Berita

Gunakan Sistem KPBU

PONTIANAK - Rencana pembangunan Jembatan Garuda yang akan menghubungkan Jalan Bardanadi - Siantan masih bergulir. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan saat ini progres pembangunan Jembatan Garuda tengah melengkapi data, baik secara administrasi maupun teknis seraya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, pembangunan Jembatan Garuda akan berbentuk Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Sebab proses pembangunan ini harus melalui mekanisme, persetujuan Menteri PUPR, tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas dan lainnya," ujarnya usai rapat Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pembangunan Jembatan Garuda di Aula Abdul Muis Muin Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (10/5/2023).

Edi menambahkan, melalui FGD yang digelar ini, semua pihak terkait turut membahas masalah teknis rencana pembangunan Jembatan Garuda, baik itu dampak, manfaat, regulasi dan berbagai hal untuk mempersiapkan pembangunan jembatan dengan desain mewah ini.

" Apabila sudah mendapat lampu hijau, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draft, kaitan kontribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya," ungkapnya.

Menurutnya, untuk membangun jembatan tersebut memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pembangunannya akan dibiayai oleh investor dengan sistem KPBU. Rencananya Jembatan Garuda ini menggunakan sistem tol berbayar. Terkait tarif, pihaknya nanti akan mengkaji lebih matang berdasarkan kemampuan masyarakat.

"Sama halnya dengan ferry penyeberangan yang digunakan masyarakat saat ini untuk menyeberangi sungai dari Pontianak Kota ke Pontianak Utara atau sebaliknya, masyarakat dikenakan tarif penyeberangan," katanya.

Untuk mematangkan perencanaan pembangunan, koordinasi dengan pemerintah pusat juga masih berlangsung. Sementara pemrakarsa pembangunan melengkapi persyaratan teknis dan sebagainya.

"Pembahasan pembangunan Jembatan Garuda tidak hanya saat ini saja, tetapi akan ada diskusi lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan, melengkapi dan menyempurnakan pembangunan," kata Edi.

Jembatan Garuda ini mencerminkan kemajuan Kota Pontianak yang modern dengan desain yang spektakuler. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah, apalagi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I juga tengah dibangun, sehingga kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai.

"Dampak ekonominya sangat besar karena sirkulasi transportasi dan mobilitas lebih lancar dan cepat. Selain itu pula akan menjadi landmark dan objek wisata," pungkasnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Pengurus RT/RW sangat berperan besar dalam membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk memberikan masukan-masukan dan saran demi kemajuan pembangunan di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta para pengurus RT/RW untuk peduli terhadap warga dan lingkungannya masing-masing. Sebab apabila RT/RW tidak peduli dengan lingkungan dan warga yang dipimpinnya, dampaknya akan menghambat perkembangan kemajuan pembangunan Kota Pontianak.

"Misalnya RT/RW tidak membiarkan wilayahnya kotor dan kumuh dan sebagainya. Kalau misalnya ada warganya sakit atau tidak mampu secara ekonomi, RT/RW bisa berperan aktif  melaporkan kepada Pemkot Pontianak, bisa melalui lurah dan camat," ujarnya usai menyerahkan secara simbolis bantuan operasional RT/RW se-Kecamatan Pontianak Barat di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Rabu (10/5/2023).

Intinya, lanjut Edi, peran dan tugas RT/RW itu adalah membantu warga-warganya, bagaimana RT/RW sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Tugas RT/RW tak bisa diabaikan dalam menjaga lingkungan di wilayahnya agar tetap terjaga, tertib, bersih dan aman.

"Peran RT/RW diharapkan lebih optimal, misalnya mengingatkan warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada warganya," pesannya. 

Tak hanya itu, dirinya juga mempersilakan RT/RW melaporkan apabila warga di wilayahnya sudah mencapai target 100 persen dalam pembayaran PBB agar bisa diberikan reward. Misalnya berupa perbaikan jalan di gangnya, saluran air atau drainase dan sebagainya. 

"Hal itu sebagai bentuk reward kita karena masyarakatnya sudah memenuhi kewajibannya," ungkapnya.

Abdul Wahab Bulyan (62), Ketua RW 001 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat mengungkapkan, dirinya sudah kesekian kalinya menerima bantuan operasional dari Pemkot Pontianak sejak menjabat selaku Ketua RT hingga sekarang sebagai Ketua RW di wilayah Jalan Hasanuddin Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Diakuinya, memang nilai bantuan operasional yang diterima tidak sepenuhnya bisa memenuhi kegiatan operasional RT/RW. Akan tetapi setidaknya bisa meringankan beban biaya operasional yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kekurangannya tinggal bagaimana kebijakan RT/RW untuk menutupinya sehingga pelayanan kepada warga tetap berjalan lancar," tuturnya.

Intinya, lanjut Wahab, peran RT/RW bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, bantuan-bantuan sosial untuk warga dan pelayanan-pelayanan kemasyarakatan lainnya.

Menurutnya, hubungan antara pengurus RT/RW dengan perangkat di kelurahan dan kecamatan sudah berjalan sangat baik. Koordinasi dan komunikasi kedua belah pihak juga terjalin baik. Perangkat RT/RW mendukung kebijakan lurah, camat dan Pemkot Pontianak.

"Sebagai contoh Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang itu kepanjangan tangan dari RT/RW untuk menyampaikan aspirasi melalui kecamatan dan kelurahan. Dan ini sudah bergulir sejak lama," tutupnya. (prokopim)

Pembekalan Wawasan dan Penyerahan Bantuan Operasional RT/RW se-Pontianak Kota

PONTIANAK - Peran perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat karena RT/RW ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di tataran RT dan RW, perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengurus RT/RW.

"Supaya pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal," ujarnya usai membuka Pembinaan dan Pembekalan Wawasan bagi RT/RW yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan operasional RT/RW se-Kecamatan Pontianak Kota di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Senin (8/5/2023).

Selain pembinaan melalui sosialisasi dan pembekalan, pemberian bantuan operasional RT/RW juga menjadi upaya untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus penguatan kelembagaan RT/RW. Sebanyak 638 RT/RW, terdiri dari 518 RT dan 120 RW se-Kecamatan Pontianak Kota menerima bantuan operasional masing-masing Rp1,5 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Bantuan operasional ini, kata Bahasan, diberikan sebagai apresiasi kepada RT/RW yang juga telah membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana RT/RW memberikan pelayanan kepada warganya. 

"Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap kinerja seluruh pengurus RT/RW sehingga kita semua dapat menyelenggarakan pemerintahan, mulai tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan hingga tingkat Kota Pontianak," tuturnya.

Ia juga mengingatkan kepada perangkat kecamatan dan kelurahan agar mampu menjaga keharmonisan dan hubungan baik dengan Ketua RT dan RW di wilayahnya masing-masing. Dirinya juga berharap kepada pengurus RT/RW supaya membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dan program serta menjadi jembatan koordinasi antara masyarakat dan Pemkot Pontianak.

"Sebab banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, dapat ditangani dengan kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui peran RT/RW," pungkasnya. (prokopim)

600 Siswa SD/MI se-Pontianak Tenggara Khataman Al Quran

PONTIANAK - Sebanyak 600 siswa SD dan MI se-Kecamatan Pontianak Tenggara mengikuti Khataman Al Quran di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Kamis (4/5/2023). Para siswa yang berasal dari berbagai Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) itu menerima sertifikat sebagai bukti telah khatam Al Quran. Sertifikat khatam Al Quran diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada beberapa perwakilan siswa SD/MI.

Edi berharap para siswa-siswi yang telah menjalani prosesi khataman Al Quran ini, tidak berhenti sampai di sini saja. Akan tetapi terus menjadikan aktivitas mengaji sebagai kegiatan rutin dalam keseharian. Mengerti dan memahami makna yang terkandung dalam Al Quran, kemudian menjadikan Al Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tercipta generasi Qurani yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

"Generasi Qurani merupakan salah satu bentuk untuk menciptakan generasi emas di Kota Pontianak," ujarnya.

Tak lupa pula Edi menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru ngaji dan guru sekolah yang telah dengan ikhlas mengajarkan anak-anak mengaji dan memahami Agama Islam secara komprehensif. Menurutnya, semua itu harus dilakukan agar tercipta generasi Qurani yang memiliki akhlakul karimah dan budi pekerti sebagaimana ajaran Islam.

"Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan saliha serta menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa dan negara," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa Al Quran merupakan pedoman kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, membaca, memahami dan mengamalkan isi yang terkandung dalam Al Quran sangat penting bagi umat Islam.

"Apabila Al Quran kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita, Insha Allah kita akan selamat dunia akhirat," pungkasnya. (prokopim)