Berita

PONTIANAK – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak periode 2023-2026 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Hendry Pangestu Lim terpilih sebagai Ketua FPK. Forum ini nantinya akan fokus berbagi semangat fundamental bernegara, yaitu kecintaan terhadap tanah air dan menyampingkan perbedaan yang ada. Seperti diketahui, warga Indonesia umumnya dan Kota Pontianak khususnya datang berbagai suku bangsa dan agama.

“Sehingga kalau berbicara pembauran kebangsaan, sekarang ini kita sudah tidak lagi membahas masalah fundamental, karena pada dasarnya kita sudah sepakat sejak Indonesia merdeka, UUD 1945, Pancasila dan Undang-Undang sudah menjadi landasan hukum yang kita pedomani,” ucapnya usai pengukuhan FPK Kota Pontianak di Bright Ballroom Hotel Harris Jalan Gajahmada, Selasa (12/9/2023).

Toleransi atau tenggang rasa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari terutama dalam bertetangga di Kota Pontianak. Hal itu dibuktikan dengan kemajemukan masyarakat selama ini yang berjalan harmonis. Kendati begitu, menurut Edi, gesekan-gesekan dari oknum tertentu tetap perlu diwaspadai, dengan cara mempertebal rasa cinta tanah air.

“Kita melihat tetangga kita susah, atau ada masalah, kita harus mengambil langkah untuk membantu. Kesenjangan harus diperkecil antara yang kaya dan miskin, kebersamaan dan keadilan harus ditingkatkan,” jelasnya.

Ketua FPK terpilih, Hendry Pangestu Lim menjelaskan, pembentukan FPK didasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006. Melalui forum tersebut, dirinya ingin menjaga sinergi antara etnis, ormas dan agama serta lembaga terkait. Usai agenda pengukuhan pun dilanjutkan dengan rapat lanjutan maupun koordinasi bersama umat beragama.

“Seluruh ormas yang ada di Pontianak, kita tahu dalam waktu tidak lama lagi akan ada pesta demokrasi. Yaitu pemilihan umum serentak, mudah-mudahan FPK membawa kedamaian, kesejukan dan kondusivitas,” ujarnya.

Pontianak selalu menjadi pilihan lokasi digelarnya agenda-agenda nasional, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah. Ini yang kata Hendry sebagai bukti Kota Pontianak sangat aman. 

“Sekarang banyak event nasional yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita bisa menilai, Pontianak itu aman dan kondusif,” ungkapnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I ditargetkan rampung pada bulan Maret tahun 2024. Kendati demikian, dirinya berharap jika proses pembangunan dapat dipercepat menjadi bulan Desember tahun ini.

“Duplikasi Jembatan Kapuas I sangat dinantikan masyarakat. Jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Progres setiap hari dipantau, saya monitor dari laporan dan di lapangan, kondisi dan permasalahan secara langsung,” terangnya, Senin (11/9/2023).

Progres pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I menurutnya sudah mencapai 75 persen. Pekerjaan pun, tinggal memasang rangka baja serta pengecoran. Ia menyebut, jika material dan kondisi cuaca lancar, maka bulan Desember duplikasi Jembatan Kapuas I bisa berfungsi.

“Sekarang 75 persen jadi. Mudah-mudahan material dan cuaca menunjang. Pekerjaan sisa pemasangan rangka baja dan pengecoran,” lanjut Edi.

Selain jembatan, traffic management juga menjadi perhatian pihaknya. Kemacetan memang akan terurai apabila duplikasi Jembatan Kapuas I nanti sudah rampung, walau akan lebih optimal dengan pelebaran Jalan Sultan Hamid II. Edi menerangkan, sistem lalu lintas di persimpangan tengah ditata guna memaksimalkan fungsi traffic management.

Tak hanya Jembatan Kapuas I, Jembatan Kapuas II dan III pun tak luput dari perhatiannya. Jika kedua jembatan tersebut ikut diduplikasi, kemacetan di Pontianak turut berkurang. Rencana ini, kata Edi, tengah digodok pada level Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Misalnya dengan pengaturan traffic jumlah kendaraan dari Tanjung Raya II, lampu hijaunya diperlambat. Kalau sore sebaliknya. Sistem pengaturan bisa diprogram melihat situasi di lapangan,” jelasnya.

54,2 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Tidak ada aturan pembatasan kendaraan membuat beban jalan meningkat. Produsen kendaraan begitu banyak dengan berbagai merek. Harganya pun terjangkau, satu orang bisa membeli lebih dari satu. Masalah kemacetan juga menjadi persoalan bagi kota lain di Indonesia.

“Menurut saya, jika tidak diimbangi dengan perkembangan wilayah, konsep tata ruang, tidak selesai (masalah kemacetan),” ucapnya.

Di tengah persoalan tersebut, Pemkot Pontianak juga sedang mencari solusi, salah satunya pembangunan Jembatan Garuda. Jembatan yang rencananya akan membentang dari Jalan Bardan Hadi ke Siantan. Kurangnya pendanaan menghambat proses pembangunan untuk mengurai macet. Menjawab tantangan tersebut, diperkenalkan alternatif pengadaan proyek infrastruktur yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Investor perlu uang dikembalikan. Caranya dengan sistem tarif tol. Undang-Undang menyebut tol dikelola pemerintah pusat. Sekarang masih mencari solusi bersama. Yang paling penting aktivitas masyarakat lancar, pertumbuhan ekonomi baik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wako Edi Kamtono Targetkan Angka Stunting Di bawah 14 persen Tahun 2023

PONTIANAK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengapresiasi Kota Pontianak yang berhasil menurunkan angka stunting, dari awalnya di angka 24,4 persen tahun 2021, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. 

"Kota Pontianak ini luar biasa karena sekarang sudah mencapai 19 persen dan Pak Wali Kota optimis akhir tahun ini mendekati angka 14 persen. Akhir tahun 2024 diharapkan bisa lebih rendah lagi sehingga Pontianak bisa menjadi best practice atau percontohan bagi daerah lainnya," ujarnya usai rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Sabtu (9/9/2023).

Kemudian, lanjutnya, khusus Provinsi Kalbar, pihaknya ingin mendorong supaya angka stunting bergeser menjadi 20 persen. Menurutnya, saat ini angka stunting di Kalbar 27 persen berdasarkan data 2022 akhir. 

"Kita lihat nanti di akhir 2023 ini, harapan saya mendekati 20 persen lah dari 27 persen atau bahkan lebih rendah. Makanya kita dorong betul agar Kalbar harus di bawah 20 persen," ucapnya.

Sebagai upaya agar tidak muncul stunting baru maka harus dilakukan pencegahan. Ia tidak ingin upaya yang dilakukan hanya terfokus pada anak-anak stunting, sementara calon pengantin dan ibu-ibu hamil juga penting dalam mencegah terjadinya stunting. 

"Padahal orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil di tahun pertama," sebutnya.

Stunting perlu menjadi perhatian semua pihak. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan.

"Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru," imbuhnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Upaya itu antara lain turun langsung ke lapangan mendata kondisi stunting, memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi serta upaya lainnya untuk mencegah stunting. Selain itu, PKK, puskesmas dan posyandu hingga pada tingkat RT/RW dikerahkan supaya aktif dalam menangani stunting.

"Target kita di tahun 2023 ini angka stunting di bawah 14 persen," 

Edi menambahkan, kondisi demikian menjadi tantangan pihaknya sebagaimana sejak dicanangkannya program penanganan stunting. Pihaknya pun berkoordinasi dengan stakeholder untuk terjun langsung ke lapangan dalam rangka mendata terutama anak-anak balita dan ibu hamil sebagai langkah jemput bola.

"Penanganan stunting memang dimulai dari ibu hamil sebab stunting mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan yang disebabkan asupan makanan selama kehamilan kurang bergizi," ungkapnya.

Namun diakuinya bahwa masih menjadi persoalan yang dihadapi adalah calon pengantin dan ibu hamil masih enggan memeriksakan dirinya di fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak supaya stunting dapat dicegah sedini mungkin. 

"Mudah-mudahan koordinasi antara Pemkot Pontianak dengan BKKBN bisa terus ditingkatkan karena Pontianak sebagai barometer Provinsi Kalbar. Zero stunting Kota Pontianak akan berdampak pada kondisi nilai stunting di Kalbar," kata Edi. (prokopim)

Lawatan Muhibah Jajaki Kerja Sama dengan DBKU

KUCHING - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak melakukan lawatan muhibah ke Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) Sarawak Malaysia. Lawatan tersebut diterima oleh Puan Eliza binti Mohamed Tazuddin, isteri pengarah DBKU dan Datin Hajah Dayangku Rohani binti Pangeran Kassim, Istri Mantan Datuk Bandaraya Kuching Utara yang ke-7 beserta pengurus Club Allamanda DBKU, Puan Nur Faizatul Camellia. 

Camellia menyebut, kunjungan internasional ini merupakan pertama kali yang diterima DBKU khususnya Club Allamanda di tahun 2023. 

"Hari ini bersejarah dan bermakna bagi kami kerana berpeluang untuk berbuat kenal bersama istri Wali Kota Pontianak," ujarnya menyambut kedatangan rombongan TP-PKK Kota Pontianak di Dewan Bankuet Pentarama, Kuching Sarawak, Jum'at (8/9/2023).

Dia menjelaskan klub wanita Allamanda merupakan salah satu cabang di bawah klub sukan dan rekreasi DBKU yang telah berdiri sejak tahun 1995. Tujuan didirikannya klub ini untuk merancang, menggerak dan melaksanakan aktivitas sosial dan kebaikan serta pemberdayaan perempuan dan keluarga di DBKU. 

"Kita senantiasa terbuka untuk menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi, persatuan dan badan-badan bukan kerajaan di dalam pelbagai aktiviti demi meningkatkan produktiviti di kalangan wanita," imbuhnya. 

Dia berharap melalui kunjungan ini dapat meningkatkan produktivitas di kalangan Club Allamanda terkait pentingnya kesadaran kesehatan, program pendidikan, latihan serta kursus kemahiran dan pembangunan. 

"Saya percaya banyak cerita-cerita inspirasi yang bisa dikongsikan bersama kami mengenai pengalaman-pengalaman dalam menjadikan kota Pontianak sebagai kota yang nyaman, semakin dikenali dengan masyarakatnya yang ramah dan terkenal dengan kulinernya yang enak," ungkapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menuturkan lawatan muhibah ini sudah lama direncanakan oleh TP-PKK Kota Pontianak namun terkendala pandemi beberapa tahun lalu.

"Lawatan Muhibah ke DBKU khususnya di Club Allamanda ini memang sudah lama tidak dilakukan oleh kami," tuturnya.

Terakhir berkunjung ke DBKU, sambungnya, ketika mendampingi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada masa jabatan Datuk Bandar YBhg Datuk Haji Abang Wahap Abang Julai pada tahun 2015.

Yanieta berharap melalui lawatan muhibah ini akan terjalin silaturahmi antara TP-PKK Kota Pontianak, Club Allamanda DBKU sehingga nanti ada lawatan balasan dari Kuching Sarawak Malaysia ke Kota Pontianak. 

"Selain lawatan balasan, kita juga bisa belajar terutama program-program yang dilaksanakan oleh Club Allamanda terkait dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat," terangnya. 

Selain itu, Yanieta juga menyampaikan dari lawatannya ke DBKU mendapatkan respon yang sangat baik terlebih lagi Kota Pontianak memang dikenal dengan kuliner-kuliner yang lezat.

"Mereka sampaikan ingin kembali lagi untuk mengunjungi Kota Pontianak karena rindu dengan kulinernya yang lezat selain itu mereka menilai Kota Pontianak sekarang juga semakin bersih dan maju," pungkasnya. (*)