan kami meski olahraga ini terbilang baru di Provinsi Kalbar maupun Kota Pontianak. Tapi saya yakin tantangan ini akan bisa ditaklukkan apabila seluruh pengurus terutama Pengurus Pusat Pordasi ikut membimbing Pengprov Pordasi Kalbar," ujarnya usai prosesi pelantikan Pengprov Pordasi Kalbar periode 2023-2027.

Menurutnya, pada prinsipnya dirinya memang menyenangi olahraga apapun itu. Sementara olahraga berkuda ini benar-benar hal yang baru baginya sehingga begitu ditetapkan sebagai Ketua Pengprov Pordasi Kalbar oleh Pengurus Pusat Pordasi, ia mulai mencari tahu dan belajar mengenai olahraga berkuda.

"Di setiap kesempatan saya menyempatkan diri membuka google untuk mempelajari olahraga berkuda ini," ungkap Edi yang juga menjabat Wali Kota Pontianak ini.

Bahkan, dia bilang saat bertugas di Palembang, ia menyempatkan mengunjungi lapangan Pordasi di Jakabaring. Ia pun sempat menunggangi seekor kuda dan belajar menjinakkannya.

"Itu yang paling sulit sehingga perlu banyak lagi mempelajari kuda sebab kita tidak akan bisa lebih jauh mengendalikannya jika tidak mengenal karakter kuda yang ditunggangi," imbuhnya.

Sepengetahuan dirinya, ada empat cabang olahraga berkuda yang diperlombakan. Salah satunya horseback archery atau perpaduan olahraga berkuda dan memanah. Dia melihat Kalbar memiliki potensi untuk mengukir prestasi pada cabang tersebut. Hal itu dilihat dari tingginya peminat olahraga panahan di Pontianak khususnya.

"Sehingga tinggal mengasah kemampuan dalam teknik berkuda sambil memanah," tutur Edi.

Diakuinya cabang olahraga ini akan sulit berkembang jika tidak bersama-sama memberikan kontribusi dan partisipasi dalam hal kemajuan olahraga ini.

"Kalau masalah sarana prasarana, mudah-mudahan dari provinsi bisa ikut bersama-sama berkolaborasi mengembangkan cabang olahraga berkuda ini," harapnya.

Menariknya, lanjutnya lagi, olahraga di era modern tidak hanya sekadar prestasi, tetapi bagaimana menjadikannya sebuah industri yang bisa meningkatkan perekonomian. 

"Saya tertarik ketika mengetahui event lomba berkuda di Aceh yang mampu mendatangkan puluhan ribu kuda dan itu melibatkan UMKM. Kegiatan ini bisa menjadi sebuah rekreasi olahraga yang bisa menyedot banyak orang berkunjung ke daerah itu," sebutnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi Triwati Marciano mengatakan, dirinya sempat bertemu Gubernur Kalbar Sutarmidji. Hasil pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar akan mendukung sarana dan prasarana olahraga berkuda di Kalbar.

"Berita baik tadi kami juga bertemu dengan Gubernur Kalbar dan beliau akan mendukung sarana dan prasarana olahraga berkuda di provinsi ini," ucapnya.

Ia menilai Provinsi Kalbar memiliki potensi untuk mengembangkan olahraga berkuda. Meski awalnya ada pemikiran bahwa kuda tidak bisa hidup di Kalbar, tetapi kenyataannya itu tidak terbukti. 

"Mungkin dalam waktu dekat kita coba mengembangkan peternakan kuda sebagaimana dari pembicaraan dengan Gubernur, khususnya kuda-kuda tradisional yang akan dikembangkan di sini," terang Triwati.

Meski Pordasi Kalbar sempat vakum selama lebih kurang lima tahun, tetapi dengan mulai kembali dibentuknya kepengurusan ini dia berharap Kalbar bisa mengirimkan atletnya untuk mengikuti PON 2024 mendatang, khususnya cabang horseback archery.

"Dalam olahraga berkuda ada empat yang dipertandingkan yakni pacu kuda, equestrian, horseback archery dan polo," jelasnya.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar Windy Prihastari berharap kepada Pengprov Pordasi Kalbar yang telah dilantik dan dikukuhkan, tidak hanya memikirkan pengelolaan manajemen organisasi, namun bagaimana melakukan inovasi yang mampu menggugah dan membangun kemitraan yang luas.

"Jika kondisi ini terbangun, tentu Pengprov Pordasi Kalbar serta Pengurus kabupaten/kota akan memiliki daya saing sehingga diperhitungkan oleh kompetitor dari daerah lainnya," paparnya.

Dirinya juga berharap kehadiran Pordasi dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalbar dalam pengembangan wisata olahraga atau sport tourism. Sport tourism seperti dua sisi mata uang yang saling keterkaitan, yang mana setiap event olahraga selalu menciptakan peluang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

"Industri olahraga dengan industri pariwisata akan senantiasa berjalan bersama karena melibatkan masyarakat secara langsung," pungkasnya. (prokopim)

BKM Terbaik dan Penanganan Skala Lingkungan Terbaik

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Kali ini dua buah penghargaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Award 2023 sekaligus disabet Pemkot Pontianak, yakni Kategori Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Terbaik yang diberikan kepada BKM Wahana Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan Kategori Penanganan Skala Lingkungan Terbaik. Kedua penghargaan itu diterima oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Derry Gunawan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pengakuan atas upaya dan prestasi Kota Pontianak dalam menciptakan kota yang bersih, teratur, dan berkelanjutan.

"Kita berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan serta mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Pontianak," ujarnya.

Menurutnya, penghargaan BKM Terbaik diberikan kepada Pemkot Pontianak sebagai apresiasi atas program-program inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan. Dengan membentuk dan menggerakkan berbagai BKM di seluruh wilayah kota, yang telah berperan penting dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap kedepannya program pengurangan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh dapat terus bergulir dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, penghargaan Penanganan Skala Lingkungan Terbaik diberikan sebagai pengakuan atas upaya yang luar biasa dalam penanganan masalah lingkungan, khususnya dalam mengatasi kawasan-kawasan kumuh di Kota Pontianak. 

"Melalui program KOTAKU, bersama-sama kita melakukan rehabilitasi dan peremajaan kawasan kumuh, termasuk perbaikan infrastruktur dasar, pengelolaan air limbah dan peningkatan aksesibilitas," imbuhnya.

Edi bilang, penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi Pemkot Pontianak, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Atas nama Pemkot Pontianak, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak yang telah aktif berpartisipasi dalam program-program peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan kawasan kumuh. 

"Tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak, prestasi ini tidak akan tercapai," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 pada Selasa (20/6/2023) kemarin. Atas pandangan umum tersebut, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas saran dan masukannya terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tahun anggaran 2022. Ia mengatakan, saran dan masukan itu akan menjadi perhatian pihaknya untuk mengoptimalkan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun realisasi belanjanya. 

"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya saat menyampaikan pidato jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (21/6/2023).

Kemudian, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Amanat Keadilan Bangsa terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 sebesar Rp23 miliar, Bahasan menerangkan bahwa komponen Silpa terbesar berasal dari sisa kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan sisa kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya anggaran tersebut dialokasikan kembali pada masing-masing BLUD dan satuan pendidikan sekolah. 

"Kedepannya dengan dukungan legislatif, kami akan berupaya untuk menekan Silpa dengan cara merasionalisasi target pendapatan, target belanja dan target pembiayaan dalam KUA-PPAS disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada," ungkapnya.

Rencana pembangunan Jembatan Garuda juga menjadi sorotan Fraksi Partai Hati Nurani Golkar Bintang Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Keadilan Bangsa. Terkait hal itu, Bahasan memaparkan bahwa rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Jalan Bardan Nadi - Siantan masih berproses.

"Saat ini proses pembangunan Jembatan Garuda tengah melengkapi data, baik secara administrasi maupun teknis rencana pembangunan jembatan, dampak, manfaat dan regulasinya serta berbagai hal lainnya yang perlu dipersiapkan seraya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR," paparnya. (prokopim)