Berita

Nilai IPM Pontianak Naik Jadi 79,83, Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PONTIANAK - Seiring kian menurunnya kasus Covid-19 di Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono optimis pertumbuhan ekonomi terus membaik. Salah satu indikator tersebut tergambar dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak yang mencapai skor 79,83, dari yang sebelumnya 79,44. 

"Hal ini menunjukkan tren yang sangat baik dan positif sebagai keberhasilan kita dalam program terutama kesehatan dan pendidikan serta daya beli masyarakat yang semakin membaik," ujarnya, Selasa (23/11/2021).

Ia menambahkan, pihaknya terus berupaya mendongkrak IPM tahun-tahun berikutnya. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan angka pengangguran bisa ditekan," ulasnya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, diantaranya pembangunan infrastruktur yang dapat memicu dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menyemangati pelaku UMKM agar mereka bisa bangkit kembali untuk mulai menggeluti bisnisnya. 

Pemkot Pontianak beberapa waktu lalu juga memberikan kelonggaran berupa insentif pajak daerah bagi pelaku usaha yang terdampak akibat pandemi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas warga. 

"Oleh sebab itu insentif pajak diberikan relaksasi agar pelaku usaha tetap bisa bertahan," imbuh Edi.

Namun di tahun 2022 mendatang, insentif pajak tidak lagi diberikan lantaran kondisi pandemi sudah mulai berangsur pulih. Hal itu tergambar pula dari tingkat hunian atau okupansi hotel yang  sudah di atas 60 persen. Kafe dan warung kopi juga pengunjungnya sudah mulai ramai. Kondisi ini, kata dia, menjadi tren positif untuk pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tetap harus waspada dan tidak lengah dengan kemungkinan adanya lonjakan kasus setelah liburan natal dan tahun baru yang diprediksi akan ada lonjakan kasus. 

"Tetapi kalau kita taat protokol kesehatan, saya yakin kita bisa tetap aman dari Covid-19," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I sudah ada titik terang. Hal itu sebagaimana dikabarkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono terkait informasi terbaru yang didapatnya dari pusat bahwa lelang atau tender proyek pembangunan tersebut akan mulai dilaksanakan bulan Desember 2021 mendatang. 

"Artinya sudah ada kepastian duplikasi jembatan itu dibangun dan pembangunan konstruksinya akan dimulai tahun 2022 mendatang," sebutnya, Selasa (23/11/2021).

Dia berharap rencana pembangunan jembatan yang sangat dinantikan masyarakat guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sana berjalan lancar dan segera difungsikan. Oleh sebab itu, dirinya secara khusus mengawal proses rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI untuk ikut mendukung pembangunan ini. Meskipun dirinya belum mendapat gambaran target penyelesaian pembangunan duplikasi jembatan tersebut, ia memperkirakan untuk pembangunan konstruksinya akan memakan waktu paling cepat satu tahun dan paling lambat dua tahun.

"Tergantung alokasi anggaran dan tingkat kesulitan yang ada di lapangan," ungkap Edi.

Ia berpendapat, pembangunan jembatan itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan dalam pengerjaannya karena sudah adanya Jembatan Kapuas I. Hal yang menjadi atensi pihaknya adalah komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mendukung percepatan pelaksanaannya.

"Kalau untuk pembebasan lahan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Pontianak sudah tidak ada masalah dan tuntas dengan total anggaran Rp43,7 Miliar dari APBD Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

Hingga Akhir Oktober Serapan Anggaran Tercatat 66,7 persen

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan serapan APBD hingga akhir Oktober 2021 secara keseluruhan sudah mencapai 66,7 persen. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) akan dievaluasi terkait kendala-kendala yang dihadapi OPD masing-masing.

"Memang yang masih terbilang kecil serapannya adalah belanja modal terutama berkaitan dengan konstruksi. Setelah kita cek, beberapa OPD itu baru terlihat serapan anggarannya lebih besar di awal dan pertengahan Desember 2021 nanti," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi penyerapan anggaran daerah tahun 2021 melalui zoom meeting di Ruang Pontive Center, Senin (22/11/2021).

Menurutnya, pelaksana proyek umumnya mencairkan dananya di termin-termin terakhir. Meskipun terkadang pekerjaan fisiknya sudah dikerjakan tetapi kendala serapan anggaran diantaranya keterlambatan administrasi pencairan dana proyek tersebut. Belanja modal mengalami keterlambatan disebabkan, pertama adalah proses pengadaan barang dan jasanya atau pelelangannya harus melalui tahapan-tahapan. Kedua aturan-aturan yang menyebabkan terkendala terutama pekerjaan-pekerjaan penunjukkan langsung yang harus melalui sistem yang telah ditentukan, misalnya perusahaan-perusahaan harus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

"Semuanya sudah serba menggunakan aplikasi pada sistem pengadaan barang dan jasanya melalui LKPP dan LPSE," ungkap Edi.

Mulai diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga menjadi kendala dibandingkan dengan sebelumnya ketika masih menggunakan sistem manual. Keterlambatan sempat terjadi dikarenakan kendala yang dihadapi dalam sistem itu. Sehingga dimungkinkan untuk tetap menggunakan sistem yang lama yang dimiliki Pemkot Pontianak. 

"Sekarang ini kita masih menginput sistem SIPD. Memang tujuan dibangunnya aplikasi SIPD ini dalam rangka transparansi, monitoring secara terpusat tetapi dalam prakteknya sistem yang dibuat itu juga ada kelemahannya," sebutnya.

Edi memaparkan APBD Kota Pontianak  sudah dialokasikan 8 persen oleh Kemendagri dari Dana Alokasi Umum untuk penanganan Covid-19. Dananya setara dengan Rp53 miliar. Alokasi anggaran itu juga sudah diprogramkan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk pembayaran insentif nakes, operasional Rumah Karantina Rusunawa, vaksinasi dan sebagainya  Akan tetapi dalam perjalanannya, pada bulan Agustus 2021 kasus Covid-19 di Kota Pontianak menurun. 

"Tentu dengan kondisi demikian kita bisa menghemat, seperti Rusunawa Nipah Kuning yang sekarang tidak ada lagi pasien Covid-19 dirawat di sana sehingga bisa menghemat banyak dari pengeluaran operasionalnya," terangnya.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 yang tidak terserap lantaran kian menurunnya kasus Covid-19 di Kota Pontianak akan masuk ke dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). 

"Kita berharap kasus Covid-19 terus menurun sehingga SILPA ini bisa dimanfaatkan di tahun 2022 untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat," jelas Edi.

Tahun 2021 ini, ia memperkirakan serapan anggaran hingga akhir tahun sekitar 95 persen ke atas. Sebagaimana tahun sebelumnya yang mencapai 96 persen anggaran yang terserap. Tidak terserapnya anggaran hingga 100 persen disebabkan oleh beberapa hal. 

"Diantaranya adanya penghematan pengeluaran, sisa dana lelang atau tender dan beberapa anggaran yang tidak terserap itu bisa terjadi karena pengawasan kita yang ketat," pungkasnya. (prokopim)

Enam Unit Truk Bermuatan Bantuan Menuju ke Sintang

PONTIANAK - Bantuan bagi korban bencana banjir di beberapa wilayah Provinsi Kalbar terus mengalir. Tak terkecuali dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga turut memberikan bantuan kemanusiaan dengan mengirimkan lima unit armada truk bermuatan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai dan lainnya serta satu unit truk dari Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak. 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan bantuan yang total berjumlah enam unit truk ini merupakan hasil penggalangan donasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak  maupun kader PKK se-Kota Pontianak yang dihimpun selama sepekan. Selanjutnya bantuan-bantuan tersebut dikirim menggunakan armada truk dengan pengawalan dari BPBD Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang untuk disalurkan ke wilayah Sintang dan wilayah lainnya yang terdampak bencana banjir.

"Jadi nanti ini diantarkan oleh panitia melalui BPBD Kabupaten Sintang. Sementara bantuan ini kita drop di Sintang dan selanjutnya  disana yang akan mengatur penyalurannya," ujarnya usai melepas keberangkatan enam unit armada truk berisikan bantuan di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Minggu (21/11/2021).

Edi berharap bantuan yang diberikan ini bisa meringankan beban masyarakat di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang terdampak bencana banjir. Menurutnya, saat ini masyarakat di wilayah terdampak sangat membutuhkan bantuan, baik itu makanan, obat-obatan maupun pakaian layak pakai. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak yang juga ikut peduli mengulurkan bantuan bagi mereka yang terkena bencana banjir.

"Saya juga mengajak semua pihak untuk ikut peduli dengan memberikan bantuan bagi para korban banjir, baik di Kabupaten Sintang maupun daerah-daerah sekitarnya," ucapnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono menuturkan, TP PKK Kota Pontianak juga turut berpartisipasi dalam mengulurkan bantuan bagi para korban bencana banjir di Sintang dan sekitarnya dengan mengirimkan satu unit armada truk bermuatan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di sana. Bantuan ini dihimpun dari para kader-kader PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan serta di jajaran pengurus TP PKK Kota Pontianak.

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap mereka yang tengah mengalami musibah banjir," pungkasnya. (prokopim)