Berita

PONTIANAK - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2024 sudah diserahkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penyerahan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (2/1/2024).

"Dengan diserahkannya DPA-SKPD TA 2024 ini saya minta perangkat daerah segera laksanakan program,” ujarnya usai menyerahkan secara simbolis Peraturan Wali (Perwa) Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 yang berisikan tentang Struktur APBD SKPD Kota Pontianak.

Ani menyampaikan, volume anggaran Kota Pontianak di tahun 2024 sebesar Rp2,023 triliun. Ada tujuh program prioritas yang akan dilaksanakan pihaknya. Mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sampai revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Selanjutnya adalah penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, hingga persiapan pelaksanaan pemilu 2024.

"APBD Tahun 2024, sesuai dengan Tema RKP tahun 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” sebutnya.

Ani berharap, Perwa dapat menjadi bahan informasi bagi OPD di lingkungan Pemkot Pontianak dalam pelaksanaan penganggaran APBD Tahun 2024. Proses penyusunan APBD sudah dibuat tahun sebelumnya antara Pemkot Pontianak dan badan legislatif dalam hal ini DPRD Kota Pontianak.

"Tentu kami melanjutkan, disertakan dengan program prioritas,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menyebut realisasi anggaran tahun lalu sudah baik, tinggal ditingkatkan pada belanja awal tahun. Ia berpesan agar seluruh OPD segera menjalankan program yang telah disusun dan tidak pada akhir waktu anggaran.

"Jika hasil audit Kementerian Keuangan menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Pontianak akan menerima lebih banyak Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Sekda menegaskan, dalam pelaksanaan DPA, perangkat daerah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Adapun antar perangkat daerah harus bersinergi terlebih untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

"Jangan sampai (DPA) dikerjakan di akhir-akhir,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pj Wali Kota Ajak Warga Jaga Kondusifitas 

PONTIANAK - Suasana menyambut malam Tahun Baru 2024 di Kota Pontianak secara umum aman dan terkendali. Hal itu sebagaimana dikatakan Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian usai menghadiri zoom meeting dalam rangka mengetahui perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) malam pergantian tahun di Pos Pengamanan Pasar Flamboyan di Jalan Pahlawan, Minggu (31/12/2023). Selain pemantauan langsung yang dilaksanakan oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak, pemantauan juga dilakukan melalui CCTV yang ada di wilayah Kota Pontianak. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali selama malam pergantian tahun

“Kita berharap situasi kamtibmas yang ada ini tetap terjaga dengan baik. Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak, mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Pontianak,” ujarnya.

Menurut Ani, ada lima titik yang menjadi sasaran pemantauan. Pihaknya juga sudah menurunkan petugas yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pergantian tahun dalam menjamin ketentraman bagi masyarakat. Untuk itu, Pemkot Pontianak bersama TNI dan Polri serta unsur-unsur lainnya saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan pemantauan aktif serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas.

“Dengan harapan, malam pergantian tahun di Pontianak dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” ungkapnya.

Dari pantauan di lapangan, suasana malam pergantian tahun di Kota Pontianak berjalan tertib dan lancar. Meski di sejumlah jalan protokol terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan, namun arus lalu lintas relatif lancar. (prokopim)

Pj Wako Apresiasi Kader Posyandu

PONTIANAK – Per bulan November 2023, terdapat 15 balita stunting di Posyandu Karya Pesona RW 39 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. Sedangkan untuk Kecamatan Pontianak Kota, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, sampai hari ini masih ada 1.102 balita yang teridentifikasi stunting.

"Prevalensi stunting Kecamatan Pontianak Kota mencapai 4,7 persen penyumbang stunting Kota Pontianak," ungkapnya usai penyerahan bantuan pangan kepada keluarga balita stunting, pada agenda Edukasi Gizi, di Posyandu Karya Pesona Jalan Ampera Gang RA Karim, Jumat (29/12/2023) pagi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen untuk menekan angka stunting. Berbagai upaya telah dilaksanakan mulai dari intervensi gizi, pendampingan calon pengantin sampai bantuan pangan. Di tahun 2022, terjadi penurunan dari sebelumnya di tahun 2024 mencapai 24,4 persen menjadi 19,7 persen. Kendati belum muncul pendataan lengkap untuk tahun 2023, Ani optimis sudah terjadi penurunan lebih lanjut. Ia mengajak pemangku kebijakan terkait untuk bahu-membahu memberikan bantuan bahan pangan bagi keluarga balita stunting.

"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada kader posyandu di seluruh wilayah Kota Pontianak, atas dedikasinya menjalankan tugas, selain itu ikut meningkatkan kapasitas,” paparnya.

Pada agenda Edukasi Gizi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) itu, juga difasilitasi pasar murah dengan melibatkan UMKM. Ani berharap, selain turunnya angka stunting, juga ikut menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.

"Mudah-mudahan agenda ini dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar, maupun seluruh Kota Pontianak umumnya,” tutupnya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengimbau perangkat daerah agar cekatan dan responsif menangani stunting. Setiap arahan kepala daerah harus diterjemahkan dalam bentuk program yang tepat sasaran.

"Jadi jangan bicara saja, harus ada aksi tepat sasaran. Tugas perangkat daerah melaksanakannya," tuturnya.

Senada dengan arahan Presiden, Harisson ingin mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045 dan dimulai sejak dari dalam kandungan. Sehingga upaya penurunan pencegahan stunting harus segera terlaksana.

"Bangsa Indonesia menjadi besar jika anak-anak kita sehat dan bugar," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat memaparkan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional maupun daerah, terutama terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan UMKM di Aula Bappeda Kota Pontianak, Kamis (28/12/2023).

Kepala Bappeda Kota Pontianak Sidiq Handanu menjelaskan, tujuan evaluasi ini untuk melihat keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah dibuat dengan rencana strategi masing-masing perangkat daerah.

“Keselarasannya itu mencakup dari aspek sasaran dan indikator kemudian juga kualitas dari indikatornya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Sidiq, sangat penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak karena tahun 2024 Bappeda akan menyusun RPJMD, juga RPJPD dan juga untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. 

"Ini tentu akan menjadi konsep kita agar perencanaan-perencanaan itu nantinya menghasilkan belanja-belanja daerah yang lebih fokus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, arahnya adalah pada outcome," jelasnya.

Menurutnya, kemiskinan dan stunting menjadi program prioritas nasional. Targetnya tahun 2024 persoalan terkait program prioritas harus diselesaikan atau target penurunan pada titik tertentu. Misalnya angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim pada 2024 ditargetkan harus 0 dan angka stunting harus dibawah 14 persen.

Demikian pula UMKM, pariwisata dan ketahanan pangan juga merupakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat atau ekonomi kerakyatan. Fokus sasaran tersebut harus terukur serta memperhatikan indikator-indikator sebelumnya juga harus arahnya ke arah perbaikan. 

“Itu yang jadi hasil evaluasi dan menjadi masukan kita terutama dari dalam perencanaan-perencanaan,” tuturnya.

Sementara itu, dari ekonomi makro semua indikator menuju arah yang positif atau perbaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah mencapai angka 81,6, angka kemiskinan ksudah di angka 4 persenan. Ia juga memastikan angka stunting on the track, jika tahun 2022 angkanya di kisaran 19,7 pada tahun 2023 ia berharap bisa di angka 16 persen.

"2024 mudah-mudahan, usaha terus agar bisa turun ke bawah 14 persen,” sebutnya.

Setiap program, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi harus didukung perangkat daerah lainnya yang terlibat.

“Kita ingin melihat perangkat daerah untuk fokus pada program-program yang sudah kita tentukan bersama, contoh pariwisata, tidak bisa Dinas Pariwisata saja, infrastrukturnya pastilah dari Perkim, PU atau Dishub," pungkasnya. (prokopim)