,
menampilkan: hasil
Selain Destinasi, Penyelenggaraan Event Bisa Jadi Daya Tarik Wisata
Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Pontianak
PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meminta beberapa kegiatan masyarakat yang diselenggarakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Pontianak dapat diusulkan menjadi agenda nasional dalam kalender pariwisata. Dia menggambarkan beberapa agenda seperti peringatan Titik Kulminasi perlu dilaksanakan secara nasional.
“Coba satu kali acara di antara Maret atau September Titik Kulminasi itu bisa dimeriahkan secara nasional. Kemudian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pontianak, dirangkai agar lebih semarak lalu dikolaborasikan dengan komunitas,” sarannya didampingi Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi pada Rapat Asistensi RKA-SKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023, di Hotel Mahkota, Selasa (13/9/2022).
Kemudian, cabang olahraga (cabor) unggulan seperti sepakbola, bola voli, badminton serta cabor unggulan lainnya juga Edi minta untuk ditingkatkan kualitasnya baik secara manajemen maupun sarana dan prasarana penunjang atlet. Sebagai contoh, dia menyebut olahraga air dragon boat dapat dipilih sebagai event yang bisa menarik warga lokal maupun wisatawan.
“Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporapar semuanya dimulai dengan semangat wisata. Dan wisata tidak hanya memanfaatkan destinasi, tapi juga event-event seperti olahraga serta yang serupa,” jelasnya.
Namun, lanjutnya lagi, dalam prosesnya memerlukan sinkronisasi antar OPD, seperti penyelenggaraan event di waterfront, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag), Dinas PUPR maupun Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Hal ini dalam rangka agar dinas-dinas terkait mendukung terselenggaranya event tersebut sehingga berlangsung sukses.
“Supaya saling menunjang, dikolaborasikan,” pesannya.
Beberapa komponen lainnya yang terkandung dalam Disporapar juga tengah diupayakan untuk diperbaiki. Mulai dari infrastruktur, administrasi, tata kelola hingga keuangan, menjadi perhatiannya sekaligus mewadahi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.
“Detail seperti jendela, bingkai, jalannya, harus rapi,” tegas Edi.
Seperti diketahui, proses penyusunan RKA-SKPD TA 2023 Kota Pontianak telah memasuki hari pertama. Di hari pertama ini terdapat sejumlah OPD yang diasistensi, mulai dari Disporapar, DP2KBP3A, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR.
Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Diskumdag, Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan, Disdukcapil serta Kecamatan Pontianak Kota.
Terdapat lima Tim Asistensi yang diketuai masing-masing Pejabat Eselon Dua Pemkot Pontianak, mulai dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak, Hidayati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Trisna Ibrahim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Iwan Amriady, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Aswin Djafar serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM, Kusyairi.
Asistensi rencananya dilaksanakan selama dua hingga tiga hari. Segenap program kerja serta kebijakan OPD dievaluasi oleh Tim Asistensi agar tidak terjadi temuan dan kekeliruan anggaran. (kominfo/prokopim)
PS Jumbo Juarai Piala Wali Kota U21
PONTIANAK - Laga final PS Pontura melawan PS Jumbo menjadi pertandingan penutup Turnamen U 21 antar klub di bawah naungan PSSI Kota Pontianak. Pertandingan berlangsung sengit di Lapangan Keboen Sajoek PSP, Senin (12/9/2022) sore. Kursi tribun dipadati penonton dan suporter kedua klub. Hasilnya, PS Jumbo mengungguli PS Pontura dengan skor 2-1. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan ikut menyaksikan pertandingan penutup Turnamen U 21 memperebutkan piala Wali Kota Pontianak yang sudah berlangsung sejak 27 Agustus 2022. Pertandingan yang disuguhkan kedua klub sepak bola sangat seru. Betapa tidak, strategi demi strategi begitu apik diterapkan para pemain.
"Pertandingan final ini begitu seru dan skill-skill pemainnya bagus sehingga penonton begitu antusias menyaksikannya," ujar Bahasan.
Selaku Ketua PSSI Pontianak, dirinya mengapresiasi digelarnya turnamen ini sebagai wadah pesepak bola untuk mengasah skill mereka. Apalagi klub yang mengikuti pertandingan ini sebanyak 16 klub sehingga masing-masing klub bisa mengukur kemampuan mereka. Ia berharap prestasi sepak bola di Kota Pontianak semakin maju.
"Dengan seringnya digelar turnamen seperti ini maka kemampuan atau skill para atlet sepak bola ini semakin terasah," imbuhnya.
Adanya Porprov Cabor sepak bola di November mendatang, membuat PSSI Kota Pontianak mengambil ancang-ancang proses seleksi pemain buat memperkuat tim sepak bola Kota Pontianak. Salah satu wadahnya di turnamen ini diikuti sebanyak 16 klub resmi di bawah PSSI Kota Pontianak.
"Mudah-mudahan hasil turnamen piala Wali Kota ini menjadi ajang bibit unggul menuju Porprov," kata Bahasan.
Menurutnya, animo penonton yang menyaksikan laga final juga luar biasa. Lapangan PSP bergemuruh. Tak hanya suara lantang suporter yang mengudara. Tabuhan sebar drum suporter menambah gegap gempitanya partai final ini.
"Penontonnya luar biasa. Tentu saja penggila bola sudah rindu. Sebab dua tahun lebih Pontianak tidak menggelar turnamen sepak bola akibat pandemi covid," tukasnya.
Fadlie (45), satu di antara penonton yang menyaksikan laga final Turnamen U21 Piala Wali Kota Pontianak, menuturkan, pertandingan itu sangat atraktif. Sebab para pemain mampu menyuguhkan permainan yang cerdas dan teknik yang terbilang mumpuni.
"Teknik permainan yang dilakukan pemain sangat bagus dan tidak mudah terbaca," imbuhnya.
Ia berharap turnamen serupa bisa terus digelar agar sepak bola di Pontianak terus berkembang, baik dari sisi prestasi maupun kemampuan atlet sepak bola.
"Semoga dunia sepak bola di Pontianak semakin maju dan berkembang," pungkasnya. (prokopim)
Bahasan Sebut Angka Inflasi di Pontianak Relatif Stabil
Zoom Meeting Arahan Presiden Joko Widodo
PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam sebulan sudah beberapa kali menghadiri zoom meeting membahas pencegahan inflasi menyusul penyesuaian harga BBM bersama kementerian terkait. Pada rapat virtual tersebut, seluruh kepala daerah di Indonesia hadir untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat.
“Kami Pemkot Pontianak pada prinsipnya siap mendengar instruksi dari pusat untuk menangani atau mengantisipasi terjadinya inflasi,” terangnya usai mendengar arahan Presiden Joko Widodo melalui video conference, di Ruang Pontive Center, Senin (12/9/2022).
Mulai hari ini, kata dia, angka inflasi di Kota Pontianak termasuk yang paling rendah dari seluruh wilayah secara nasional yaitu 4,4 persen. Bahasan menilai hal ini menunjukkan angka inflasi di Kota Pontianak masih relatif stabil. Dirinya berharap angka ini tetap stabil sampai melewati kondisi global yang tengah dilanda krisis.
“Mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Pontianak secara signifikan,” imbuhnya.
Dia menyebut, beberapa upaya telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak guna mengendalikan inflasi, seperti peninjauan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga bahan pokok di pasar.
"Harga pangan relatif stabil pada seluruh kebutuhan pokok. Komoditas utama juga tersedia," ungkap Bahasan.
Oleh sebab itu, lanjutnya, melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait dapat memberikan informasi terkini berkaitan ketersediaan bahan pokok. Tak hanya itu, dia juga meminta keperluan lainnya seperti BBM hingga ketersediaan pangan terjaga.
“Kunci untuk mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan bahan pokok,” tutupnya. (kominfo)
Sekda Mulyadi Minta Tim Asistensi RKA-SKPD Taati Pedoman
Pemkot Pontianak Gelar Asistensi RKA-SKPD TA 2023
PONTIANAK - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah masuk ke tahap asistensi. Tim Asistensi yang terdiri dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak, Hidayati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Trisna Ibrahim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Iwan Amriady, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Aswin Djafar serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM, Kusyairi, diharapkan bisa mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap segala pedoman diikuti dan setiap jenis yang sama, nomenklatur yang sama harus diperlakukan sama. Jangan sampai berbeda,” pesan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi saat memberikan arahan kepada Tim Asistensi dan segenap Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pontianak saat Asistensi RKA-SKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023, di Hotel Mahkota Jalan Sidas, Senin (12/9/2022).
Tak kalah pentingnya, Mulyadi mengimbau untuk menekankan skala prioritas pada penyusunan RKA-SKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 tersebut. Dia menekankan, efisiensi RKA-SKPD menjadi satu di antara kunci tercapainya kinerja aparatur dengan baik. Terlebih dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) memiliki esensi efisiensi kinerja.
“SAKIP itu esensinya adalah efisiensi, jadi nanti tinggal dilihat dari anggarannya. Kalau sosialisasi terus, kapan implementasinya," timpalnya.
Dari tahun ke tahun, dia menilai terlalu sering dilakukan sosialisasi yang belum diimplementasikan. Dalam tataran kebijakan, setelah sosialisasi ada implementasi, dan terakhir adalah evaluasi.
“Seharusnya anggaran kita seperti itu, jangan ada sosialisasi terus. Contohnya Disdikbud selalu sosialisasi Dana BOS, padahal guru-guru bisa lihat di Youtube dari Kementerian terkait,” paparnya.
Sinkronisasi antara dinas terkait, lanjut Mulyadi, akan menekan anggaran sehingga terjadi penghematan. Dia berujar, seperti contoh kasus stunting, setiap dinas bisa mencari peran yang berbeda, tetapi tetap satu tujuan yaitu penurunan angka stunting.
“Misalnya nanti yang sosialisasi DP2KBP3A, Dinkes bagian implementasi. Kan bisa begitu,” imbuhnya.
Jika terjadi perbedaan pandangan antara OPD serta Tim Asistensi, Mulyadi mengajak untuk menyikapinya dengan bijak demi kepentingan bersama. Kesejahteraan pegawai, air dan listrik, untuk diperhatikan pada penyusunan. Dirinya berharap tidak ada masalah dalam evaluasi terhadap kinerja serapan anggaran maupun temuan dari BPK RI.
“Saya ingatkan kembali untuk dibatasi, kita berpatokan kepada lima orang. Kemudian dokumen anggaran dari OPD, itu bagian dari unjuk kerja,” pungkasnya. (kominfo)