,
menampilkan: hasil
Pembangunan Waterfront, Bangunan Terkena GSS Mulai Dibongkar
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai melakukan pembongkaran bangunan yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) di Jalan Sultan Muhammad tepian Sungai Kapuas. Pembongkaran tersebut bagian dari pembangunan waterfront sepanjang 990 meter dari Kapuas Indah hingga Pelabuhan Senghie.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, pembongkaran ini sebagai tahap awal dalam penataan waterfront segmen di Parit Besar atau Jalan Sultan Muhammad. "Saat ini kita lakukan beberapa pembongkaran bangunan yang terkena penataan, ada lebih dari 60 bangunan yang bagian belakangnya harus dipotong," ujarnya usai meninjau pekerjaan pembongkaran, Rabu (27/1/2021).
Edi menambahkan, rata-rata bangunan yang terkena pemotongan atau pembongkaran antara enam hingga sepuluh meter. Intinya, lanjut dia, sepanjang 15 meter dari turap harus bebas dari bangunan karena itu termasuk dalam GSS.
Penataan kawasan itu akan menonjolkan konsep waterfront dengan promenadenya. Selanjutnya, bangunan-bangunan yang ada di lokasi tersebut bisa menyesuaikan dengan keberadaan waterfront nantinya. "Baik itu konstruksinya maupun bentuk serta fungsinya sehingga bisa menunjang keberadaan waterfront," kata Edi.
Bangunan-bangunan yang ada di sepanjang waterfront tersebut diharapkannya bisa menyesuaikan dengan membuat bagian belakang menghadap ke sungai menjadi muka bangunan. "Dengan begitu tampilan bangunan di sepanjang waterfront akan lebih menarik, ditambah lagi adanya penghijauan," sebutnya.
Edi menyebut, sejauh ini pemilik bangunan mendukung dengan adanya pembangunan waterfront. Meskipun masyarakat sempat mempertanyakan masalah keamanan tetapi persoalan itu bisa dikolaborasikan dengan pihak keamanan agar nantinya disediakan pos-pos pengamanan pada lokasi tersebut.
Ia berharap proses pembangunan waterfront Kapuas Indah-Senghie bisa berjalan lancar dan tertata rapi. Pembongkaran ditargetkan selama satu hingga dua bulan ke depan. "Karena pemancangan telah dimulai sehingga konstruksi harus segera dikerjakan," sebutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Firayanta menjelaskan, area yang akan dibangun adalah GSS seluas 15 meter ke turap, di mana 10 meternya digunakan untuk promenade dan 5 meternya untuk area penghijauan. Dengan dibangunnya waterfront di lokasi itu, maka bangunan-bangunan yang ada akan diminta menyesuaikan dengan menjadikan bagian belakang sebagai muka atau teras depan menghadap ke sungai. "Jadi bagian muka bangunan ada dua, yang satu menghadap ke Jalan Sultan Muhammad, dan satunya lagi menghadap ke Sungai Kapuas," imbuhnya.
Sementara untuk fungsi bangunan, sambung dia, diserahkan kepada masing-masing pemilik bangunan, apakah masih tetap beraktivitas seperti biasanya atau membuka usaha lainnya. "Kita berharap mereka bisa menyesuaikan untuk mendukung fungsi waterfront misalnya restoran, kuliner atau berjualan kerajinan," tutur Firayanta.
Dijelaskannya, untuk target pembangunan multiyears ini selama tiga tahun dari 2020 hingga 2022. Dalam jangka waktu tersebut jika bisa dipercepat maka ditargetkan pada pertengahan 2022 sudah bisa selesai. Ia menyebut, sebagian besar masyarakat mendukung pembangunan waterfront sebab kawasan itu merupakan cikal bakal pengembangan ekonomi di Kota Pontianak. "Sehingga fungsi dari keberadaan ruko tersebut sangat penting selain untuk Kota Pontianak juga untuk pedalaman," pungkasnya. (prokopim)
Inflasi di Pontianak 2,11 persen di Tahun 2020
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, inflasi di Kota Pontianak pada tahun 2020 berada pada angka 2,11 persen. Angka ini masih di bawah inflasi Provinsi Kalbar yang berada di angka 2,46 persen. "Tetapi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional, inflasi di Kota Pontianak berada di atas rata-rata nasional yang berada di angka 1,68 persen," ujarnya usai rapat evaluasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak di Ruang Pontive Center, Senin (25/1/2021).
Menurutnya, terjadinya inflasi tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi saat ini, termasuk perubahan cuaca. Bahkan Kota Pontianak mengalami beberapa deflasi sehingga berpengaruh terhadap inflasi. "Beberapa diantaranya mengalami penurunan seperti pada awal 2020 harga ayam merosot, akan tetapi pada akhir tahun justru mengalami kenaikan," sebutnya.
Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 ada pembatasan aktivitas termasuk usaha rumah makan dan warung kopi. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena mulai diterapkannya adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan. "Setelah aktivitas ekonomi mulai bergeliat lagi, kebutuhan masyarakat meningkat kembali," tuturnya.
Kondisi cuaca seperti air pasang, hujan disertai angin juga berpengaruh terhadap harga beberapa komoditas seperti cabai. Beberapa lahan tanaman terendam dan di beberapa daerah terjadi bencana. "Sehingga harga cabai mengalami kenaikan di pasaran," sebutnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mencanangkan program gerakan menanam cabai dan sayuran di pekarangan masing-masing. Pihaknya juga berupaya meningkatkan kualitas distribusi dan memperhitungkan kebutuhan pangan yang diprediksi mempengaruhi angka inflasi. "Mudah-mudahan di Kota Pontianak tingkat inflasi bisa terkendali karena pentingnya pengendalian inflasi untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Tahun 2021 pihaknya akan memetakan kembali terutama dengan memperbaiki data yang ada. Termasuk memprediksi kebutuhan masyarakat akan bahan pangan atau kebutuhan pokok yang meningkat setiap hari besar keagamaan. "Mobilitas masyarakat yang tinggi juga menjadi bahan evaluasi," pungkasnya. (prokopim)
Wali Kota Edi Kamtono Sambut Jenazah Toni Ismail dan Keluarga
PONTIANAK - Kedatangan lima peti jenazah Toni Ismail dan keluarga, korban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, disambut para pelayat di Masjid Al Hikmah Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turut serta mengangkat peti jenazah ke dalam masjid untuk disalatkan berjamaah. Ia berharap keluarga korban diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. "Semoga korban bisa ditempatkan di surganya Allah SWT, dilindungi dan dilapangkan kuburnya serta ditempatkan disisi terbaik," ujarnya usai salat jenazah berjamaah di Masjid Al Hikmah, Minggu (24/1/2021).
Kelima jenazah yang disalatkan adalah Toni Ismail, Rahmawati, Athar Rizki Riawan, Ratih Windania dan Yumna Fanisyatuhzahra.
Pihaknya juga menyerahkan dokumen kependudukan berupa akta kematian, KTP-el dan Kartu Keluarga kepada keluarga korban. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam hal ini membantu pengurusan dokumen administrasi kependudukan bagi korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182.
Edi menuturkan saat ini masih ada satu jenazah warga Kota Pontianak yang belum teridentifikasi. Hingga kini sudah ada 10 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang merupakan warga Kota Pontianak dan telah dimakamkan. "Kita masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan tim DVI, baik dari DNA maupun barang-barang yang bisa diidentifikasi," ungkapnya
Tercatat 11 warga Kota Pontianak yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182 dengan rute penerbangan Jakarta - Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu, 9 Januari 2021. (prokopim)
Canangkan Vaksinasi, Edi Sebut Pentingnya Divaksin
PONTIANAK - Sebanyak 22 calon peserta vaksinasi Covid-19 hadir pada pencanangan vaksinasi Covid-19 di halaman Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani, Kamis (21/1/2021). Ke-22 peserta tersebut terdiri dari Forkopimda Kota Pontianak, pejabat, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, komunitas dan jurnalis.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para peserta vaksinasi Covid-19 yang telah bersedia diimunisasi vaksin Sinovac. Pencanangan vaksinasi ini tujuannya sebagai role model bagi masyarakat Kota Pontianak pentingnya diimunisasi vaksin Covid-19 dalam melindungi diri dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Kita terus mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat secara luas," ujarnya.
Bagi mereka yang telah menjalani vaksinasi, akan menerima lembaran bukti vaksinasi Covid-19 sebagai data bagi yang bersangkutan untuk berbagai keperluan. "Setelah menjalani vaksinasi yang pertama ini, mereka akan kembali lagi untuk divaksin dalam waktu 14 hari ke depan," katanya.
Dijelaskannya, saat ini sebanyak 725 tenaga kesehatan (nakes) sudah divaksin. Jumlah itu akan terus bertambah. Selanjutnya vaksinasi juga ditujukan kepada TNI, Polri maupun ASN, terutama pejabat dan guru. Guru perlu mendapatkan vaksin supaya pembelajaran tatap muka bisa dilakukan. "Kemudian juga bagi masyarakat yang rentan terhadap penularan Covid-19," ungkap Edi.
Menurut Edi, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan terus melihat perkembangan vaksinasi Covid-19. Proses vaksinasi ditujukan bagi mereka yang belum pernah terpapar dan tidak ada penyakit bawaan atau komorbid. Sehingga untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 harus melewati proses screening. "Jika hasil screeningnya membolehkan baru dilakukan vaksinasi," terang dia.
Sementara itu, lanjutnya, apabila ada yang menolak untuk divaksin, pihaknya akan menelusuri terlebih dahulu latar belakang atau alasan penolakannya. Namun dirinya yakin warga Kota Pontianak sudah memahami ikhtiar pentingnya vaksinasi Covid-19. "Karena selain melindungi diri, vaksin juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita," imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu menerangkan, memang pada awalnya jumlah calon peserta vaksinasi sebanyak 22 orang. Namun dalam proses pelaksanaannya, terutama pada saat screening, ada beberapa diantaranya ditunda vaksinasinya karena beberapa sebab. "Misalnya ada beberapa yang saat discreening ternyata tekanan darahnya naik sehingga ditunda vaksinasi terhadap bersangkutan," paparnya.
Terhadap mereka yang belum bisa divaksin tersebut akan didaftarkan dan dimasukkan pada periode vaksinsi selanjutnya. Setelah pencanangan vaksinasi ini, sambung Sidiq, selanjutnya vaksinasi menyasar kepada TNI, Polri dan ASN, dalam hal ini diprioritaskan bagi guru atau tenaga pendidik. Hal tersebut bertujuan agar proses pendidikan bisa berjalan kembali karena selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi semua pihak. "Jika guru telah diimunisasi maka keyakinan pendidikan bisa bergerak dan anak-anak bisa belajar dengan baik," jelasnya. (prokopim)