Berita

Monev Penyelenggaraan JKN-KIS dengan Stakeholders

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan meminta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat dimaksimalkan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dirinya menyarankan beberapa hal. Di antaranya optimalisasi pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Ia menekankan pentingnya ketersediaan obat termasuk seluruh fasilitas kesehatan dan penyediaan sarana intensif seperti ICU, ICCU, PICU dan NICU.

“Implementasikan registrasi online, sediakan display tempat tidur serta menyediakan antrian Tindakan Medis Operatif (TMO),” ungkapnya usai Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan JKN bersama stakeholders di Kota Pontianak, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (31/8/2022).

Adanya stigma negatif di masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dinilainya perlu terus dikikis. Dia mengajak pihak terkait untuk menjadikan keluhan tersebut sebagai introspeksi dan motivasi.

“Jangan sampai hal itu terjadi lagi sebab ketika masyarakat sakit, mereka memerlukan pelayanan prima, maksimal, cepat dan tepat. Tapi saya yakin petugas medis sudah terlatih dan disumpah untuk melayani siapapun yang sakit tanpa melihat latar belakang,” ucap Bahasan.

Kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes), dirinya berharap agar memiliki kelapangan dada saat menghadapi berbagai jenis perilaku masyarakat, terlebih dengan kondisi sosial yang majemuk di Kota Pontianak. 

“Wajar apabila masyarakat mengeluh, marah yang mungkin akan menyakitkan hati kita. Tapi kalau kita membalas, berarti kita belum professional. Jangan pernah menyalahkan masyarakat, tapi berikan edukasi serta pemahaman dengan pendekatan yang bijak,” tuturnya.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022, sudah 73,27 persen masyarakat Kota Pontianak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dari data tersebut lebih rinci dijelaskan, segmen peserta tertinggi adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu 33,09 persen disusul Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (BP) yaitu 20,20 persen. Sisanya adalah Penerima Bantuan Iuran APBN (PBI APBN) sebanyak 16,77 persen dan PBI APBD 3,22 persen.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelayanan JKN, evaluasi dan monitoring program JKN terus dilakukan, tidak terkecuali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Bahasan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memanipulasi data dengan tujuan mendapatkan pelayanan gratis, meski sebenarnya tergolong mampu bahkan menengah ke atas. Pihaknya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak akan melakukan pengecekan serta verifikasi data di lapangan.

“Kalau betul tidak mampu ya wajar, tapi terkadang ada oknum masyarakat
yang nakal memanipulasi data agar mendapatkan PBI JKN,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

PONTIANAK - Giat perekonomian di Kota Pontianak pasca pandemi sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu diungkap Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan usai melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, di Ruang Pontive Center, Selasa (30/8/2022).

“Yaitu di angka 4,05 namun dengan informasi terkini bahwa kita dalam waktu dekat akan menghadapi inflasi secara global,” jelasnya.

Menghadapi situasi global serta menjaga stabilitas perekonomian di Kota Pontianak, Bahasan menyebut pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkala di lapangan. Hal itu untuk mencari tahu kendala serta sebagai upaya menyeimbangkan angka inflasi.

“Supaya tatanan keamanan dan kondusifitas kehidupan masyarakat Kota Pontianak bisa terjaga,” ucapnya.

Meski beberapa harga komoditas seperti sembako maupun bahan bakar terjadi kenaikan, dirinya tetap optimis apabila seluruh sektor pemangku kebijakan bergandengan tangan, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak akan terus bertambah.

“Ketersediaan bahan pangan menjadi kunci untuk menjaga harga pasar tetap stabil,” pungkasnya. (kominfo)

Gerakan Seniman Masuk Sekolah Suguhkan Ragam Karya Seni

PONTIANAK - Beragam jenis karya seni mulai dari lukisan dan kerajinan tangan ditampilkan pada acara Expo Kreasi Siswa (EXIS). Warna-warni kanvas dan seni media baru desain grafis itu merupakan hasil karya peserta didik hasil program (Gerakan Seniman Masuk Sekolah) GSMS Tahun 2022. Tak hanya itu, pementasan teater dan tari juga ditunjukkan. 

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menilai keberadaan seniman mampu menjaga kelestarian seni dan budaya. Oleh sebab itu dirinya mendukung apabila seniman turut memberikan pembelajaran di sekolah-sekolah, khususnya di Kota Pontianak.

“Banyak nilai-nilai kearifan dan kebaikan pada kebudayaan, dan seniman merupakan penggerak maupun penjaga kelestarian nilai-nilai itu,” ungkapnya usai membuka Pementasan dan Pameran (GSMS) Tahun 2022 di Balairung Rumah Adat Melayu, Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (30/8/2022).

Bahasan mengatakan, ini merupakan tahun kedua pihaknya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak melaksanakan program GSMS. Dia yakin dengan program tersebut, para siswa akan terlatih dengan pendidikan karakter berbudi luhur serta mandiri.

“Program GSMS juga mampu menggali lebih dalam potensi seni dan budaya dari Kota Pontianak,” ucap Bahasan.

Bahasan kemudian mengapresiasi pameran yang direncanakan digelar selama dua hari itu. Dia menganggap agenda tersebut sebagai  wujud penghargaan dan kecintaan masyarakat Kota Pontianak terhadap warisan leluhur.

“Baik pendidik, pemerintah dan masyarakat. Saya berharap kegiatan ini mendorong peserta didik untuk terus berkarya secara positif. Saya yakin anak-anak kita akan memiliki martabat yang luar biasa, pesan saya jaga terus nilai-nilai kesenian,” tutupnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti menjelaskan, penerapan GSMS sudah menyasar 16 sekolah di Kota Pontianak. Selain memperbanyak sasaran, dia menyebut kolaborasi antara pemerintah dan para seniman juga akan diperkuat.

“Ada 320 orang peserta dari sepuluh SMP Negeri dan enam SD Negeri dengan rincian, tujuh sekolah menampilkan tari tradisional, dua sekolah menampilkan seni teater, empat sekolah menampilkan seni lukis dan tiga sekolah menampilkan desain grafis,” pungkasnya. (kominfo)

Raker II MKKS SMP se-Kalbar

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka Rapat Kerja (Raker) II Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kalimantan Barat di Hotel Garuda, Selasa (30/8/2022). Raker II MKKS merupakan wadah para kepala sekolah berdiskusi dan bermusyawarah terkait sejauh mana implementasi program yang telah tersusun sebelumnya.

"Saya berharap dalam raker ini harus mampu menghasilkan program yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional," ujarnya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis.

Bahasan menambahkan, sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang sangat strategis dalam membangun manusia seutuhnya, sekolah juga tempat mendidik, baik dari sisi moral maupun intelektual. Oleh sebab itu, sekolah membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar mampu menjaga integritas dan visioner. Menjadi kepala sekolah merupakan sebuah kebanggaan karena melalui proses pendidikan dan pelatihan yang tidak sebentar untuk mengasah pemahaman dan keterampilan sebagai pemimpin.

"Gunakan kesempatan ini untuk membentuk generasi muda menjadi generasi yang tangguh menghadapi masa depan yang semakin kompetitif dalam segala aspek kehidupan," pesannya.

Ia mengingatkan kepada seluruh peserta agar fokus dalam memimpin lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam UU.

"Jadikan MKKS ini sebagai wadah yang mengedepankan sikap profesional, jangan sekali-sekali wadah ini dijadikan sebagai ajang untuk berpolitik praktis," pungkasnya. (prokopim)