,
menampilkan: hasil
Bentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, Tuntaskan Konflik Pertanahan
PONTIANAK - Kantor Pertanahan Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana membentuk tim gugus tugas reforma agraria. Selain Kantor Pertanahan, tim ini juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkot Pontianak diantaranya Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta perbankan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembentukan tim gugus tugas reforma agraria ini diharapkan bisa mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota lengkap dalam menerapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN. "Mudah-mudahan dengan adanya tim ini permasalahan tanah di Kota Pontianak secara bertahap bisa diselesaikan," ujarnya usai pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak di ruang VIP Wali Kota, Jumat (5/2/2021).
Menurutnya, ada dua titik lokasi yang akan diusulkan dalam program ini, yakni di Kelurahan Sungai Beliung dan Kota Baru. Tim yang terbentuk nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah tersebut. "Misalnya terkait tumpang tindih sertifikat, lalu sertifikat milik orang tetapi masyarakat menduduki secara de facto. Sehingga hal ini yang akan diselesaikan secara bertahap," jelasnya.
Demikian pula aset tanah yang dimiliki Pemkot Pontianak yang belum bersertifikat seperti pada bangunan gedung kantor, sekolah dan lainnya. Untuk itu, dalam rangka penertiban aset, pihaknya bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk membenahinya. "Kita akan benahi semuanya untuk disertifikatkan," sebut Edi.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Sigit Santosa menjelaskan, pembentukan tim gugus tugas reforma agraria ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. "Dalam SK Tim ini diketuai oleh Wali Kota Pontianak," tuturnya.
Tim ini akan mulai aktif setelah SK tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak. Pihaknya akan menggelar rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria pada bulan Maret mendatang. "Setelah tim ini terbentuk, tugas yang akan dilakukan adalah menata dan memediasi beberapa lokasi yang telah ditunjuk," terangnya.
Sigit menambahkan, program yang dilaksanakan di wilayah Kota Pontianak memang berbeda dengan apa yang dilaksanakan di wilayah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak sudah tidak ada lagi pelepasan kawasan hutan maupun hak guna usaha yang bisa diserahkan kepada masyarakat. "Kita di sini fokus kepada penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat secara banyak," ucapnya. (prokopim)
Pembangunan Duplikasi Jembatan Kapuas I Ubah Wajah Pontim
Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Timur
PONTIANAK - Pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I di Pontianak Timur merupakan satu diantara rencana strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai dengan adanya duplikasi Jembatan Kapuas I tersebut, diharapkan bisa merubah wajah Kecamatan Pontianak Timur dengan penataannya. "Tentunya dengan dibangunnya duplikasi Jembatan Kapuas I ini akan berdampak terhadap arus transportasi dan aktivitas perekonomian," ujarnya usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Pontianak Timur di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Kamis (4/2/2021).
Sementara untuk pembebasan lahan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I hingga kini masih berjalan. Pihaknya menargetkan proses pembebasan lahan rampung tahun ini. "Untuk itu kita berharap dukungan dari masyarakat khususnya di wilayah Pontianak Timur," tuturnya.
Meskipun pembangunan fisik mendominasi, lanjut dia, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi fokus Pemkot Pontianak. Untuk pembangunan di Kecamatan Pontianak Timur tahun 2021 ini, masih pada pemantapan jalan seperti Jalan Tanjung Raya I, taman-taman, jalan lingkungan dan sarana pendidikan.
Edi menambahkan, melalui musrenbang ini sebagai forum dalam memaparkan mekanisme pembangunan, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran. "Musrenbang adalah salah satu model perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat," imbuhnya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mendukung program pembangunan Pemkot Pontianak, terutama pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I. Untuk itu melalui Musrenbang tingkat Kecamatan Pontianak Timur ini Pemkot Pontianak bisa menyerap aspirasi warga di wilayah ini. "Semua program tentu akan dilihat mana yang menjadi prioritas Pemkot Pontianak," katanya.
Sebagai legislator daerah pemilihan (dapil) Pontianak Timur, dirinya akan menyuarakan aspirasi masyarakat di dapilnya. "Seperti duplikasi Jembatan Kapuas I, Jalan Pemda dan Jalan Padat Karya," pungkasnya. (prokopim)
Setelah Nakes, Vaksinasi Berlanjut Kepada Guru
PONTIANAK - Setelah vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan (nakes) di Kota Pontianak, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak akan melanjutkan program vaksinasi Covid-19 terhadap para tenaga pendidik atau guru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Pontianak, Syahdan Lazis menjelaskan, rencana vaksinasi Covid-19 terhadap guru adalah kewenangan dari Dinkes. Pihaknya hanya menyerahkan data guru kepada Dinkes. "Hari ini akan dilakukan sosialisasi vaksinasi kepada guru, namun untuk mekanismenya merupakan kebijakan dari Dinkes Kota Pontianak," jelasnya, Kamis (4/2/2021).
Dikatakannya, memang pihaknya berencana membuka pembelajaran tatap muka di sekolah dengan menunjuk satu sekolah setiap kecamatan sebagai percontohan. Untuk tingkat pendidikan yang akan menjadi sekolah percontohan pembelajaran tatap muka adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya siswa kelas IX. Namun pihaknya masih menunggu izin dari Wali Kota Pontianak. "Kita masih menunggu izin dari Wali Kota Pontianak selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak," ucapnya.
Sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah nantinya, guru-guru yang akan mengajar pada setiap sekolah percontohan terlebih dahulu dilakukan uji swab atau vaksinasi. "Tergantung rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan," terang Syahdan.
Dirinya menambahkan, uji swab atau vaksinasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi para guru, tetapi juga termasuk staf tata usaha, satpam dan semua yang bertugas di sekolah. "Setiap sekolah yang menjadi percontohan juga sudah siap dengan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan," katanya.
Kepala Dinkes Kota Pontianak, Sidiq Handanu memaparkan, saat ini nakes yang sudah divaksinasi total berjumlah 3.626 orang. Data tersebut tercatat mulai tanggal 14 Januari hingga 2 Februari 2021. Data tersebut merupakan data manual dan sedang dimasukkan dalam aplikasi PCare. "Alhamdulillah tingkat partisipasi kehadiran nakes sudah mencapai target dan yang berhasil divaksin juga sudah lebih dari 70 persen," paparnya.
Selanjutnya, sambung Sidiq, vaksinasi menyasar kepada TNI, Polri dan ASN. Khusus ASN dalam hal ini diprioritaskan bagi guru atau tenaga pendidik. Hal tersebut bertujuan agar proses pendidikan bisa berjalan kembali karena selama ini menjadi permasalahan yang dihadapi semua pihak. "Jika guru telah diimunisasi maka keyakinan pendidikan bisa berjalan dan anak-anak bisa belajar dengan baik," jelasnya. (prokopim)
Pemkot Berencana Jadikan Sekolah Percontohan Belajar Tatap Muka
Setiap Kecamatan Satu Sekolah Percontohan
PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana membuka pembelajaran tatap muka di sekolah dengan menunjuk satu sekolah setiap kecamatan sebagai percontohan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Syahdan Lazis mengatakan, untuk tingkat pendidikan yang akan menjadi sekolah percontohan pembelajaran tatap muka adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), khususnya siswa kelas IX. Terkait rencana ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk membahas soal tersebut. "Tetapi kita masih menunggu izin dari Wali Kota Pontianak selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak," ujarnya saat ditemui usai penandatanganan perjanjian kinerja di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (3/2/2021).
Sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah nantinya, guru-guru yang akan mengajar pada setiap sekolah percontohan terlebih dahulu dilakukan uji swab atau vaksinasi. "Tergantung rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan," katanya.
Syahdan menambahkan, uji swab atau vaksinasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi para guru, tetapi juga termasuk staf tata usaha, satpam dan semua yang bertugas di sekolah. "Setiap sekolah yang menjadi percontohan juga sudah siap dengan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan," ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Kota Pontianak mengalami penurunan serta cenderung landai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil screening tes swab dan kondisi rumah sakit yang ada di Kota Pontianak. Kasus yang landai ini disebabkan ketaatan masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang kian meningkat. "Ditambah pembatasan-pembatasan yang dilakukan sehingga bisa memutus mata rantai kluster baru yang berpotensi," tuturnya, Rabu (27/1).
Ia menambahkan, perilaku masyarakat sudah sangat familiar dengan protokol kesehatan. Masyarakat juga sudah memahami bagaimana menjaga imunitas tubuh dengan pola hidup sehat sehingga bisa melawan virus corona. Namun demikian pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Kota Pontianak dimana mobilitas dan aktivitas masyarakat semakin tinggi. Untuk itu Tim Satgas Covid-19 Kota Pontianak terus melakukan monitoring. "Untuk perkembangan zona juga semu, jadi kadang bisa meningkat dan menurun," kata Edi yang juga selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Pontianak. (prokopim)