Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen memberantas perilaku perundungan atau bullying, khususnya di lingkungan sekolah. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengimbau para guru dan orang tua untuk menjaga perilaku anak-anak.

“Saya juga mengingatkan, ada aturan tentang kasus perundungan ini. Kalau dilaporkan bisa dihukum,” katanya usai Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Selasa (27/2/2024).

Kasus perundungan anak-anak memang tengah menjadi sorotan di Kota Pontianak. Dampak negatif yang disebabkan oleh bullying pun bisa bermacam-macam, salah satunya trauma psikologis terpendam, sehingga mempengaruhi masa depan anak-anak. Ani menegaskan, segala tindak bullying seperti intimidasi, ancaman dan pengucilan harus dihapuskan.

“Beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, seperti bullying secara fisik, lisan, sosial hingga di platform digital,” ungkapnya.

Pencegahan bullying juga harus dilakukan seluruh pihak. Menurutnya, tanggung jawab sosial melekat dalam diri setiap manusia ketika menyaksikan kasus perundungan. Tak terkecuali di lingkungan sekolah, para guru harus berperan aktif membaca tanda-tanda perundungan.

“Ajari anak arti perundungan, tumbuhkan rasa percaya diri anak dan jadi contoh yang baik bagi anak,” pesannya.

Untuk itu, melalui Sosialisasi Ranham, Ani berharap seluruh lapisan masyarakat yang diundang dapat menyimak dengan seksama materi yang disampaikan narasumber dari Kementerian Hukum, Keamanan dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Barat. 

“Kami harap setelah ikut kegiatan dapat diperoleh wawasan atau pencerahan mengenai pencegahan tindak perundungan,” tutupnya. (kominfo)

Sinkronisasi Data dan Intervensi 

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen kuat dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. Hal ini menindaklanjuti pertemuan tingkat tinggi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) beberapa waktu lalu saat rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Kita akan mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di Kota Pontianak,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (26/2/2024).

Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa angka stunting di Kota Pontianak telah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Kendati demikian, pemerintah pusat telah menargetkan nol persen penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting pada tahun 2024. Untuk itu, Pemkot Pontianak telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani masalah ini. Langkah pertama adalah sinkronisasi data, khususnya terkait dengan inovasi-inovasi di beberapa kecamatan yang sudah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. 

"Kita mencoba memastikan bahwa data yang kita miliki diakui oleh pemerintah pusat, seperti halnya Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)," ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga melakukan berbagai intervensi termasuk inovasi-inovasi di posyandu-posyandu, termasuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi orang tua asuh untuk memberikan asupan makanan bergizi seperti beras, gula, telur, minyak goreng dan sebagainya. 

“Sebetulnya ini sudah dilakukan, hanya mungkin belum terlaporkan secara baik,” kata Ani.

Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai upaya menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. Upaya yang dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan padat modal dan padat karya.

“Dalam satu bulan ke depan, kita akan menggiatkan program-program yang melibatkan padat modal dan padat karya guna meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Pontianak," sebutnya.

Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret yang diambil, Pemkot Pontianak optimis untuk meraih target penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting demi kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak. 

“Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dan membawa perubahan yang signifikan bagi warga Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

Diskumdag Kota Pontianak Gelar Forum Perangkat Daerah

PONTIANAK - Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal, sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan, secara keseluruhan memegang peranan penting dalam memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu menjadi bahan diskusi dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Tahun 2024 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menilai, forum ini menjadi sarana penting untuk berdiskusi, berbagi ide dan menyusun strategi bersama guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. 

“Melalui forum ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu padu, bekerja keras dan berpikir kreatif dalam mengembangkan sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan. Mari kita jadikan Kota Pontianak sebagai contoh keberhasilan dalam menggerakkan roda ekonomi melalui sektor ini,” ujarnya saat membuka FPD Kota Pontianak Tahun 2024 di Hotel Mercure Pontianak, Senin (26/2/2024).

Ia berharap selama diskusi dalam forum ini, semua pihak yang terlibat dituntut harus mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas. Sehingga meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik agar tetap bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Kota Pontianak.

“Harapannya melalui Forum Perangkat Daerah ini, kita semua dapat berkolaborasi memberikan kontribusi positif dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025,” katanya. 

Ani menyatakan, berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga telah melaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. Oleh sebab itu, FPD merupakan forum yang sangat strategis dan penting dalam mensinkronkan Rancangan Renstra dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

“Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, baik yang melalui jalur Musrenbang maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” pungkasnya.

Sebagai salah satu tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025, FPD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program-program kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. (prokopim)

Mulai 1 hingga 6 Maret 2024

PONTIANAK – Harga beras premium di Kota Pontianak turut mengalami kenaikan. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, kenaikan beras premium terjadi secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kendati demikian, harga beras medium di Kota Pontianak mengalami penurunan.

“Kenaikan beras yg terjadi adalah beras premium, kenaikan ini terjadi sebagian besar dihadapi kabupaten dan kota se-Indonesia, tetapi untuk beras medium di Pontianak turun,” katanya usai mengikuti rapat koordinasi inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat zoom meeting di Ruang Pontive Center, Senin (26/2/2024).

Sebagai upaya meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menggelar operasi pasar murah yang akan dimulai dari tanggal 1 hingga 6 Maret mendatang. Ani menerangkan, beberapa komoditas yang dijual seperti 5 kilogram beras medium, 1 kilogram gula pasir dan 1 liter minyak goreng dikemas dalam satu paket dengan harga Rp 60 ribu per paket. Untuk beras medium yang dijual memiliki kualitas yang sama dengan beras premium.

“Ada subsidi 31 ribu rupiah per paket. Dana yang digunakan adalah dana CSR BUMD Kota Pontianak,” tuturnya.

Ani menambahkan, saat ini tersedia 56 ribu ton cadangan beras di Kota Pontianak yang akan digunakan setelah penggunaan dana CSR Pemkot Pontianak. Kegiatan operasi pasar juga ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang bulan puasa. Selain itu, pihaknya berencana akan melaksanakan gerakan pasar murah dengan menggandeng agen-agen di pasar.

“Ada enam ribu paket yang kita siapkan, harga riilnya satu paket Rp 91 ribu, tapi kita subsidi menjadi Rp 60 ribu per paketnya,” imbuhnya.

Naiknya harga beras premium tidak berpengaruh terhadap harga komoditas lainnya. Bahkan, lanjut Ani, beberapa komoditas pokok seperti cabai merah, bawang putih, ayam ras, telur ayam dan lainnya, mengalami surplus. Artinya tidak akan terjadi lonjakan yang signifkan.

“Masyarakat tidak perlu panik. Saya mengimbau masyarakat untuk belanja bijak, menyesuaikan kebutuhan, kita secara berkala selalu mengawasi distributor,” tutupnya. (kominfo)