Berita

Raih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berupa pemberian Insentif Fiskal atas keberhasilan percepatan penurunan stunting dan penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak. Kota Pontianak meraih rangking tertinggi dari 89 kota se-Indonesia karena berhasil menurunkan angka stunting. Capaian keberhasilan itu mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif sebesar Rp6.987.558.000. Tak hanya itu, dana insentif sebesar Rp5.852.646.000 juga diberikan kepada Kota Pontianak atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, sehingga total dana insentif yang diterima sebesar Rp12.840.204.000. Dana insentif itu langsung diserahkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta dengan disaksikan sejumlah menteri, Jumat (6/10/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengucapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pontianak serta seluruh jajaran perangkat daerah, lembaga dan kelompok masyarakat, mitra pembangunan yang telah berperan aktif dalam upaya menurunkan angka stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak.

"Saya yakin dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan dan komitmen bersama semua pihak, angka stunting akan dapat diturunkan menjadi 14 persen di tahun 2023 dan di tahun 2024 ditargetkan bisa turun di bawah 14 persen," ujarnya, Minggu (8/10/2023).

Edi mengungkapkan bahwa keberhasilan yang diraih ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja bersama dari seluruh perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat. Seperti diketahui, Pemkot Pontianak berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Komitmen itu tergambar dari keberhasilan dalam menurunkan angka stunting, dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Berbagai langkah dan strategi yang dilakukan Pemkot Pontianak untuk mencegah stunting.

"Strategi penurunan angka stunting akan terus dilakukan dengan menitikberatkan kepada seluruh calon pengantin dan ibu hamil agar mendapatkan edukasi, informasi dan pelayanan kesehatan yang harus diperoleh bagi sasaran tersebut supaya bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat," ungkapnya.

Demikian pula dalam menurunkan angka kemiskinan, komitmen Pemkot Pontianak dibuktikan dengan menurunkan angka kemiskinan, dari 4,58 persen di tahun 2021 turun menjadi 4,46 persen tahun 2022. Pemkot Pontianak melakukan langkah-langkah strategis di antaranya melalui bantuan bedah rumah tak layak huni. Menurut Edi, bantuan stimulan bedah rumah tak layak huni ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan serupa sudah kesekian kalinya digelontorkan Pemkot Pontianak lewat program bantuan stimulan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). 

"Tujuannya untuk mengentaskan kawasan kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan RTLH ini juga merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kota Pontianak," terangnya.

Bantuan ini bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2023. Program ini akan terus berlanjut karena masih ada rumah tak layak huni belum tersentuh bantuan program ini. 

"Sudah banyak rumah masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah ini, saat ini diperkirakan rumah tak layak huni hanya tersisa sekitar 1.000-an unit rumah," pungkasnya.

Keberhasilan Pemkot Pontianak dalam menurunkan angka stunting dan angka kemiskinan mendapat reward berupa insentif fiskal yang bersumber dari APBN. Insentif fiskal tahun berjalan di tahun 2023 kategori kesejahteraan masyarakat dialokasikan sebesar Rp3 triliun untuk seluruh Indonesia.

Adapun pemberian insentif fiskal ditujukan kepada pemerintah daerah yang dinilai berkinerja baik di tahun berjalan, meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah. (prokopim)

Seminar Internasional Kupas Bahasa Melayu

PONTIANAK - Meski telah banyak penelitian dan berbagai kajian tentang Bahasa Melayu, namun akar sejarah bahasa yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat di tanah air, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan masih perlu digali secara mendalam. Oleh karenanya, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat menggelar Seminar Internasional Bahasa dengan mengangkat tema 'Bahasa Melayu : Prasejarah dan Masa Depan' di Balairungsari Rumah Melayu Kalbar, Sabtu (7/10/2023). Dalam seminar ini, juga menghadirkan para ahli bahasa dan sejarah, satu di antaranya Prof Dr James T Collin.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi dan mendukung digelarnya seminar yang mendiskusikan prasejarah Bahasa Melayu sebagai pintu wawasan terhadap asal-usulnya dan bagaimana bahasa ini berkembang seiring waktu. Ia berpendapat bahwa memang para pakar terus menggali sejarah dan menemukan titik terang asal muasal bahasa ini sehingga menjadi identitas bangsa. Melalui seminar ini, para peserta semakin mengenal kekayaan budaya dan sejarah yang tertanam dalam struktur Bahasa Melayu, memberikan penghormatan kepada nenek moyang yang mewariskannya kepada generasi saat ini. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang berasal dari daerah atau lokal bisa menjadi penyambung sekaligus mempererat tali silaturahmi yang kuat. 

"Oleh sebab itu, bagaimana kita mewujudkan Bahasa Melayu sebagai bahasa yang komunikatif, mudah dimengerti dan bermakna serta berbudaya, artinya menjadi identitas adat istiadat Melayu," ujarnya saat memberikan sambutan pada seminar itu.

Menurutnya, Bahasa Indonesia sejatinya berakar dari bahasa melayu yang disempurnakan. Komunikasi yang baik lewat bahasa ini tentu harus dikembangkan sesuai dengan sastra dan makna dari bahasa itu sendiri. 

"Mudah-mudahan melalui seminar ini bisa memberikan sumbangsih dan titik terang tentang asal muasal Bahasa Melayu," ungkapnya.

Di Pontianak, lanjut Edi, baik itu di kawasan pesisir sungai dan wilayah-wilayah komunitas Melayu, masyarakatnya masih menggunakan Bahasa Melayu sangat kental. Penggunaan Bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi masyarakat yang ada di Pontianak. 

"Dari bahasa, bisa menjadi  suatu komunitas, tidak hanya lingkup lokal tetapi juga internasional. Bahasa juga mencerminkan asal muasal penuturnya," terang dia.

Ketua Panitia Seminar, Nur Iskandar menjelaskan, seminar bahasa yang mengupas Bahasa Melayu ini digelar dalam rangka mewarnai bulan bahasa sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Jadi ke-252 Pontianak yang jatuh pada bulan Oktober. 

"Mudah-mudahan Bahasa Melayu yang menjadi alat dan simbol persatuan semakin menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah globalisasi," terangnya.

Melalui seminar ini, kata dia, menjadi bagian dari kebersamaan untuk memaknai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan baselinenya bahasa melayu untuk menjadi bahasa internasional. Melalui seminar bahasa ini pula, pihaknya akan mengusulkan Kota Pontianak sebagai tangan nenek moyang melayu. Sebab menurut hipotesa Prof Dr James T Collin, asal muasal Melayu berasal dari Borneo bagian barat, yang ibukotanya adalah Kota Pontianak. 

"Apabila hipotesa ini sah diakui secara akademik, boleh kiranya di bandara, pelabuhan dan sudut-sudut Kota Pontianak terpampang bahwa Kota Pontianak adalah ibukota dari nenek moyangnya Bahasa Melayu," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Kesiapan calon pengantin merupakan salah satu kata kunci pencegahan stunting. Oleh karenanya, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan ingin anak muda di Kota Pontianak, khususnya mereka yang tengah memasuki proses pernikahan, agar mematangkan persiapan sebelum akhirnya menjadi pengantin dan memiliki anak.

“Mulai dari usia sedini mungkin, remaja yang nantinya memasuki usia pernikahan sampai melahirkan bayi. Istilahnya seribu hari pertama kehidupan, ini menjadi penting karena generasi muda memahami,” terangnya usai acara Genbest Talk di Hotel Aston Jalan Gajah Mada, Selasa (3/10/2023).

Menurut data terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, angka penurunan stunting telah mencapai 4,7 persen dari yang awalnya 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 19,7 persen pada tahun 2022. Hingga kini, imbuh Bahasan, pihaknya terus melakukan aksi konvergensi stunting di seluruh wilayah Kota Pontianak serta menargetkan penurunan sebesar 5 persen pada akhir tahun 2023. Arah kebijakan dan program yang beririsan dengan urusan stunting juga diprioritaskan, seperti sanitasi air bersih bagi warga kurang mampu.

“Kami Pemkot Pontianak dengan lintas sektor berupaya secara bergotong royong untuk mengintervensi memberikan bantuan pangan protein hewani lokal kepada bayi teridentifikasi stunting. Dan ini dampaknya luar biasa,” ujarnya.

Mahasiswa dari seluruh kampus di Kota Pontianak hadir di kegiatan Genbest Talk untuk menambah wawasan dari narasumber. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Narasumber lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan dokter kenamaan Indonesia, Gia Pratama.

Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong menjelaskan, penurunan kondisi gagal tumbuh atau stunting sudah menjadi program prioritas sejak tahun 2018 oleh pemerintah pusat. Acara Genbest Talk di Kota Pontianak kali ini mengusung tema ‘Penuhi Nutrisi Tepat, Atasi Stunting dengan Cepat’. Ia mengatakan, peran mahasiswa amat penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia umumnya dan Kota Pontianak khususnya.

“Kalau bikin konten, bikinlah konten yang mengandung edukasi pencegahan stunting,” paparnya.

Langkah sederhana bisa dilakukan dengan memulai pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan diri untuk konsumsi makanan yang sehat. Dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting terus menurun secara konsisten. Data Studi Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukan angka stunting secara nasional sudah mengalami penurunan menjadi 21,6 persen. Khusus untuk Provinsi Kalbar, angka stunting mencapai 27,8 persen atau peringkat ke-8 tertinggi di Indonesia. Sedangkan Kota Pontianak masih di angka 19,7 persen.

“Angka ini harus diturunkan karena masih di atas target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu 14 persen di tahun 2024. Terkait dengan hal ini, Pemerintah memberikan perhatian lebih pada Kalimantan Barat, dengan menjadikannya satu dari 12 provinsi prioritas penurunan stunting,” tutupnya. (kominfo)

TERNATE - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti memaparkan kolaborasi penurunan stunting di Kota Pontianak ketika menjadi narasumber nasional Sarasehan Istri Wali Kota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Tahun 2023 di Ballroom Hotel Amara Bela Internasional, Kota Ternate, Selasa (3/10/2023). TP PKK Pontianak jadi salah satu unsur yang terlibat aktif di lapangan. Salah satunya lewat inovasi Komitmen, Kolaborasi dan Monitoring (Kokomoto). 

"Inovasi itu hadir untuk mendukung Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Pontianak," kata Yanieta. 

Sebagai mitra kerja Pemkot, TP PKK Kota Pontianak berkomitmen mendukung program penurunan angka stunting balita. Program itu  merupakan salah satu indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ditargetkan di tahun 2024, angka stunting balita di Kota Pontianak turun menjadi 14%.

Beberapa fokusnya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, mutu fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan sistem informasi stunting yang terintegrasi. Kerja sama lintas sektor ditingkatkan. Kegiatan dilakukan langsung menyentuh target di lapangan hingga tingkat dasawisma.

"Kegiatan ini dengan tujuan kelompok sasaran yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan," kata Yanieta. 

Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, sarapan pagi bersama sekaligus minum tablet tambah darah bagi siswa putri, dan lomba mewarnai tingkat sekolah dasar diawali dengan makan telur bersama. 

"Kegiatan ini kemudian dicontoh daerah lain di Kalimantan Barat untuk menggelar kegiatan serupa," imbuhnya. 

Untuk melakukan monitoring, selain informasi melalui kader Tim Penggerak PKK dan Posyandu, Kota Pontianak memanfaatkan aplikasi Pazti (Pontianak Zero Stunting). Alat kerja tersebut memudahkan langkah di lapangan agar tepat sasaran.

"Melalui aplikasi Pazti, kami memonitoring data by name by address anak yang terindikasi stunting, setelah itu saya bersama tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan turun ke masyarakat melakukan langkah-langkah penanganan," jelas Ibu Wali Kota Pontianak. 

Hasilnya menggembirakan. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita, angka stunting turun 4,7 persen, dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 19,7 persen di tahun 2022.

"Atas pencapaian ini pula Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo, yang hari ini juga sebagai narasumber utama," sambungnya Yanieta. 

Selain urusan stunting, Yanieta juga bercerita sejumlah capaian prestasi TP PKK Kota Pontianak baik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun nasional. Jelang akhir masa jabatannya Desember mendatang, PKK Kota Pontianak berhasil kembali meraih juara umum HKG PKK ke 51 tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang.

"Capaian juara umum ini merupakan prestasi yang kedua kalinya diraih oleh TP PKK Kota Pontianak sepanjang kepemimpinan saya," pungkasnya. (prokopim)